REPUBLIKA.CO.ID, JEPARA -- Pemerintah Kabupaten Jepara menggelar acara Temu Bisnis yang melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) se Kabupaten Jepara di Pendopo Kartini, Kantor Bupati Jepara, Jawa Tengah. Acara ini bertujuan untuk melibatkan pelaku UMK dalam transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem e-purchasing, serta mendorong pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui UMK di Kabupaten Jepara.

Temu Bisnis ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Jepara dan Mbizmarket, Mitra Resmi Toko Daring LKPP. Sejak tahun 2023, Kabupaten Jepara berkomitmen memanfaatkan kanal Toko Daring untuk transformasi pengadaan digital barang dan jasa pemerintah. Komitmen ini terbukti dengan pencatatan belanja Pemerintah Kabupaten Jepara sebesar Rp 52 miliar melalui kanal Toko Daring.

“Saya mengharapkan kinerja seperti ini dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan lagi. Termasuk dalam hal belanja produk Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), di mana hampir 100% anggaran dibelanjakan untuk Produk Dalam Negeri (PDN),” ujar Edy Supriatna, ATD., S.H., M.M, PJ Bupati Jepara, dalam sambutannya pada pembukaan acara Temu Bisnis.

Transformasi pengadaan digital barang dan jasa melalui sistem e-purchasing di Toko Daring ini juga mendorong efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Jepara, sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021. Hingga Desember 2023, lebih dari 900 pelaku UMK di Kabupaten Jepara telah bergabung sebagai penyedia di Mitra Resmi Toko Daring LKPP. Transaksi yang dicatatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jepara melalui platform Mbizmarket telah mencapai lebih dari Rp 50 miliar.

Selain pengadaan barang dan jasa, Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) juga mendorong pengadaan digital perjalanan dinas dengan melibatkan pelaku UMK yang tergabung dalam agen travel lokal di daerah masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan perjalanan dinas.

Ketua LKPP RI, Hendrar Prihadi mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah berinisiatif mendorong transformasi pengadaan digital barang dan jasa pemerintah dengan bekerja sama dengan marketplace mitra daring LKPP. Ia menyebut marketplace mitra toko daring LKPP memberikan banyak kemudahan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelaku UMKM di daerah.

"Kami juga mengapresiasi marketplace mitra Toko Daring LKPP dengan ekosistem yang didukung oleh UMKM agen travel lokal, yang dapat memberikan opsi harga dari lima penyedia agen travel lokal sekaligus untuk keperluan perjalanan dinas pemerintah. Ini adalah terobosan yang bagus dan pertama di Indonesia,” ujar dia.

Dalam kegiatan Temu Bisnis antara UMK dan OPD juga dilakukan sosialisasi fitur MbizTravel di Pemerintah Kabupaten Jepara, yang mengatur perjalanan dinas melalui Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta terhubung dengan banyak agen travel lokal di daerah.

CEO & COO Mbiz Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan mendukung transformasi pengadaan digital barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Jepara melalui platform Mbizmarket. Oleh karena itu ia mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara untuk beralih ke travel lokal, mendukung pelaku usaha agen travel lokal di Kabupaten Jepara.

"Kami memberikan akses 24/7 bagi OPD Kabupaten Jepara ke Online Travel Agent (OTA) yang merupakan agen travel lokal yang bergabung ke satu-satunya ekosistem marketplace travel di Indonesia. Dengan termin pembayaran yang fleksibel, pembayaran yang dapat dilakukan secara online, menerima pembayaran dengan Kartu Kredit Indonesia versi QRIS, dengan nilai transaksi maksimal hingga Rp 10.000.000 sekali pembelian. Jangan lewatkan kesempatan untuk menyederhanakan perencanaan perjalanan dinas anda, dan mendukung bisnis agen travel lokal di Kabupaten Jepara,” ujar dia.