Pemerintah memiliki utang jatuh tempo kepada Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 100 triliun pada 2025. Utang tersebut dihasilkan dari burden sharing bersama BI kala COVID-19 lalu.

Kewajiban itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dikutip Selasa (29/10/2024).

Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat surat berharga negara (SBN) berupa surat utang negara (SUN) seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka surat keputusan bersama (SKB) II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun. Nah jatuh tempo pembayaran utang pemerintah kepada BI dengan SUN seri VS adalah sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

"Jauh tempo SUN seri VR tahun 2025 sebesar Rp 100 triliun," tulis laporan tersebut.

Pembayaran utang jauh tempo pemerintah kepada BI akan meningkat pada 2026 dan 2027 masing-masing Rp 154,50 triliun. Kemudian pada 2028 akan sebesar Rp 152,06 triliun dan pada 2029 turun menjadi Rp 51,50 triliun.

Sebagai informasi, SKB merupakan komitmen pemerintah dan BI dalam melakukan burden sharing atau berbagi beban dalam pembiayaan penanganan COVID-19, di mana BI bertindak sebagai stand by buyer melalui SKB I.

Pada SKB II, pemerintah langsung menjadi direct placement. Sementara pada SKB III, pemerintah juga menjadi direct placement namun khusus untuk kesehatan dan humanitarian.

Kewajiban pemerintah tersebut hanya sebagian dari total utang jatuh tempo dan bunga utang yang harus dipenuhi pemerintah pada tahun depan. Secara total, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat profil jatuh tempo utang pemerintah pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari jatuh tempo SBN sejumlah Rp 705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp 94,83 triliun. Untuk pembayaran bunga utang pada 2025 direncanakan senilai Rp 552,9 triliun.

"Jatuh tempo yang terlihat di sini 2025, 2026, 2027 yang kelihatan tinggi itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi dan politik tetap sama," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim berhasil menyelamatkan keuangan negara Rp 13,66 triliun selama periode semester I-2024. Penyelamatan tersebut berasal dari penyetoran ke kas negara, serta penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/kompensasi listrik.

"BPK berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 13,66 triliun selama periode semester I tahun 2024," kata Ketua BPK Isma Yatun dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (24/10/2024).

Lebih rinci dijelaskan, penyelamatan keuangan negara tersebut berasal dari rekomendasi penyetoran ke kas negara sebesar Rp 11,09 triliun dan dari penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/kompensasi listrik tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp 2,57 triliun.

Hal itu sesuai hasil pemeriksaan yang termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024, yang telah disampaikan kepada Pimpinan DPR RI pada Selasa (22/10) melalui Surat Ketua BPK Nomor 139/S/I/9/2024 tanggal 30 September 2024.

IHPS I Tahun 2024 merupakan ringkasan dari 738 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2024, terdiri dari 700 LHP Keuangan, 3 LHP Kinerja, serta 35 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

IHPS tersebut juga mengungkap hasil pemantauan BPK yang meliputi pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, serta pemantauan atas pemanfaatan LHP investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan satu LKBUN serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas empat LKKL.

Sementara itu, untuk 546 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang diperiksa BPK, sebanyak 493 Pemda memperoleh opini WTP, 48 Pemda memperoleh opini WDP (Wajar Dalam Pengecualian), 3 Pemda mendapatkan opini Tidak Memperoleh Pendapat (TMP), dan 2 Pemda mendapatkan opini Tidak Wajar (TW).

BPK juga memeriksa empat laporan keuangan badan lainnya, yaitu LK Tahunan Bank Indonesia, LK Lembaga Penjamin Simpanan, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji dengan opini WTP. Sedangkan, LK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2023 mendapatkan opini WDP.

Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari tahun 2005 sampai semester I-2024 menunjukkan sebanyak 78% rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.

"Rekomendasi BPK akan memberikan dampak yang jauh lebih luas manakala terdapat sinergi, dukungan, dan komitmen dari DPR sebagai counterpart utama BPK untuk bersama mewujudkan fungsi oversight dalam accountability chain tata kelola keuangan negara," papar Isma Yatun.

IHPS I Tahun 2024 ini juga mengungkapkan peran BPK dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara antara lain melalui pengungkapan permasalahan ketidakhematan dan ketidakefektifan sebesar Rp 1,55 triliun. BPK memiliki komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi melalui pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara sebesar Rp 644 miliar.

"BPK juga menyampaikan rekomendasi strategis antara lain terkait permasalahan ketidakpatuhan, kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan atau program pemerintah," pungkas Isma Yatun.

Simak Video: Jokowi Minta Upaya Penyelamatan Uang Negara, Singgung UU Perampasan Aset

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Siklus Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan proses yang kompleks dan komprehensif, dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Tahap pertanggungjawaban APBN berperan penting dalam menjelaskan kepada publik terkait pencapaian dan kinerja keuangan Pemerintah selama satu tahun.

Menelisik jejak sepuluh tahun terakhir, pertanggungjawaban APBN yang diwujudkan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah mengalami berbagai dinamika dan transformasi. Hal ini merupakan bentuk upaya Pemerintah dalam menghadirkan pertanggungjawaban yang makin kredibel, transparan, dan akuntabel. LKPP dapat menggambarkan capaian kinerja keuangan Pemerintah kepada masyarakat, sekaligus sebagai bukti bahwa APBN hadir di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akuntansi Berbasis Akrual

Penyusunan laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, andal, dan relevan, sehingga informasi pada laporan keuangan mempunyai nilai manfaat. Selain itu, perlakuan yang sama terhadap pengakuan dan pengukuran transaksi keuangan akan menghasilkan informasi yang dapat diperbandingkan.

Perbesar

Gambar 1. Sampul depan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 Audited

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Keuangan Negara, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan ini merupakan pengganti dari PP Nomor 24 Tahun 2005 yang mengatur SAP berbasis Cash Towards Accrual (CTA). Dengan terbitnya PP tersebut, Pemerintah Indonesia memiliki landasan terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual.

Penerapan akuntansi berbasis akrual dinilai lebih dapat menggambarkan kinerja keuangan pemerintah karena tidak hanya mencatat transaksi keuangan berdasarkan arus kas. Seluruh transaksi keuangan negara, baik yang merupakan hak maupun kewajiban, dapat tercatat, disajikan, dan diungkapkan secara memadai di dalam LKPP.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama implementasi penuh penerapan akuntansi berbasis akrual, ditandai dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang selanjutnya dikonsolidasi dalam LKPP. Penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 menjadi momen penting bagi Indonesia memasuki babak baru pertanggungjawaban keuangan negara. LKPP Tahun 2015 menjadi milestone penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih baik.

Perkembangan Opini LKPP

Perjalanan Pemerintah menyusun laporan keuangan sudah dimulai sejak tahun 2005, dengan penyusunan LKPP 2004. Pada tahun-tahun awal, Pemerintah masih berkutat dengan penyusunan saldo awal yang kredibel, antara lain dengan penelusuran aset Barang Milik Negara (BMN), penertiban rekening Pemerintah, hingga perbaikan tata kelola administrasi pengeluaran dan pendapatan negara. Dengan berbagai upaya di tengah keterbatasan tersebut, pada lima tahun pertama penyusunan LKPP (LKPP Tahun 2004 s.d. 2008), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Disclaimer.

Opini BPK mulai menunjukan adanya perbaikan pada LKPP tahun 2009, di mana Pemerintah mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Perbaikan kualitas opini ini tidak terlepas dari berbagai usaha Pemerintah melalui perbaikan dari sisi regulasi, kebijakan, dan aplikasi yang digunakan. Dalam kurun tahun 2010 s.d. 2015 Pemerintah menyiapkan infrastruktur untuk mencapai dua sasaran yaitu terwujudnya LKPP berbasis akrual sekaligus meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sistem informasi dan regulasi yang terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual memegang peranan penting di dalam upaya pencapaian kedua sasaran tersebut. Beberapa sistem informasi seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Modul Penerimaan Negara (MPN), dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) digunakan pada saat itu. Dari sisi regulasi, Pemerintah mempersiapkan aturan yang secara detail mengatur implementasi SAP berbasis akrual mulai dari Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, hingga penerbitan petunjuk teknis.

Perbesar

Gambar 2. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 yang sekaligus menandai pertama kalinya raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk LKPP diperoleh dari BPK (20 September 2016)

Atas LKPP Tahun 2016 akhirnya Pemerintah memperoleh Opini WTP dari BPK untuk pertama kalinya. Raihan ini dapat dipertahankan delapan tahun berturut-turut sampai dengan LKPP Tahun 2023.

Upaya Mempertahankan Opini WTP

Mempertahankan Opini WTP selama delapan tahun berturut-turut bukanlah pekerjaan mudah. Tantangan yang dihadapi Pemerintah setiap tahunnya selalu berbeda dan membutuhkan usaha yang tidak ringan. Pada LKPP Tahun 2018, Pemerintah harus menjelaskan proses revaluasi yang menyebabkan adanya kenaikan aset tetap Pemerintah secara signifikan. BPK dapat menerima hasil revaluasi aset dimaksud pada LKPP Tahun 2019 dengan kenaikan aset tetap dari Rp1.931,05 triliun menjadi Rp5.949,60 triliun.

Dengan kebijakan extraordinary yang diterbitkan demi menjaga perekonomian nasional di tengah ancaman Pandemi Covid-19, Pemerintah harus mempertanggungjawabkan Program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dengan total realisasi selama tiga tahun sebesar Rp1.627,23 triliun (data LKPP 2020, 2021, dan 2022). Seluruh tantangan ini tidak hanya soal mempertahankan opini WTP, melainkan juga untuk menghadirkan pertanggungjawaban atas setiap program yang dilaksanakan secara kredibel, transparan, dan akuntabel.

Perbesar

Gambar 3. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dari BPK RI kepada DPR RI (8 Juli 2024)

Peningkatan kualitas LKPP juga tidak terlepas dari langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah seperti penyempurnaan sistem dan prosedur pelaksanaan APBN, penyempurnaan regulasi, kebijakan dan petunjuk teknis akuntansi, peningkatan kualitas pembinaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), serta pemantauan secara berkala atas penyelesaian rekomendasi BPK. Pemerintah pun berkoordinasi aktif dalam penyelesaian dan pemantauan secara berkala atas tindak lanjut rekomendasi BPK. Berdasarkan data BPK, hingga semester II Tahun 2023, Pemerintah telah menyelesaikan 987 rekomendasi atau 96,56% sejak tahun 2004 hingga 2022.

Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan melalui Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (UU P2 APBN). UU ini dirumuskan dengan mekanisme pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bersama dengan Pemerintah, DPR menyampaikan rekomendasi yang berperan penting meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara. Oleh karena itu, selain menyelesaikan rekomendasi BPK, Pemerintah juga berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPR dalam UU P2 APBN.

Perbesar

Gambar 4. Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPR RI)3 September 2024)

Dalam hal regulasi, setiap tahun terus dilakukan penyempurnaan untuk mengakomodasi berbagai rekomendasi dan menyesuaikan dengan perkembangan proses bisnis. Tahun 2023 sejumlah regulasi disempurnakan, antara lain melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, PMK Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, dan PMK Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas data, menjaga akuntabilitas dan transparansi LKPP, serta mengantisipasi risiko audit periode berikutnya.

Pemerintah juga terus mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN. Upaya-upaya perbaikan yang krusial dalam teknis penyusunan LKPP oleh pemerintah pusat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir di antaranya:

• Penerapan rekonsiliasi dan konsolidasi data keuangan instansi (penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga atau LKKL) terotomatisasi melalui sistem E-Rekon&LK pada tahun 2016. Pada tahun ini juga mulai dilakukan piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai sarana bagi instansi dalam pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi instansi yang digunakan sebelumnya. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Dengan penggunaan SAKTI, seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

• Pemerintah melakukan inovasi strategis dengan pengembangan Aplikasi SPAN-LKPP Terintegrasi pada tahun 2018 yang digunakan untuk mengakomodasi proses konsolidasi dan penyusunan LKPP yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dan efektif menjadikan LKPP yang lebih akurat, akuntabel, dan berkualitas.

• Pada tahun 2019 dilakukan penyempurnaan aplikasi pengelolaan keuangan dan peluncuran Aplikasi Bagan Akun Standar (BAS) Mobile Online. Di dalam aplikasi ini terdapat daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang telah disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah.

• Implementasi SAKTI dan Monitoring SAKTI (MonSAKTI) pada seluruh instansi. Pada Tahun Anggaran 2022 seluruh instansi K/L menggunakan Aplikasi SAKTI secara penuh sebagai sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban APBN pada instansi pemerintah.

Opini WTP: Apa Selanjutnya?

Perbesar

Grafik 1. Perjalanan Opini untuk WTP

Mempertahankan opini WTP memerlukan upaya keras setiap tahunnya, tetapi Pemerintah juga ingin terus mendorong agar pertanggungjawaban APBN makin kredibel, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya mengintegrasikan antara pelaporan kinerja dengan pelaporan keuangan sebagai upaya peningkatan kualitas pertanggungjawaban APBN.

Integrasi pelaporan kinerja dengan pelaporan keuangan dilakukan berdasarkan keluaran (output) dari setiap program atau kegiatan yang telah direncanakan oleh instansi. Dengan demikian, seluruh capaian output dapat menjadi bahan evaluasi dalam ketercapaian hasil (outcome) dari program yang telah direncanakan.

Selanjutnya, LKPP tidak lagi hanya sebagai pertanggungjawaban keuangan, melainkan juga dapat menjadi instrumen bagi Pemerintah dalam mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan ke depan.

Upaya dalam menyusun pertanggungjawaban APBN yang makin kredibel, transparan, dan akuntabel pun diharapkan dapat menjadi bukti bahwa APBN benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat, sekaligus menjadi alat negara yang berperan efektif dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan meresmikan e-Katalog versi 6 usai dilantik. e-Katalog sendiri merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"e-Katalog akan ada versi 6 kita akan launch itu nanti begitu Pak Presiden terpilih dilantik itu akan kita luncurkan," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam diskusi Melaju Menuju Indonesia Emas, Jumat (11/10/2024).

Dengan peluncuran tersebut, sebanyak 85% pengadaan barang jasa pemerintah melalui e-Katalog. Dia mengatakan, langkah ini akan memberikan dampak yang luas.

"Dan kalau itu diluncurkan 85% lebih dari government procurement itu akan semua ada di e-Katalog dan itu sampai ke daerah dan itu akan berdampak luas," katanya.

Luhut mengatakan, berdasarkan keterangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) langkah tersebut akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,8%. Kemudian, ditambah dengan perbaikan sistem perpajakan yang berkontribusi hingga 0,6-0,7%.

"Artinya apa, tax ratio kita membaik, penerimaan pajak bertambah, source of revenue juga bertambah karena efisiensi tadi," katanya.

Simak: Video: Prabowo Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Menteri

[Gambas:Video 20detik]

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan bagaimana awalnya mengenal sosok Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Pertemuan pertama Luhut terjadi saat Anas dinobatkan sebagai bupati terbaik di Indonesia. Setelah itu, Luhut semakin mengenali Anas saat pandemi Covid-19.

"Waktu saya ditunjuk menangani Covid-19, di benak saya langsung muncul bagaimana mengoordinasikan antara kabupaten-kabupaten, kota, provinsi, kemudian Polri, TNI, dan sebagainya," kata Luhut, dalam Forum Kinerja Reformasi Indonesia sekaligus Peluncuran Buku Menteri PANRB Anti-Mainstream Bureaucracy di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Kala itu Luhut dipercaya Presiden Jokowi memegang komando penanganan pandemi Covid-19. Luhut lalu meminta bantuan Anas agar kepala daerah patuh terhadap peraturan yang diterapkan selama pandemi melanda Indonesia.

"Ya, makanya kalau Bapak/Ibu mungkin tidak tahu, hampir setiap rapat saya, beliau ini ada di tempat saya. Dari situlah saya tahu, 'oh, paten juga kawan ini'," ujarnya.

Tak berhenti di situ, Luhut yang ditugasi Presiden Jokowi memperbaiki sistem e-katalog kemudian menunjuk Anas untuk memimpin Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tanpa Tim Penilaian Akhir (TPA). Penunjukkan ini di antaranya karena sebelumnya Kepala Negara sudah enam kali memerintahkan perbaikan sistem, tapi tak jalan juga.

"Nah, dalam perjalanan saya, akhirnya sampai pada yang harus ada penggantian LKPP. Karena tidak jalan-jalan, saya lapor Presiden, 'Pak kalau boleh ini harus diganti'," kata Luhut.

Lebih jauh, Luhut kemudian menggambarkan bagaimana saat itu Jokowi menyambut baik usul tersebut. "Kok Pak Luhut tahu Anas? Saya bilang, saya jelasin. Ya ampun, wah dia waktunya, nih? Ya, kemudian masuklah Pak Anas. Tapi Bapak/Ibu tahu, perintah Presiden Republik Indonesia 6 kali pak itu, tidak jalan-jalan," ucap Luhut.

Dalam kesempatan itu, Luhut juga membeberkan data BPS pada bulan Juli 2024 soal Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) Indonesia Tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah ketimbang capaian 2023 sebesar 3,92.

Menurut Luhut, sejumlah reformasidi dalam birokrasi sedikit banyak telah mempermudah dalam mengurangi korupsi di Tanah Air. Tak hanya itu, ia mengklaimreformasi birokrasi juga telah membawa efisiensi dan membawa nama Indonesia lebih bagus ke depan.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membocorkan rencana merilis e-katalog versi A6 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada November 2024.

Luhut mengatakan, dalam e-katalog terbaru itu nantinya akan ada 9,6 juta item yang dapat dibeli oleh kementerian/lembaga (KL). Katanya, 85%- 90% belanja pemerintah sudah ada di e-katalog.

"Nanti bulan depan kita akan launching versi A6 dari e-katalog, di mana 85% dari belanja pemerintah ini sampai 90% sudah ada di e-katalog," kata Luhut dalam peluncuran buku biografi Menteri PAN-RB berjudul 'Anti Mainstream Bureaucracy' di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Dengan semakin banyaknya item di e-katalog, menurut Luhut, pemerintah bisa mendesain industri mana saja yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dalam mendukung peningkatan penggunaan produk-produk lokal di lingkup pemerintahan.

"Dan itu akan menciptakan lapangan pekerja, menciptakan industri-industri baru, kita kaitkan pada hilirisasi yaitu dari nickel ore itu sampai kepada apa namanya itu, iron steel tadi," ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut pun bercerita saat awal pembentukan e-katalog. Pada kala itu, item yang terdaftar hanya sebanyak 50 ribu item. Pada kala itu, ia berupaya meyakinkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa e-kataloh dapat mengurangi korupsi.

"Saya lapor Pak Presiden, Pak kalau ini jadi, maka belanja pemerintah yang Rp 3.600 triliun lebih kurang itu, kita akan masukkan ke dalam, itu pasti akan mengurangi korupsi dan pasti akan membuat efisiensi lebih tinggi. Termasuk nanti SIMBARA untuk batubara dan seterusnya," kata Luhut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) versi A6 akan dirilis bulan depan.

Luhut mengatakan nantinya dalam e-katalog terbaru tersebut akan ada 9,6 juta item yang dapat dibeli oleh proyek-proyek pemerintah. Ia menyebut 85 sampai 90 persen belanja pemerintah sudah ada di e-katalog.

“Hari ini saya ingin lapor Bapak. Ibu sekalian, 9,6 juta lebih item sudah ada di e-katalog dan itu nanti bulan depan kita akan launching versi A6 dari e-katalog, di mana 85 persen dari belanja pemerintah ini sampai 90 persen sudah ada di e-katalog,” kata Luhut dalam peluncuran buku Anti Mainstream Bureaucracy di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Kamis (10/10).

Dengan semakin banyaknya item di e-katalog, Luhut menuturkan pemerintah juga dapat melihat dan membuat aturan mengenai industri apa saja yang bisa mendukung item lokal pada e-katalog.

“Dan lebih dari itu, dengan ini sekarang kita bisa membuat industry policy, industri apa saja yang kita butuhkan untuk mendukung tadi lokal konten tadi,” ujar Luhut.

Luhut mengungkapkan hal ini dapat menciptakan lapangan kerja dan industri baru. Nantinya, pengembangan e-katalog juga dapat dikaitkan pada hilirisasi yang awalnya berorientasi pada nikel menjadi iron steel.

“Dan itu akan menciptakan lapangan pekerja, menciptakan industri-industri baru, kita kaitkan pada hilirisasi yaitu dari nickel oriented itu sampai kepada apa namanya itu, iron steel tadi,” jelas Luhut.

Luhut lalu menceritakan mengenai awal terbentuknya e-katalog. Di masa awal, hanya ada 50 ribu item di e-katalog. Luhut saat itu lapor kepada Presiden Joko Widodo dengan adanya e-katalog belanja pemerintah senilai Rp 3.600 triliun bisa masuk ke dalam negeri. Selain itu, keberadaan e-katalog juga disebut dapat mengurangi korupsi.

“Kami mulai e-katalog itu 50 ribu item. Saya ulangi 50 ribu item. Dan saya lapor Pak Presiden, Pak kalau ini jadi, maka belanja pemerintah yang 3.600 triliun lebih kurang itu, kita akan masukkan ke dalam, itu pasti akan mengurangi korupsi dan pasti akan membuat efisiensi lebih tinggi. Termasuk nanti sayembara untuk batu bara dan seterusnya,” tutur Luhut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan. Salah satunya melalui pengembangan Katalog Elektronik Versi 6.0.

Versi terbaru dari sistem Katalog Elektronik ini menawarkan berbagai fitur kemudahan dalam transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ini antara lain kemudahan pencarian produk, pembayaran, dan memonitor proses transaksi yang sedang berjalan serta integrasi dengan sistem keuangan seperti Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk memantau dan mengelola transaksi secara lebih baik.

Integrasi pengadaan dan pembayaran dalam satu dashboard akan memudahkan proses transaksi dan memberikan manfaat signifikan bagi semua pihak terkait.

Tidak hanya itu, ekspansi cakupan produk, penyediaan data dan laporan yang lebih komprehensif untuk membantu pengguna dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan sistem keamanan untuk melindungi data pengguna dan mencegah akses yang tidak sah juga turut melengkapi fitur Katalog Elektronik V6.

Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Patria Susantosa mengatakan, integrasi sistem pengadaan dan pembayaran merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

“Dengan integrasi ini, kami berharap proses pengadaan menjadi lebih cepat, efisien, dan mengurangi risiko kesalahan manusia,” ujar Patria dalam keterangan resmi, Sabtu (31/8/2024).

Patria menambahkan, integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik pengadaan pemerintah, yang pada gilirannya akan memperluas partisipasi pelaku usaha.

“Ini bukan hanya tentang mempermudah proses, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan pengadaan yang lebih kompetitif dan kredibel,” tambah Patria.

Saat ini, Katalog Elektronik V.6 dalam fase pilot project di LKPP, Kemenkeu, Kemendikbud, Pemda DKI, dan Pemda Jateng.

Peluncuran penuh dijadwalkan untuk tahun 2025, dengan harapan semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat mengimplementasikan sistem ini.

Sementara itu, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Yulianto Prihhandoyo, menyatakan, live testing pada 27 Agustus 2024 lalu merupakan babak akhir dari proses panjang kolaborasi antara LKPP, Kemenkeu, dan GovTech Procurement.

"Ini adalah langkah konkret untuk menyatukan sistem pengadaan dan pembayaran menjadi satu kesatuan yang harmonis,” jelas Yulianto.

Dia menambahkan, integrasi Katalog Elektronik V.6 dengan sistem keuangan seperti SAKTI merupakan langkah besar dalam mewujudkan efisiensi dan transparansi.

“Membahas uang dan belanja dalam konteks pengadaan seolah mirip dengan diskusi dalam sebuah rumah tangga. Jadi, dalam hal ini, Kementerian Keuangan dan LKPP harus 'duduk dalam satu rumah' untuk memastikan sistem ini berfungsi dengan baik,” kata Yulianto.

Live testing ini, menurutnya, adalah langkah penting dalam memastikan integrasi sistem SAKTI dan INAPROC benar-benar efektif.

Yulianto juga mengungkapkan, ke depan, LKPP berambisi untuk tidak hanya fokus pada integrasi pembayaran, tetapi juga menyatukan seluruh siklus pengadaan, dari perencanaan hingga manajemen aset.

“Kami berharap seluruh proses pengadaan dapat menjadi satu siklus yang dinamis, mudah diakses, dipantau, dan diukur dalam satu dashboard,” tambahnya.

Katalog Elektronik Versi 6.0 merupakan bagian dari upaya berkelanjutan LKPP dalam memperbaiki sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan berbagai fitur inovatif dan integrasi yang lebih baik, diharapkan sistem ini akan memberikan kontribusi besar dalam mendukung pembangunan bangsa serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi melantik tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan fungsional di lingkungan LKPP pada Jumat (30/8/2024).

Dalam sambutannya, Hendrar menyampaikan tiga pesan sederhana namun mendalam bagi para pejabat yang baru dilantik. Ia menekankan pentingnya tiga prinsip dasar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

“Pertama, syukuri, niatkan jabatan baru sebagai ladang ibadah. Bekerja dengan sebaik-baiknya, jaga amanah sebagai bentuk tanggung jawab dan integritas yang tinggi,” ujar Hendrar dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/8/2024).

KOMPAS.com/Egadia Birru Kepala LKPP, Hendrar Prihadi alias Hendi saat memberikan keterangan di Artos Hotel Magelang, Jumat (26/4/2024).

Ia juga menyatakan terkait pentingnya mencintai pekerjaan dengan memberikan yang terbaik.

“Kedua, cintai pekerjaan Anda. Berikan seluruh sumber daya diri, waktu, tenaga, dan pikiran, layaknya orang yang sedang jatuh cinta. Rasa cinta ini akan mendorong Anda untuk bekerja lebih dari yang diharapkan," jelasnya.

Terakhir, Hendrar menyampaikan agar para pejabat fungsional yang baru dilantik senantiasa memaknai jabatan sebagai tantangan baru.

“Ketiga, maknai jabatan ini sebagai tantangan untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Teruslah belajar, beradaptasi, dan bersikap terbuka terhadap perubahan,” ungkap Hendrar.

Dia berharap ketiga pesan tersebut dapat menjadi pedoman bagi para pejabat fungsional yang baru dilantik dalam meningkatkan kinerja dan integritas di lingkungan LKPP. Ia berpesan agar peserta yang dilantik dapat terus melakukan upaya untuk memperbanyak ilmu dan wawasan.

Pelantikan ini diharapkan dapat membawa angin segar dan semangat baru dalam upaya LKPP untuk terus meningkatkan kualitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa di seluruh Indonesia.

Berikut daftar pegawai LKPP yang dilantik sebagai pejabat fungsional.

1. Muhamad Yusuf Chandra Nugraha dilantik sebagai Auditor Ahli Muda, Inspektorat
2. Rahmah Febrina dilantik sebagai Auditor Ahli Pertama, Inspektorat
3. Carolina Maria Anggreini dilantik sebagai Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
4. Yogie Prastiyans dilantik sebagai Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
5. Alina Mahardhika Puspa dilantik sebagai Manggala Informatika Ahli Pertama, Direktorat Sistem Pengadaan Digital
6. Chyntia Felicia Manda Yemima Situmorang dilantik sebagai Penata Laksana Barang Terampil, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
7. Deddy Andrianto dilantik sebagai Penata Laksana Barang Terampil, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengumumkan pembukaan penerimaan CPNS 2024.

Pendaftaran seleksi telah dibuka sejak 20 Agustus hingga 6 September. Calon pelamar diharapkan untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan serta mengikuti tahapan seleksi yang telah ditentukan.

LKPP membutuhkan sebanyak 78 formasi CPNS di tahun 2024. dengan rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan, dan rencana penempatan

Dalam CPNS 2024, LKPP membuka dua kategori penerimaan pelamar.

Pertama, kebutuhan umum yang terbuka untuk semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia minimal 18 tahun dan memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan.

Kategori kedua adalah pelamar kebutuhan khusus, yang meliputi lulusan terbaik, penyandang disabilitas, dan putra-putri dari Kalimantan

Jika Anda berminat untuk melamar di LKPP, berikut adalah tautan untuk pendaftaran, informasi kebutuhan atau formasi, lokasi penempatan, dan tahapan seleksi berdasarkan lampiran pelaksanaan seleksi calon PNS di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tahun anggaran 2024:

Link pendaftaran dan pengumuman terkait PNS di LKPP 2024

1. Link pendaftaran CPNS di LKPP untuk tahun 2024 dapat diakses melalui situs resmi SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara) di (https://sscasn.bkn.go.id).

2. Pengumuman seleksi : https://www.lkpp.go.id/read/p/pengumuman-cpns-lkpp-2024

Daftar formasi dan penempatan LKPP

1. Analis hukum ahli pertama
• Jumlah formasi : 7 umum, 1 khusus (cumlaude)
• Penempatan : LKPP Pusat

2. Analis data ilmiah ahli pertama
• Jumlah formasi : 1 (umum), 1 khusus (cumlaude)
• Penempatan : Deputi bidang transformasi pengadaan digital-direktorat perencanaan transformasi, pemantauan, dan evaluasi pengadaan.

3. Analis data ilmiah ahli pertama
• Jumlah formasi : 1 (cumlaude)
• Penempatan : Deputi bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia-direktorat pengembangan profesi dan kelembagaan

4. Analis data ilmiah ahli pertama
• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah-direktorat advokasi pemerintah pusat

5. Analis data ilmiah ahli pertama
• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah-direktorat advokasi pemerintah pusat

6. Analis data ilmiah ahli pertama
• Jumlah formasi : 3 (umum)
• Penempatan : Pusat data dan informasi

7. Analis kebijakan ahli pertama
• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Deputi bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia-direktorat pengembangan profesi dan kelembagaan

8. Analis kebijakan ahli pertama
• Jumlah formasi : 1 (cumlaude)
• Penempatan : Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah-direktorat advokasi pemerintah pusat

9. Analis kebijakan ahli pertama
• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Penempatan: Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah-direktorat advokasi pemerintah daerah

10. Analis kebijakan ahli pertama
• Jumlah formasi : 1 (umum)
• Penempatan : Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah-direktorat penanganan permasalahan hukum

11. Analis pengembangan kompetensi ahli pertama
• Jumlah formasi : 1 (umum)
• Penempatan : Pusat pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa

12. Analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama
• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Deputi bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia-direktorat pengembangan profesi dan kelembagaan

13. Asesor sumber daya manusia
• Jumlah formasi : 6 (umum) dan 1 (putra/putri Kalimantan)
• Penempatan : LKPP pusat

14. Auditor ahli pertama
• Jumlah formasi : 10 (umum) dan 1 (putra/putri Kalimantan)
• Penempatan : Inspektorat

15. Perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama
• Jumlah formasi : 1 (umum)
• Penempatan : Sekretariat utama-biro hukum, organisasi, dan sumber daya manusia

16. Perencana ahli pertama
• Jumlah formasi : 2 (umum) dan 1 (disabilitas)
• Penempatan : Sekretariat utama-biro perencanaan dan keuangan

17. Manggala informatika ahli pertama
• Jumlah formasi : 3 (umum)
• Penempatan : LKPP pusat

18. Pranata hubungan masyarakat ahli pertama
• Jumlah formasi : 1 (umum)
• Penempatan : Sekretariat utama-biro hubungan masyarakat dan umum

19. Pranata komputer ahli pertama
• Jumlah formasi : 3 (umum)
• Penempatan : Pusat data dan informasi

20. Pranata komputer ahli pertama
• Jumlah formasi : 5 (umum)
• Penempatan : Deputi bidang transformasi pengadaan digital-direktorat sistem pengadaan digital

21. Sandiman ahli pertama
• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Pusat data dan informasi

22. Widyaiswara ahli pertama
• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Pusat pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa

23. Arsiparis terampil
• Jumlah formasi : 4 (umum), 1 (disabilitas), dan 1 (cumlaude)
• Penempatan : LKPP pusat

24. Penata laksana barang terampil
• Jumlah formasi : 1 (umum)
• Penempatan : Sekretariat utama-biro hubungan masyarakat dan umum

25. Pranata komputer terampil
• Jumlah formasi : 1 (umum)
• Penempatan : Pusat data dan informasi

26. Pranata komputer terampil
• Jumlah formasi : 1 (umum)
• Penempatan : Deputi bidang transformasi pengadaan digital-direktorat pasar digital pengadaan

27. Pranata keuangan APBN terampil
• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Sekretariat utama-biro perencanaan dan keuangan

28. Pengelola keprotokolan
• Jumlah formasi : 2 (umum) dan 1 (putra/putri Kalimantan)
• Penempatan : Sekretariat utama-biro hubungan masyarakat dan umum

Halaman berikutnya: Tahapan seleksi CPNS LKPP 2024

Tahapan seleksi CPNS LKPP 2024

1. Seleksi administrasi

Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan LKPP Tahun Anggaran 2024 (Pansel LKPP) melakukan seleksi administrasi secara online terhadap seluruh berkas pelamar.

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

• SKD dilaksanakan melalui Computer Assisted Test (CAT) bagi semua pelamar yang lulus Seleksi Administrasi

• Tempat pelaksanaan SKD sesuai dengan pilihan pelamar pada laman https://sscasn.bkn.go.id

• Materi yang diujikan terdiri dari: (1) Tes Karakteristik Pribadi (TKP), (2) Tes Intelegensi Umum (TIU), dan (3) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

• Peserta yang telah lulus Seleksi Administrasi CPNS Tahun Anggaran 2024, dapat memilih untuk mengikuti SKD atau menggunakan nilai pada Sertifikat SKD CAT BKN Tahun Anggaran 2023.

• Apabila peserta seleksi CPNS mengikuti kembali seleksi SKD pada Tahun Anggaran 2024, maka hasil nilai SKD pada Sertifikat SKD CAT BKN Tahun Anggaran 2023 dinyatakan tidak berlaku

3. Seleksi kompetensi bidang (SKB)

• Jumlah peserta yang mengikuti SKB sebanyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan pada lokasi formasi/unit kerja penempatan yang dilamar berdasarkan peringkat nilai SKD

• Seluruh peserta yang lulus SKD dan berperingkat terbaik paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan pada lokasi formasi/unit kerja penempatan mengikuti seluruh rangkaian SKB yang terdiri dari:

1) SKB CAT BKN, dilaksanakan secara luar jaringan (offline) dengan lokasi ujian dapat dipilih oleh peserta dari daftar pilihan lokasi yang disediakan Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara (Pansel Nasional) pada laman https://sscasn.bkn.go.id

2) SKB Tambahan (Non CAT BKN), dilaksanakan oleh LKPP secara offline di Jakarta. Penjelasan SKB Tambahan (Non CAT BKN) sebagai berikut: Metode tes yang digunakan yaitu asesmen psikologi, wawancara, dan tes praktik Kerja untuk Analis Data Ilmiah Ahli Pertama, Pranata Komputer Ahli Pertama, Sandiman Ahli Pertama, Widyaiswara Ahli Pertama, Pranata Komputer Terampil

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JEPARA -- Pemerintah Kabupaten Jepara menggelar acara Temu Bisnis yang melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) se Kabupaten Jepara di Pendopo Kartini, Kantor Bupati Jepara, Jawa Tengah. Acara ini bertujuan untuk melibatkan pelaku UMK dalam transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem e-purchasing, serta mendorong pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui UMK di Kabupaten Jepara.

Temu Bisnis ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Jepara dan Mbizmarket, Mitra Resmi Toko Daring LKPP. Sejak tahun 2023, Kabupaten Jepara berkomitmen memanfaatkan kanal Toko Daring untuk transformasi pengadaan digital barang dan jasa pemerintah. Komitmen ini terbukti dengan pencatatan belanja Pemerintah Kabupaten Jepara sebesar Rp 52 miliar melalui kanal Toko Daring.

“Saya mengharapkan kinerja seperti ini dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan lagi. Termasuk dalam hal belanja produk Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), di mana hampir 100% anggaran dibelanjakan untuk Produk Dalam Negeri (PDN),” ujar Edy Supriatna, ATD., S.H., M.M, PJ Bupati Jepara, dalam sambutannya pada pembukaan acara Temu Bisnis.

Transformasi pengadaan digital barang dan jasa melalui sistem e-purchasing di Toko Daring ini juga mendorong efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Jepara, sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021. Hingga Desember 2023, lebih dari 900 pelaku UMK di Kabupaten Jepara telah bergabung sebagai penyedia di Mitra Resmi Toko Daring LKPP. Transaksi yang dicatatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jepara melalui platform Mbizmarket telah mencapai lebih dari Rp 50 miliar.

Selain pengadaan barang dan jasa, Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) juga mendorong pengadaan digital perjalanan dinas dengan melibatkan pelaku UMK yang tergabung dalam agen travel lokal di daerah masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan perjalanan dinas.

Ketua LKPP RI, Hendrar Prihadi mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah berinisiatif mendorong transformasi pengadaan digital barang dan jasa pemerintah dengan bekerja sama dengan marketplace mitra daring LKPP. Ia menyebut marketplace mitra toko daring LKPP memberikan banyak kemudahan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelaku UMKM di daerah.

"Kami juga mengapresiasi marketplace mitra Toko Daring LKPP dengan ekosistem yang didukung oleh UMKM agen travel lokal, yang dapat memberikan opsi harga dari lima penyedia agen travel lokal sekaligus untuk keperluan perjalanan dinas pemerintah. Ini adalah terobosan yang bagus dan pertama di Indonesia,” ujar dia.

Dalam kegiatan Temu Bisnis antara UMK dan OPD juga dilakukan sosialisasi fitur MbizTravel di Pemerintah Kabupaten Jepara, yang mengatur perjalanan dinas melalui Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta terhubung dengan banyak agen travel lokal di daerah.

CEO & COO Mbiz Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan mendukung transformasi pengadaan digital barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Jepara melalui platform Mbizmarket. Oleh karena itu ia mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara untuk beralih ke travel lokal, mendukung pelaku usaha agen travel lokal di Kabupaten Jepara.

"Kami memberikan akses 24/7 bagi OPD Kabupaten Jepara ke Online Travel Agent (OTA) yang merupakan agen travel lokal yang bergabung ke satu-satunya ekosistem marketplace travel di Indonesia. Dengan termin pembayaran yang fleksibel, pembayaran yang dapat dilakukan secara online, menerima pembayaran dengan Kartu Kredit Indonesia versi QRIS, dengan nilai transaksi maksimal hingga Rp 10.000.000 sekali pembelian. Jangan lewatkan kesempatan untuk menyederhanakan perencanaan perjalanan dinas anda, dan mendukung bisnis agen travel lokal di Kabupaten Jepara,” ujar dia.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Penghargaan ini diberikan atas kontribusinya dalam mendukung reformasi perpajakan di Indonesia.

Diketahui, penyerahan penghargaan dilakukan pada peringatan Hari Pajak 2024 Jumat (26/7) di Jakarta.

Sekretaris Utama LKPP, Iwan Herniwan mengaku bangga dan tidak menyangka LKPP turut menerima penghargaan yang diberikan DJP.

Dia mengatakan dukungan LKPP dalam Reformasi Pajak ialah sebagai tim yang melakukan proses pemilihan penyedia yang kredibel.

"Ini surprise, kita menerima penghargaan karena terlibat dalam tim pemilih penyedia untuk reformasi perpajakan. Proses pengadaannya melalui agen pengadaan yang jarang dilakukan dan best practice dari proses pengadaan ini memang untuk Core Tax," kata Iwan dalam keterangan tertulis, Jumat (2/8/2024).

Menurutnya, penghargaan yang diraih menjadi pemacu kinerja LKPP untuk terus mendukung kesuksesan capaian pajak, serta berkontribusi dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan efektif.

Di samping ketaatan wajib pajak, kata dia, menjadi bagian dari tim pemilihan penyedia Core Tax merupakan hal yang tidak kalah penting dalam tercapainya kesuksesan reformasi perpajakan.

"Harapannya LKPP tidak hanya berkontribusi pada belanja saja, tetapi juga pengadaan yang berdampak pada penerimaan di negara. Kedepannya LKPP akan semakin memperkuat perencanaan melalui SiRUP LKPP agar mendapat perhatian untuk paket pengadaan yang bernilai tinggi dan berpotensi pada penerimaan negara baik pajak maupun non pajak," katanya.

Sebagai informasi, acara bertajuk Malam Apresiasi dan Penghargaan Hari Pajak 2024 ini dihadiri oleh perwakilan dari grup pembayar pajak, mitra kementerian/lembaga, serta media massa.

Ke depannya, melalui giat ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam upaya reformasi pajak serta meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa di Indonesia.

Jokowi Harap Dukungan BPK di Masa Peralihan Pemerintahan Baru

Jokowi Harap Dukungan BPK di Masa Peralihan Pemerintahan Baru