Bisnis.com, PEKANBARU -- Provinsi Riau saat ini menempati peringkat ke-13 dalam klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Dengan total raihan 18 medali emas, 18 medali perak, dan 32 medali perunggu, Riau terus berjuang untuk menambah pundi-pundi medali dalam berbagai cabang olahraga.

Salah satu cabang olahraga yang berhasil menyumbang medali emas terbaru adalah Ski Air. Atlet Ski Air andalan Riau, Piki Lestari, berhasil menambah medali emas kedua bagi kontingen Riau di ajang ini.

Piki turun di nomor perseorangan wakesurf putri dengan mencatatkan skor 44,33, mengalahkan rekan satu daerahnya, Wiranti Astuti, yang meraih medali perak dengan skor 39,77.

Manajer tim Ski Air Riau, Gumpita, mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas pencapaian tersebut.

“Ski Air Riau sebelumnya sudah memperoleh satu medali emas dan satu perak di nomor wakeboard. Hari ini, kita kembali meraih satu medali emas di nomor wakesurf perseorangan putri lewat Piki Lestari, serta dua perak di kategori lainnya,” ujarnya, Kamis (19/9/2024).

Gumpita juga menyampaikan harapannya agar Ski Air di Riau terus mendapatkan dukungan, terutama dari segi peralatan dan operasional.

"Kami memiliki potensi atlet yang besar, dan dengan fasilitas yang ada seperti danau buatan dan boat, kami optimis bisa mengembangkan nomor lain seperti jumping, trick, dan slalom," jelasnya.

Ketua Umum KONI Riau Iskandar Hoesin turut mengapresiasi keberhasilan tim Ski Air Riau. Dia menegaskan bahwa tambahan dua medali emas ini sangat penting bagi kontingen Riau di PON XXI Aceh-Sumut.

"Walaupun tidak ditargetkan, tim Ski Air Riau berhasil menyumbangkan medali emas dan membantu mendongkrak posisi perolehan medali bagi Riau," ungkap Iskandar.

Dengan tambahan medali ini, Riau semakin memperkuat posisinya di klasemen PON XXI. Kontingen Riau tetap optimis untuk terus bersaing di ajang olahraga nasional ini, mengingat masih ada peluang untuk menambah medali dari berbagai cabang olahraga lainnya.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Provinsi Riau, di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur SF Hariyanto, menjalin kerja sama strategis dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Riau Petroleum untuk menjalankan sejumlah program kerja terbaru pada tahun ini.

Salah satu proyek unggulan itu adalah pembangunan pabrik kertassecurity printing yang direncanakan bekerja sama dengan mitra dari negara Jerman.

SF Hariyanto menyebutkan bahwa dibutuhkan lahan seluas 2.000 hingga 3.000 hektar untuk membangun pabrik tersebut. Lahan tersebut akan digunakan untuk menanam kapas dan batang pisang yang akan diolah menjadi bahan kertas safety printing seperti bahan baku kertas uang tunai, materai, dan surat berharga.

"Kami pemprov Riau akan berkolaborasi dengan direktur Husnul, PT Riau Petroleum," ungkapnya Selasa (13/8/2024).

Selain itu, Pemprov Riau mendukung penuh target pemerintah pusat untuk mencapai produksi 1 juta barel minyak pada 2030 mendatang. Saat ini, produksi minyak di Riau mencapai 180.000 barel per hari (bopd), dimana dengan angka tersebut sebelumnya Riau sudah menerima kontribusi pendapatan sebesar Rp3,5 triliun dari dana PI 10%. Dana tersebut, 50% dialokasikan untuk pemerintah provinsi, sementara sisanya dibagikan kepada lima kabupaten dan kota yang menjadi lokasi operasional WK Rokan di Riau.

Untuk mendukung pencapaian target 1 juta Bopd tersebut, Pemprov Riau dan PT Riau Petroleum telah membentuk tim percepatan. Tim ini bertugas untuk memperlancar produksi minyak, yang salah satunya yaitu pembebasan lahan seluas 500 hektare di Rantau Bais Rokan Hilir, yang dikenal sebagai kawasan potensial untuk sumur minyak baru. "Kami sangat optimistis bahwa tahun ini, 2024, akan ada sumur baru yang beroperasi," ujar SF Hariyanto.

Kerja sama ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi minyak tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam yang lebih optimal.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak dan sinergi yang kuat antara pemerintah dan BUMD, diharapkan program-program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Riau.

Sebelumnya Pemprov Riau meyakini dana hak partisipasi atau participating interest 10% dari wilayah kerja (WK) Rokan akan memberikan manfaat berlipat bagi pembangunan ekonomi daerah.

Kini, baik Provinsi Riau maupun beberapa Pemerintah Kabupaten penerima dana hak partisipasi WK Rokan menyusun strategi yang tepat untuk memanfaatkan dana tersebut. Sehingga, nantinya bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) serta menyerap tenaga kerja.

Asisten II Setda Provinsi Riau sekaligus Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Riau Petroleum, M Job Kurniawan mengatakan bahwa hadirnya dana PI 10% dari WK Rokan memiliki peran yang strategis dalam pengembangan ekonomi Riau.

"Melalui dana hak partisipasi ini, Riau Petroleum dapat mengoptimalkan potensi perusahaannya untuk menghasilkan tambahan pendapatan daerah bagi Provinsi Riau," ujarnya beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, perusahaan penerima dana PI 10% dari WK Rokan, yakni PT Riau Petroleum Rokan, anak usaha dari BUMD Riau Petroleum, tidak boleh melakukan bisnis hulu migas, tugasnya hanya menerima dan menyalurkan dana PI yang di dapat dari PHR.

Namun, induk usahanya, yakni Riau Petroleum dan lima BUMD penerima dana PI dari WK Rokan milik kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Siak, Kampar dan Rohul, diperbolehkan melakukan usaha di sektor hulu migas.

Job menjelaskan, rencana bisnis Riau Petroleum selama 5 tahun kedepan sedang disusun. Tentu, kata Job, rencana bisnisnya harus sesuai dengan fokus bisnis perusahaan yang tertuang dalam akta pendirian, yakni usaha migas dari hulu hingga hilir.

Rencana bisnis yang sedang dipertajam Riau Petroleum adalah pengelolaan lapangan migas pada WK Patin dan Panai. Sebagai informasi, WK Patin terletak diantara Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Jambi. Sedangkan WK Panai berada di antara Provinsi Riau dan Sumut. “Untuk Blok Patin pertengahan Februari 2024 kami sudah diundang untuk mengikuti tendernya,” kata Job.

Rencana bisnis lainya, Riau Petroleum sedang menjajaki pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di ruas tol Pekanbaru – Dumai atau Pekanbaru – Sumatera Barat. “Kita sudah negosiasi dengan Pertamina bagian pemasaran produknya, lagi cari-cari lokasi yang cocok,” kata Job.

Selain dari kedua rencana bisnis di atas, kata Job, Riau Petroleum tidak menutup kemungkinan untuk berbisnis di luar fokus bisnisnya, misal usaha di bidang pertanian dan peternakan maupun pembangunan pabrik kelapa sawit.

“Asalkan rencana bisnis Riau Petroleum menguntungkan, dan pemegang saham setuju, usaha lain di luar hulu dan hilirisasi migas sangat mungkin dilakukan,” kata Job.

Jika rencana bisnis Riau Petroleum berjalan, disitulah manfaat strategis dana hak partisipasi yang diberikan oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) tersebut. Dengan dana tersebut, menurut Job, bisnis perusahaan daerah bisa berjalan dengan baik dan tenaga kerja daerah bisa diserap melalui bisnis di sektor produktif yang didirikan.

Selain penyerapan tenaga kerja, bisnis yang dilakukan BUMD nantinya akan memberikan deviden bagi Provinsi Riau selaku pemegang saham. Setelahnya, dividen tersebut akan menjadi tambahan PAD bagi daerah.

“PAD inilah nantinya yang kita gunakan untuk membangun infrastruktur jalan, air bersih dan infrastruktur dasar lainya, terutama di wilayah pelamparan bisnis WK Rokan. Sehingga akan mengurangi masalah sosial yang ada di wilayah tersebut,” jelasnya.

Di kesempatan terpisah, PT Riau Petroleum menargetkan untuk menyelesaikan pengelolaan dua Participating Interest (PI) sebesar 10% pada tahun 2024. Kedua PI ini berasal dari EMP Group di Wilayah Kerja (WK) Bentu dan WK Malacca Strait.

Direktur PT Riau Petroleum, Husnul Kausarian, menyatakan bahwa proses pengambilalihan ini telah mencapai tahap kesembilan, dan perusahaan telah membentuk anak perusahaan yang akan menerima pengelolaan kedua WK tersebut.

Dengan tambahan dua PI tersebut, PT Riau Petroleum akan mengelola total lima PI 10% masing-masing. Husnul memperkirakan bahwa pengelolaan PI ini dapat menghasilkan dana hingga Rp1 triliun dalam setahun.

“Pengembangan usaha kami sesuai dengan core bisnis perusahaan, yaitu pengelolaan lapangan migas dan sumber daya alam. Untuk mendapatkan blok migas, prosesnya harus melalui lelang, yang tidak memakan waktu sebentar,” ujar Husnul.

Selain fokus pada pengelolaan PI, PT Riau Petroleum juga berusaha memperluas usaha dengan mendekati PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk mengelola sumur marginal. Proses ini telah mencapai tahap pengajuan ke PT Pertamina Hulu Energi (PHE), induk dari PHR. Namun, tantangan muncul karena struktur perusahaan saat ini tidak mengatur Kerja Sama Operasional (KSO) dalam pengelolaan sumur migas, yang hanya tersedia di PT Pertamina EP.

“Kami menargetkan sumur idle atau sumur kecil yang tidak dikelola, karena sumur besar sudah dipegang oleh PHR. Kami masih menunggu adanya regulasi dalam PHE yang memungkinkan kami mengelola sumur kecil tersebut,” jelas Husnul.

Potensi sumur idle ini sangat besar. Dari sekitar 13.000 sumur di WK Rokan, hanya 8.000 yang saat ini aktif, sisanya merupakan sumur idle. PT Riau Petroleum telah mengomunikasikan peluang ini kepada Pemerintah Provinsi Riau, dengan harapan dapat menyerap tenaga kerja yang signifikan jika potensi ini dapat dikelola.

Kerja sama dan peran aktif PT Riau Petroleum dalam pengelolaan sumur-sumur ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi industri migas terhadap perekonomian daerah, sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat setempat.

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto mengaku ingin mewujudkan uang kuliah gratis untuk mahasiswa di Riau.

Menurutnya, hal itu bisa diwujudkan dengan kajian mendalam dan kemampuan anggaran pemerintah yang mencukupi.

Hariyanto optimistis kuliah gratis bisa diwujudkan dengan participating interest (PI) 10 persen dari pengelolaan ladang minyak di Riau.

Dia mengatakan, produksi minyak dan gas (migas) di Riau saat ini mencapai 180.000 barel per hari.

“Pak Presiden sudah menargetkan pada 2030 produksi minyak bisa mencapai 1 juta barel per hari,” ujarnya.

Hariyanto mengfatakan, dengan produksi minyak 180.000 barel per hari, Provinsi Riau bisa mendapat PI sebesar Rp 3,5 triliun.

“Kalau 1 juta barel per hari, berapa kita kira-kira mendapatkan PI. Riau bisa seperti Brunei Darussalam. Kaya Riau ini, tinggal bagaimana kita mengelolanya," katanya.

Untuk mewujudkan itu, lanjut Hariyanto, pihaknya tengah membantu pembebasan lahan untuk ladang migas di Rantau Bais, Rokan Hilir seluas 500 hektar (ha).

"Itu untuk membuat sumur-sumur minyak baru. Alhamdulillah, saat ini sudah ada 750 sumur minyak dan saya yakin dengan teknologi dan sumber daya yang digunakan PT Pertamina Hulu Rokan kita bisa mewujudkan target 1 juta baret itu," ujarnya.

Dia menyebutkan, jika produksi minyak 1 juta barel per hari tersebut bisa diwujudkan, peta kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan sangat besar.

Dengan begitu, kampus di Riau kedepan tidak perlu lagi bicara soal uang kuliah tunggal (UKT) yang dibebankan ke mahasiswa.

"Kalau itu terwujud, maka dengan uang Pemprov Riau itu sudah cukup untuk membiayai uang kuliah mahasiswa di Riau. Anak-anak Riau kuliah ke depan gratis semua,” ungkapnya.

Untuk diketahui, persoalan UKT dinilai memberatkan bagi sebagian mahasiswa sehingga menjadi perhatian khusus bagi Hariyanto.

Dengan upaya menambah penerimaan dari PI ladang minyak, bantuan UKT gratis bukan tidak mungkin bisa diwujudkan.

"Kalau tercapai produksi minyak 1 juta barel per hari, insyaallah saya janji untuk menggratiskan uang kuliah,” ungkapnya.

Hal itu juga sudah dibuktikan Pemprov Riau dengan memberikan bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) Afirmasi ke sekolah SMA/SMK swasta bagi siswa kurang mampu.

“Maka kita berdoa sebelum target 2030 sudah gratis uang kuliah mahasiswa di negeri maupun swasta,” katanya.

Dengan bantuan UKT gratis, kata Hariyanto, tidak ada lagi persoalan tersebut hingga demo-demo lagi terkait uang kuliah.

“Itu secara perlahan sudah kami terapkan di sekolah swasta. Anak-anak kurang mampu yang tidur tertampung di sekolah negeri itu bisa sekolah di swasta gratis," tuturnya.

Selain itu, Pemprov Riau juga menyiapkan alokasi dana Rp 97,9 miliar untuk bantuan beasiswa yang terdiri dari bantuan beasiswa bidikmisi bhakti negeri, beasiswa prestasi, dan bantuan sosial pendidikan.

Khusus untuk Universitas Riau pada 2024, pemprov mengalokasikan bantuan sebesar Rp 14,8 miliar untuk 1104 mahasiswa dan mahasiswi.

Hariyanto menegaskan, pihaknya ingin mahasiswa mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

“Ini penting karena generasi muda inilah yang akan menjadi penerus bangsa dan untuk kemajuan daerah,” urainya.

IDXChannel - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto, bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam rangka membahas isu operasional serta upaya bersama meningkatkan produksi hulu migas di provinsi tersebut pada Rabu (3/7/2024) di Batam.

Dwi mengatakan Provinsi Riau merupakan penghasil minyak mentah terbesar di Indonesia saat ini. Dengan kinerja lifting migas mencapai 180.000 BOPD (barel minyak per hari) atau 30 persen dari lifting nasional.

Dia pun mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Pemprov Riau (Pemerintah Provinsi) bagi industri hulu migas selama ini.

Menurut dia, dibutuhkan sinergi bersama antara SKK Migas dan Pemprov Riau untuk mengatasai berbagai isu di lapangan. Hal itu sejalan dengan upaya SKK Migas agar total produksi di Provinsi Riau dapat meningkat guna mengejar target 1 juta BOPD.

“Selain itu, keberadaan industri hulu migas juga harus memberikan dampak positif kepada masyarakat antara lain melalui DBH (Dana Bagi Hasil) Migas, PI (Participating Interest) 10 persen, dan program pengembangan masyarakat," kata Dwi dalam keterangan resminya, Sabtu (6/7/2024).

Dwi menambahkan total realisasi investasi hulu migas di Provinsi Riau selama tahun 2020 hingga 2023 mencapai Rp274 triliun. Sementara itu, rencana investasi di tahun 2024 sebesar Rp69 triliun.

"Investasi dari hulu migas tentunya juga akan memberikan multiplier effect bagi Provinsi Riau, kami terus mendorong KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) untuk menyerap tenaga kerja lokal serta memprioritaskan penyediaan barang dan jasa lokal," ujar dia.

Dalam pertemuan tersebut, Dwi juga menyampaikan empat hal terkait dukungan operasional yang diperlukan dari Pemprov Riau yakni masih adanya kendala infrastruktur di sekitar wilayah operasi yang memerlukan dukungan perbaikan oleh Pemprov Riau, dukungan pemulihan situasi darurat di Wilayah Kerja (WK) CPP yang menyebabkan turunnya produksi sejak Februari 2024, tumpang tindih lahan di area kawasan hutan, dan kendala pengadaan tanah skala besar.

Pj. Gubernur Provinsi Riau, SF Hariyanto, menegaskan komitmen dari Pemprov Riau untuk mendukung kelancaran operasi hulu migas di wilayahnya. Ia menyatakan langkah-langkah konkret akan segera diambil dengan melakukan koordinasi bersama pihak-pihak terkait untuk mengatasi berbagai isu yang disampaikan oleh SKK Migas.

"Hal ini penting, terlebih lagi Riau telah mengelola PI 10% melalui BUMD Riau Petroleum di WK Rokan, Siak, dan Kampar. Sehingga Pemprov berkepentingan agar operasi migas dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti, sehingga target produksi dapat tercapai," kata Hariyanto.

Pihaknya juga akan berkoordinasi membahas upaya-upaya penyelesaian masalah di lapangan, mengingat Provinsi Riau masih menjadi tulang punggung produksi minyak nasional.

Oleh karena itu, lanjutnya, penyelesaian isu-isu yang ada menjadi prioritas Pemprov Riau. Pihaknya juga akan bekerja sama dengan instansi terkait, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterapkan dengan cepat dan efektif.

Hariyanto juga berharap sinergi antara SKK Migas dan Pemprov Riau dapat terus ditingkatkan. Menurutnya, peningkatan produksi migas di wilayah Provinsi Riau tidak hanya penting bagi sektor energi nasional tetapi juga memiliki dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat.

"Sinergi ini akan membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kontribusi ekonomi yang berkelanjutan," ujar dia.

(FRI)