Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Sainstek) Satryo Soemantri Brodjonegoro berjanji akan menyelesaikan persoalan uang kuliah tunggal (UKT) yang kerap menjadi beban mahasiswa. Ia akan mengusahakan semua mahasiswa tak putus kuliah karena UKT.

“Intinya, tidak ada mahasiswa yang tidak bisa kuliah. Hanya karena nggak punya uang,” kata Satryo kepada wartawan, di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

Satryo menjelaskan permasalahan terkait UKT bukan perkara sederhana. Dibutuhkan waktu untuk menelusuri setiap kasus yang ada.

“Masalahnya [UKT] juga tidak sesederhana itu. Terus pihak dari mahasiswa, kita juga tidak bisa ambil kesimpulan [begitu saja]. Kita [perlu] lihat seperti apa kondisinya,” jelas Satryo.

Satryo juga berpesan apabila selama ini ada kekurangan terhadap kebijakan penetapan UKT dapat langsung disampaikan kepada Kementerian Ristek dan Dikti.

“Ada kekurangan? Oke, berita tahu saja. Kita perbaiki. Ada yang belum bisa layar kuliah? Oke, berita tahu. Ini kita mungkin bantu,” ujarnya.

Sebelumnya, polemik terkait UKT sempat terjadi di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang mewajibkan mahasiswa penerima beasiswa UKT untuk bekerja part time bagi ITB. Kebijakan itu diedarkan lewat surat elektronik (email), dan tangkapan layarnya tersebar di media sosial.

"ITB membuat kebijakan kepada seluruh mahasiswa ITB yang menerima beasiswa UKT, yaitu beasiswa dalam bentuk pengurangan UKT, diwajibkan melakukan kerja paruh waktu untuk ITB," demikian potongan kutipan dari surat tersebut, dikutip Kamis (26/9) WIB.

Namun pada akhirnya, kebijakan tersebut berubah menjadi pekerjaan sukarela.

Pendidikan tinggi di Indonesia memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, Pendidikan tinggi kerap dipandang sebagai jalan akselerasi sosial dan ekonomi yang lebih baik. Namun, bagi keluarga berpenghasilan menengah ke bawah, harapan itu sulit tercapai dengan adanya kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang semakin melejit.

UKT, yang seharusnya membantu mahasiswa membayar kuliah sesuai kemampuan finansial, kini justru menjadi beban yang memberatkan. Fenomena itu mengundang banyak pertanyaan tentang keberlanjutan Pendidikan tinggi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih pasca pandemi.

Adanya UKT awalnya diperkenalkan pemerintah untuk menyederhanakan sistem biaya Pendidikan di perguruan tinggi negeri. Mahasiswa hanya diharuskan membayar satu kali biaya kuliah per semester tanpa ada pungutan tambahan lainnya. Besarnya UKT ditentukan berdasarkan kemampuan finansial keluarga, dengan harapan sesuai dengan sila ke lima Pancasila yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, alih-alih menerapkan sila ke lima kenyataannya tidak selalu demikian. Banyak mahasiswa dari keluarga menengah ke bawah mengeluhkan UKT yang sangat tinggi, terlalu jauh di atas kemampuan ekonomi keluarganya. Bahkan, beberapa mahasiswa terpaksa menunda kuliah atau mencari pekerjaan tambahan untuk menutupi biaya pendidikan mereka.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: apakah Pendidikan tinggi masih terjangkau untuk semua kalangan? Ketika biaya kuliah meningkat, apakah selaras dengan kualitas Pendidikan juga ikut meningkat?

Tantangan bagi keluarga berpenghasilan rendah yaitu tentang tingginya biaya UKT. Penghasilan pas-pasan sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk membiayai Pendidikan tinggi.

Salah satu kasus yang ditemukan yaitu, orang tua mahasiswa yang bekerja di sektor informal atau dengan pendapatan tidak tetap, keterbatasan kemampuan untuk menunjukkan bukti pendapatan formal sering kali menyebabkan mereka dikategorikan ke dalam kelompok UKT yang lebih tinggi dari yang seharusnya.

Kenaikan UKT yang semakin tinggi menimbulkan kekhawatiran serius terkait kesenjangan akses Pendidikan tinggi di Indonesia. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, biaya kuliah yang mahal berarti Pendidikan tinggi semakin tidak terjangkau. Hal itu menciptakan ketimpangan antara mereka yang mampu membayar dan yang tidak. Situasi itu berpotensi meningkatkan angka putus kuliah.

Beberapa mahasiswa terpaksa meninggalkan bangku kuliah karena tidak mampu lagi membayar UKT, meskipun mereka memiliki prestasi akademik yang baik. Hal itu tentunya berlawanan dengan Pancasila sila ke lima, tidak adanya kesetaraan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Upaya dan solusi yang dilakukan pemerintah dan perguruan tinggi sebenarnya telah mencoba memberikan solusi atas permasalahan ini seperti memberikan bantuan berupa keringanan UKT atau beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu.

Namun, kenyataannya di lapangan berbeda tidak sesuai dengan harapan, banyak mahasiswa yang mengeluhkan proses pengajuan keringanan UKT yang rumit dan memakan waktu serta ketidaktransparan dalam penentuan kategori UKT. Mengatasi tantangan itu, diperlukan solusi yang lebih komperhensif. Pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat harus berkolaborasi untuk menciptakan system yang lebih adil dan transparan dalam penentuan UKT.

Adanya kenaikan UKT yang terus-menerus menjadi tantangan besar bagi keluarga menengah ke bawah. Tanpa adanya perbaikan sistem dan kebijakan, masyarakat menengah ke bawah tidak bisa meningkatkan kesejahteraan melalui kuliah di perguruan tinggi. Seharusnya hal tersebut menjadi hak semua orang tanpa membedakan latar belakang ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak untuk Bersama-sama mencari solusi, agar Pendidikan tetap menjadi alat pemutus rantai kemiskinan dan pembuka jalan menuju masa depan yang lebih baik.

Kabinet Keluarga Mahasiswa (KM) ITB menyatakan diri pihaknya menang. Pernyataan itu dituangkan dalam caption unggahan foto Instagram yang menunjukkan kontrak berisi tuntutan mereka disetujui oleh pihak rektorat.

Salah satu poin tuntutan dalam kontrak tersebut meminta agar kewajiban kerja paruh waktu (part time) di kampus bagi mahasiswa yang menerima keringanan UKT, diubah menjadi sukarela. Juga idak mempengaruhi hak keringanan UKT yang sudah diterima. Proposisi ini terdapat dalam poin kedua tuntutan.

“Alhamdulillah akhirnya sudah resmi, surat ini sudah berkekuatan hukum,” kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Mahasiswa Kabinet KM ITB, Nika Avivatus Sholekah, Jumat (28/9).

Kontrak itu ditandai dengan stempel resmi ITB yang dibubuhkan pada Jumat pagi (28/9). Sebab, pada hari sebelumnya, kontrak itu baru ditandatangani pihak rektorat di atas materai.

“Kemarin itu sudah final, cuma tanda tangannya masih tanda tangan biasa, gitu. Belum ada kayak stempel ITB-nya,” kata dia.

Nika menambahkan, meski surat itu ditandatangani atas nama Rektor ITB, Reini Wirahadikusumah, orang yang membubuhkan tanda tangannya bukanlah dia. Melainkan Wakil Rektor, Jaka.

Sebab menurut penuturannya, Reini saat ini sedang berada di China. Dan Jakalah yang punya wewenang menggantikan Reini lewat semacam surat tugas.

“Jadi ketika Bu Reini pergi, Pak Jaka ini mendapat surat tugas gitu. Ini surat tugas untuk bisa menjadi pengganti rektor selama satu minggu,” kata Nika

“Jadi kami minta surat itu dan Alhamdulillah akhirnya ya sudah resmi, surat ini sudah berkekuatan hukum,” imbuhnya.

Nika pun kembali menekankan bahwa kewajiban kerja paruh waktu untuk penerima keringanan UKT telah dibatalkan, dan sifatnya menjadi sukarela.

“Itu dibatalkan. Namun ITB ini memang ada rencana untuk bikin [program] Financial Aid, namanya. Jadi semacam pengintegrasian dari bantuan-bantuan yang ada di ITB gitu,” katanya.

Dilansir laman resmi ITB, sejumlah bantuan yang direncanakan masuk dalam program ini ada enam. Antara lain sebagai berikut.

a. Beasiswa keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT);

b. Hibah/Grant;

c. Program Kerja Paruh Waktu;

d. Kemitraan;

e. Bantuan Keuangan lainnya;

f. Layanan pendukung seperti konseling keuangan (financial literacy); workshop dan seminar, serta informasi

Nika mengatakan pihak KM ITB tak ada masalah dengan rencana program tersebut. Selama ketentuannya jelas, tidak mendadak, dan melibatkan mahasiswa dalam prosesnya.

Dia sendiri menyampaikan program Financial Aid akan dilaksanakan pada bulan Desember. Dan KM ITB, katanya, akan terus mengawal kelangsungan proses program tersebut.

“Kami masih akan mengawal terus sampai Desember. Apakah benar tuntutan-tuntutan itu nanti dilaksanakan oleh pihak rektorat,” katanya.

Sebuah surat elektronik diterima oleh sejumlah mahasiswa penerima beasiswa pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Selasa (24/9/2024) lalu. Isinya mewajibkan mereka melakukan kerja paruh waktu di kampus.

YAZ, mahasiswa ITB angkatan 2021 adalah salah satu di antara mereka. Kepada kumparan, ia mengaku sempat kaget karena surel itu dikirim secara tiba-tiba.

“Tiba-tiba, kemarin hari Selasa dapat email dari Direktorat Pendidikan. Itu emailnya intinya membuat si mahasiswa yang kena penurunan UKT, daftar jadi asisten mata kuliah, atau asisten-asisten lainnya. Entah itu jadi mungkin satpam, keamanan, atau menjadi sarana prasarana, dan sebagainya,” tuturnya.

YAZ mengatakan, surel itu memang dikirim kepada mahasiswa yang memang dapat penurunan UKT saja, dan tidak semua. Dia mengatakan sedikitnya ada 5.000 mahasiswa yang menerima email itu.

Inti email itu meminta mahasiswa yang dapat penurunan UKT, wajib daftar jadi asisten mata kuliah atau yang lainnya.

“Dan itu kata-katanya memang harus diisi. Kalau enggak, semester berikutnya penurunannya [UKT-nya] dihapus. Artinya saya balik lagi ke Rp 12,5 juta,” kata dia.

YAZ mengaku saat ini UKT yang dibayarkannya ke kampus per semester itu Rp 8 juta. Angka tersebut, adalah hasil upaya dia meminta keringanan UKT semester pertama.

Dia mengaku Rp 8 juta sebetulnya masih berat buat dia. Namun saat mengajukan kembali keringanan di semester dua, pengajuannya tidak diterima.

“Saya ajukan lagi, ajukan ulang, tapi enggak dapat. Jadi akhirnya, ya udahlah, pasrah aja Rp 8 juta, semoga kuat,” tutur pria berkacamata itu.

Harus bayar Rp 12,5 juta, bagi YAZ jelas memberatkan. Maka dia pun mengikuti instruksi dalam email yang yang disinggung di atas, memilih jenis pekerjaan paruh waktu di kampus agar penurunan UKT-nya tak dihapus.

“Waktu Selasa itu, ketika dapat email, saya langsung isi. Karena saya khawatir memang, tanpa berpikir panjang ya, kan lagi banyak kebutuhan juga. Khawatirnya kalau saya naik lagi UKT,” aku dia.

“Pilihannya cuma iya atau tidak, dan UKT saya akan dikembalikan pada semester berikutnya," katanya.

Adapun jenis pekerjaan paruh waktu yang dia pilih, adalah asisten mata kuliah Agama untuk bidang akademik, sementara non-akademik dia memilih helpdesk.

Dia sengaja memilih dua bidang itu, karena dianggapnya tak terlalu memberatkan. Sebab saat ini YAZ pun telah menjadi asisten lab dan praktik di jurusannya.

Untuk kontribusinya di prodi, dia mengaku dapat uang saku. Tapi hal ini tak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kebijakan dalam email soal UKT yang dia terima.

Keharusan bekerja agar peringanan UKT tak dihapus yang dia pilih, dengan statusnya sebagai asisten pengajar di prodi adalah perkara yang berbeda.

“Kalau asisten di prodi dapat honor setiap akhir semester. Jadi kan kalau misalkan di asisten yang diwajibkan ini, itu honornya seolah-olah adalah pengurangan UKT,” ucapnya.

Dia melanjutkan, khusus untuk kerja part time program beasiswa UKT tidak mendapat kompensasi selain pengurangan UKT saja.

“Jadi kita kerja tuh nggak dikasih apa-apa, selain UKT saya turun. Padahal dari semester 1 sampai semester 6 kemarin saya kuliah, tanpa saya menjadi asisten pun UKT saya udah turun segitu," ucapnya.

Saat ini, YAS tak tahu persis apakah pilihannya sebagai asisten mata kuliah agama dan helpdesk bakal masih berlaku nantinya, untuk tetap dapat peringanan UKT. Sebab, menurutnya saat ini, kesepakatan pihak rektorat dengan Keluarga Mahasiswa ITB telah dibuat.

Kesepakatan yang dimaksud YAZ, diunggah di Instagram KM ITB. Pada secarik kertas berjudul ‘Kontrak Politik Terkait Isu Kewajiban Kerja Paruh Waktu Mahasiswa Penerima UKT antara KM ITB dan Rektor ITB’ tertera 3 poin.

Kertas itu pun dibubuhi tanda tangan Rektor ITB Prof. Reni Wirahadikusumah, Ph.D dan Presiden KM ITB Fidela Marwa Huwaida.

Sehubungan dengan itu, YAZ pun berharap, ketentuan pengurangan UKT bagi mahasiswa yang berhak kembali seperti semula saja tanpa harus ada timbal balik kerja paruh waktu.

“Harapannya ya kembali seperti awal aja. Tidak perlu melakukan pekerjaan apa pun. Toh pendidikan sudah berat. Cukup tidak mencoreng nama ITB,” ungkap dia.

Isu wajib kerja paruh waktu bagi mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) penerima beasiswa Uang Kuliah Tunggal (UKT), direspons Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Ditjen Diktiristek). Bagi mereka, sah-sah saja aturan ini diberlakukan asal pekerjaan tersebut relevan bagi mahasiswa.

Dirjen Diktiristek, Abdul Haris menjelaskan, kampus-kampus diperkenankan untuk mempekerjakan mahasiswanya bila disetujui kedua belah pihak.

“Pada prinsipnya, kerja paruh waktu di internal kampus bagi mahasiswa diperkenankan selama relevan dengan pengembangan kompetensi, menunjang pengalaman belajar mahasiswa, dilakukan dengan persetujuan (consent) mahasiswa,” jelas dia pada kumparan, Jumat (27/9).

Ia pun menegaskan tidak boleh ada eksploitasi pada para mahasiswa yang bekerja paruh waktu.

“Serta tidak terdapat unsur eksploitasi mahasiswa sebagai pekerja kasar,” jelasnya.

Ia pun menyebut Ditjen Diktiristek mendorong inisiatif universitas dalam mempekerjakan mahasiswa secara paruh waktu. Tujuannya, untuk pengembangan diri mahasiswa.

“Terkait kerja paruh waktu di kampus bagi mahasiswa, misalnya dengan menjadi asisten perkuliahan, asisten riset, dan petugas administratif kampus, pada prinsipnya kami mendorong inisiatif-inisiatif perguruan tinggi untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan mahasiswa, termasuk melalui partisipasi dan praktik kerja dalam kegiatan akademik dan non-akademik,” jelasnya.

Namun, secara aturannya, Ditjen Diktiristek kembalikan pada kebijakan pemimpin universitas, dalam hal ini rektor.

“Pengaturan spesifik mengenai pelaksanaan pekerjaan paruh waktu mahasiswa ditetapkan dengan kebijakan pemimpin universitas,” ujarnya.

“Beberapa kampus memiliki program internship bagi mahasiswa dengan kompensasi berupa honor, SKS, atau insentif lainnya. Sementara beberapa kampus yang lain menganggap partisipasi tersebut merupakan bagian dari pengalaman belajar atau magang akademis,” lanjutnya.

ITB membuat kebijakan baru bagi mahasiswa penerima beasiswa uang kuliah tunggal UKT. Isinya, mahasiswa penerima beasiswa wajib kerja paruh waktu (part time) bagi ITB.

Kebijakan itu diedarkan lewat surat elektronik (email), dan tangkapan layarnya tersebar di media sosial.

"ITB membuat kebijakan kepada seluruh mahasiswa ITB yang menerima beasiswa UKT, yaitu beasiswa dalam bentuk pengurangan UKT, diwajibkan melakukan kerja paruh waktu untuk ITB," demikian potongan kutipan dari surat tersebut, dikutip Kamis (26/9).

Di edaran itu juga, disebutkan bahwa kebijakan tadi adalah untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa penerima beasiswa UKT berkontribusi kepada ITB. Selain itu, di sana, mahasiswa penerima UKT diminta untuk mengisi link Google Form paling lambat Jumat malam (27/9), pukul 19.00 WIB.

Keluarga Mahasiswa (KM) ITB menolak aturan tersebut. Katanya, universitas seharusnya memberikan keringanan kepada mahasiswa tanpa pamrih.

Presiden KM ITB, Fidela Marwa Huwaida menyebut, seharusnya kerja paruh waktu bersifat sukarela.

“Tanpa paksaan, dan tanpa konsekuensi terhadap hak pengurangan UKT yang dimiliki mahasiswa,” kata dia dalam keterangan tertulisnya.

Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB, Naomi Haswanto buka suara perkara kebijakan kerja part time bagi mahasiswa penerima beasiswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) di ITB.

Dia menjelaskan bahwa kebijakan itu terintegrasi pada sistem bantuan keuangan khusus (Financial Aid System) yang saat ini tengah dikembangkan ITB. Sistem ini, katanya, bertujuan mendidik mahasiswa yang unggul secara akademis dan memiliki karakter kuat, adaptif, berintegritas, rendah hati, dan daya juang.

Karena itu, mahasiswa penerima beasiswa UKT yang terintegrasi dalam sistem ini, tidak sekadar diberi dukungan berupa dana. Tetapi juga didorong agar terlibat aktif dalam kegiatan akademik maupun penunjang akademik.

“Dengan demikian, penerima bantuan dapat berperan aktif dalam membangun atmosfer akademik yang positif di ITB guna memperkaya pengalaman mereka untuk masa depan,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (27/9).

Dalam hal pengambilan kebijakan ini, pihak ITB mengaku akan selalu bersikap transparan. Selain itu, Naomi menyebut bahwa kebijakan bantuan UKT di bawah sistem keuangan khusus yang saat ini sedang dikembangkan, ditujukan untuk memberi manfaat yang maksimal bagi seluruh mahasiswa ITB.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan yang terbaik demi mahasiswa kami,” ujarnya.

Pelaksanaan pemberian beasiswa UKT di ITB sendiri, kata Naomi, telah sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 secara utuh. Hal itu berdasarkan pertimbangan kondisi keekonomian mahasiswa, khususnya mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Financial Aid System yang saat ini sedang dikembangkan ITB, bertujuan untuk menyatukan berbagai sumber daya dan program bantuan keuangan yang sudah ada di ITB, antara lain:

a. Beasiswa keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT);

b. Hibah/Grant;

c. Program Kerja Paruh Waktu;

d. Kemitraan;

e. Bantuan Keuangan lainnya;

f. Layanan pendukung seperti konseling keuangan (financial literacy); workshop dan seminar, serta informasi dan sosialisasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di Agustus 2024. Kenaikan biaya pendidikan tersebut turut menjadi pemicu terjadinya inflasi di Agustus 2024. Tingkat inflasi di Agustus 2024 sebesar 2,12 persen secara tahunan (year on year/ yoy).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengatakan kelompok pendidikan pun tercatat memberikan andil inflasi sebesar 0,04 persen atau mengalami inflasi 0,65 persen.

"Memang ini tercatat oleh BPS mengalami kenaikan di tahun ajaran baru 2024 ini. Kalau pendidikan tinggi negeri kan memang UKT ya, kalau di sekolah kan uang SPP-nya," kata Pudji dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Senin (2/9).

Pudji menjelaskan, secara umum kenaikan biaya perguruan tinggi pada Agustus 2024 mengalami inflasi sebesar 0,46 persen. Salah satu faktornya adalah kenaikan UKT.

"Dan dalam hal ini BPS tidak mencatat lebih rinci lagi, rincian dari pengeluaran untuk biaya pendidikan tinggi tadi," ungkapnya.

Di samping itu, Pudji menyebut kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) juga turut menyumbang inflasi di Agustus tahun ini.

Pudji mengatakan, bensin dan solar sebagai komoditas mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,66 persen dan 0,43 persen. Kenaikan harga bensin ini menyumbang inflasi dengan andil sebesar 0,03 persen.

Dia menyebut kenaikan harga BBM jenis Pertamax Turbo, Pertamina Green 95, Pertamina Dex, dan Dexlite pada 2 Agustus lalu, diikuti penyesuaian harga Pertamax mulai 10 Agustus turut menjadi penyumbang utama inflasi.

"Dalam tiga tahun terakhir inflasi tertinggi komoditas bensin dan solar terjadi pada September 2022. Ini kita ketahui bersama bahwa saat itu pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM, baik BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi," pungkasnya.

Kenaikan biaya pendidikan telah mengerek laju inflasi pada Agustus 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, biaya sekolah dasar (SD), sekolah menengah dan perguruan tinggi menjadi komoditas utama penyumbang inflasi.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyebut kelompok pendidikan memberi andil inflasi masing-masing sebesar 0,01% pada Agustus 2024.

Berdasarkan paparan BPS, tren inflasi secara bulanan (mtm) menunjukkan kenaikan. Tercatat inflasi biaya SD naik dari 1,19% pada Juli menjadi 1,59% pada Agustus.

Begitu pula, tren inflasi biaya akademi/pergurunan tinggi naik dari 0,14% pada Juli menjadi 0,46% pada 2024. Hal ini disebabkan oleh kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai universitas.

“Kelompok pendidikan kembali menyumbang inflasi pada Agustus 2024 dan menjadi penyumbang utama inflasi pada bulan ini,” kata dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/9).

Meskipun begitu, laju inflasi pendidikan pada Agustus 2024 lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi pada Juli 2024. Kelompok pendidikan memberikan andil inflasi sebesar 0,04% terhadap inflasi secara umum.

Kenaikan UKT di Perguruan Tinggi

Pudji menjelaskan, kelompok pendidikan menyumbang inflasi karena terjadi kenaikan UKT di perguruan tinggi pada Agustus 2024. Begitu juga, adanya biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SD dan SMA.

“Secara umum, kenaikan uang sekolah seperti SPP dan UKT, baik di SD dan SMA di sekolah swasta. Biasanya, terjadi perguruan tinggi negeri serta perguruan tinggi swasta. Memang ini tercatat oleh BPS mengalami kenaikan di tahun ajaran baru 2024,” kata Pudji.

Secara umum, Pudji menyebut kenaikan biaya perguruan tinggi pada Agustus 2024 mengalami inflasi sebesar 0,46% secara bulanan. Nilai ini lebih rendah dibandingkan inflasi Agustus 2023 mencapai 0,91% dan 2,33% pada Agustus 2022.

Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 0,65% pada Agustus 2024. Kenaikan biaya pendidikan dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi menjadi penyebabnya.

"Biaya SD, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan akademi atau perguruan tinggi menjadi komoditas utama penyumbang inflasi Agustus 2024 untuk kelompok pendidikan dengan andil inflasi masing-masing 0,01%," kata Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Senin (2/9/2024).

Pudji menyebut kenaikan biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sekolah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara umum terjadi di sekolah swasta, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.

"Memang ini tercatat oleh BPS mengalami kenaikan di tahun ajaran baru 2024 ini. Kalau perguruan tinggi negeri kan memang UKT, kalau di sekolah uang SPP. Jadi ini kami catat kalau untuk uang sekolah khususnya di sekolah swasta, sementara untuk perguruan tinggi ya kalau memang menerapkan UKT berarti itu karena kenaikan UKT," ucapnya.

Secara umum, kata Pudji, kenaikan biaya perguruan tinggi pada Agustus 2024 mengalami inflasi sebesar 0,46% dan salah satu faktornya adalah kenaikan UKT. Sayangnya BPS tidak mencatat lebih rinci lagi terkait pengeluaran untuk biaya perguruan tinggi tersebut.

Kelompok pendidikan sendiri masuk dalam komponen inti yang mengalami inflasi. Adapun inflasi komponen inti sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,13% pada Agustus 2024. Selain kelompok pendidikan, ada emas perhiasan dan kopi bubuk yang mendorong inflasi pada kelompok inti.

Sebelumnya, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mewanti-wanti kenaikan biaya pendidikan akan menyumbang inflasi sampai September 2024. Hal ini seiring masa permulaan tahun ajaran baru.

"Bedasarkan data historis kelompok pendidikan ini tentunya berpotensi memberikan andil terhadap inflasi dua bulan ke depan," kata dia dalam konferensi pers, Kamis (1/8/2024).

(aid/rrd)

Depok: Haryo Purwodiningrat, mahasiswa baru Universitas Indonesia (UI) 2024, tidak pernah membayangkan sebelumnya akan duduk bersama ribuan mahasiswa lainnya dalam acara penglepasan para wisudawan UI yang berlangsung di Balairung UI Kampus Depok pada Sabtu, 24 Agustus 2024. Kendala finansial keluarga merupakan pertimbangan yang sempat membuatnya ragu untuk meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Namun, mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) itu akhirnya mampu membuktikan, masalah ekonomi tidak menghalanginya untuk mengejar cita-cita kuliah di kampus impian.

Melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP), ia mengikuti seluruh tahapan seleksi hingga dinyatakan lolos sebagai mahasiswa UI pada 2024. Yang lebih menggembirakan, ia hanya membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar dua juta rupiah per semester hingga lulus.
“Setelah dinyatakan diterima di FKUI, saya merasa sangat senang, bersyukur, dan lega di saat yang bersamaan. Perjuangan dan doa yang selama ini dilakukan akhirnya membuahkan hasil, dan seluruh kerja keras akhirnya terbayarkan. Saya percaya bahwa tanpa campur tangan Tuhan, saya tidak akan bisa sampai ke titik ini,” kata Haryo, Minggu, 25 Agustus 2024.

Sebelum dinyatakan sebagai mahasiswa UI, Haryo tercatat sebagai siswa berprestasi di SMAN 1 Bekasi. Ia memperoleh lebih dari 30 prestasi di tingkat daerah dan nasional, di antaranya Medali Perunggu Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2023; Juara 1 National Medical and General Biology Competition (NMGBC) 2024 FKUI; Juara 1 Biology Environmental Smart Competition 2023 Universitas Airlangga; Juara 1 Biology Olympiad Festival 2023 Universitas Padjajaran; dan Juara 1 Biology Smart Competition 2023 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Meski memiliki sederet prestasi, Haryo sempat ragu untuk mendaftar kuliah. Ia ingin sekali menjadi dokter, namun biaya kuliah kedokteran yang mahal menjadi pertimbangannya. “Saya ingin menggunakan seluruh kemampuan untuk melayani masyarakat secara langsung. Dengan menjadi dokter, selain merasa cocok dan menyukai materi pembelajarannya, saya juga bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Namun, banyak yang mengatakan kuliah kedokteran itu sangat mahal. Saya pun ragu, apakah mungkin dengan keterbatasan finansial saat ini, saya bisa menjadi dokter?” ujarnya.

Bayangan untuk mengubur mimpinya segera ditepis. Haryo mencari informasi tentang jalur masuk dan biaya kuliah kedokteran di berbagai universitas.

Dari informasi yang diperoleh melalui internet maupun berbagai pihak, ia mengetahui bahwa FKUI memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh UKT sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, banyak kesempatan beasiswa yang ditawarkan UI, baik dari internal maupun eksternal.

Berbekal informasi tersebut, serta restu dan dukungan dari sang ibu yang selama beberapa tahun terakhir menjadi penanggung jawab keluarga, ia membulatkan tekad untuk berkuliah di FKUI.

“Perlu upaya serius untuk bisa berkuliah di FKUI. Karena itu, saya berusaha meningkatkan nilai rapor, mencetak prestasi sebanyak mungkin, dan berdoa secara terus-menerus agar dapat lolos di jalur SNBP. Di samping itu, saya juga mempersiapkan diri untuk menghadapi UTBK dengan belajar sekeras mungkin. Dari seluruh upaya itu, salah satu momen terberat adalah saat berjuang di ajang OSN. Syukurlah, saya menemukan titik balik yang memberi kekuatan untuk terus maju,” ujar Haryo.

Seluruh perjuangan yang dilaluinya kini membuahkan hasil. Haryo dinyatakan diterima di FKUI melalui jalur SNBP. Keberhasilan ini tidak hanya membahagiakan dirinya, tetapi juga sang ibu, Henrietta Agustina.

Sebagai tulang punggung keluarga, ia harus mencukupi kebutuhan keluarga dengan penghasilan 1,5–2 juta per bulan dari warung makan yang dikelolanya. “Terharu sekali, anak saya diterima di FKUI. Apalagi, ia juga mendapat UKT Rp2 juta per semester. Terima kasih FKUI, terima kasih banyak atas perhatian semua, Tuhan memberkati,” ujar ibunda Haryo.

Keberhasilan Haryo tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya dan keluarga, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang yang bercita-cita tinggi. Plh. Dekan FKUI, Prof. Dr. dr. Dwiana Ocviyanti, SpOG(K), M.P.H, mengungkapkan rasa bangga atas pencapaian Haryo. “Alhamdulillah, hingga saat ini FKUI masih menjadi fakultas kedokteran terbaik di Indonesia berkat mahasiswa yang cerdas dan standar pendidikan terbaik. Haryo berhasil mematahkan stigma bahwa kuliah di FKUI itu mahal. Semoga Haryo dapat mengukir lebih banyak prestasi mengingat luasnya kesempatan di FKUI,” katanya.

Baca juga: Saksi Bisu Wisuda, 'Dian Sastro dan Ibunda' Mejeng di Selasar UI

(CEU)

JAKARTA, investor.id – Menikmati pendidikan di perguruan tinggi menjadi harapan bagi banyak orang, termasuk mereka yang kurang mampu secara finansial. Data Statistik Pendidikan Tinggi 2022 menunjukkan bahwa 4 dari 5 mahasiswa mengaku menghadapi kendala dana dalam menempuh pendidikan, dan 60% di antaranya menyatakan membutuhkan layanan dukungan keuangan.

Menanggapi tantangan ini, OttoDigital melalui PT Indoartha Perkasa Sukses bersama EduFund berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang mendukung akses pembiayaan di institusi pendidikan tinggi. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama guna mewujudkan inklusi keuangan pendidikan yang lebih luas dan menyeluruh.

Melalui kolaborasi tersebut, OttoDigital dan Edufund menghadirkan pemanfaatan fasilitas teknologi yang membantu mahasiswa untuk memperoleh akses layanan pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal perkuliahan pada fitur OttoEdu didalam platform Otto. Dengan adanya layanan ini, mahasiswa memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik tanpa khawatir harus berhenti kuliah karena pembayaran biaya pendidikan. Fasilitas pembiayaan pendidikan ini memungkinkan pembayaran uang kuliah secara berkala (cicilan), sehingga memberikan kemudahan bagi orang tua/wali dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Chief Executive Officer (CEO) OttoDigital, Theodorus Wiryawan, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan inovasi penting yang menegaskan komitmen OttoDigital dalam menciptakan dampak positif dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. “Kami yakin bahwa langkah ini akan membantu mahasiswa menyelesaikan studi mereka tanpa hambatan finansial, sekaligus mendukung institusi perguruan tinggi dalam menjaga arus kas yang stabil. Solusi pembiayaan yang kami tawarkan melalui kolaborasi ini memiliki keunggulan di mana bunga ditanggung oleh universitas, sehingga mahasiswa tidak terbebani biaya bunga dan hanya perlu membayar cicilan pokok. Sebagai hasilnya, terciptalah lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, mudah diakses, dan aman bagi seluruh civitas akademika,” jelas Theodorus Wiryawan.

Lebih lanjut, kemitraan bersama Edufund ini menandai mahasiswa bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan kuliah untuk Uang Pakal dengan limit dari Rp1 Juta hingga Rp150 Juta dan tenor hingga 12 bulan. Begitupun untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan limit dari Rp1 Juta hingga Rp70 Juta melalui tenor hingga 6 bulan.

Berbekal latar belakang yang sama untuk memperkuat ekosistem keuangan di sektor pendidikan, Direktur Utama Edufund, Aries menyatakan bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia masih sangat memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Tantangan ekonomi menjadi salah satu kendala utama. “Edufund berkomitmen untuk proaktif dalam menghadirkan solusi keuangan digital yang terintegrasi dan sesuai kebutuhan. Sebagai perusahaan teknologi finansial, Edufund siap menawarkan solusi pinjaman untuk universitas, sekolah, dan lembaga kursus di seluruh Indonesia. Tentunya, kerja sama dengan OttoDigital merupakan langkah strategis yang akan sangat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika," ujar Aries.

Direktur PT Indoartha Perkasa Sukses, Grace Sunarjo, menekankan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan akses keuangan berbasis teknologi yang mendukung keberlanjutan pendidikan. “Kami menyadari pentingnya memberikan solusi yang holistik dari awal hingga akhir (end-to-end), termasuk kemudahan akses pembiayaan yang dilengkapi dengan asuransi untuk mengatasi kendala pembayaran cicilan. Dengan demikian, mahasiswa dan keluarga dapat lebih fokus mengejar pendidikan berkualitas. Selain itu, kami juga ingin membantu universitas dalam membangun ekosistem digital melalui platform Otto yang mudah diakses. Kami memperkuat ekosistem ini mulai dari penggunaan di kantin dan tempat makan, pembayaran parkir, transaksi vending machine, hingga penyediaan barang kompetitif di koperasi, serta produk angsuran kasbon dan pinjaman tunai khusus bagi karyawan sivitas akademika. Kami berharap inisiatif ini dapat menjadi sarana edukasi dan literasi keuangan bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pendidikan, serta membantu perencanaan keuangan yang lebih cerdas untuk mencapai tujuan finansial di masa depan,” ujar Grace Sunarjo.

Inovasi teknologi akan terus dilakukan dalam memaksimalkan penyediaan layanan keuangan digital yang tidak hanya mudah dan aman, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan civitas akademika di perguruan tinggi. Melalui pendekatan strategis yang menyeluruh, OttoDigital dan Edufund berharap dapat berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan inklusi keuangan pendidikan. Akses pembiayaan yang lebih luas akan diupayakan agar menjangkau universitas-universitas di seluruh Indonesia, memastikan bahwa pendidikan tinggi menjadi lebih terjangkau dan dapat diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali.

OttoDigital merupakan group usaha Digital Ekosistem Salim Group memiliki tujuan untuk menyediakan layanan digital holistik untuk para pelaku usaha baik UMKM dan Modern Merchant melalui solusi layanan pembayaran, pengelolaan usaha, supply chain, dan program loyalitas serta aggregator produk keuangan agar dapat mendorong akselerasi digitalisasi Indonesia.

PT Indoartha Perkasa Sukses adalah perusahaan financial aggregator yang tercatat sebagai penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang memiliki tujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan keuangan secara inklusif melalui layanan digital yang terintegrasi dengan ekosistem digital Salim Group.

Sedangkan Edufund (PT. Fintech Bina Bangsa) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Edufund hadir untuk menyediakan akses pinjaman dana pendidikan untuk berbagai jenjang pendidikan dan dana tunai dengan proses yang cepat, mudah dan aman, serta dapat digunakan oleh seluruh penduduk Indonesia di mana pun dan kapan pun.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai mahalnya biaya uang kuliah tunggal (UKT) akan menambah jumlah pengangguran usia muda di Indonesia. Hal itu tercermin dari tingginya angka putus asa mencari kerja.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyebut saat terdapat 33,4 persen pengangguran yang masuk kategori putus asa mencari kerja atau hopeless of job. Angka tersebut, kata Bhima, disumbang oleh angkatan kerja dengan pendidikan SMA sederajat ke bawah.

Persentase pengangguran usia produktif di Indonesia juga tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan laporan Bank Dunia pada 2023, ada 13,9 persen pengangguran usia muda di Indonesia. Di posisi tertinggi kedua dan ketiga masing-masing ditempati Malaysia dengan persentase 12,5 persen dan Vietnam sebanyak 6,2 persen.

Menurut Bhima, tingginya persentase pengangguran usia muda tersebut disebabkan karena sulitnya akses terhadap pendidikan tinggi. "Kondisi itu membuat kesempatan mencari pekerjaan layak menjadi lebih terbatas," katanya.

Selain itu, Bhima mengatakan sulitnya akses pendidikan tinggi akan memperparah ketimpangan sumber daya manusia dalam satu dekade ke depan. Sulitnya menjangkau pendidikan tinggi juga dikhawatirkan makin memperbesar angka putus asa mencari kerja.

Bhima memperkirakan kondisi itu membuat peluang Indonesia untuk lepas dari status negara berkembang semakin tipis. Sebab rendahnya kualitas pendidikan turut menentukan keberhasilan bonus demografi yang mencapai puncaknya pada 2030 mendatang. "Ketika akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas tidak bisa didapatkan peserta didik hari ini, dampaknya akan terlihat pada kualitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja dalam 12 tahun ke depan," jelas Bhima melalui keterangan tertulis, Kamis, 15 Agustus 2024.

Bhima mengatakan mahalnya biaya pendidikan tinggi pada akhirnya berdampak pada lambatnya mobilitas sosial para lulusan SMA. Mereka juga akan kesulitan bersaing dengan angkatan kerja berlatar belakang pendidikan tinggi. "Tingkat ketimpangan berisiko makin meningkat akibat mahalnya biaya kuliah, terlebih bagi keluarga kelas menengah rentan," kata Bhima.

Untuk itu, dia mendesak pemerintah segera membatalkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024. Regulasi ini berisi tentang pengaturan besaran biaya operasional pada universitas negeri.

Aturan itu memberikan kewenangan bagi universitas untuk menambah tingkatan level UKT. Perhitungannya didasarkan pada besaran Biaya Kuliah Tunggal yang berbeda-beda, tergantung kebijakan program studi. "Regulasi ini tidak sejalan dengan upaya menghadirkan kesempatan akses pendidikan yang terjangkau demi terwujudnya perekonomian Indonesia yang lebih berkualitas di masa kini dan mendatang," kata Bhima.