REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP LDII berkunjung ke Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jakarta. Dalam silaturahim tersebut, LDII dan BKKBN membahas pencegahan stunting.

“Persoalan stunting menjadi tanggung jawab semua pihak. Mulai remaja, tumbuh kembang calon ibu harus diperhatikan. Jadi tidak hanya berbicara tentang anak saja,” ujar Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga (PPKK) DPP LDII Sri Tresnahati Ashar, dikutip dari Kantor Berita Antara, Ahad (14/7/2024).

Menindaklanjuti hal tersebut, DPP LDII akan menghelat “Webinar Pencegahan Stunting”, pada 27 Juli mendatang. “Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu webinar secara hybrid diikuti 500 santri Ponpes Wali Barokah, Kota Kediri secara offline dan peserta dari DPW dan DPD LDII se-Indonesia secara daring,” ujar dia.

Selain webinar, ia mengungkapkan, akan melaksanakan pemeriksaan hemoglobin pada 250 santriwati. “Serta talkshow, yang akan mengundang Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo,” kata Sri Tresnahati Ashar.

Selanjutnya untuk memperkuat program tersebut, Sri Tresnahati Ashar menambahkan, akan menghelat penandatanganan nota kesepahaman antara LDII dan BKKBN terkait pencegahan stunting. “Harapannya, akan banyak warga Indonesia memahami bagaimana dampak dan penanganan stunting. Kami sebut, gerakan bersama,” ujar dia.

Menanggapi itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkapkan, program LDII tersebut selaras dengan program BKKBN. “Terutama dalam pencegahan dan penanganan stunting, serta program keluarga bahagia,” ujar Hasto.

Terkait program keluarga bahagia, Hasto mengatakan, keluarga Indonesia banyak mengalami mental disorder. “Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia. Program Tri Sukses LDII selaras dengan target ini. Nilai-nilai yang sangat baik, yang bisa diterapkan dalam keluarga,” kata mantan Bupati Kulonprogo tersebut.

Di sisi lain, Hasto menjelaskan, BKKBN dan LDII memiliki program yang beririsan. LDII merupakan ormas yang peduli pada pembangunan sumber daya manusia. "Saya kira banyak hal yang beririsan antara program untuk keluarga berkualitas BKKBN dengan program yang ada di LDII. Untuk itu, BKKBN mengapresiasi dan mudah-mudahan bisa bersama-sama membangun keluarga yang berkualitas," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menilai pencegahan stunting di Indonesia dengan melibatkan ulama akan lebih efektif menurunkan angka stunting dibandingkan dengan hanya mengandalkan pemerintah dan tokoh masyarakat.

"Jadi tidak hanya pemerintah, menjadi tanggung jawab tokoh masyarakat, tapi akan lebih efektif lagi kalau kita juga melibatkan para alim ulama," kata Nurhadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Percepatan Penurunan Stunting Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dengan demikian, menurut dia, pemerintah sudah sepatutnya mengajak atau mengikutsertakan ulama di Indonesia untuk melakukan pencegahan stunting. Berikutnya, Nurhadi menyoroti persoalan banyaknya kasus stunting di Bondowoso, Jawa Timur. Menurut dia, salah satu penyebab tingginya angka stunting di Bondowoso adalah pernikahan usia dini.

"Saya juga pernah berkunjung ke Bondowoso, saat itu saya bersama BKKBN. Di Bondowoso itu, cukup tinggi angka stunting-nya. Ini disebabkan oleh pernikahan dini," ujarnya.

Nurhadi menyampaikan pernikahan dini di Bondowoso antara lain terjadi karena perjodohan oleh pihak keluarga."Pernikahan dini ini bisa terjadi karena dijodohkan. Jadi peran dari pondok pesantren ini seorang kiai mempunyai anak dijodohkan dengan anak kiai dari pesantren lain," ujar dia.

Terkait dengan keterlibatan pondok pesantren, Nurhadi mengingatkan Kementerian Agama (Kemenag) untuk memaksimalkan edukasi pencegahan stunting di pesantren-pesantren.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Kemenag telah menyatakan ikut mengupayakan penurunan angka stunting di Indonesia dengan menghadirkan beragam program edukasi, mulai dari Program Bimbingan Perkawinan, Bimbingan Keluarga, hingga bekerja sama dengan perguruan tinggi.

"Kami memberikan bimbingan, kemudian bimbingan perkawinan, dan bimbingan keluarga. Ini yang kami laksanakan di Kementerian Agama. Kemudian kami kerja sama dengan universitas dan juga ormas keagamaan, bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi keagamaan," kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin.