Bisnis.com, DENPASAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Bali mencatat penerimaan pajak yang telah berhasil dikumpulkan hingga Juli 2024 sejumlah Rp9,31 triliun, sudah mencapai 64,39% dari target yang ditetapkan sepanjang tahun ini sebesar Rp14,46 triliun.

"Pajak yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp9,31 triliun hingga Juli 2024 ini juga tumbuh sebesar 27,08 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023," kata Kepala Kanwil DJP Bali Nurbaeti Munawaroh dalam Konferensi Pers APBN Kita Kementerian Keuangan Regional Bali, di Denpasar, Kamis (15/8/2024).

Dari Rp9,31 triliun penerimaan pajak yang terkumpul, capaian penerimaan terbesar pada jenis pajak Pajak Penghasilan dengan kontribusi terbesar dari PPh Pasal 21 sebesar Rp2,3 triliun, PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp1,89 triliun dan PPh Final sebesar Rp1,72 triliun.

"Hal tersebut merupakan imbas dari peningkatan penerimaan dari penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan persewaan tanah dan/atau bangunan, peningkatan dari nilai transaksi keuangan kripto serta meningkatnya pertumbuhan perekonomian Bali di tahun 2024," ucapnya.

Nurbaeti menambahkan, ada tiga sektor usaha dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan di Kanwil DJP Bali yaitu Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi dengan peranan sebesar 18,35%, Asuransi Perdagangan Besar Dan Eceran dengan peranan sebesar 16,01%, dan disusul dengan sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum dengan kontribusi 62,60%.

Selanjutnya jika dilihat dari sektornya, sampai dengan bulan Juli 2024, kontribusi penerimaan terbesar terdapat pada sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi yaitu sebesar 18,35% atau Rp1,70 triliun

"Hal ini seiring dengan bertambahnya jumlah wisatawan di Bali pada tahun 2024 yang berdampak pada peningkatan omset di bidang pariwisata, sehingga penerimaan pajak pada sektor Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum mengalami pertumbuhan yang tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 hingga 63,38%," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nurbaeti juga menyampaikan materi update aplikasi Coretax dan saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang bekerja pada tahap edukasi.

Kegiatan edukasi tahap pertama adalah edukasi pengenalan proses bisnis Coretax, tahap kedua mengenalkan aplikasi secara terbatas kepada Wajib Pajak terpilih dan tahap ketiga dilakukan melalui edukasi mandiri berdasarkan inisiatif Wajib Pajak dengan reservasi kelas pajak atau perjanjian ke helpdesk.

Tahap keempat edukasi dilakukan dengan metode simulasi interaktif berbasis internet, dan tahap kelima edukasi regulasi pendukung Cretax yang dimulai ketika regulasi terbit.

Per 12 Juli 2024 terdapat 21 jenis layanan yang telah dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dengan menggunakan NIK, NPWP 16 Digit, NITKU, dan NPWP yang lama yaitu NPWP 15 Digit.

"Saat ini aplikasi Coretax masih dalam tahap uji coba dan ke depannya seluruh layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat diakses oleh wajib pajak dengan menggunakan NPWP yang baru secara penuh," kata Nurbaeti.

Bisnis.com, DENPASAR - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bali I Made Santha mengatakan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) semester I 2024 lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya, salah satunya karena adanya pungutan wisatawan mancanegara (wisman).

“Kalau melihat realisasi tahun ini lebih sehat dibandingkan tahun 2023, jadi perbandingan sehat kurang lebih Rp200 miliar, termasuk di antaranya berkat pungutan wisman,” kata Kepala Bapenda Bali I Made Santha di Denpasar, Bali, Selasa (13/8/2024).

Ia menyebutkan pada paruh pertama 2024, realisasi PAD Bali mencapai Rp3,1 triliun dengan Rp181 miliar-nya berasal dari pungutan wisman yang sebesar Rp150.000 per kunjungan.

Apalagi, kata dia, saat ini sudah memasuki musim tinggi kunjungan sehingga ditargetkan pendapatan dari pungutan wisman lebih meningkat lagi hingga Rp250 miliar sampai penghujung tahun 2024.

Ia mengingatkan bahwa PAD Bali tidak hanya berasal dari retribusi seperti pungutan kunjungan namun juga pajak daerah, kekayaan daerah, dan pajak lain-lain yang sah.

Sehingga jika dilihat keseluruhan, Santha menyebut pendapatan tertinggi paling terasa dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang mencapai 79% dari total Rp3,1 miliar.

“Termasuk pertumbuhan kendaraan baru (penyumbang PAD), kita semua sempat mengalami pandemi Covid-19 barangkali selama itu tidak ada yang melirik investasi di otomotif dan duitnya masih disimpan, sehingga pasca-pandemi 2022-2023 pertumbuhannya keren sekali,” ujarnya.

Di penghujung 2023, capaian PAD Bali hampir menyentuh Rp4,6 triliun, sehingga tahun ini Pemprov Bali menargetkan setidaknya capaian realisasi pendapatan berada pada jumlah yang sama.

“Target di APBD induk kami di Rp4 triliun, tapi di APBD Perubahan target kami Rp4,6 triliun, mudah-mudahan ketemu, tugas kami mencari sampai Rp4,6 triliun tapi kalau yang sekarang sudah Rp3,1 triliun dikalikan dua ya bisa sampai Rp6 triliun,” kata Santha.