JAKARTA, investor.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024 mencapai 5,05%. Adapun perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 5.536,5 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp 3.231 triliun pada kuartal II-2024. Jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (quartal to quartal/qtq) terjadi pertumbuhan 3,79%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, momentum pertumbuhan ekonomi masih cukup terjaga pada kuartal II-2024. Namun, pemerintah tetap memperhatikan sejumlah faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

“Growth di kuartal ke II-2024 masih cukup baik dan memiliki momentum yang harus kita jaga. Konsumsi, investasi, ekspor, dan impor akan kami perhatikan,” ucap Sri Mulyani di Jakarta, pada Senin (5/8/2024).

Menkeu mengatakan akan melihat sejumlah faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 akan mencapai 5,2%.

“Di semester ke-II ini yaitu kuartal ke-III dan ke-IV akan terus melihat faktor-faktor untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi bisa tetap terjaga pada tingkat antara 5,1% hingga bahkan kalau bisa mencapai 5,2%,” kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menggenjot kinerja belanja untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024. Kinerja belanja pemerintah jeblok pada kuartal II-2024 tidak setinggi pada kuartal I-2024. Oleh karena itu kinerja belanja pemerintah akan didongkrak sebagai stimulus untuk perekonomian.

“Salah satu yang akan didorong adalah belanja pemerintah sehingga belanja pemerintah diharapkan bisa digenjot di kuartal ke III-2024,” ucap Airlangga.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan belanja pemerintah mencapai 1,42% pada kuartal II-2024. Angka ini jauh lebih rendah dari belanja pemerintah pada kuartal I-2024 yang sebesar 19,9%.

Ikhtiar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan kinerja UMKM. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan restrukturisasi kredit kepada pelaku UMKM.

“Pemerintah sudah mendorong dalam kebijakan untuk UMKM yang terlibat dalam kredit usaha rakyat, yang akadnya sudah ditandatangani di tahun 2022 itu bisa direstrukturisasi sesuai dengan regulasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” terang Airlangga.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News