REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia menyambut positif fatwa hukum Mahkamah Internasional (ICJ) tentang tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina. “Fatwa hukum tersebut telah memenuhi aspirasi Indonesia dan masyarakat internasional untuk mewujudkan keadilan bagi Palestina,” kata Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataannya di platform X, Sabtu (20/7/2024).

Indonesia menilai Mahkamah telah memenuhi perannya dalam menegakkan rules based international order dengan menetapkan status ilegal keberadaan Israel di wilayah pendudukan Palestina. Karena itu, Indonesia mendukung pandangan Mahkamah agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari keberadaan ilegal Israel.

“Sejalan dengan fatwa Mahkamah, Indonesia mendesak Israel untuk segera mengakhiri keberadaannya yang ilegal di wilayah pendudukan Palestina,” kata Kemlu.

Indonesia juga mendesak Israel untuk mengakhiri pembangunan pemukiman ilegal dan mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi secepatnya.

Indonesia selanjutnya mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan Mahkamah untuk mengambil langkah yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina. “Indonesia mengajak masyarakat internasional dan PBB untuk secara bersama-sama menindaklanjuti fatwa hukum tersebut, dan memberikan pengakuan terhadap keberadaan Negara Palestina,” ujar Kemlu.

ICJ dalam persidangan yang digelar di Den Haag, Jumat (19/7/2024), memutuskan aktivitas permukiman Israel di wilayah-wilayah Palestina melanggar hukum internasional. Hakim ketua ICJ Nawaf Salam menyatakan bahwa pengadilan PBB itu mempunyai yurisdiksi untuk mengeluarkan opini nasihat mengenai konsekuensi hukum pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Kebijakan pemukiman Israel tidak sesuai dengan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, kata Salam selama persidangan. Dia menyebutkan bahwa aktivitas pemukiman Israel yang melanggar hukum internasional terus meluas.

Pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah aneksasi de facto yang melanggar hak-hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, kata dia menambahkan.

ICJ, yang berbasis di Den Haag, menggelar sidang tentang konsekuensi hukum pendudukan Israel atas wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, pada 19-26 Februari. Selama persidangan, lebih dari 50 negara dan tiga organisasi internasional yaitu Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Uni Afrika, membahas isu tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Palestina mendesak semua negara dan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk meninjau ulang hubungannya dengan Israel setelah Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan putusan pada Jumat (19/7).

Pengadilan PBB yang berbasis di Den Haag, Belanda itu, itu memutuskan bahwa aktivitas permukiman Israel di wilayah-wilayah Palestina melanggar hukum internasional.

Negara Yahudi itu, kata ICJ, harus membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan selama pendudukan.

“Semua negara dan PBB kini berkewajiban untuk tidak mengakui legalitas kehadiran Israel di Wilayah Pendudukan Palestina, dan agar jangan melakukan apa pun untuk membantu Israel dalam mempertahankan situasi ilegal ini," kata Kemenlu Palestina.

"Mereka diarahkan oleh Pengadilan untuk mengakhiri pendudukan ilegal Israel. Ini artinya --semua negara dan PBB harus segera meninjau ulang hubungan bilateral mereka dengan Israel," kata Kemenlu melalui pernyataan.

Melalui peninjauan ulang, kata Kemenlu, negara-negara serta PBB diharapkan akan memastikan bahwa kebijakan mereka tidak mengarah pada langkah yang membantu Israel melanjutkan agresi terhadap rakyat Palestina, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT -- Mahkamah Internasional (ICJ) telah memutuskan bahwa kehadiran Israel di wilayah pendudukan Palestina adalah melanggar hukum. Pendudukan Israel harus diakhiri secepat mungkin.

Nawaf Salam, presiden ICJ di Den Haag, membacakan pendapat penasehat tidak mengikat yang dikeluarkan oleh panel beranggotakan 15 hakim mengenai pendudukan Israel di wilayah Palestina pada Jumat.

Para hakim menunjuk pada serangkaian kebijakan – termasuk pembangunan dan perluasan pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Termasuk penggunaan sumber daya alam di wilayah tersebut, aneksasi dan penerapan kontrol permanen atas tanah dan kebijakan diskriminatif terhadap warga Palestina. Semua tindakan itu melanggar hukum internasional.

Pengadilan mengatakan Israel tidak mempunyai hak atas kedaulatan wilayah tersebut. Israel melanggar hukum internasional yang melarang perolehan wilayah dengan kekerasan dan menghalangi hak warga Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Dalam putusan juga dikatakan bahwa negara-negara lain diwajibkan untuk tidak memberikan bantuan atau bantuan dalam mempertahankan kehadiran Israel di wilayah tersebut. Israel harus segera mengakhiri pembangunan pemukiman dan pemukiman yang ada harus dihapuskan. Demikian menurut ringkasan opini setebal lebih dari 80 halaman yang dibacakan oleh Salam.

"Penyalahgunaan Israel atas statusnya sebagai kekuatan pendudukan menjadikan kehadirannya di wilayah pendudukan Palestina melanggar hukum,” kata pengadilan.

“Pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, dan rezim yang terkait dengan mereka, telah didirikan dan dipertahankan dengan melanggar hukum internasional,” kata pengadilan tersebut menambahkan.

Pendapat pengadilan diminta dalam permintaan Majelis Umum PBB pada tahun 2022.

ICJ dikenal sebagai badan tertinggi PBB yang menangani perselisihan antar negara.

Israel merebut Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur – wilayah bersejarah Palestina yang diinginkan Palestina untuk dijadikan negara – dalam perang tahun 1967.

Sejak saat itu, kelompok ini telah membangun pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur dan terus memperluasnya. Mereka juga memiliki permukiman di Gaza sebelum penarikan diri pada tahun 2005.

PBB dan sebagian besar komunitas internasional menganggap wilayah Palestina sebagai wilayah pendudukan Israel.

Momen penting

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Maliki mengatakan kepada wartawan di Den Haag bahwa keputusan tersebut menandakan momen penting bagi Palestina, bagi keadilan dan hukum internasional.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang menyebut keputusan tersebut sebagai “keputusan kebohongan” yang memutarbalikkan kebenaran dan menegaskan bahwa orang-orang Yahudi bukanlah penjajah di tanah mereka sendiri.

Jeffrey Nice, seorang pengacara hak asasi manusia, mengatakan kepada Aljazirah bahwa akan sulit bagi para pemimpin dunia untuk sepenuhnya “mengabaikan” keputusan ICJ meskipun keputusan tersebut tidak mengikat. “Ini adalah salah satu bagian dari sistem hukum yang mengatakan cukup sudah,” katanya.

Analis politik senior Aljazirah, Marwan Bishara, mengatakan, ada banyak ruang untuk berharap bahwa keputusan ini akan mendukung sebuah gerakan internasional, di seluruh dunia di Barat dan di tempat lain.

Dalam kasus terpisah yang diajukan oleh Afrika Selatan, ICJ sedang mempertimbangkan tuduhan bahwa Israel melakukan genosida dalam perangnya di Gaza.