REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Israel selalu membanggakan kemampuannya untuk melancarkan perang singkat yang tiba-tiba terhadap negara-negara Arab dan mengalahkan mereka tanpa perlu berperang di wilayah yang telah didudukinya sejak Nakba 1948 dan Naksa Juni 1967.

Mereka menginvasi Lebanon untuk berperang, dan telah berperang enam kali di Gaza sambil menekan Palestina di Yerusalem dan Tepi Barat yang diduduki tanpa membayar harga yang terlalu mahal, sambil menikmati simpati dan dukungan dari Barat, yang memiliki standar ganda dalam hal kejahatan perang dan genosida.

Namun, Operasi Banjir Al-Aqsa pada Oktober tahun lalu menjungkirbalikkan mitos-mitos tersebut, mengubah matriks, dan membuktikan bahwa pasukan pendudukan Israel membanggakan dua kebohongan yang diekspos oleh kelompok-kelompok perlawanan Palestina: bahwa tentara Israel tidak terkalahkan, dan bahwa mereka adalah tentara yang paling bermoral di dunia.

Sembilan bulan terakhir telah menunjukkan bahwa tentara Israel memang bisa dikalahkan dan tidak terlatih untuk berperang melawan pasukan-pasukan tak beraturan yang telah dipersiapkan dengan baik dan terlatih. Dan bahwa rasa moralitasnya tidak ada.

Tidak ada tentara reguler yang pernah memenangkan perang yang tidak seimbang seperti ini.

Lihatlah perang Amerika Serikat di Afghanistan melawan Taliban, di Irak dan Suriah melawan Al-Qaeda dan Daesh, dan sebelumnya melawan Viet Cong di Vietnam. Dan lihatlah perang Israel melawan Hizbullah di Lebanon.

Hari ini, negara penjajah itu menghadapi sejumlah kemunduran di bulan kesepuluh perang genosida terhadap Palestina di Gaza. Mahkamah Internasional, pengadilan tertinggi di dunia, telah mengeluarkan opini penasehat setebal 140 halaman yang bersejarah, yang menggambarkan bahwa pendudukan Israel di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza sejak 1967 sebagai tindakan yang melanggar hukum dan ilegal.

Pendapat tersebut menegaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan perlunya mengevakuasi pemukiman ilegal Israel di seluruh wilayah pendudukan. ICJ juga menuduh Israel melakukan kejahatan perang.

Kepresidenan Palestina dengan cepat menggambarkan pendapat Mahkamah Dunia sebagai “kemenangan bagi keadilan dan penolakan terhadap pendudukan dan keputusan Knesset (yang ditolak oleh mayoritas besar, kecuali oleh perwakilan Arab, pendirian sebuah negara Palestina, yang meruntuhkan fatamorgana dan ilusi Perjanjian Oslo tahun 1993) dan kebijakan Amerika yang mendukung Israel dalam pendudukannya dan menolak pendirian sebuah negara Palestina.”

Delegasi Palestina untuk ICJ menegaskan bahwa, setelah dikeluarkannya opini tersebut, mereka akan pergi ke Majelis Umum PBB seperti yang diminta oleh pengadilan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Otoritas Palestina...

Otoritas Palestina, Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya, serta negara-negara Arab dan Islam menyambut baik pendapat ICJ tersebut, dan para tokoh Palestina menyerukan tindakan dan pengenaan sanksi terhadap Israel.

Semua ini mendorong Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke dalam krisis lain. Ia menanggapi dengan gertakan yang biasa dilakukannya dan mengkritik pendapat pengadilan:

“Tidak ada keputusan yang salah di Den Haag yang akan mendistorsi kebenaran sejarah ini, sebagaimana legalitas pemukiman Israel di seluruh wilayah tanah air kita tidak dapat diganggu gugat.”

Kaum neo-fasis dalam pemerintahan koalisi ekstrem kanannya bergabung dengannya dalam menguraikan tuduhan-tuduhan mereka yang sudah jadi dan mudah dipatahkan terhadap ICJ, dengan menuduh pengadilan itu anti-Semitisme dan kebencian terhadap Israel. ICJ, tentu saja, mengatakan kepada Israel pada awal tahun ini untuk mencegah genosida terhadap warga Palestina di Gaza sebagai bagian dari keputusan awal atas gugatan genosida yang diajukan Desember lalu oleh pemerintah Afrika Selatan.

Meskipun keputusan ICJ terbaru ini bersifat nasihat dan tidak mengikat, namun hukum yang menjadi dasar keputusan tersebut mengikat.

Dengan demikian, keputusan ini merupakan pukulan telak bagi negara penjajah Zionis dan para pendukungnya, dan mereka yang telah menormalisasi hubungan dengannya, serta mereka yang berusaha membenarkan dan mendukung pendudukan dan perang genosida terhadap Palestina.

Jelas bahwa keputusan Knesset yang tidak sah untuk menolak pendirian negara Palestina dan keputusan ICJ menempatkan Amerika Serikat pada posisi yang canggung, karena kedua majelis Kongres pekan ini menyambut penjahat perang Netanyahu untuk menyampaikan pidato dan bertemu dengan Presiden Joe Biden, yang menyombongkan diri sebagai seorang Zionis yang bangga.

Netanyahu yang sama juga sedang menunggu Pengadilan Kriminal Internasional untuk mengeluarkan surat perintah penangkapannya atas tuduhan melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Semua ini juga mempermalukan bangsa Arab yang telah menormalkan hubungan dengan negara apartheid itu dengan dalih bahwa pemulihan hubungan mereka berkontribusi pada pendirian negara Palestina.

Zionis pada dasarnya telah mengungkapkan niat mereka - tidak ada negara Palestina di antara sungai dan laut, dan pembersihan etnis Palestina yang tersisa di wilayah Palestina yang diduduki - dan mengubur selamanya ilusi yang dijual oleh Perjanjian Oslo.

Negara-negara Arab, terutama yang memiliki hubungan normalisasi, harus mengecam keputusan Knesset karena melanggar hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan. Begitu juga Washington, karena pemerintahan yang berurutan telah mendorong solusi dua negara sejak Bill Clinton berada di Gedung Putih.

Kemunduran Israel lebih lanjut adalah pluralitas dan penyatuan front perlawanan dan dukungan dalam menghadapi kebrutalan agresi Zionis di Gaza, Tepi Barat, Libanon dan Dataran Tinggi Golan, serta perluasan konfrontasi ke Yaman dan Laut Merah dan Mediterania.

Houthi berhasil menghantam Tel Aviv untuk pertama kalinya, dengan menyerang sebuah target yang hanya berjarak 100 meter dari gedung Kedutaan Besar AS. Pesawat tanpa awak Yaffa buatan Iran menempuh jarak 2.000 km dari Yaman, memperlihatkan kelemahan sistem pertahanan udara Israel. Pemerintah de facto Yaman bersumpah untuk melakukan lebih banyak serangan selama pendudukan dan perang Zionis masih berlanjut.

Kesalahan perhitungan Netanyahu, terungkapnya realitas pendudukan militernya yang brutal dan hilangnya faktor pencegahannya, semuanya telah memberikan tekanan kepada negara penjajah Zionis dan sekutunya untuk memberikan hak-hak Palestina yang sah dan mengakhiri pendudukan atas tanah mereka.

Bangsa Palestina memiliki hukum dan keadilan internasional di pihak mereka. Mereka harus menang atas pelanggaran hukum dan penghinaan yang ditunjukkan dengan sangat jelas oleh Israel dan para pendukungnya.

Sumber: middleeasmonitor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua International Muslim Lawyers Alliance (IMLA), Chandra Purna Irawan mengatakan, masyarakat internasional tersentak dengan putusan Pengadilan Internasional atau International Court Of Justice (ICJ) yang dinilai sangat berani. Beberapa bulan sebelumnya Jaksa Pengadilan Kriminal atau International Criminal Court (ICC) telah mengeluarkan surat penangkapan.

"Dalam putusan ICJ patut dicermati yaitu mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa kehadiran Israel yang berkelanjutan di wilayah Palestina yang diduduki adalah melanggar hukum dan harus diakhiri secepat mungkin," kata Chandra melalui pesan tertulis kepada Republika, Rabu (24/7/2024)

Chandra mengungkapkan, Ketua Pengadilan ICJ Nawaf Salam di Den Haag, membacakan pendapat atau pertimbangan hakim panel yaitu 15 hakim tentang pendudukan Israel atas wilayah Palestina.

Dalam pertimbangannya para hakim merujuk atau memeriksa pada daftar kebijakan Israel yang memiliki dampak luas, masif dan termasuk pembangunan dan perluasan permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Termasuk penggunaan sumber daya alam daerah, aneksasi dan pengenaan kontrol permanen atas tanah dan kebijakan diskriminatif terhadap Palestina yang semuanya dikatakan melanggar hukum internasional.

"(Daftar kebijakan Israel terhadap Palestina) semuanya dikatakan melanggar hukum internasional," ujar Chandra.

Chandra mengatakan, pengadilan menyatakan Israel tidak memiliki hak atas kedaulatan wilayah tersebut, melanggar hukum internasional terhadap perolehan wilayah, sehingga menghambat hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Mahkamah Internasional juga menyatakan bahwa negara-negara lain berkewajiban untuk tidak menyerahkan bantuan-bantuan dalam mempertahankan kehadiran Israel di wilayah tersebut.

Mahkamah Internasional memerintahkan Israel harus segera mengakhiri pembangunan permukiman, sedangkan permukiman yang ada harus dihapus atau dihancurkan.

"Atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Internasional tersebut, saya memberikan apresiasi. Semestinya Pengadilan Internasional menyatakan berdirinya negara Israel di atas tanah Palestina adalah tidak sah dan dibubarkan," ujar Chandra.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jailani menyatakan fatwa hukum Mahkamah Internasional (ICJ) telah mematahkan argumentasi Israel atas pendudukannya di Palestina.

Kadir menjelaskan bahwa selama ini Israel selalu membenarkan tindakannya dengan berdalih mereka memiliki hak sejarah atas Tepi Barat dan Jalur Gaza, sehingga berhak untuk menguasai wilayah Palestina itu bahkan membangun permukiman bagi warganya.

“Kita tahu Israel selalu menyampaikan argumentasi hukum internasional yang cukup kuat, tetapi keputusan (ICJ) ini justru mematahkan semua argumentasi Israel selama ini,” kata Kadir dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin.

Fatwa hukum atau advisory opinion ICJ juga disebutnya sangat penting karena memiliki karakter persuasif (persuasive character) dan kewenangan substantif (substantive authority), yang menegaskan situasi normatif yang terjadi di Palestina.

Melalui putusan tersebut, kata Kadir, ICJ telah menetapkan status Israel di Tepi Barat dan Gaza sebagai kekuatan pendudukan (occupying power) sehingga Israel tidak pernah memiliki dan berhak atas wilayah tersebut.

“Jadi asumsi seolah-olah Israel punya hak atas Tepi Barat dan Gaza telah dinyatakan ilegal oleh pengadilan,” tuturnya.

Lebih lanjut, ICJ juga menyatakan bahwa Israel telah melanggar hukum internasional karena mencaplok tanah bangsa Palestina dengan menggunakan kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu, kata Kadir, keberadaan Israel di sebelah barat Sungai Yordan dan Gaza harus segera diakhiri.

“Arti penting dari keputusan terbaru ICJ ini adalah bangsa Palestina memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dengan teritori yang mencakup Tepi Barat, Sungai Yordan, dan Gaza,” ujar dia.

ICJ dalam persidangan yang digelar di Den Haag, Jumat (19/7), memutuskan bahwa aktivitas permukiman Israel di wilayah-wilayah Palestina melanggar hukum internasional.

Hakim ketua Nawaf Salam mengatakan bahwa berdasarkan permintaan Majelis Umum PBB, ICJ mempunyai yurisdiksi untuk mengeluarkan advisory opinion mengenai konsekuensi hukum pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Kebijakan pemukiman Israel tidak sesuai dengan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, kata Salam selama persidangan. Dia menyebutkan bahwa aktivitas pemukiman Israel yang melanggar hukum internasional terus meluas.

Pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah aneksasi de facto yang melanggar hak-hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, kata dia menambahkan.

ICJ, yang berbasis di Den Haag, menggelar sidang tentang konsekuensi hukum pendudukan Israel atas wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, pada 19-26 Februari.

Selama persidangan, lebih dari 50 negara dan tiga organisasi internasional yaitu Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Uni Afrika, membahas isu tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Fatwa hukum Mahkamah Internasional (ICJ) dinilai dapat menjadi referensi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara lain untuk menentukan sikap kepada Israel.

Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI L. Amrih Jinangkung. Menurutnya, fatwa hukum ICJ memang tidak mengikat, tetapi bisa menjadi rujukan bagi PBB dan berbagai negara dalam bersikap, termasuk kepada Israel.

Dia menjelaskan bahwa Fatwa Hukum yang ICJ keluarkan mengenai kependudukan ilegal Israel di Palestina itu, merupakanadvisory opinionatau nasihat hukum atas permintaan Majelis Umum PBB.

"Sebenarnya nasihat hukum ini diminta oleh Majelis Umum kepada Mahkamah, kemudian Mahkamah mengabulkan permintaan nasihat hukum itu dengan memberikanadvisory opinionkepada Majelis Umum PBB," katanya, saat ditanyai awak media, di Kemlu RI, pada Senin (22/7/2024).

Lantaran fatwa hukum ICJ itu tidak mengikat, jelas Amrih, maka proses selanjutnya akan diserahkan kepada Majelis Umum PBB.

Menurutnya,advisory opiniondari ICJ tersebut akan menjadi prinsip pengarah atauguiding principlesbagi Majelis Umum PBB untuk membahas dan mendiskusikan isu Palestina.

"Jadi meskipun iniadvisory, tetapi ada makna, adamagnitudedari keputusanadvisoryini yang tentunya akan menjadi referensi, menjadi bahan tidak hanya bagi Majelis Umum tapi juga bagi semua negara," tambahnya.

Sementara itu, dia menegaskan bahwa Indonesia akan berkoordinasi dengan PBB dan negara-negara yang sehaluan untuk memastikan fatwa hukum ICJ tersebut bisa terealisasikan.

"Indonesia akan mengajak masyarakat internasional untuk secara bersama-sama memikirkan bagaimana tidak lanjut dari fatwa hukum ini," ucapnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Internasional (ICJ) telah menetapkanadvisory opinionatau fatwa hukum mengenai pendudukan Israel di Palestina adalah ilegal, pada 19 Juli 2024 lalu.

Jakarta: Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengeluarkan putusan terkait status pendudukan ilegal Israel di Palestina, dan hal ini bisa menjadi momentum baik bagi masyarakat internasional untuk membantu perjuangan Palestina.

"Kita harus melihat keputusan ICJ yang pada esensinya ada dua hal pokok, yaitu meminta masyarakat internasional dan negara lain maupun PBB, dalam hal ini Dewan Keamanan untuk tidak mengakui situasi ilegal," ujar Direktur Jenderal Asia, Pasifik dan Afrika Kemenlu RI Abdul Kadir Jaelani dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.

Ia mengatakan, sudah jelas, Indonesia akan terus mendukung upaya tersebut. Indonesia mendorong PBB dalam Dewan Keamanan PBB dan majelis umum untuk memikirkan dan mempertimbangkan modalitas.
"Saat ini yang dilakukan Menlu Retno bersama PTRI New York adalah mengkaji secara mendalam dengan berkoordinasi dengan semua negara yang terkait, untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya," sambungnya.

Ada dua hal penting, kata Kadir, yang perlu diperkuat saat ini. Salah satunya dengan mendorong penyelesaian Solusi Dua Negara.

Solusi Dua Negara merupakan opsi untuk permasalahan Palestina. "Dan kedua, mendorong pengakuan terhadap negara Palestina," ujar Kadir.

Sementara itu, saat ditanya apakah Indonesia dapat menjadi mediator, Kadir mengatakan, Indonesia melihat upaya ideal yang dapat dilakukan. "Terutama ini sesuai dengan amanat konstitusi yang ikut serta dalam perdamaian dunia. Jadi kita pasti selalu berkeinginan untuk itu," ucapnya.

Dalam kaitan ini, tutur Kadir, perlu dilihat dinamika setiap konflik. Dimana, ada negara-negara tertentu yang berada dalam posisi yang baik untuk melakukan peran yang lebih penting.

"Bukan berarti Indonesia tidak mau, tapi kita juga memperhatikan dinamika politik yang terjadi. Oleh karenanya kita harus secara realistis dan pragmatis melihat peran kita," pungkasnya.

Baca juga: Arti Penting Putusan ICJ Perihal Pendudukan Israel di Palestina

(WIL)

JAKARTA, investor.id – Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) telah mematahkan argumentasi Israel atas pendudukannya di Palestina. Direktur Jenderal (Dirjen) Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Abdul Kadir Jailani mengonfirmasi fatwa hukum ICJ tersebut.

Selama ini, kata Kadir, Israel selalu membenarkan tindakannya dengan berdalih mereka memiliki hak sejarah atas Tepi Barat dan Jalur Gaza. Israel terus mengklaim mereka berhak menguasai wilayah Palestina itu, bahkan membangun permukiman bagi warganya.

“Kita tahu Israel selalu menyampaikan argumentasi hukum internasional yang cukup kuat. Tetapi keputusan (ICJ) ini justru mematahkan semua argumentasi Israel selama ini,” papar Kadir, Senin (22/7/2024).

Ia mengatakan, fatwa hukum (advisory opinion) ICJ juga penting karena memiliki karakter persuasif atau persuasive character dan kewenangan substantif atau substantive authority yang menegaskan situasi normatif yang terjadi di Palestina.

Dengan demikian, putusan ICJ menetapkan status Israel di Tepi Barat dan Gaza sebagai kekuatan pendudukan (occupying power) sehingga Israel tidak pernah memiliki dan berhak atas wilayah tersebut.

“Jadi, asumsi seolah-olah Israel punya hak atas Tepi Barat dan Gaza telah dinyatakan ilegal oleh pengadilan,” tegasnya.

Adapun ICJ telah mengumumkan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel karena mencaplok tanah bangsa Palestina dengan menggunakan kekerasan dan diskriminasi.

Putusan ini berarti keberadaan Israel di sebelah barat Sungai Yordan dan Gaza harus segera diakhiri, sambung Kadir.

“Arti penting dari keputusan terbaru ICJ ini adalah bangsa Palestina memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dengan teritori yang mencakup Tepi Barat, Sungai Yordan, dan Gaza,” imbuhnya.

Sidang ICJ digelar di Den Haag, Belanda pada Jumat (19/7/2024) memutuskan aktivitas permukiman Israel di wilayah-wilayah Palestina melanggar hukum internasional.

Hakim ketua ICJ Nawaf Salam mengatakan berdasarkan permintaan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mahkamah tersebut mempunyai yurisdiksi untuk mengeluarkan advisory opinion mengenai konsekuensi hukum pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Kebijakan pemukiman Israel tidak sesuai dengan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, papar Salam selama persidangan tersebut. Ia menyebutkan, aktivitas pemukiman Israel yang melanggar hukum internasional telah meluas.

Salam menambahkan, pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah aneksasi de facto yang melanggar hak-hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Badan internasional yang berbasis di Den Haag itu menggelar sidang tentang konsekuensi hukum pendudukan Israel atas wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, pada 19-26 Februari 2024.

Lebih dari 50 negara dan tiga organisasi internasional yaitu Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Uni Afrika, membahas isu tersebut dalam persidangan.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengeluarkan putusan terkait status ilegal pendudukan Israel di tanah-tanah Palestina, termasuk Jalur Gaza dan Tepi Barat. Putusan ini disambut positif komunitas global, termasuk Indonesia.

Menurut Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jaelani, terdapat dua arti penting yang dilihat Indonesia dari keputusan ICJ tersebut.

"Mereka (Israel) mengatakan atas dasar hak sejarah mereka memiliki tanah (Palestina) itu. Argumentasi itu yang dipakai Israel untuk menjadikan mereka berhak atas tanah Palestina," kata Kadir, dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.
Namun, dengan keputusan terbaru ICJ, Indonesia melihat argumentasi Israel dapat dipatahkan. Menurut Kadir, keputusan tersebut secara tegas mempertimbangkan keraguan mereka atas argumentasi Israel.

Ia pun membeberkan arti penting dari keputusan tersebut.

"Pertama, Bangsa Palestina punya hak untuk menentukan nasib sendiri dan dengan keputusan ini, teritori Tepi Barat, Sungai Yordan dan Gaza. Dan saat ini, status Israel sebagai occupating power," kata Kadir.

Ia menegaskan, Israel tidak pernah punya hak atas apapun di Palestina.

Pendudukan Israel di Tanah Palestina

Arti kedua, kata Kadir, ICJ berpandangan Israel melakukan aneksasi dengan menggunakan kekerasan. "Israel dianggap melakukan diskriminasi dan dianggap bertentangan dengan hukum internasional," tegasnya.

"Konsekuensinya, keberadaan Israel di Tepi Barat, Sungai Jordan, dan Gaza harus segera diakhiri," ujar Kadir.

Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa kebijakan pemukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina melanggar hukum internasional. Putusan ICJ dinilai dapat membuat Israel makin ‘terpojok’.

Nawaf Salam, presiden ICJ di Den Haag, mulai membacakan pendapat penasehat yang tidak mengikat mengenai pendudukan Israel di wilayah Palestina pada Jumat, 19 Juli 2024.

“Israel melanggar paragraf keenam Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat,” kata Salam dalam sidang putusan, dilansir dari Al Jazeera.

Pasal tersebut menyatakan bahwa negara pendudukan tidak boleh mendeportasi atau memindahkan sebagian penduduk sipilnya ke wilayah yang didudukinya.

Dia menambahkan, kebijakan dan praktik Israel di wilayah Palestina setara dengan aneksasi sebagian besar wilayah tersebut dan pengadilan menyatakan bahwa Israel secara sistematis melakukan diskriminasi terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan.

Baca juga: Apresiasi Fatwa ICJ, Indonesia Desak Israel Kembalikan Tanah Palestina

(WIL)

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Pemerintan Republik Indonesia mendukung keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang menetapkan bahwa pendudukan Israel di Palestina adalah tindakan yang ilegal.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengatakan bahwa keputusan ICJ menunjukkan bahwa hukum internasional benar-benar berpihak pada perjuangan bangsa Palestina.

Menlu Retno menambahkan, ICJ telah menegakkan rules-based international order dengan menetapkan status ilegal keberadaan Israel di Wilayah Pendudukan Palestina.

"Indonesia mendukung pandangan Mahkamah agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari keberadaan ilegal Israel," ungkap Menlu Retno seperti disampaikan akun X Kementerian Luar Negeri RI hari Sabtu (20/7).

Indonesia Mendesak Israel Angkat Kaki dari Palestina

Indonesia mendukung penuh keputusan ICJ dan mendesak Israel untuk segera angkat kaki dari wilayah Palestina yang dikuasai secara ilegal.

Indonesia juga mendesak Israel untuk mengakhiri pembangunan permukiman ilegal dan mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi secepatnya.

Tidak hanya itu, Israel juga diharapkan segera melakukan reparasi dalam bentuk restitusi dan kompensasi, termasuk mengembalikan tanah-tanah yang diambil sejak 1967 dan memperbolehkan seluruh warga Palestina yang diusir dari rumahnya untuk kembali.

"Indonesia mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan Mahkamah untuk mengambil langkah yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina," kata Menlu Retno.

Hingga saat ini Israel masih menjadi Occupying Power di Wilayah Pendudukan Palestina. Atas dasar itu, Indonesia menyerukan agar Israel tetap memiliki kewajiban sebagai Occupying Power untuk memenuhi hak-hak dasar warga Palestina.

Pada kenyataannya, pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan oleh Mahkamah masih terus berlangsung. Bangsa Palestina, khususnya di Gaza, masih menjadi target serangan militer Israel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendesak Israel untuk segera mengakhiri pendudukan ilegal di wilayah Palestina, menyusul fatwa hukum bersejarah yang ditetapkan Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat (19/7/2024).

Berdasarkan fatwa ICJ, Indonesia menegaskan bahwa Israel harus mengakhiri pembangunan permukiman ilegal dan mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi secepatnya.

Selain itu, Israel juga wajib melakukan reparasi dalam bentuk restitusi dan kompensasi, termasuk mengembalikan tanah-tanah yang diambil sejak 1967 dan memperbolehkan seluruh warga Palestina yang diusir dari rumahnya untuk kembali.

“Sejalan dengan fatwa hukum tersebut, Indonesia mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan Mahkamah untuk mengambil langkah yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina,” kata Retno dalam keterangan tertulisnya, Ahad.

Dalam fatwa hukum tersebut, tutur Retno, Mahkamah telah menegakkan rules based international order dengan menetapkan status ilegal keberadaan Israel di Wilayah Pendudukan Palestina.

”Karenanya, Indonesia mendukung pandangan Mahkamah agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari keberadaan ilegal Israel,” ujarnya.

Penetapan fatwa hukum oleh Mahkamah dipandang sebagai langkah awal untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina yang seutuhnya.

“Fatwa hukum ini menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan Bangsa Palestina,” kata Retno.

Secara faktual, Israel masih menjadi kekuatan pendudukan (occupying power) di wilayah pendudukan Palestina.

Pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan oleh ICJ pun masih terus berlangsung.

Retno memaparkan bahwa bangsa Palestina, khususnya di Gaza, masih menjadi target serangan militer Israel.

“Indonesia kembali menyerukan agar Israel tetap memiliki kewajiban sebagai occupying power untuk memenuhi hak-hak dasar warga Palestina yang mendiami wilayah pendudukan Palestina, sejalan dengan penetapan fatwa Mahkamah,” ujar Retno.

Secara paralel, Indonesia akan mengajak masyarakat internasional dan PBB untuk secara bersama-sama menindaklanjuti fatwa hukum tersebut, dan memberikan pengakuan terhadap keberadaan Negara Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Kelompok Hamas mengatakan Israel masih terus melakukan pembantaian terhadap warga sipil di Jalur Gaza pasca diterbitkannya fatwa hukum Mahkamah Internasional (ICJ). Fatwa ICJ yang dirilis baru-baru ini menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina ilegal.

“(Israel) Terus melakukan pengeboman intensif dan perang pemusnahan terhadap warga sipil yang tidak berdaya di seluruh Jalur Gaza, yang mengakibatkan puluhan orang menjadi martir selama 24 jam terakhir, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan wanita,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (20/7/2024) dikutip Anadolu Agency.

“Ini merupakan respons praktis terhadap pendapat Mahkamah Internasional, yang mengakui ilegalitas pendudukan dan hak rakyat kami untuk menentukan nasib sendiri,” tambah Hamas dalam pernyataannya.

Hamas mendesak PBB segera bertindak untuk menghentikan serangkaian terorisme dan kriminalitas Israel, yang dilakukan dengan dukungan langsung dari Amerika Serikat (AS). Pada Jumat (19/7/2024), ICJ telah merilis fatwa hukum tentang pendudukan Israel di Palestina. Mereka menyatakan bahwa pendudukan tersebut ilegal. ICJ menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.

Dalam fatwa hukumnya, ICJ pun menyerukan Israel mengosongkan permukiman-permukiman ilegal yang dibangun di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur. ICJ menyatakan bahwa wilayah Palestina yang diduduki sebagai “satu unit teritorial” yang harus dilindungi.

Fatwa hukum ICJ disambut berbagai negara, termasuk Indonesia. “Fatwa hukum (ICJ) ini menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan Palestina,” ujar Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri RI pada Ahad (21/7/2024).

Fatwa hukum ICJ muncul saat Israel masih terus melancarkan agresi ke Gaza. Sejauh ini lebih dari 38.800 warga Palestina di Gaza meninggal dunia sejak Israel memulai agresinya pada Oktober 2023. Sementara itu korban luka telah melampaui 89 ribu orang.

Dunia internasional bereaksi terhadap vonis International Court of Justice (ICJ) yang menyatakan bahwa pendudukan Israel di Palestina melanggar hukum dan harus segera diakhiri. Beberapa negara meminta masyarakat internasional untuk menekan Israel.

Pejabat Palestina memuji putusan pengadilan internasional sebagai momen penting dalam perjuangan mereka selama puluhan tahun untuk mendapatkan keadilan.

Israel dengan cepat mengutuk putusan ICJ pada Jumat (19/7), sementara sekutu utamanya, Amerika Serikat (AS), menkritik putusan itu sehari kemudian, Sabtu (20/7), setelah awalnya diam.

Meskipun tidak mengikat, putusan penasihat oleh 15 hakim ICJ menemukan bahwa Israel tidak memiliki hak atas kedaulatan atas wilayah yang diduduki, telah melanggar hukum internasional yang melarang perolehan wilayah dengan kekerasan dan menghalangi hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Lebih lanjut, putusan tersebut menetapkan bahwa negara-negara berkewajiban untuk tidak memberikan bantuan atau dukungan dalam mempertahankan keberadaan Israel di wilayah tersebut. Berikut reaksi beberapa negara di dunia:

Australia

Pemerintah Perdana Menteri Anthonny Albanese mengatakan bahwa mereka menghormati peran ICJ dalam menegakkan hukum internasional dan tatanan berbasis aturan.

“Kami ingin melihat langkah konkret yang diambil oleh Israel untuk menghentikan perluasan permukiman sebagai respons terhadap aktivitas ekstremis,” kata pemerintah Australia dalam sebuah pernyataan seraya menambahkan bahwa mereka masih mempertimbangkan secara saksama detail dari putusan itu.

Belgia

Menteri Luar Negeri Hadja Lahbib mengatakan dalam sebuah unggahan media sosial: “Belgia akan selalu mendukung penghormatan terhadap hukum internasional

Brazil

Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa putusan tersebut meneguhkan perlunya solusi dua negara, dengan negara Palestina yang merdeka dan layak yang hidup berdampingan dengan Israel, dalam kedamaian dan keamanan, di dalam perbatasan tahun 1967, yang meliputi Jalur Gaza dan Tepi Barat, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Bolivia

Kementerian Luar Negeri meminta PBB dan negara-negara anggotanya untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghentikan kejahatan yang dilakukan di Jalur Gaza dan menjamin hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Bolivia memutuskan hubungan dengan Israel pada hari-hari awal perang dan kemudian menjadi negara Amerika Latin pertama yang mendukung kasus genosida terpisah yang diajukan terhadap Israel oleh Afrika Selatan di ICJ.

Mesir

Kementerian Luar Negeri meminta Israel untuk segera mengakhiri pendudukan, menghentikan semua kegiatan permukiman baru, dan mengevakuasi semua permukiman yang ada.

Kementerian juga mendesak pihak-pihak internasional untuk menghormati dan melaksanakan pendapat penasihat ICJ, membantu rakyat Palestina dalam melaksanakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, dan berupaya untuk mengakhiri penderitaan kemanusiaan yang mereka alami.

Islandia

Kementerian Luar Negeri mengatakan putusan ICJ jelas. “Pendudukan Israel yang berkelanjutan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur adalah melanggar hukum, begitu pula kegiatan permukimannya. Islandia meminta Israel untuk menghentikan semua kegiatan yang melanggar hukum internasional,” katanya.

Amerika Serikat

Pemerintahan Presiden Joe Biden, yang sering menekankan tatanan berbasis aturan, mengkritik putusan tersebut meskipun mengakui bahwa permukiman Israel tidak konsisten dengan hukum internasional.

“Kami khawatir bahwa luasnya pendapat pengadilan akan mempersulit upaya untuk menyelesaikan konflik dan mewujudkan perdamaian yang adil dan abadi yang sangat dibutuhkan dengan dua negara yang hidup berdampingan dalam kedamaian dan keamanan,” kata Departemen Luar Negeri AS kepada Reuters.

Indonesia

Pemerintah Indonesia mengatakan putusan itu menjawab aspirasi Indonesia dan seluruh masyarakat internasional dalam memberikan keadilan bagi Palestina.

“Indonesia meminta Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan untuk memenuhi permintaan pengadilan dengan mempertimbangkan cara yang tepat dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri kehadiran ilegal Israel di Palestina,” kata Kementerian Luar Negeri.

Irlandia

Menteri Luar Negeri Michael Martin mengatakan dia akan bekerja dengan mitra di UE dan PBB untuk melihat bagaimana kita sekarang dapat melaksanakan pendapat otoritatif pengadilan ini untuk mengakhiri ... kehadiran ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Qatar

Kementerian Luar Negeri mengatakan putusan ICJ “mencerminkan ketentuan hukum internasional yang tinggi yang harus dihormati”.

Ia menegaskan kembali “posisi tegas Qatar terhadap keadilan perjuangan Palestina dan keharusan moral untuk mendukung hak-hak sah rakyat Palestina yang bersaudara”.

Yordania

Menteri Luar Negeri Ayman Sadadi mengatakan: “Impunitas Israel harus diakhiri. Kejahatan perangnya harus dihentikan. Israel harus dimintai pertanggungjawaban.”

Kuwait

Kementerian Luar Negeri negara Teluk itu meminta masyarakat internasional untuk melaksanakan “tugas hukum, politik, dan moralnya guna mencapai aspirasi rakyat Palestina yang bersaudara untuk mendirikan negara merdeka dan menghentikan agresi terhadap Gaza”.

Liechtenstein

Misi kerajaan Eropa di PBB mengatakan bahwa ICJ “menempatkan supremasi hukum di pusat penyelesaian sengketa internasional”.

“Kami berharap dapat bekerja sama dengan semua Negara berdasarkan [putusan] tersebut, khususnya untuk memastikan penerapan penuh hak untuk menentukan nasib sendiri,” katanya pada X.

Malaysia

Malaysia memuji putusan penting tersebut. “Malaysia menyerukan kepada semua negara untuk memaksa Israel mematuhi putusan ICJ dan segera mengakhiri dukungan mereka kepada Israel dalam melanjutkan pendudukan ilegalnya di Palestina,” katanya.

Norwegia

Menteri Luar Negeri Espen Barth Eide menyebut putusan ICJ sangat jelas. “Kebijakan dan praktik Israel harus dianggap sebagai pencaplokan sebagian besar Wilayah Palestina yang Diduduki, dan melanggar hukum internasional,” tulisnya di X.

Spanyol

Madrid mengatakan putusan itu “mencakup pernyataan penting tentang ilegalitas pendudukan Israel atas wilayah Palestina dan permukiman, di antara aspek-aspek lainnya”.

“Pemerintah mendesak PBB dan masyarakat internasional untuk mempertimbangkan kesimpulan laporan tersebut dan mengambil tindakan yang tepat dalam hal ini,” katanya.

Slovenia

Kementerian Luar Negeri meminta Israel “untuk mematuhi tugas dan kewajibannya berdasarkan hukum internasional” sebagaimana ditetapkan dalam pendapat ICJ.

Afrika Selatan

Menteri Hubungan dan Kerja Sama Internasional Ronald Lamola mengatakan putusan itu “menegaskan posisi lama Afrika Selatan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina tetap melanggar hukum menurut hukum internasional”.

“Sekarang ada kewajiban hukum tambahan bagi semua negara untuk mengakhiri keterlibatan dalam tindakan ilegal Israel dan bertindak untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Inggris Raya

Pemerintahan Buruh yang baru dibentuk mengatakan bahwa mereka “menghormati independensi ICJ” dan sedang mempertimbangkan putusan tersebut sebelum memberikan tanggapan resmi.

Kementerian Luar Negeri menambahkan bahwa Inggris “sangat menentang perluasan permukiman ilegal dan meningkatnya kekerasan pemukim”.

Uni Emirat Arab

UEA, yang menjalin hubungan diplomatik formal dengan Israel pada tahun 2020, “menyambut baik” putusan tersebut.

Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa mereka “menolak semua tindakan yang bertujuan untuk mengubah status historis dan hukum wilayah Palestina yang diduduki dan semua praktik yang bertentangan dengan resolusi tentang legitimasi internasional yang mengancam eskalasi dan ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan tersebut dan menghambat upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas”.

Arab Saudi

Kerajaan menyambut baik putusan tersebut sambil menekankan “perlunya mengambil langkah-langkah praktis dan kredibel untuk mencapai solusi yang adil dan komprehensif bagi perjuangan Palestina”.

Turki

Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa masyarakat internasional “wajib mengambil sikap tegas dan tegas untuk mengakhiri praktik ilegal Israel”.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Lestari Priansari Marsudi menyambut baik fatwa hukum yang diterbitkan Mahkamah Internasional (ICJ) terkait pendudukan Israel di Palestina. Dia menilai, fatwa ICJ tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan Palestina.

"Fatwa hukum (ICJ) ini menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan bangsa Palestina," ujar Menlu Retno dalam keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Ahad (21/7/2024).

Dalam fatwa hukum tersebut, lanjut Retno, ICJ telah menegakkan rules based international order dengan menetapkan status ilegal keberadaan Israel di Wilayah Pendudukan Palestina. ⁠"Karenanya, Indonesia mendukung pandangan Mahkamah agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari keberadaan ilegal Israel."

Sejalan dengan fatwa ICJ, Menlu RI mendesak Israel segera mengakhiri pendudukannya di wilayah Palestina. "Indonesia mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan Mahkamah untuk mengambil langkah yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina," ujar Retno.

Dia pun menyerukan agar Israel menghentikan penjajahan di tanah Palestina. "Indonesia kembali menyerukan agar Israel tetap memiliki kewajiban sebagai occupying power untuk memenuhi hak-hak dasar warga Palestina yang mendiami wilayah pendudukan Palestina, sejalan dengan penetapan fatwa Mahkamah," ujar Retno.

Pada Jumat (19/7/2014), panel hakim ICJ telah membacakan opini legal mereka tentang pendudukan Israel di Palestina. Mereka menyatakan menemukan berbagai pelanggaran, termasuk aktivitas apartheid.

ICJ mengatakan Israel harus mengakhiri pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur. ICJ pun memerintahkan Israel untuk secepatnya mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi dari wilayah-wilayah terkait.

Selain itu, Israel juga wajib melakukan reparasi dalam bentuk restitusi dan kompensasi, termasuk mengembalikan tanah-tanah yang diambil sejak 1967 dan memperbolehkan seluruh warga Palestina yang diusir dari rumahnya untuk kembali.

Jakarta: Mahkamah Internasional (ICJ) telah merilis sebuah fatwa bersejarah yang menyebutkan pendudukan ilegal Israel di tanah Palestina. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, fatwa tersebut telah mewujudkan harapan besar masyarakat global.

"Fatwa hukum ini menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan Bangsa Palestina," ujar Menlu Retno, dalam keterangan Kementerian Luar Negeri RI pada Minggu, 21 Juli 2024.

Dalam fatwa hukum tersebut, lanjut Retno, ICJ telah menegakkan rules based international order dengan menetapkan status ilegal keberadaan Israel di wilayah pendudukan Palestina.
"Karenanya, Indonesia mendukung pandangan ICJ agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari keberadaan ilegal Israel," ungkap Retno, mengelaborasi pernyataan pemerintah yang sebelumnya disampaikan melalui akun media sosial X Kemenlu RI.

Sejalan dengan fatwa ICJ, Indonesia mendesak Israel untuk segera mengakhiri keberadaannya yang ilegal di wilayah pendudukan Palestina. Israel harus mengakhiri pembangunan pemukiman ilegal dan mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi secepatnya.

Selain itu, Israel juga wajib melakukan reparasi dalam bentuk restitusi dan kompensasi, termasuk mengembalikan tanah-tanah yang diambil sejak 1967 dan memperbolehkan seluruh warga Palestina yang diusir dari rumahnya untuk kembali.

"Sejalan dengan fatwa hukum tersebut, Indonesia mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan Mahkamah untuk mengambil langkah yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina," tegas Retno.

Negara Palestina

Penetapan fatwa hukum oleh ICJ adalah langkah awal mewujudkan kemerdekaan Palestina yang seutuhnya. Secara faktual, Israel masih menjadi Occupying Power di Wilayah Pendudukan Palestina.

Pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan oleh Mahkamah masih terus berlangsung. Bangsa Palestina, khususnya di Gaza, masih menjadi target serangan militer Israel.

Oleh karenanya, Menlu Retno kembali menegaskan bahwa, "Indonesia kembali menyerukan agar Israel tetap memiliki kewajiban sebagai Occupying Power untuk memenuhi hak-hak dasar warga Palestina yang mendiami Wilayah Pendudukan Palestina, sejalan dengan penetapan fatwa Mahkamah."

Secara paralel, Indonesia akan mengajak masyarakat internasional dan PBB untuk secara bersama-sama menindaklanjuti fatwa hukum tersebut, dan memberikan pengakuan terhadap keberadaan Negara Palestina.

Baca juga: Hikmahanto: Fatwa ICJ Bakal Tidak Berdampak pada Israel

(WIL)