JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan Umum (Perum) Bulog mengungkapkan bahwa mereka masih menjalankan penugasan impor beras sebanyak 3,6 juta ton hingga tahun 2024.

Hal ini disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dalam konferensi pers di Kantor Bulog, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

"Kita harus memperhitungkan bahwa produksi kita mungkin tidak sebaik yang kita inginkan. Oleh sebab itu, importasi Bulog yang 3,6 juta ton belum selesai. Kita lanjutkan untuk memasukkan lagi kurang lebih sekitar 900.000 ton tahun ini," ujar Bayu.

Selain beras impor, Bulog juga melakukan pengadaan beras dari dalam negeri. Saat ini, sebanyak 900.000 ton beras dari petani lokal sudah diserap oleh Bulog.

"Jadi masih akan melihat beberapa prospek untuk melakukan pengadaan dalam 1-2 bulan ke depan, terutama di bulan September nanti," kata Bayu.

Sebelumnya, Perum Bulog sudah mengimpor sebanyak 2,5 juta ton beras yang didominasi oleh Thailand dan Vietnam.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Epi Sulandari, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang disiarkan secara virtual, Senin (29/7/2024).

Epi menyebutkan bahwa pemerintah juga ikut menyerap gabah dari panen lokal untuk mengisi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Hingga 27 Juli 2024, total gabah yang diserap Bulog mencapai 768.716 ton.

"Realisasi pengadaan dalam negeri sampai 27 Juli 2024 sebesar 768.716 ton yang terdiri dari realisasi CBP sebesar 613.724 ton dan realisasi beras komersial sebanyak 154.992 ton. Kemudian untuk realisasi impor per hari ini sudah masuk sebanyak 2.565.596 ton," jelas Epi.

Epi juga menjelaskan bahwa beras-beras tersebut sudah disalurkan untuk upaya stabilitas harga lewat program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran Bantuan Pangan.

Dengan begitu, total stok beras yang ada di gudang Bulog saat ini mencapai 1.612.602 ton yang terdiri dari stok CBP sebanyak 1.533.594 ton dan stok komersial sebesar 78.467 ton.

Bulog memastikan bahwa langkah importasi ini diambil untuk mengamankan stok beras pemerintah di tengah ketidakpastian produksi dalam negeri.

"Jadi kita akan usahakan semuanya bisa terkontrak dengan baik, dan kemudian nanti bisa masuk tahun ini," tutup Bayu.