IDXChannel – Perum Bulog berencana kembali impor beras pada tahun ini. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 1,2 juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan impor beras tersebut diharapkan dapat terealisasi sebelum Desember mendatang.

Bayu menjelaskan, sebelumnya Bulog telah mendapat persetujuan Pemerintah untuk mengimpor 3,6 juta ton beras di tahun ini. Hingga Juli kemarin, realisasinya mencapai 2,4 juta ton.

Dengan begitu Bayu menyebut masih ada 1,2 juta ton kuota beras impor yang belum terealisasi. Bayu mengatakan, Bulog saat ini tengah menyelesaikan kontrak impor beras sekitar 300.000 ton.

“Sehingga sisanya ada 900.000 ton lagi (yang belum terkontrak) dari total target 3,6 juta ton. Kami berharap semua bisa masuk sebelum Desember,” kata Bayu, Minggu (1/9/2024).

Lebih lanjut Bayu menegaskan impor beras dilakukan demi menambal produksi beras yang terus turun sekaligus menjaga stabilitas stok dan harga beras di dalam negeri.

Nantinya, beras impor akan dijadikan cadangan beras pemerintah (CBP), termasuk untuk beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang dijual Rp12.500 per kg.

Untuk diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional pada 2023 turun 1,39 persen, dari 31,54 juta ton pada 2022 menjadi 31,10 juta ton pada 2023.

BPS menyebut produksi beras di Indonesia terus menurun yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti krisis iklim, makin berkurangnya lahan pertanian dan kondisi tanah serta akses pengairan.

Produksi padi pada periode Januari-April 2024 turun 17,54% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai 22,55 juta ton.

Sementara itu, merujuk data Kerangka Sampel Area BPS, produksi beras pada Januari-Agustus 2024 diperkirakan mencapai 21,38 juta ton, lebih rendah 2,25 juta ton dari periode yang sama tahun lalu.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan Umum (Perum) Bulog mengungkapkan bahwa mereka masih menjalankan penugasan impor beras sebanyak 3,6 juta ton hingga tahun 2024.

Hal ini disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dalam konferensi pers di Kantor Bulog, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

"Kita harus memperhitungkan bahwa produksi kita mungkin tidak sebaik yang kita inginkan. Oleh sebab itu, importasi Bulog yang 3,6 juta ton belum selesai. Kita lanjutkan untuk memasukkan lagi kurang lebih sekitar 900.000 ton tahun ini," ujar Bayu.

Selain beras impor, Bulog juga melakukan pengadaan beras dari dalam negeri. Saat ini, sebanyak 900.000 ton beras dari petani lokal sudah diserap oleh Bulog.

"Jadi masih akan melihat beberapa prospek untuk melakukan pengadaan dalam 1-2 bulan ke depan, terutama di bulan September nanti," kata Bayu.

Sebelumnya, Perum Bulog sudah mengimpor sebanyak 2,5 juta ton beras yang didominasi oleh Thailand dan Vietnam.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Epi Sulandari, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang disiarkan secara virtual, Senin (29/7/2024).

Epi menyebutkan bahwa pemerintah juga ikut menyerap gabah dari panen lokal untuk mengisi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Hingga 27 Juli 2024, total gabah yang diserap Bulog mencapai 768.716 ton.

"Realisasi pengadaan dalam negeri sampai 27 Juli 2024 sebesar 768.716 ton yang terdiri dari realisasi CBP sebesar 613.724 ton dan realisasi beras komersial sebanyak 154.992 ton. Kemudian untuk realisasi impor per hari ini sudah masuk sebanyak 2.565.596 ton," jelas Epi.

Epi juga menjelaskan bahwa beras-beras tersebut sudah disalurkan untuk upaya stabilitas harga lewat program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran Bantuan Pangan.

Dengan begitu, total stok beras yang ada di gudang Bulog saat ini mencapai 1.612.602 ton yang terdiri dari stok CBP sebanyak 1.533.594 ton dan stok komersial sebesar 78.467 ton.

Bulog memastikan bahwa langkah importasi ini diambil untuk mengamankan stok beras pemerintah di tengah ketidakpastian produksi dalam negeri.

"Jadi kita akan usahakan semuanya bisa terkontrak dengan baik, dan kemudian nanti bisa masuk tahun ini," tutup Bayu.

Bisnis.com, JAKARTA - Perum Bulog memastikan bahwa tidak ada penambahan penugasan beras impor jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di seluruh Indonesia.

Berkaca dari Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Februari 2024, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyampaikan bahwa penawaran dan permintaan pada periode tersebut cenderung tidak mengalami perubahan signifikan.

Dia mencontohkan, sebanyak 100 ton beras dibeli untuk kemudian dibagikan kepada rumah tangga yang menjadi sasaran. Dalam hal ini, penerima tidak akan membeli beras sehingga permintaan tidak mengalami banyak perubahan.

“Jadi dilihat dari supply demand enggak terlalu banyak berubah sebenarnya. [Kuota impor] Sama aja,” kata Bayu saat ditemui di sela-sela NFA Fun Run 5K di Plaza Timur Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Selain itu, Bayu, mengutip pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa produksi beras dalam negeri mulai meningkat seiring adanya program pompanisasi. Hal ini, lanjutnya, akan ikut menambah pasokan ke pasar.

Dia juga memastikan bahwa stok beras dalam negeri tetap aman jelang pilkada serentak. Pasalnya, mulai Agustus, Oktober, dan Desember 2024, pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Pemerintah juga akan mengoptimalkan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), gerakan pangan murah, hingga beras komersial dengan menggandeng pemerintah daerah misalnya untuk aparatur sipil negara (ASN).

“Jadi Bulog mempersiapkan dengan cara bahwa pasokan yang ada di masyarakat itu terjaga,” ujarnya.

Pemerintah pada Maret 2024 menambah kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton dari sebelumnya 2 juta ton pada 2024. Dengan demikian, total kuota impor beras untuk tahun ini mencapai 3,6 juta ton.

Adapun hingga Juli 2024, Bayu menyebut setidaknya sudah ada sekitar 2,2 juta ton beras yang masuk ke Indonesia. Beras impor yang masuk itu paling banyak berasal dari Thailand dan Vietnam.

Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi sebelumnya mengungkapkan bahwa penugasan tambahan ini bertujuan agar Indonesia memiliki stok cadangan pangan pemerintah (CPP) yang cukup untuk mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, hingga keadaan darurat.

“Jadi ini yang namanya early warning system. Jangan udah kejadian kita nggak punya stok, atau baru nyari-nyari [stok beras],” kata Arief usai menghadiri rakornas Bapanas di Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024).

Dia menegaskan, importasi yang dilakukan pemerintah sangat terukur sehingga harga gabah di tingkat petani dipastikan tetap terjaga. Pasalnya, kuota impor beras yang ditetapkan pemerintah telah memperhitungkan jumlah produksi dan kebutuhan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog diterpa tudingan telah melakukan penggelembungan atau mark up harga beras impor.

Bahkan, laporan atas dugaan tersebut sudah sampai ke meja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Rabu (3/7/2024). Terdapat dua pihak yang dilaporkan, yakni Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog.