Bisnis.com, BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam masih masih menunggu relaksasi Visa on Arrival (VoA) dari pemerintah pusat untuk kunjungan ke Batam. Namun sayangnya saat ini prosesnya masih terhambat birokrasi.

Pemko Batam telah mengajukan proposal untuk membebaskan VoA bagi wisatawan dari Jepang, India, Korea Selatan dan China.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam Ardiwinata mengatakan proses pengajuan relaksasi VoA masih dalam tahap pengulangan.

"Terakhir dari Kementerian Pariwisata sebut bahwa usulan relaksasi VoA harus diparaf ulang, dengan kata lain diulang dari awal. Untuk detailnya, mungkin Pak Menteri (Sandiaga Uno) yang lebih tahu," kata Ardi, Rabu (14/8/2024).

Ardi menjelaskan Pemko Batam telah menyurati Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sejak Agustus 2023, yang isinya meminta percepatan relaksasi VoA. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian kapan permintaan tersebut diluluskan.

Pembebasan VoA sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata Batam, yang terpuruk saat pandemi Covid-19 kemarin.

Tarif VoA yang mahal sebesar Rp500.000 untuk visa kunjungan 30 hari dan berlaku bagi 97 negara ini dianggap menghambat pariwisata di Batam.

Sebelumnya, akan ada empat skema visa untuk Kepri, termasuk Batam nantinya. Hal tersebut diungkap Dinas Pariwisata (Dispar) Kepulauan Riau (Kepri).

Pertama, skema bebas visa yang berlaku untuk 10 negara. Kedua, skema visa kunjungan 30 hari, eksisting Rp500.000, yang berlaku sekarang untuk 97 negara. Ketiga, kemungkinan akan berlaku visa pendek 14 hari dengan tarif sekitar Rp350.000. Dan keempat, visa pendek tujuh hari dengan tarif yang mungkin jauh lebih kompetitif.

Para pelaku usaha pariwisata juga sangat berharap agar keputusan terbaik terkait VoA segera diambil. Karena dampaknya akan kembali meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Batam.

Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Uno saat berkunjung ke Batam baru-baru ini menjelaskan bahwa pihaknya mendorong agar kebijakan terkait VoA bisa segera diberlakukan. Ia sendiri condong pada pemberlakuan Short Term Visa.

"Sudah masuk tahap final. Tidak ada kendala, dan terakhir kami ajukan dua opsi," ungkapnya.

Dua opsi tersebut yakni menurunkan tarif visa masuk ke Kepri menjadi sebesar US$15, dan memberikan bebas visa kunjungan untuk 20 negara penyumbang wisatawan terbanyak.

"Ini yang masih menjadi pembahasan, dan terakhir diputuskan ke Kementrian Hukum dan HAM, sudah diparaf oleh masing-masing kementerian," terangnya.

Sandi berharap penerapan regulasi Short Term Visa di Kepri bisa diterapkan mengingat belum tercapainya target kunjungan wisatawan ke Kepri.

"Karena Kepri targetnya bisa 2 juta, tetapi pada hari ini masih di angka 700 ribu," pungkasnya.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini optimis Kepri bisa memenuhi target kunjungan wisman tahun 2024. Ia berharap beberapa ivent yang dilaksanakan di Kepri dapat dilanjutkan agar Kepri bisa menjadi pemenang.

"Kepri ini urutan ketiga gerbang pintu masuk Wisman. Tapi Kepri gerbang terdepan. Saya berharap Kepri bisa lebih berperan dengan kebijakan dan insentif," pungkasnya. (K65)