Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membubarkan empat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sepanjang 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebut pencabutan izin usaha tersebut antara lain karena terdapat permohonan pengembalian izin usaha berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Hasil Rapat Anggota. Penyebab lainnya, yaitu keterbatasan dana hingga manajemen yang kurang baik.

1. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Anggrek (Koperasi LKMS Anggrek)

Pencabutan izin usaha itu dilakukan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-20/KO.14/2024 tanggal 12 Februari 2024. Adapun Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Anggrek (Koperasi LKMS Anggrek) beralamat di Jalan Riau Nomor 12, Kota Mojokerto.

2. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Pundi Mataram Pati (Koperasi LKM Pundi Mataram Pati)

OJK mencabut izin usaha Koperasi LKM Pundi Mataram Pati melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-25/KO.13/2024 tanggal 18 April 2024. Adapun Koperasi LKM Pundi Mataram Pati beralamat di Jalan Mr. Iskandar Nomor 77, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.

3. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Mugi Rahayu

Pencabutan izin usaha tersebut berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP 64/KO.13/2024 tanggal 1 Juli 2024. Adapun Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.

4. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Mekar Jaya

Pencabutan izin usaha itu berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-59/KO.17/2024 tanggal 3 September 2024. OJK mencabut izin usaha Koperasi LKMA Mekar Jaya yang beralamat di Jalan Dusun Sri Lestari Blok C, Kelurahan Sriwijaya Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung, terhitung sejak 4 September 2024.?

Upaya Regulator

OJK akan melakukan sejumlah upaya untuk menjaga keberlangsungan industri Lembaga Keuangan Mikro. Agusman mengatakan salah satunya OJK tengah memfinalisasi penyusunan ketentuan mengenai pengembangan dan penguatan LKM (RPOJK LKM) yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Dalam RPOJK itu akan diatur, seperti pengelompokan skala usaha LKM menjadi skala kecil, menengah, besar dengan kriteria tertentu hingga pengaturan tingkat kesehatan LKM dengan aspek tertentu," kata Agusman dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Selain itu, Agusman bilang OJK sedang menyusun Roadmap Pengembangan dan Penguatan LKM. Adapun roadmap itu juga merupakan turunan atau amanat dari UU P2SK. Dia menyampaikan roadmap tersebut bisa menjadi panduan dan arah pengembangan dan penguatan industri LKM ke depannya.

Presiden Prabowo Subianto berencana menerbitkan kebijakan menghapus tagihan utang bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM), petani, serta nelayan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menjelaskan dampaknya kepada perbankan yang menghapus utang nantinya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Eae mengatakan kerugian yang ditanggung oleh bank-bank milik negara maupun lembaga jasa keuangan (LJK) non-BUMN tidak termasuk kerugian negara. Hal ini sebagaimana telah diatur oleh Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"UU P2SK ini menegaskan bahwa kerugian penghapus bukuan dan penghapus tagihan piutang macet oleh Bank BUMN dan LJK Bank non-BUMN bukan merupakan kerugian negara selama dapat dibuktikan sepanjang tindakan dengan itikad baik dan prinsip tata kelola yang baik," kata Dian dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan bagi bank-bank swasta atau non-BUMN mungkin telah terbiasa melakukan penghapusan utang. Namun, hal tersebut mungkin hal yang baru bagi bank-bank BUMN. Untuk itu, dia berharap agar rancangan peraturan pemerintah (RPP) dapat memberikan ketentuan khusus ke depannya.

"Mudah-mudahan atau semakin memperjelas rencana penghapus bukuan maupun tagihan. Isu terkait dengan penghapus bukuan dan penghapus tagihan itu merupakan isu untuk bank-bank BUMN ya. Kalau bank swasta udah biasa melakukan ini. Bank swasta sudah biasa melakukan hal Itu. Jadi memang merupakan ketentuan khusus yang terkait dengan Bank BUMN dan itu hanya terkait dengan UMKM," terangnya.

Saat ini, pemerintah terus menggodok aturan tersebut. OJK pun terus terlibat aktif mengawal perumusan untuk terkait hal tersebut. Dia menerangkan OJK sudah terlibat pembahasan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan peraturan lainnya.

"Memang OJK selama ini terus terlibat aktif dalam membahas isu-isu keuangan terkini yang ada disoroti masyarakat dan berkaitannya dengan wacana pemerintah terkait penghapus bukuan maupun penghapus tagihan utang untuk debitur UMKM OJK telah mengikuti pembahasan penyusunan RPP dan peraturan lainnya yang akan diterbitkan pemerintah," imbuhnya.