Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (KEN) sudah memasuki tahap harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM. KEN merupakan dokumen strategis yang menjadi dasar pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai penetapan target bauran energi terbarukan yang tinggi disertai dengan strategi yang jelas harusnya diakomodasi dalam KEN sehingga menjadi upaya signifikan dalam mewujudkan komitmen pencapaian NZE dan menciptakan pertumbuhan ekonomi 8% sesuai visi kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Namun, hingga saat ini, draf KEN masih memuat penurunan target bauran energi terbarukan (EBT) dari 23% pada 2025 menjadi 17%-19% dan menargetkan bauran energi terbarukan 70%-72 % pada 2060.

Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Sistem Energi IESR, mengungkapkan seharusnya KEN juga menetapkan target NZE di sektor energi pada 2060 atau lebih cepat. Namun, target KEN masih menyisakan emisi signifikan jika 28%-30% bauran energinya tetap bergantung pada energi fosil.

Sementara strategi KEN mengandalkan pemakaian teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage, CCS) untuk mitigasi emisi di pembangkitan,

“CCS belum terbukti dapat mencapai 100% mitigasi emisi sesuai desain, ditambah lagi biaya yang masih mahal,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (5/11).

Sedang peningkatan bauran biofuel masih menyisakan kebutuhan untuk konsumsi BBM di transportasi sebagai sumber emisi dan peningkatan skalanya yang sangat bergantung pada industri kelapa sawit.

Deon menambahkan, Investasi transisi energi secara global tumbuh 17% dalam setahun terakhir mencapai US$ 1,8 triliun, dan perlu meningkat sekitar tiga kalinya di tahun 2030 untuk mengejar komitmen menggandakan efisiensi energi dan meningkatkan tiga kali lipat pada 2030 yang disetujui pada COP28 tahun lalu.

Investasi terbesar mengalir ke pengembangan energi terbarukan terutama PLTS dan PLTB serta kendaraan listrik, masing-masing mencapai lebih dari US$ 600 miliar. “Indonesia punya potensi dan modalitas untuk mengembangkan sektor tersebut, dan seharusnya melihat ini jadi peluang menarik investasi,” ungkap Deon.

Dalam Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024, Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas menyebutkan, pencapaian target NZE berkorelasi dengan upaya Indonesia untuk keluar dari jeratan pendapatan negara menengah.

“Indonesia sudah sekitar 30 tahun menyandang status negara berpendapatan menengah. Oleh karena itu, kita dorong visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu tinggi, tapi lebih bersih. Secara kerangka kebijakan energinya juga perlu bertransformasi ke energi terbarukan,” jelas Vivi.

Yunus Saefulhak, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, Dewan Energi Nasional (DEN) mengatakan, pemutakhiran KEN mempertimbangkan beberapa hal seperti target NDC dan komitmen global untuk mitigasi krisis iklim, serta pertumbuhan ekonomi yang disusun oleh Bappenas.

“Kita membutuhkan permintaan energi yang tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sambil memastikan ketahanan energi kita. Oleh karena itu kita secara bertahap mengurangi ketergantungan pada PLTU batubara dan mencapai puncak emisi pada 2035 sehingga mencapai NZE pada 2060,” pungkasnya.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan usulan rapat dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, terkait dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk aturan hapus tagih kredit macet UMKM.

Erick menyatakan pihaknya meminta percepatan progres RPP untuk hapus buku dan hapus tagih kredit macet bank dan Lembaga keuangan non bank.

"Ini untuk memastikan stimulus atau kegiatan ekonomi bisa berputar lagi kepada kredit-kredit yang sudah lewat, ini kami usulkan track record 5 tahun karena kalau 2 tahun terlalu cepat," ungkapnya saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (4/11).

Lebih lanjut Erick juga menyebut, ada usulan agar kredit macet UMKM yang dihapus buku dan hapus tagih adalah kredit yang nilainya kurang lebih berkisar Rp 100 juta per debiturnya.

Dengan usulan kriteria tersebut, diperkirakan jumlah kredit macet di bank-bank BUMN yang akan dihapus buku dan hapus tagih berkisar Rp 8,7 triliun.

"Saya rasa ini bagian stimulus yang kita dorong, memang daya beli dari masyarakat dan UMKM sedang terpukul, ini salah satu kemarin rapat yang kita lakukan bersama Menko," ungkap Erick.

Selain itu Erick juga menyebut pihaknya tengah me-reviewtarget penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pertanian dan ketahanan pangan.

"Kalau kita lihat targetnya kurang lebih Rp 200 sampai Rp 300 triliun. Ini sesuai dengan track record sebelumnya Rp 1.088 triliun, ini yang kita dorong," ugkap Erick.

Presiden Prabowo Subianto berencana menerbitkan kebijakan menghapus tagihan utang bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM), petani, serta nelayan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menjelaskan dampaknya kepada perbankan yang menghapus utang nantinya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Eae mengatakan kerugian yang ditanggung oleh bank-bank milik negara maupun lembaga jasa keuangan (LJK) non-BUMN tidak termasuk kerugian negara. Hal ini sebagaimana telah diatur oleh Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"UU P2SK ini menegaskan bahwa kerugian penghapus bukuan dan penghapus tagihan piutang macet oleh Bank BUMN dan LJK Bank non-BUMN bukan merupakan kerugian negara selama dapat dibuktikan sepanjang tindakan dengan itikad baik dan prinsip tata kelola yang baik," kata Dian dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan bagi bank-bank swasta atau non-BUMN mungkin telah terbiasa melakukan penghapusan utang. Namun, hal tersebut mungkin hal yang baru bagi bank-bank BUMN. Untuk itu, dia berharap agar rancangan peraturan pemerintah (RPP) dapat memberikan ketentuan khusus ke depannya.

"Mudah-mudahan atau semakin memperjelas rencana penghapus bukuan maupun tagihan. Isu terkait dengan penghapus bukuan dan penghapus tagihan itu merupakan isu untuk bank-bank BUMN ya. Kalau bank swasta udah biasa melakukan ini. Bank swasta sudah biasa melakukan hal Itu. Jadi memang merupakan ketentuan khusus yang terkait dengan Bank BUMN dan itu hanya terkait dengan UMKM," terangnya.

Saat ini, pemerintah terus menggodok aturan tersebut. OJK pun terus terlibat aktif mengawal perumusan untuk terkait hal tersebut. Dia menerangkan OJK sudah terlibat pembahasan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan peraturan lainnya.

"Memang OJK selama ini terus terlibat aktif dalam membahas isu-isu keuangan terkini yang ada disoroti masyarakat dan berkaitannya dengan wacana pemerintah terkait penghapus bukuan maupun penghapus tagihan utang untuk debitur UMKM OJK telah mengikuti pembahasan penyusunan RPP dan peraturan lainnya yang akan diterbitkan pemerintah," imbuhnya.

Pemerintah diusulkan untuk membuat rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peningkatan Peranan Koperasi. Hal ini diusulkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari.

Usulan itu disampaikan Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari Frans Meroga Panggabean kepada Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi saat melakukan pertemuan pada Selasa, (29/10/2024), di Kantor Kementerian Koperasi.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koperasi banyak saling bertukar pikiran dengan Ketua KSP Nasari. Salah satu yang dibahas adalah Rancangan Undang-undang Perkoperasian yang belum kunjung disahkan.

‟Saat ini sangat diperlukan penyempurnaan regulasi tentang Perkoperasian, bahkan pada akhir masa pemerintahannya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo sempat memanggil Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas untuk segera mendorong berlakunya UU Perkoperasian yang baru," ujar Frans kepada Budi Arie, dalam keterangannya, dikutip Rabu (30/10/2024).

"Sayangnya sampai berakhirnya periode pemerintahan sebelumnya, pemerintah dan DPR seakan tidak peduli sehingga UU Perkoperasian baru tersebut tak kunjung nyata," tambah Frans lagi.

Menyikapi mandeknya RUU Perkoperasian tersebut, Frans menyerahkan draft usulan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peningkatan Peranan Koperasi dalam Perekonomian Nasional kepada Menteri Koperasi.

Hal itu menurutnya sebagai wujud tanggungjawab generasi muda ikut berperan aktif dalam pembangunan Perkoperasian Indonesia sebagai usaha perwujudan visi Indonesia Emas 2045.

"Rancangan PP ini kami sajikan lengkap beserta Naskah Akademik (NA) yang meliputi evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; sasaran, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan serta materi muatan," terang Frans yang juga Ketua Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI).

Menanggapi penyerahan draft Rancangan PP tersebut, Budi Arie menyambut baik karena inisiatif ini akan menjadi solusi percepatan tantangan peningkatan peran koperasi sambil terus mendorong agar UU Perkoperasian yang baru dapat segera ditetapkan.

"Inisiatif Rancangan PP ini sangat baik untuk segera ditindaklanjuti, sehingga apabila Peraturan Pemerintah tersebut nanti berlaku dapat langsung menjadi solusi peningkatan peran koperasi dan sekaligus menjadi katalisator dan pendorong ditetapkan UU Perkoperasian yang baru," jelas Budi Arie.

Budi Arie menginginkan koperasi itu murni, yang tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum, yang didalamnya pengambil segala keputusan tertingggi adalah berada di Rapat Anggota, namun kalau koperasi dalam naungan OJK maka itu tidaklah cocok, apapun itu ceritanya, Koperasi harus dibawah naungan Kementerian Koperasi dan bukan di OJK.

"Saya pun telah banyak mendengar aspirasi dari teman-teman gerakan koperasi tentang otoritas pengawas khusus bagi koperasi, lembaga penjaminan simpanan koperasi dan lain-lain. Hal ini pun akan menjadi prioritas kami di Kemenkop," tambah Budi Arie.

"Kita akan dorong segera berlakunya UU Perkoperasian yang baru atau kalau tidak ya Rancangan PP ini akan menjadi solusi," pungkas Budi Arie.

Lihat Video: Pantun Penutup Budi Arie saat Lepas Jabatan Menkominfo

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional menyampaikan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah selesai.

"Pengharmonisasian RPP Kebijakan Energi Nasional atau KEN telah selesai," ujar Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Arifin mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Nomor PPE.PP.03.03-1186 tanggal 4 Juni 2024 telah menyampaikan RPP KEN kepada Kementerian ESDM untuk diproses lebih lanjut.

Menindaklanjuti surat tersebut, maka pihaknya lantas bersurat kepada Komisi VII DPR melalui surat nomor T240-HK012024 pada 5 Juni 2024 sesuai dengan arahan Kementerian Sekretariat Negara.

Pada 25 Juni 2024, Arifin juga telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua DEN terkait hasil pengharmonisasian.

"Dan (melaporkan) usulan penyampaian RPP KEN kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan oleh pemerintah," kata dia.

Arifin mengatakan, sepanjang 2023–2024, telah dilaksanakan focus group discussion (FGD) sebanyak tiga kali bersama Komisi VII terkait Kebijakan Energi Nasional.

Oleh karena itu, dia berharap DPR menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional.

"Persetujuan DPR RI diharapkan Juli 2024, selanjutnya RPP KEN akan ditetapkan oleh Pemerintah," kata Arifin.

Dalam Raker ini, Menteri ESDM juga menyampaikan urgensi pembaruan PP Nomor 79 Tahun 2014 mengenai kebijakan energi nasional.

"Saat ini, pemerintah memandang perlu dilakukannya perubahan terhadap PP Nomor 79 tahun 2014 mengenai kebijakan energi nasional," kata Arifin.

Pembaruan KEN diharapkan bakal memberikan arah dalam upaya mewujudkan kebijakan pengelolaan energi guna terciptanya kemandirian, ketahanan energi nasional, dan pembinaan komitmen Indonesia dalam dekarbonisasi.

Segala upaya tersebut untuk mewujudkan ketahanan iklim nasional dan mendukung pembangunan ekonomi lebih baik lagi.

(NIA)