Bisnis.com, SEMARANG - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah menggelar High Level Meeting (HLM) bersama TPID Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah pada Kamis (26/9/2024).

Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk mengantisipasi pergerakan inflasi jelang momen Pilkada serta Natal dan Tahun Baru (Nataru)."Strategi inovatif dalam pengendalian inflasi perlu dilakukan," ucap Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana.

Kecukupan komoditas pangan menjadi sorotan Nana, utamanya untuk komoditas beras. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah dengan menggelar operasi pasar secara masif untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan harga pangan jelang Pilkada.

Nana juga mengimbau kepada Bupati serta Wali Kota se-Jawa Tengah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi petani di wilayahnya dalam intensifikasi lahan, pertanian digital, serta memanfaatkan lahan tidur. "Memperluas urban farming serta perlunya menyusun neraca pangan," lanjutnya.

Rahmat Dwisaputra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan bahwa laju inflasi di Jawa Tengah relatif masih terkendali dan sesuai dengan rentang sasaran inflasi di angka 2,5%+1%. Namun demikian, terdapat potensi kenaikan harga komoditas pangan terutama disebabkan peningkatan permintaan masyarakat.

Terkait pergerakan harga pada komoditas beras, Rahmat menjelaskan bahwa ada sejumlah kendala struktural yang hari ini masih dihadapi Jawa Tengah. "Kendala tersebut meliputi alih fungsi lahan, inefisiensi pengelolaan lahan, keterbatasan adopsi teknologi pertanian, dan biaya produksi yang tinggi, yang berdampak terhadap ketersediaan pasokan," jelasnya.

Sementara itu, produk hortikultura, terutama aneka cabai dan bawang merah, juga dihadapkan pada produksi yang tidak merata dan rentan dengan anomali cuaca dan hama.Untuk itu, Rahmat mendorong penguatan koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi demi meningkatkan produktivitas dan perluasan jangkauan distribusi.

"Optimalisasi BUMD dan BUMP perlu ditingkatkan untuk memperpendek rantai distribusi dan menjadi offtaker dalam menyerap pasokan yang berlebih. Lebih jauh, untuk menjaga kecukupan pasokan di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah, Kerjasama Antar Daerah (KAD) perlu diperluas tidak hanya mencakup antar-provinsi, melainkan juga antar-kabupaten/kota di Jawa Tengah," jelasnya.