Bisnis.com, SEMARANG - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah menggelar High Level Meeting (HLM) bersama TPID Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah pada Kamis (26/9/2024).

Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk mengantisipasi pergerakan inflasi jelang momen Pilkada serta Natal dan Tahun Baru (Nataru)."Strategi inovatif dalam pengendalian inflasi perlu dilakukan," ucap Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana.

Kecukupan komoditas pangan menjadi sorotan Nana, utamanya untuk komoditas beras. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah dengan menggelar operasi pasar secara masif untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan harga pangan jelang Pilkada.

Nana juga mengimbau kepada Bupati serta Wali Kota se-Jawa Tengah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi petani di wilayahnya dalam intensifikasi lahan, pertanian digital, serta memanfaatkan lahan tidur. "Memperluas urban farming serta perlunya menyusun neraca pangan," lanjutnya.

Rahmat Dwisaputra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan bahwa laju inflasi di Jawa Tengah relatif masih terkendali dan sesuai dengan rentang sasaran inflasi di angka 2,5%+1%. Namun demikian, terdapat potensi kenaikan harga komoditas pangan terutama disebabkan peningkatan permintaan masyarakat.

Terkait pergerakan harga pada komoditas beras, Rahmat menjelaskan bahwa ada sejumlah kendala struktural yang hari ini masih dihadapi Jawa Tengah. "Kendala tersebut meliputi alih fungsi lahan, inefisiensi pengelolaan lahan, keterbatasan adopsi teknologi pertanian, dan biaya produksi yang tinggi, yang berdampak terhadap ketersediaan pasokan," jelasnya.

Sementara itu, produk hortikultura, terutama aneka cabai dan bawang merah, juga dihadapkan pada produksi yang tidak merata dan rentan dengan anomali cuaca dan hama.Untuk itu, Rahmat mendorong penguatan koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi demi meningkatkan produktivitas dan perluasan jangkauan distribusi.

"Optimalisasi BUMD dan BUMP perlu ditingkatkan untuk memperpendek rantai distribusi dan menjadi offtaker dalam menyerap pasokan yang berlebih. Lebih jauh, untuk menjaga kecukupan pasokan di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah, Kerjasama Antar Daerah (KAD) perlu diperluas tidak hanya mencakup antar-provinsi, melainkan juga antar-kabupaten/kota di Jawa Tengah," jelasnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah mulai melirik opsi pemanfaatan olahan pertanian sebagai strategi untuk mengerem laju inflasi pangan di wilayah tersebut.

Upaya itu dilakukan salah satunya lewat kampanye pemanfaatan cabai kering dan pasta bawang merah yang digelar di Kompleks Tarubudaya, Ungaran, Kabupaten Semarang pada Jumat (16/8/2024).

"Kegiatan ini sebagai sosialisasi dan edukasi pemanfaatan cabai merah kering dan bawang pasta untuk olahan masakan sehari-hari, dimana dapat digunakan sebagai pengganti cabai dan bawang merah segar," jelas Gunawan Wicaksono, Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah.

Gunawan menjelaskan bahwa bawang merah dan cabai merupakan komoditas pertanian yang kerap memicu inflasi. Produktivitas kedua jenis tanaman tersebut begitu tergantung pada kondisi cuaca sehingga rawan mengalami guncangan harga.

"Inovasi dalam bentuk produk olahan cabai kering dan pasta bawang merah menjadi salah satu solusi strategis yang bisa kita lakukan untuk menyetabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat," jelas Gunawan saat ditemui wartawan.

Produk olahan bawang merah dan cabai tersebut juga memiliki kelebihan lain dari segi penyimpanan. Sebab, kedua produk yang sudah dikeringkan tersebut memiliki kelebihan usia penyimpanan sehingga dapat didistribusikan dengan lebih efektif dan mengurangi ketergantungan pada musim panen.

Sebelumnya, dalam kegiatan Peresmian GNPIP wilayah Jawa yang dilakukan pada Rabu (14/8/2024) di Kota Semarang, Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Perekonomian Ferry Irawan mengungkapkan bahwa produktivitas dan distribusi pasokan pangan masih menjadi masalah serius dalam upaya pengendalian inflasi. Untuk itu, penguatan pemanfaatan teknologi pascapanen perlu diinisiasi untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan.

"Termasuk pemanfaatan sistem resi gudang dengan fasilitas ekosistem dan insentif," lanjutnya.

Arahan tersebut sejalan dengan 3 kebijakan strategis yang telah disepakati TPIP-TPID di wilayah Jawa dalam pelaksanaan GNPIP 2024. Adapun ketiga kebijakan strategis tersebut terdiri dari upaya peningkatan produktivitas pangan, penguatan produksi, serta penguatan ekosistem pangan yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir.

Ferry menambahkan bahwa pada Semester II/2024, produktivitas pangan di Tanah Air diproyeksikan bakal mengalami penyusutan. Kondisi tersebut perlu segera diantisipasi sehingga target inflasi nasional di angka 2,5%±1% dapat terwujud pada tahun ini.

Bisnis.com, MALANG — Upaya pengendalian inflasi ada tantangan berupa penurunan luas lahan dan anomali cuaca sehingga perlu terus dicermati.

Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Arief Hartawan, menyampaikan wilayah Jawa berperan strategis sebagai sentra produksi pangan utama nasional seperti beras, aneka cabai, dan bawang merah.“Inflasi tahunan wilayah Jawa pada periode Juli 2024 tercatat sebesar 2,10% (yoy), masih di bawah inflasi nasional yang sebesar 2,13% (yoy), dan tetap terjaga dalam kisaran target 2,5±1% (yoy),” katanya dalam keterangan resminya, Kamis (15/8/2024).

Pernyataannnya itu disampaikan pada Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Semarang, Rabu (14/8/2024).

Berdasarkan data BPS, kata dia, penurunan luas lahan pertanian di Indonesia mencapai sekitar 238 ribu ha, dan sekitar 60%-nya terjadi di wilayah Jawa. Kondisi ini perlu diatasi dengan sinergi dan pemanfaatan data terintegrasi seperti yang dihasilkan aplikasi SENOPATI dan SEMAR, untuk memetakan lahan-lahan potensial, merumuskan strategi penguatan hilirisasi, dan keseimbangan pasokan sehingga ketahanan pangan yang berkelanjutan dapat terwujud.

Dia menegaskan, Bank Indonesia meyakini sinergi dan kolaborasi dari seluruh TPID di wilayah Jawa maupun nasional yang adaptif dan inovatif, mampu mewujudkan stabilitas inflasi yang terjaga sesuai target inflasi pada rentang 2,5%±1%.

Upaya pengendalian inflasi yang ditempuh Bank Indonesia bersama Pemerintah, dia menilai, masih menghadapi berbagai tantangan antara lain peningkatan alih fungsi lahan, anomali cuaca akibat La Nina, disparitas rantai pasok, dan berbagai risiko global.

Merespons hal tersebut, kata dia, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Jawa Tahun 2024 dengan fokus digitalisasi sebagai program unggulan pengendalian inflasi daerah dalam bentuk aplikasi Sistem Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan untuk Jawa yang Terkendali (SENOPATI) dan dashboard Sistem Pengelolaan Transaksi Keuangan Badan Usaha Milik Petani/Daerah (BUMP/BUMD) dengan nama SEMAR.

Aplikasi SENOPATI ditujukan untuk membangun konektivitas data dan informasi guna memantau produksi dan harga pangan secara real-time. Sementara aplikasi SEMAR akan mengoptimalkan manajemen keuangan petani dan efektivitas rantai pasok komoditas pangan.

Kedua aplikasi tersebut diharapkan dapat memperkuat manajemen usaha tani BUMD dan BUMP, optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) serta hilirisasi pangan. Program unggulan ini dicanangkan dalam GNPIP wilayah Jawa dengan tema "Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas", di Semarang, Rabu(14/8/2024).

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan. mengapresiasi langkah sinergi dan kolaborasi TPID Wilayah Jawa yang berfokus dalam penanganan inflasi pangan.Namun demikian, ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah masih menjadi tantangan utama dalam stabilisasi harga pangan.

Optimalisasi produktivitas perlu didorong dengan langkah-langkah quick win seperti program IP 300 untuk komoditas padi, penggunaan Proliga Cabai untuk komoditas aneka cabai, dan true shallot seed (TTS) untuk bawang merah diyakini dapat memitigasi dampak anomali cuaca pada ketersediaan pasokan.

Ada beberapa program penguatan produktivitas pangan lain juga diusung dalam gelaran GNPIP wilayah Jawa seperti fasilitasi bantuan sarana prasarana kepada 28 gapoktan/pelaku usaha di wilayah Jawa dan program dukungan pembiayaan. Sebanyak 13 KAD baru intra Jawa berhasil disepakati malelui peningkatan peran BUMD/BUMP yang pada gilirannya BUMP/BUMD tersebut diharapkan dapat mendorong nilai tambah komoditas pangan melalui program hilirisasi.(K24)