REPUBLIKA.CO.ID, DOHA-Pada hari ke-312 perang Israel di Jalur Gaza, 42 warga Palestina gugur syahid akibat gempuran penjajah di beberapa wilayah di Jalur Gaza, 30 di antaranya di kamp Khan Yunis dan Nuseirat di pusat Jalur Gaza, bertepatan dengan pertempuran sengit di Khan Yunis dan Rafah antara perlawanan dan tentara penjajah, dan Israel mengakui bahwa seorang sersan gugur dan dua lainnya terluka akibat tembakan penembak jitu.

Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka menargetkan penjajah dan kendaraan-kendaraan mereka dengan kapak di Jalur Gaza, selain menembaki Tel Aviv dan pinggirannya dengan dua rudal "M90", sementara tentara Israel melaporkan bahwa dua roket ditembakkan dari Gaza tanpa menyalakan sirine, dan mengatakan bahwa satu rudal jatuh ke laut di lepas pantai Tel Aviv dan yang lainnya "tidak melewati perbatasan Israel.

Di Yerusalem yang diduduki, Departemen Wakaf Islam mengatakan bahwa 2958 pemukim ekstremis, termasuk dua menteri dan seorang anggota Knesset, menyerbu halaman Masjid Al-Aqsa sejak Selasa pagi, di bawah perlindungan ketat polisi penjajah, pada hari yang disebut sebagai "hari peringatan penghancuran Bait Suci".

Imam Masjid Al-Aqsa, Syekh Ikrimah Sabri, mengatakan pada hari Kamis (8/9/2024) lalu bahwa polisi Israel mengeluarkan keputusan untuk mengusirnya dari Masjid Al-Aqsa selama enam bulan dengan dalih mendukung terorisme, dan menjelaskan bahwa ia menolak tuduhan tersebut baik secara keseluruhan atau parsial.

Berbicara kepada Al Jazeera.net, Syekh Ikrimah mengatakan, "Sebuah keputusan dikeluarkan hari ini oleh polisi penjajah untuk mengusir saya dari Masjid Al-Aqsa selama enam bulan dengan dalih bahwa saya mendukung terorisme, yang merupakan tuduhan palsu yang saya sanggah saat diinterogasi."

Jumat lalu, Syeikh Ikrima diinterogasi selama sekitar lima setengah jam di kantor polisi penjajah di Yerusalem setelah ia memuji syuhada Ismail Hina dari atas mimbar Masjid Al Aqsha dan melaksanakan shalat ghaib untuk alharmum dan para syuhada.

Syekh Sabri menggambarkan keputusan pengusiran tersebut sebagai tidak sah dan tidak sah, dan tidak didasarkan pada bukti atau keyakinan apa pun.

Menurut Pusat Informasi Lembaga HAM Wadi Hilweh, sembilan keputusan pengusiran dikeluarkan pekan ini untuk warga Yerusalem dari Masjid Al-Aqsa untuk jangka waktu antara satu minggu hingga enam bulan.

Syekh Sabri menambahkan bahwa pengusiran tersebut merupakan keputusan administratif yang biasa dilakukan terhadap Masjid Al-Aqsa dan menjelaskan, "Kami dianiaya karena kami membela Al-Aqsa yang diberkahi, yang merupakan bagian dari keimanan kami."

Namun, dia menekankan bahwa pendiriannya tidak akan berubah, menekankan bahwa keputusan-keputusan Zionis Israel ini tidak mengurangi nilai Al-Aqsa atau melemahkan hubungannya dengan Al-Aqsa, dan dia akan terus membelanya

Syekh Ikrimah mengatakan bahwa keputusan pengusiran dari Masjid Al-Aqsha "bertentangan dengan kebebasan beribadah dan demokrasi yang diklaim oleh otoritas penjajah," dan menambahkan bahwa "keputusan-keputusan ini sudah ilegal."

Dia mencatat bahwa jumlah keputusan pengusiran meningkat dari hari ke hari dan targetnya adalah Al-Aqsa, menjelaskan bahwa tidak ada cara untuk mengajukan keberatan atas keputusan ini secara hukum karena polisi penjajah tidak menanggapi keberatan apa pun sejak awal.

Syekh Ikrimah mengatakan bahwa pengusiran dari tempat ibadah adalah fenomena aneh yang tidak ada di negara-negara di dunia, dan tidak ada negara yang mengusir orang dan jamaah dari tempat ibadah mereka, kecuali otoritas penjajah.

Baca juga:11 Kondisi Sebenarnya Perekonomian Israel Akibat Perangi Gaza yang Ditutup-tutupi

Syekh Ikrimah memperingatkan agar tidak melanggar kesucian Masjid Al-Aqsa pada hari-hari besar dan acara-acara Yahudi yang akan datang, terutama yang disebut sebagai Hari Kehancuran Temple Mount, menambahkan, "Ritual-ritual mereka sangat banyak dan mereka mengeksploitasinya untuk menyerang Masjid Al-Aqsa, dan serangan-serangan tersebut ditolak mentah-mentah."

Hari ini, Selasa (13/9/2024) adalah hari peringatan "Hancurnya Kuil", di tengah seruan kelompok-kelompok pemukim untuk menyerbu Masjid Al-Aqsa.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Menteri Keamanan Nasional Ben-Gvir mengunjung Kompleks Masjid Al-Aqsha yang disebutnya sebagai Temple Mount. Kunjungan dilakukan setelah anggota Knesset (MK) mengatakan bahwa orang Yahudi berhak untuk berdoa di situs tersebut. Demikian dilaporkan media Israel pada, Selasa.

KAN menyebut Ben-Gvir didampingi oleh Menteri Pembangunan Negev dan Galilea serta Menteri Ketahanan Nasional Yitzhak Wasserlauf, anggota MK Likud Amit Halevi, dan kepala Administrasi Temple Mount, Rabbi Shimshon Elboim. Sekitar 1.500 orang Yahudi naik ke situs tersebut pada Selasa pagi.

Beberapa warga Israel yang mengunjungi situs tersebut ditahan oleh polisi setelah mengibarkan bendera Israel, berlutut atau berbaring di tanah dan menyanyikan Hatikvah - lagu kebangsaan Israel - yang dilarang di Temple Mount. Orang Yahudi tidak diizinkan untuk berdoa di situs tersebut.

Namun, dokumentasi yang diterbitkan oleh Ynet dan Maariv menunjukkan puluhan orang berdoa dan membungkuk di kompleks tersebut. Semuanya disaksikan oleh Ben-Gvir, sebagai anggota dewan Israel untuk Keamanan Nasional yang bertanggung jawab atas penegakan hukum.

Ynet mengutip pernyataan Ben-Gvir, "Kami di sini pada Tisha B'Av, di Temple Mount, untuk memperingati penghancuran Bait Suci. Seperti yang saya katakan - kebijakan kami adalah mengizinkan doa."

Ben-Gvir menambahkan bahwa ia pergi ke lokasi tersebut untuk berdoa agar para sandera kembali serta prajurit mendapatkan kedamaian, dan kemenangan dalam perang.

Menteri Ben-Gvir membuat pernyataan bulan lalu dengan mengatakan, "Saya adalah eselon politik dan eselon politik mengizinkan doa orang Yahudi di Temple Mount."

Sebagai tanggapan, Kantor Perdana Menteri mengatakan bahwa kebijakan Israel untuk mempertahankan status quo di Temple Mount tidak berubah dan tidak akan berubah.

"Pembuatan kebijakan di Temple Mount secara langsung berada di bawah pemerintah dan Perdana Menteri. Tidak ada kebijakan pribadi dari menteri mana pun di Temple Mount - baik dari Menteri Keamanan Nasional maupun menteri lainnya."

Kantor Ben-Gvir menanggapi PMO (Kantor Perdana Menteri), dengan mengatakan "Kebijakan Kementerian Keamanan adalah untuk mengizinkan kebebasan beribadah bagi orang Yahudi, termasuk di Temple Mount, yang merupakan wilayah kedaulatan di ibu kota Negara Israel."

Juru bicara Mahmoud Abbas mengatakan, "Kami meminta pemerintah Amerika untuk campur tangan terhadap provokasi di Masjid Al-Aqsa."

Kementerian Luar Negeri Yordania mengutuk "penyerbuan Masjid Al-Aqsa oleh dua menteri pemerintah Israel yang ekstremis di bawah perlindungan polisi pendudukan Israel."

Kementerian tersebut menyebut sembahyang Yahudi di Al A-Aqsha sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan status quo historis dan hukum di Yerusalem dan tempat-tempat sucinya.

Pejabat Israel Yair Lapid menyatakan ketidaksetujuannya, dengan mengatakan pada X "Kampanye Ben-Gvir di Temple Mount, yang sepenuhnya bertentangan dengan posisi pasukan keamanan, selama perang, membahayakan nyawa warga Israel dan nyawa tentara serta polisi kita."

"Kelompok ekstremis yang tidak bertanggung jawab dalam pemerintahan berusaha keras untuk menyeret Israel ke dalam perang regional habis-habisan. Orang-orang ini tidak dapat menjalankan negara."

Menteri Layanan Agama Michael Malkieli mengatakan, selama beberapa generasi, para pemimpin dan kepala rabi Israel telah menekankan pentingnya larangan pergi ke Temple Mount. Selain melanggar larangan, tindakan ini menjadi provokasi yang tidak perlu di mata dunia.