Jakarta: Pengukuran tanah merupakan salah satu aspek penting dalam proses penetapan batas-batas tanah sehingga dapat tercipta kepastian hukum atas tanah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran penting dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan pengukuran tanah di Indonesia.

Jika memiliki tanah, kamu diwajibkan untuk melakukan pengukuran tanah bersama dengan pihak yang berwajib agar mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Sebelum melakukan pengukuran tanah, ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui.

Siapa yang berhak melakukan pengukuran tanah?

Proses pengukuran tanah di Indonesia biasanya akan dilakukan oleh pihak resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berikut penjelasan siapa saja yang berhak untuk melakukan pengukuran tanah di Indonesia:

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Badan Pertanahan Nasional, menjadi Lembaga yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan tanah di Indonesia. Pihak BPN memiliki otoritas untuk malakukan hal tersebut.

Baca juga: Prosedur, Biaya, dan Syarat Pengukuran Tanah oleh BPN

2. Surveyor independent

Pihak ini berada dibawah naungan BPN yang memiliki tugas yang sama untuk melakukan pengukuran tanah di Indonesia.

Siapakah yang menentukan tanda batas tanah?

Pada umumnya di Indonesia penentuan tanda batas tanah ditentukan oleh pemilik tanah itu sendiri. Berikut beberapa hal penting untuk menentukan siapa yang berhak dan bagaimana tanda batas tanah ditentukan:

1. Pemilik tanah

Pemilik tanah diwajibkan untuk memasang tanda batas setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik tanah sebelumnya. Hal ini penting dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari, serta dapat mempermudah petugas dalam melakukan pengukuran tanah.

2. Petugas pengukuran dari kantor pertanahan

Setelah tanda batas dipasang oleh pemiliknya, maka pihak BPN akan melakukan pengukuran dan batas-batas yang ditetapkan sesuai dengan data yang ada.

3. Kesepakatan bersama

Dalam beberapa kasus yang terjadi penempatan batas tanah juga melibatkan kesepakatan antara pemilik tanah yang berbatasan.

4. Regulasi dan standar

Pemasangan tanda batas tanah juga harus mengikuti ketentuan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk bentuk, ukuran dan teknis penempatan tanda batas.

Peraturan tentang pengukuran tanah

Pengukuran tanah di Indonesia saat ini diatur dalam beberapa kategori yang berbeda, terutama dalam Aturan Pemerintah No 24 thn 1997, tentang pendaftaran tanah. Berikut beberapa point penting dalam peraturan tersebut.

1. Pengukuran dari pemetaan

Kegiatan pengukuran, pengukuran tanah yang meliputi peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang tanah serta pembuatan daftar tanah dan surat ukur.

Penetapan batas, sebelum melakukan pengukuran pihak BPN harus menetapkan batas-batas tanah dan persyaratan yang diwajibkan.

2. Tugas petugas pengukuran

Petugas tugas, pihak BPN mempunyai tugas untuk menetapkan batas bidang tanah, membantu menyelesaikan mengenai batas, dan membuat gambar ukur.
Pengukuran sementara, jika tidak ada kesepakatan antara pemegang hak tanah, maka pengukuran akan dilakukan sementara.

3. Prosedur dan persetujuan

Prosedur pengukuran, setelah penetapan batas dan pemasangan tanda batas selesai, maka akan dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah.

Berita acara, persetujuan yang sudah disepakati Bersama akan dituangkan ke dalam berita acara, dan ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan.

4. Tarif pelayanan

Terdapatkan tarif yang ditetapkan untuk pelayanan pengukuran dan pemetaan batas tanah, baik massal maupun individu. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta: Permohonan pengukuran ulang tanah merupakan suatu proses yang dapat diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pengukuran ulang atas bidang tanah tertentu.

Permohonan ini biasanya dilakukan ketika terdapat perbedaan antara data yang tercatat dalam sertifikat tanah dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Baca juga: Prosedur, Biaya, dan Syarat Pengukuran Tanah oleh BPN

Untuk melakukan pengukuran ulang ke BPN, kamu perlu menyiapkan surat atau dokumen. Pengukuran sebidang tanah juga dapat membantu kamu mengetahui berapa luas tanah yang kamu miliki.

Contoh surat permohonan pengukuran ulang tanah ke BPN

Didalam surat permohonan terdapat beberapa hal yang harus kamu tulis yaitu:

1. Tujuan surat

2. Nomor surat

3. Lampiran

4. Data diri

Nama lengkap
Umur
Pekerjaan
Nomor KTP
Alamat
Tujuan pengajuan permohonan

5. Data tanah

Letak tanah
Desa/kelurahan
Kecamatan
Kota
No Hak

6. Lampiran dokumen

Dokumen yang disiapkan sebagai syarat dalam melakukan pengukuran tanah

Surat permohonan pengukuran bukti alas hak

1. Fotocopy pajak bumi dan bangunan (PBB)
2. Fotocopy KTP /KK
3. Fotocopy surta keterangan jual beli
4. Fotocopy surat keterangan hiba
5. Fotocopy surat keterangan waris
6. Fotocopy sporadik
7. Fotocopy surat keterangan tua-tua kampung
8. Fotocopy surat pernyataan pemilik
9. Fotocopy lunas PBB

7. Sertakan tanda tangan

Contoh surat Permohonan pengukuran tanah ke BPN.

Permohonan pengukuran ulang tanah merupakan suatu proses yang penting untuk memastikan ketepatan data tanah dan menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Pemohon dapat mengajukan permohonan pengukuran ulang tanah kepada BPN setempat dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.(Ridini Batmaro)

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)