Bisnis.com, JAKARTA - PT Supra Primatama (Biznet) mengatakan hadirnya layanan Starlink yang digunakan untuk RT/RW Net dapat bakal merugikan masyarakat.

Senior Manager Marketing Adrianto Sulistyo mengatakan skema RT/RW Net yang digunakan pengguna Starlink tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia karena ada penyalahgunaan layanan Internet yang dijual kembali secara ilegal.

“Tentu ini sangat merugikan masyarakat, karena pengalaman Internet yang didapat antar pengguna tidak akan adil satu dengan yang lainnya, sehingga penggunaan Internet menjadi tidak optimal,” kata Adrianto kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Adrianto mengharapkan adanya langkah yang diambil pemerintah terkait dengan pengunaan layanan Starlink yang digunakan untuk RT/RW Net.

Dia menyebut salah satu langkah yang perlu diambil pemerintah adalah dimudahkannya proses perizinan bagi penyedia layanan internet.

“Agar para penyedia layanan Internet dapat men-deliver atau meratakan koneksi Internet yang memiliki bandwidth besar dan berkualitas untuk masyarakat,” ujarnya.

Meskipun kontra dengan pengunaan layanan Starlink yang digunakan untuk RT/RW Net, Adrianto menyebut pihaknya tidak mempermasalhan kehadiran Starlink di dalam negeri.

“Sebab [adanya Starlink] bisa bersama-sama dalam men-deliver bandwidth yang besar dan dapat memberikan pilihan jaringan Internet baru bagi masyarakat Indonesia,” ucap Adrianto.

Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) menyebut satelit orbit rendah Starlink telah digunakan secara bersamaan di beberapa rumah (RT/RW Net), dengan skema batas pemakaian wajar atau Fair Usage Policy (FUP).

FUP merupakan skema pemakaian internet dengan batas pemakaian tertentu. Skema ini memungkinkan perusahaan internet dalam mengambil sikap atas pemakaian internet di pelanggan ketika angka penggunaan melebihi batas yang ditetapkan.

Beberapa ISP Indonesia seperti IndiHome dan Biznet telah menggunakan metode ini untuk 'mencekek' kecepatan internet pengguna saat melebihi batas pemakaian. Dalam kasus Starlink, pemakaian tidak wajar akan langsung diberi sanksi blokir menurut APJII.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan satu perangkat Starlink dapat digunakan untuk beberapa rumah dengan menggunakan alat khusus. Praktik tersebut sudah berjalan dan dapat mengurangi beban masyarakat untuk mendapat layanan internet.

Sebagai gambaran, harga bulanan Starlink pada kisaran Rp750.000, dibandingkan membayar sendiri, membagi beban pembayaran kepada 3 orang akan membuat ongkos lebih ringan. Zulfadly juga menyampaikan bahwa Starlink saat ini telah menjadi anggota APJII.

“Jika WiFi ini ditaruh di tiga rumah maka Starlink masih bisa diakses. Namun ketika dikomersialisasikan di sini permasalahannya,” kata Zulfadly kepada Bisnis, Selasa (8/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat Telekomunikasi dari STEI ITB, Agung Harsoyo menilai kehadiran layanan Starlink yang digunakan untuk RT/RW Net tidak perlu dikhawatirkan oleh operator yang menyediakan layanan fixed broadband (FBB).

Agung menuturkan, saat ini pengguna Starlink memang sudah mulai terlihat. Namun, angka tersebut kata Agung tidak sebanding dengan pengguna layanan FBB.

Meski begitu, Agung menyarankan kepada para operator yang memiliki layanan FBB kembali berbenah. Sehingga, jaringan yang diberikan kepada pelanggan bisa lebih meningkat.

“Jika penyelenggara FTTH terus berbenah semakin efisien sehingga harga ke pelanggan lebih murah dan kualitas yang makin meningkat mestinya tidak perlu khawatir untuk bersaing dengan Starlink,” kata Agung kepada Bisnis dikutip Jumat (11/10/2024).

Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) menyebut satelit orbit rendah Starlink telah digunakan secara bersamaan di beberapa rumah (RT/RW Net), dengan skema batas pemakaian wajar atau Fair Usage Policy (FUP).

FUP merupakan skema pemakaian internet dengan batas pemakaian tertentu. Skema ini memungkinkan perusahaan internet dalam mengambil sikap atas pemakaian internet di pelanggan ketika angka penggunaan melebihi batas yang ditetapkan.

Beberapa ISP Indonesia seperti IndiHome dan Biznet telah menggunakan metode ini untuk 'mencekek' kecepatan internet pengguna saat melebihi batas pemakaian. Dalam kasus Starlink, pemakaian tidak wajar akan langsung diberi sanksi blokir menurut APJII.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan satu perangkat Starlink dapat digunakan untuk beberapa rumah dengan menggunakan alat khusus. Praktik tersebut sudah berjalan dan dapat mengurangi beban masyarakat untuk mendapat layanan internet.

Sebagai gambaran, harga bulanan Starlink pada kisaran Rp750.000, dibandingkan membayar sendiri, membagi beban pembayaran kepada 3 orang akan membuat ongkos lebih ringan. Zulfadly juga menyampaikan bahwa Starlink saat ini telah menjadi anggota APJII.

“Jika WiFi ini ditaruh di tiga rumah maka Starlink masih bisa diakses. Namun ketika dikomersialisasikan di sini permasalahannya,” kata Zulfadly kepada Bisnis, Selasa (8/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha Internet menilai layanan RT/RW Net berbasis internet Starlink memberi dampak bagi bisnis internet tetap yang menyasar pelanggan rumah. Pemerintah diminta turun tangan memantau praktik berbagi internet layanan Starlink.

Potensi pelanggan yang awalnya berpotensi dirangkul oleh perusahaan internet tetap menguap karena Starlink memperbolehkan layanan mereka digunakan oleh banyak rumah meski yang berlangganan hanya satu orang.

Head of External Communications XL Axiata Henry Wijayanto mengatakan hadirnya sharing internet antar rumah atau RT/RW Net berbasis Starlink berpotensi mengganggu bisnis internet rumah, termasuk milik XL Axiata.

“Kehadiran layanan Starlink ke pasar residensial dan digunakan untuk RT/RW Net tentu memberikan dampak terhadap layanan FBB yang disediakan para ISP dan operator termasuk XL Axiata,” kata Henry kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Maka dari itu, Henry berharap pemerintah terus melakukan upaya penertiban sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Selain itu, Henry juga meminta pemerintah mengajak seluruh regulator mengatur bisnis satelit orbit rendah.

“Kami juga berharap, pemerintah melibatkan semua regulator dan industri yang berkaitan dalam rangka mengatur tata kelola bisnis satelit orbit rendah ini,” ucapnya.

Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) menyebut satelit orbit rendah Starlink telah digunakan secara bersamaan di beberapa rumah (RT/RW Net), dengan skema batas pemakaian wajar atau Fair Usage Policy (FUP).

FUP merupakan skema pemakaian internet dengan batas pemakaian tertentu. Skema ini memungkinkan perusahaan internet dalam mengambil sikap atas pemakaian internet di pelanggan ketika angka penggunaan melebihi batas yang ditetapkan.

Beberapa ISP Indonesia seperti IndiHome dan Biznet telah menggunakan metode ini untuk 'mencekek' kecepatan internet pengguna saat melebihi batas pemakaian. Dalam kasus Starlink, pemakaian tidak wajar akan langsung diberi sanksi blokir menurut APJII.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan satu perangkat Starlink dapat digunakan untuk beberapa rumah dengan menggunakan alat khusus. Praktik tersebut sudah berjalan dan dapat mengurangi beban masyarakat untuk mendapat layanan internet.

Sebagai gambaran, harga bulanan Starlink pada kisaran Rp750.000, dibandingkan membayar sendiri, membagi beban pembayaran kepada 3 orang akan membuat ongkos lebih ringan. Zulfadly juga menyampaikan bahwa Starlink saat ini telah menjadi anggota APJII.

“Jika WiFi ini ditaruh di tiga rumah maka Starlink masih bisa diakses. Namun ketika dikomersialisasikan di sini permasalahannya,” kata Zulfadly kepada Bisnis, Selasa (8/10/2024).

Bentuk Satgas

Pada waktu yang berbeda, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan akan membuat satuan tugas (Satgas) bekerja sama dengan APJII guna menekan praktik jual kembali jasa internet secara ilegal alias RT/RW Net ilegal.

Adapun, RT/RW Net ilegal merupakan usaha untuk menjual kembali jasa internet tanpa izin dari operator internet.

Praktik jual kembali jasa internet tanpa izin tersebut muncul karena beberapa ISP diduga memfasilitasi praktik para pelaku guna mengejar target atau mengoptimalkan bandwidth yang dimiliki.

Budi menuturkan bahwa Kemenkominfo memiliki misi untuk membuat seluruh masyarakat Indonesia memiliki dan merasakan akses internet yang memadai.

.Meski mendukung, Budi tetap meminta adanya Satgas ini juga memperhatikan beberapa hal, seperti keamanan data dan sebagainya.

“Cuman aspek hati-hatian, perlindungan, keamanan, sebagainya harus kita jaga juga,” kata Budi.

Diketahui, APJII berencana membuat satuan tugas (Satgas) untuk menekan praktik jual kembali jasa internet secara ilegal alias RT/RW Net ilegal.

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi persoalan utama dalam pemberantasan RT/RW Net ilegal saat ini.

Maka dari itu, APJI berencana membuat Satgas yang didalamnya terdapat pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Satgas akan bekerja untuk memberikan edukasi kepada penegak hukum sebelum menindak pelaku RT/RW Net ilegal.

Nantinya, Satgas ini akan memberitahu ciri-ciri pelaku RT/RW Net ilegal dan bagaimana cara menindak pelaku tersebut.