Sakti Wahyu Trenggono kembali diberikan amanah untuk memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kabinet Merah Putih. Trenggono optimistis untuk meneruskan berbagai terobosan guna mentransformasi sektor kelautan dan perikanan melalui Program Ekonomi Biru.

Dalam masa jabatan sebelumnya, Trenggono dan timnya telah merancang lima program utama yang meliputi perluasan kawasan konservasi laut, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir, dan pembersihan sampah plastik laut. Lima program Ekonomi Biru tersebut dijalankan bukan hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk melindungi laut dari aktivitas merusak yang mengancam keberlanjutannya.

Selain itu, peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional juga menjadi prioritas. Produk perikanan Indonesia masih kurang kompetitif dibandingkan negara maju dan tetangga. Padahal, Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan potensi besar untuk unggul di sektor perikanan.

"Saat ini Indonesia berada pada posisi 13 negara eksportir perikanan, kalah jauh dari China dan Vietnam yang masuk dalam jajaran lima besar," ujar Trenggono dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Untuk mengatasi ini, KKP telah melakukan perbaikan di hulu secara masif, mulai dari penataan sistem penangkapan yang lebih terukur hingga pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan melalui model yang telah dibangun.

Daya saing produk perikanan tidak hanya diukur dari jumlah ikan, tetapi juga dari proses penangkapan, budidaya, pengolahan, dan distribusinya. Dengan diharapkan produk perikanan Indonesia dapat bersaing lebih baik dalam hal kualitas dan proses produksi yang ramah lingkungan.

Di sisi lain, KKP tengah mengembangkan teknologi digital melalui sistem Ocean Big Data untuk meningkatkan efektivitas pengawasan ruang laut dan memastikan setiap aktivitas di perairan dapat dipantau dengan baik.

Sistem ini juga memungkinkan KKP untuk mengukur dampak kegiatan ekonomi terhadap ekologi laut sehingga keputusan kebijakan dapat lebih tepat dan efisien.

Trenggono juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sampah laut yang menjadi isu global. Program Bulan Cinta Laut (BCL), yang diperkenalkan pada periode sebelumnya, akan terus dilanjutkan dengan strategi yang lebih inovatif di seluruh Indonesia.

Ekonomi Biru juga menjadi bagian dari Misi Asta Cita. Prabowo telah memberikan lampu hijau untuk mempercepat kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemandirian pangan nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan ini harus dilakukan dengan cepat dan tuntas.

"Insyaallah, saya bersama Pak Wamen Didit Herdiawan dan seluruh jajaran di KKP, akan bekerja sebagai teamwork serta all out. Kami optimis, pelaksanaan program Ekonomi Biru menjadi jawaban majunya sektor kelautan dan perikanan nasional," ujar Trenggono.

Strategi model intervensi pemerintah akan dilanjutkan untuk menyediakan infrastruktur kelautan dan perikanan di berbagai daerah. Pembangunan perikanan budidaya dan kampung nelayan modern sebelumnya telah meningkatkan produktivitas dan kualitas produk, serta membuka lapangan kerja, memberikan pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan masyarakat.

Pembangunan ini bukan hanya meningkatkan kualitas produk perikanan tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat, dengan menciptakan lapangan kerja, memberikan pengetahuan, dan meningkatkan kompetensi mereka.

Pada akhir pernyataannya, Trenggono mengutip kata-kata penyair Kahlil Gibran, bahwa seorang optimis akan melihat keindahan mawar tanpa terjebak pada durinya. Dengan semangat optimisme, KKP siap bekerja sama untuk membawa kemajuan di sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) bersama dengan berbagai stakeholder di bidang standardisasi, metrologi, dan penilaian kesesuaian akan menggelar Festival Infrastruktur Mutu Nasional 2024.

Acara ini akan dilaksanakan pada tanggal 12-13 Agustus 2024 di Assembly Hall Jakarta Convention Center.

Festival ini diselenggarakan untuk memperingati Hari Metrologi Dunia (20 Mei), Hari Keamanan Pangan Dunia (7 Juni), dan Hari Akreditasi Dunia (9 Juni) dengan mengusung tema “Penguatan Infrastruktur Mutu untuk Mendukung Peningkatan Daya Saing Nasional,” yang selaras dengan tema HUT RI tahun ini “Nusantara Baru Indonesia Maju.”

Acara utama dari festival ini adalah Temu Nasional yang akan dihadiri oleh sekitar 2000 peserta dari laboratorium, lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi, lembaga uji profisiensi, produsen bahan acuan, lembaga validasi dan verifikasi, perguruan tinggi, pemerintah pusat dan daerah, serta asosiasi industri dan pelaku usaha.

Dalam Temu Nasional ini, akan dibahas pengembangan infrastruktur mutu nasional untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2025-2029) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2025-2045).

Selain itu, festival ini juga akan menghadirkan dua pakar dari luar negeri: Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) dari Jerman dan SAMR-CQC (State Administration of Market Regulation – China Quality Certification) dari China, untuk berbagi praktik terbaik dalam infrastruktur mutu.

Festival ini juga akan mencakup temu lembaga penilaian kesesuaian se-Indonesia, lokakarya, pelatihan, talkshow, dan expo. Expo ini akan menampilkan berbagai layanan dari lembaga penilaian kesesuaian, termasuk sertifikasi produk, pengujian, kalibrasi, sertifikasi manajemen, peralatan laboratorium, dan produk UMKM binaan BSN, serta layanan konsultasi gratis untuk sertifikasi SNI, TKDN, POSTEL, Halal, Merek, dan E-Katalog LKPP.

Rencananya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Bapak Azwar Anas, akan membuka festival ini. Selain itu, akan ada penandatanganan kerja sama antara BSN dan KAN dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertahanan, BRIN, Universitas Pertahanan (UNHAN), dan IDSTB (Indonesia Software Testing Board).

“Perlu diketahui bahwa saat ini peringkat Indonesia dalam Global Quality Infrastructure Index 2023 menduduki peringkat 27 dari 185 negara, tertinggi di kawasan ASEAN. Melalui acara ini, kami berharap publik semakin menyadari dan menghargai pentingnya standar, metrologi, dan akreditasi dalam mendukung kemajuan Indonesia,” kata Kepala BSN, Kukuh S. Achmad dalam siaran persnya, Selasa (6/8).

Kukuh menambahkan, “Kami mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam festival ini, guna memperkuat infrastruktur mutu nasional demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan.”

Festival Infrastruktur Mutu Nasional 2024 diharapkan menjadi momentum penting dalam meningkatkan daya saing nasional dan memperkuat komitmen terhadap kualitas di seluruh sektor di Indonesia.