JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 pada Sabtu (26/10/2024) pekan lalu.

Dalam rangka ulang tahun tersebut, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono memberikan pesan agar jajarannya bekerja keras dalam merealisasikan program ekonomi biru.

Menurut Trenggono, ia tidak akan menoleransi para pejabat yang bekerja lamban.

Sehingga ia akan mengganti pejabat yang lamban dengan yang mampu bekerja lebih cepat.

“Eselon I yang lambat akan dimasukin ke kotak dulu. Kita ganti yang baru, yang lebih bagus dan lebih cepat. Kita gali terus. Eselon II juga sama, 2025 tidak ada istilahnya toleransi, tidak ada,” ujar Trenggono dilansir siaran pers di laman resmi KKP, Selasa (29/10/2024).

Menteri KP Trenggono mengaku ingin bekerja cepat dan tuntas sehingga membutuhkan tim yang siap mendukungnya untuk menjalankan program ekonomi biru.

Ia menekankan, lima kebijakan ekonomi biru yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekologi dan ekonomi harus dilaksanakan untuk memastikan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.

"Tidak ada waktu lagi untuk santai-santai, saatnya melaju. Program sudah ada, tinggal melanjutkan secara cepat dan tuntas," tegasnya.

Trenggono mengungkapkan, di periode pertama menjabat sebagai Menteri KKP, ia berusaha membangun program ekonomi biru beserta regulasinya.

Tujuannya sebagai peta jalan (roadmap) transformasi sektor kelautan dan perikanan.

"Di periode dua inilah, pelaksanaan lima program ekonomi mulai dari perluasan kawasan konservasi, hingga pembersihan sampah plastik di laut, harus dikebut pelaksanaannya," tambah Trenggono.

Adapun KKP resmi berdiri pada tahun 1999 di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur).

Lembaga ini sempat beberapa kali berubah nama sebelumnya akhirnya menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 pada Sabtu (26/10/2024) pekan lalu.

Dalam rangka ulang tahun tersebut, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono memberikan pesan agar jajarannya bekerja keras dalam merealisasikan program ekonomi biru.

Menurut Trenggono, ia tidak akan menoleransi para pejabat yang bekerja lamban.

Sehingga ia akan mengganti pejabat yang lamban dengan yang mampu bekerja lebih cepat.

“Eselon I yang lambat akan dimasukin ke kotak dulu. Kita ganti yang baru, yang lebih bagus dan lebih cepat. Kita gali terus. Eselon II juga sama, 2025 tidak ada istilahnya toleransi, tidak ada,” ujar Trenggono dilansir siaran pers di laman resmi KKP, Selasa (29/10/2024).

Menteri KP Trenggono mengaku ingin bekerja cepat dan tuntas sehingga membutuhkan tim yang siap mendukungnya untuk menjalankan program ekonomi biru.

Ia menekankan, lima kebijakan ekonomi biru yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekologi dan ekonomi harus dilaksanakan untuk memastikan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.

"Tidak ada waktu lagi untuk santai-santai, saatnya melaju. Program sudah ada, tinggal melanjutkan secara cepat dan tuntas," tegasnya.

Trenggono mengungkapkan, di periode pertama menjabat sebagai Menteri KKP, ia berusaha membangun program ekonomi biru beserta regulasinya.

Tujuannya sebagai peta jalan (roadmap) transformasi sektor kelautan dan perikanan.

"Di periode dua inilah, pelaksanaan lima program ekonomi mulai dari perluasan kawasan konservasi, hingga pembersihan sampah plastik di laut, harus dikebut pelaksanaannya," tambah Trenggono.

Adapun KKP resmi berdiri pada tahun 1999 di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur).

Lembaga ini sempat beberapa kali berubah nama sebelumnya akhirnya menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 pada Sabtu (26/10/2024) pekan lalu.

Dalam rangka ulang tahun tersebut, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono memberikan pesan agar jajarannya bekerja keras dalam merealisasikan program ekonomi biru.

Menurut Trenggono, ia tidak akan menoleransi para pejabat yang bekerja lamban.

Sehingga ia akan mengganti pejabat yang lamban dengan yang mampu bekerja lebih cepat.

“Eselon I yang lambat akan dimasukin ke kotak dulu. Kita ganti yang baru, yang lebih bagus dan lebih cepat. Kita gali terus. Eselon II juga sama, 2025 tidak ada istilahnya toleransi, tidak ada,” ujar Trenggono dilansir siaran pers di laman resmi KKP, Selasa (29/10/2024).

Menteri KP Trenggono mengaku ingin bekerja cepat dan tuntas sehingga membutuhkan tim yang siap mendukungnya untuk menjalankan program ekonomi biru.

Ia menekankan, lima kebijakan ekonomi biru yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekologi dan ekonomi harus dilaksanakan untuk memastikan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.

"Tidak ada waktu lagi untuk santai-santai, saatnya melaju. Program sudah ada, tinggal melanjutkan secara cepat dan tuntas," tegasnya.

Trenggono mengungkapkan, di periode pertama menjabat sebagai Menteri KKP, ia berusaha membangun program ekonomi biru beserta regulasinya.

Tujuannya sebagai peta jalan (roadmap) transformasi sektor kelautan dan perikanan.

"Di periode dua inilah, pelaksanaan lima program ekonomi mulai dari perluasan kawasan konservasi, hingga pembersihan sampah plastik di laut, harus dikebut pelaksanaannya," tambah Trenggono.

Adapun KKP resmi berdiri pada tahun 1999 di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur).

Lembaga ini sempat beberapa kali berubah nama sebelumnya akhirnya menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

IDXChannel - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku optimistis program ekonomi biru mampu membawa sektor kelautan dan perikanan menjadi penopang ketahanan pangan di masa depan.

"Kita dihadapkan dengan berbagai tantangan seiring semakin banyaknya populasi manusia dan perubahan iklim, salah satunya persoalan pangan. Tapi saya optimis, sektor kelautan dan perikanan bisa berkontribusi menjawab tantangan tersebut," ujarnya dalam siaran resmi di Jakarta, Sabtu (26/10/2024).

Untuk itu, Trenggono meminta seluruh jajajaranya bekerja maksimal menjalankan program ekonomi biru, mulai dari pembuatan regulasi hingga implementasinya di lapangan.

Dia pun mengaku tidak akan menoleransi, khususnya para pejabat yang dinilai bekerja lambat menjalankan program ekonomi biru.

“Eselon I yang lambat akan dimasukin ke kotak dulu. Kita ganti yang baru, yang lebih bagus dan lebih cepat. Kita gali terus. Eselon II juga sama, 2025 tidak ada istilahnya toleransi, tidak ada,” kata dia.

Lima kebijakan ekonomi biru yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekologi dan ekonomi menurutnya harus dilaksanakan untuk memastikan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.

Pada periode pertamanya di KKP, sebagian besar waktunya dipakai untuk membangun program ekonomi biru beserta regulasinya, sebagai roadmap transformasi sektor kelautan dan perikanan. Di periode dua inilah, pelaksanaan lima program ekonomi mulai dari perluasan kawasan koservasi, hingga pembersihan sampah plastik di laut, harus dikebut pelaksanaannya.

Trenggono mengaku ingin bekerja cepat dan tuntas sehingga membutuhkan tim yang siap menyokongnya.

"Tidak ada waktu lagi untuk santai-santai, saatnya melaju. Program sudah ada, tinggal melanjutkan secara cepat dan tuntas," ujar dia.

(Dhera Arizona)

Jakarta -

Sakti Wahyu Trenggono kembali diberikan amanah untuk memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kabinet Merah Putih. Trenggono optimistis untuk meneruskan berbagai terobosan guna mentransformasi sektor kelautan dan perikanan melalui Program Ekonomi Biru.

Dalam masa jabatan sebelumnya, Trenggono dan timnya telah merancang lima program utama yang meliputi perluasan kawasan konservasi laut, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir, dan pembersihan sampah plastik laut. Lima program Ekonomi Biru tersebut dijalankan bukan hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk melindungi laut dari aktivitas merusak yang mengancam keberlanjutannya.

Selain itu, peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional juga menjadi prioritas. Produk perikanan Indonesia masih kurang kompetitif dibandingkan negara maju dan tetangga. Padahal, Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan potensi besar untuk unggul di sektor perikanan.

"Saat ini Indonesia berada pada posisi 13 negara eksportir perikanan, kalah jauh dari China dan Vietnam yang masuk dalam jajaran lima besar," ujar Trenggono dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Untuk mengatasi ini, KKP telah melakukan perbaikan di hulu secara masif, mulai dari penataan sistem penangkapan yang lebih terukur hingga pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan melalui model yang telah dibangun.

Daya saing produk perikanan tidak hanya diukur dari jumlah ikan, tetapi juga dari proses penangkapan, budidaya, pengolahan, dan distribusinya. Dengan diharapkan produk perikanan Indonesia dapat bersaing lebih baik dalam hal kualitas dan proses produksi yang ramah lingkungan.

Di sisi lain, KKP tengah mengembangkan teknologi digital melalui sistem Ocean Big Data untuk meningkatkan efektivitas pengawasan ruang laut dan memastikan setiap aktivitas di perairan dapat dipantau dengan baik.

Sistem ini juga memungkinkan KKP untuk mengukur dampak kegiatan ekonomi terhadap ekologi laut sehingga keputusan kebijakan dapat lebih tepat dan efisien.

Trenggono juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sampah laut yang menjadi isu global. Program Bulan Cinta Laut (BCL), yang diperkenalkan pada periode sebelumnya, akan terus dilanjutkan dengan strategi yang lebih inovatif di seluruh Indonesia.

Ekonomi Biru juga menjadi bagian dari Misi Asta Cita. Prabowo telah memberikan lampu hijau untuk mempercepat kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemandirian pangan nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan ini harus dilakukan dengan cepat dan tuntas.

"Insyaallah, saya bersama Pak Wamen Didit Herdiawan dan seluruh jajaran di KKP, akan bekerja sebagai teamwork serta all out. Kami optimis, pelaksanaan program Ekonomi Biru menjadi jawaban majunya sektor kelautan dan perikanan nasional," ujar Trenggono.

Strategi model intervensi pemerintah akan dilanjutkan untuk menyediakan infrastruktur kelautan dan perikanan di berbagai daerah. Pembangunan perikanan budidaya dan kampung nelayan modern sebelumnya telah meningkatkan produktivitas dan kualitas produk, serta membuka lapangan kerja, memberikan pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan masyarakat.

Pembangunan ini bukan hanya meningkatkan kualitas produk perikanan tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat, dengan menciptakan lapangan kerja, memberikan pengetahuan, dan meningkatkan kompetensi mereka.

Pada akhir pernyataannya, Trenggono mengutip kata-kata penyair Kahlil Gibran, bahwa seorang optimis akan melihat keindahan mawar tanpa terjebak pada durinya. Dengan semangat optimisme, KKP siap bekerja sama untuk membawa kemajuan di sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

(akn/ega)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sakti Wahyu Trenggono kembali ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pernyataannya, Trenggono menegaskan komitmennya untuk segera bekerja dengan mengimplementasikan program ekonomi biru yang telah disusun sebelumnya.

"Kita langsung tancap gas, kita sudah punya program ekonomi biru. Itu yang jadi prioritas kita. Kita ikuti proses yang ada (pelantikan menteri) kemudian lanjut bekerja," ujar Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sebelum mengikuti pelantikan menteri pada Senin (21/10/2024), seperti dilansir siaran YouTube Kompas TV.

Trenggono juga menyampaikan bahwa ia menerima perintah dari Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan produksi perikanan.

"(Perintahnya) Memperkuat ketahanan pangan, salah satunya bagaimana produksi perikanan meningkat. Sekarang kan kira-kira total produk perikanan kita itu, kalau dikurangi rumput laut, itu 13 juta ton. Itu perikanan tangkap dan budidaya," jelas Trenggono.

"Jadi harus kita tingkatkan. Kita tidak boleh kalah dengan negara tetangga kita," tegasnya.

Sebelumnya, pada pengumuman Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024), Presiden Prabowo Subianto juga menunjuk Didit Herdiawan sebagai Wakil Menteri KP, mendampingi Trenggono dalam menjalankan tugas kementerian ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sakti Wahyu Trenggono kembali ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pernyataannya, Trenggono menegaskan komitmennya untuk segera bekerja dengan mengimplementasikan program ekonomi biru yang telah disusun sebelumnya.

"Kita langsung tancap gas, kita sudah punya program ekonomi biru. Itu yang jadi prioritas kita. Kita ikuti proses yang ada (pelantikan menteri) kemudian lanjut bekerja," ujar Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sebelum mengikuti pelantikan menteri pada Senin (21/10/2024), seperti yang dilansir dari siaran YouTube Kompas TV.

Trenggono juga menyampaikan bahwa ia menerima perintah dari Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan produksi perikanan.

"(Perintahnya) Memperkuat ketahanan pangan, salah satunya bagaimana produksi perikanan meningkat. Sekarang kan kira-kira total produk perikanan kita itu, kalau dikurangi rumput laut, itu 13 juta ton. Itu perikanan tangkap dan budidaya," jelas Trenggono.

"Jadi harus kita tingkatkan. Kita tidak boleh kalah dengan negara tetangga kita," tegasnya.

Sebelumnya, pada pengumuman Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024), Presiden Prabowo Subianto juga menunjuk Didit Herdiawan sebagai Wakil Menteri KKP, mendampingi Trenggono dalam menjalankan tugas kementerian ini.

Jakarta: Bank Mandiri terus memperkuat peran sebagai agen pembangunan serta penciptaan nilai dengan menjalin kerja sama strategis bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kerjasama ini diharapkan dapat menjadi katalis dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia melalui penyediaan layanan perbankan yang menyeluruh mulai dari pengelolaan dana, jasa perbankan atau pembiayaan, hingga pemanfaatan layanan keuangan Mandiri Group.

Kerja sama ini diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Rudi Heriyanto Adi Nugroho dan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar, serta disaksikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran eselon 1 KKP di Jakarta, pada Senin, 14 Oktober 2024.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar menjelaskan kolaborasi ini menjadi langkah konkret Bank Mandiri dalam memberikan solusi finansial yang lebih luas untuk berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Terutama, sektor kelautan dan perikanan yang memiliki peran penting bagi perekonomian nasional.

Baca juga: Dari Lokal ke Global, Bank Mandiri Ajak Wirausaha Siap Menghadapi Era Global di Trade Expo Indonesia 2024

“Kami menyadari bahwa sektor perikanan baik skala kecil maupun besar, memerlukan akses yang lebih mudah terhadap pemanfaatan layanan jasa keuangan yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Melalui sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami berharap dapat memberikan solusi perbankan yang tidak hanya memperkuat sektor ini dari sisi finansial, tetapi juga mendorong adopsi teknologi dan praktek berkelanjutan di lapangan,” ucap Alexandra dalam sambutannya.
Lebih lanjut, bank berlogo pita emas ini juga tidak hanya berhenti pada aspek finansial, namun mencakup edukasi dan literasi keuangan bagi pelaku sektor kelautan dan perikanan. Melalui program pelatihan dan inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Bank Mandiri berkomitmen untuk ikut terlibat dalam pemberdayaan nelayan, pembudidaya iklan, dan UMKM di sektor kelautan.

Baca juga: Level Up! Bank Mandiri Hadirkan ‘Wajah Baru’ Livin’ by Mandiri yang Lebih Personal dan Memanjakan Nasabah

“Kami menyadari pentingnya investasi dalam infrastruktur dan teknologi perikanan untuk mendukung pengembangan sektor ini. Oleh karena itu, Bank Mandiri siap mendukung inovasi teknologi kelautan yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah perikanan yang berkelanjutan, serta pengembangan pasar bagi produk-produk perikanan lokal agar lebih kompetitif di pasar internasional,” katanya.

Alexandra menilai dengan adanya kolaborasi ini maka ke depan akan muncul lebih banyak inisiatif dan peluang untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor perikanan dan ekonomi biru di Indonesia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

JAKARTA, investor.id - Bank Mandiri terus memperkuat peran sebagai agen pembangunan serta penciptaan nilai dengan menjalin kerja sama strategis bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi katalis dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia melalui penyediaan layanan perbankan yang menyeluruh mulai dari pengelolaan dana, jasa perbankan atau pembiayaan, hingga pemanfaatan layanan keuangan Mandiri Group.

Adapun, kerja sama ini diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Sekretaris Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan Rudi Heriyanto Adi Nugroho dan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar serta disaksikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengungkapkan, kolaborasi ini menjadi langkah konkret Bank Mandiri dalam memberikan solusi finansial yang lebih luas untuk berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Terutama, sektor kelautan dan perikanan yang memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. 

“Kami menyadari bahwa sektor perikanan, baik skala kecil maupun besar, memerlukan akses yang lebih mudah terhadap pemanfaatan layanan jasa keuangan yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Melalui sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami berharap dapat memberikan solusi perbankan yang tidak hanya memperkuat sektor ini dari sisi finansial, tetapi juga mendorong adopsi teknologi dan praktek berkelanjutan di lapangan,” terang Alexandra dalam sambutannya.

Lebih lanjut, bank berlogo pita emas ini juga tidak hanya berhenti pada aspek finansial, namun mencakup edukasi dan literasi keuangan bagi pelaku sektor kelautan dan perikanan. Melalui program pelatihan dan inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Bank Mandiri berkomitmen untuk ikut terlibat dalam pemberdayaan nelayan, pembudidaya iklan, dan UMKM di sektor kelautan. 

“Kami menyadari pentingnya investasi dalam infrastruktur dan teknologi perikanan untuk mendukung pengembangan sektor ini. Oleh karena itu, Bank Mandiri siap mendukung inovasi teknologi kelautan yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah perikanan yang berkelanjutan, serta pengembangan pasar bagi produk-produk perikanan lokal agar lebih kompetitif di pasar internasional,” ungkapnya. 

Alexandra menilai, dengan adanya kolaborasi ini, ke depan akan muncul lebih banyak inisiatif dan peluang untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor perikanan dan ekonomi biru di Indonesia.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Bank Mandiri menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Caranya, dilakukan melalui penyediaan layanan perbankan yang menyeluruh mulai dari pengelolaan dana, jasa perbankan atau pembiayaan, hingga pemanfaatan layanan keuangan Mandiri Group.

Kerja sama ini diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian KP Rudi Heriyanto Adi Nugroho dan Wakil Direktur Utama (Dirut) Bank Mandiri Alexandra Askandar, disaksikan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran eselon 1 Kementerian KP di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Alexandra mengungkapkan, kolaborasi ini menjadi langkah konkret Bank Mandiri dalam memberikan solusi finansial yang lebih luas untuk berbagai sektor ekonomi di Indonesia, terutama sektor kelautan dan perikanan yang berperan penting bagi perekonomian nasional.

“Kami menyadari bahwa sektor perikanan, baik skala kecil maupun besar, memerlukan akses yang lebih mudah terhadap pemanfaatan layanan jasa keuangan yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing,” terangnya dalam keterangan tertulis, Senin.

“Melalui sinergi dengan Kementerian KP, kami berharap dapat memberikan solusi perbankan yang tidak hanya memperkuat sektor ini dari sisi finansial, tetapi juga mendorong adopsi teknologi dan praktek berkelanjutan di lapangan,” lanjutnya.

Tak berhenti pada aspek finansial, Bank Mandiri juga memberikan edukasi dan literasi keuangan untuk pelaku sektor kelautan dan perikanan dengan memberdayakan nelayan, pembudidaya iklan, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sektor kelautan melalui program pelatihan dan inisiatif tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

“Kami menyadari pentingnya investasi dalam infrastruktur dan teknologi perikanan untuk mendukung pengembangan sektor ini. Oleh karena itu, Bank Mandiri siap mendukung inovasi teknologi kelautan yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah perikanan yang berkelanjutan, serta pengembangan pasar bagi produk perikanan lokal agar lebih kompetitif di pasar internasional,” ungkap Alexandra.

Terakhir, Alexandra menilai, kolaborasi ini akan memicu tumbuhnya inisiatif dan peluang dalam akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi biru di Indonesia.

“Dengan adanya kolaborasi ini, ke depan akan muncul lebih banyak inisiatif dan peluang untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor perikanan dan ekonomi biru di Indonesia,” pungkasnya.

KOMPAS.com - Bank Mandiri menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Caranya, dilakukan melalui penyediaan layanan perbankan yang menyeluruh mulai dari pengelolaan dana, jasa perbankan atau pembiayaan, hingga pemanfaatan layanan keuangan Mandiri Group.

Kerja sama ini diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian KP Rudi Heriyanto Adi Nugroho dan Wakil Direktur Utama (Dirut) Bank Mandiri Alexandra Askandar, disaksikan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran eselon 1 Kementerian KP di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Alexandra mengungkapkan, kolaborasi ini menjadi langkah konkret Bank Mandiri dalam memberikan solusi finansial yang lebih luas untuk berbagai sektor ekonomi di Indonesia, terutama sektor kelautan dan perikanan yang berperan penting bagi perekonomian nasional.

“Kami menyadari bahwa sektor perikanan, baik skala kecil maupun besar, memerlukan akses yang lebih mudah terhadap pemanfaatan layanan jasa keuangan yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing,” terangnya dalam keterangan tertulis, Senin.

“Melalui sinergi dengan Kementerian KP, kami berharap dapat memberikan solusi perbankan yang tidak hanya memperkuat sektor ini dari sisi finansial, tetapi juga mendorong adopsi teknologi dan praktek berkelanjutan di lapangan,” lanjutnya.

Tak berhenti pada aspek finansial, Bank Mandiri juga memberikan edukasi dan literasi keuangan untuk pelaku sektor kelautan dan perikanan dengan memberdayakan nelayan, pembudidaya iklan, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sektor kelautan melalui program pelatihan dan inisiatif tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

“Kami menyadari pentingnya investasi dalam infrastruktur dan teknologi perikanan untuk mendukung pengembangan sektor ini. Oleh karena itu, Bank Mandiri siap mendukung inovasi teknologi kelautan yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah perikanan yang berkelanjutan, serta pengembangan pasar bagi produk perikanan lokal agar lebih kompetitif di pasar internasional,” ungkap Alexandra.

Terakhir, Alexandra menilai, kolaborasi ini akan memicu tumbuhnya inisiatif dan peluang dalam akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi biru di Indonesia.

“Dengan adanya kolaborasi ini, ke depan akan muncul lebih banyak inisiatif dan peluang untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor perikanan dan ekonomi biru di Indonesia,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia berpotensi menjadi pemain utama dalam hilirisasi rumput laut(seaweed) secara global.

Menurutnya, hilirisasi rumput laut nantinya bisa dinikmati 62 persen masyarakat Indonesia yang tinggal di tepi laut.

"Indonesia berpotensi menjadi pemain utama dalam hilirisasi seaweed, karena kita memiliki garis pantai yang sangat luas dan kondisi alam yang mendukung. Hilirisasi seaweed ini bukan hanya akan memperkuat ekonomi kita, tetapi juga berperan penting dalam mengatasi perubahan iklim global," ujar Luhut sebagaimana dilansir unggahan di Instagram resminya pada Senin (30/9/2024).

"Potensi ekonomi dari seaweed juga sangat besar sehingga bahkan bisa melampaui sektor-sektor lain yang selama ini menjadi andalan kita," tegasnya.

Luhut mengungkapkan, ia juga sudah membahas soal hilirisasi rumput laut saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) China, Wang Yi di sela-sela kunjungannya di Amerika Serikat (AS) baru-baru ini.

Ia menyebut, pembicaraan soal hilirisasi rumput laut dengan China sangat menarik.

Karena selain merupakan bisnis baru bersifat ekonomi biru (blue economy), rumput laut juga mampu menyerap karbon dioksida secara efektif untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

"Rakyat kita yang 62 persen tinggal di garis pantai itu akan bisa menikmati ke depan. Karena selama setahun setengah ini kita udah banyak mengerjakan itu. Dan risetnya sudah jalan juga. Saya lihat ini satu peluang Indonesia lagi untuk bisa membuat ekonomi kita tambah baik ke depan," jelas Luhut.

Indonesia pimpin riset rumput laut

Dalam penjelasannya, Luhut juga menyampaikan soal program riset rumput laut yang sudah diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Sehingga ia mengusulkan agar dibentuk satuan tugas penelitian rumput laut yang melibatkan berbagai negara di dunia.

Selain mengerjakan riset dari sisi iklim, satuan tugas ini menurut Luhut juga membahas lebih lanjut potensi ekonomi biru dari rumput laut.

Sejumlah negara menurutnya sudah sepakat agar satuan tugas nantinya akan dibentuk saat Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP 29 yang akan digelar di Azerbaijan pada 11 hingga 22 November 2024 mendatang.

"Task force ini akan bekerja dan saya usulkan untuk satu bulan ke depan itu sudah ada bentuk-bentuk kerja samanya dan riset bersama. Dari China mau, dari Amerika mau, dari mana-mana pada mau itu. Nah Indonesia yang terbesar potensinya untuk rumput laut," tutur Luhut.

"Yang paling penting satu, membantu climate change ini. Jadi climate change ini real. Kalau enggak (diantisipasi) bumi ini memanas 1,5 derajat itu akan berdampak luar biasa," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Luhut sebelumnya telah mengungkapkan dimulainya rencana proyek hilirisasi industri rumput laut.

Luhut memproyeksikan, nilai ekspor produk turunan dari industri rumput laut dalam negeri bakal mencapai 19 miliar dolar Amerika Serikat atau Rp 303,8 triliun.

"Pak Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono) dalam speech-nya memberi tahu, 2030 dari sini kita bisa ekspor sebesar 19 miliar dolar," sebut Luhut di sela World Water Forum, Bali, Rabu (22/5/2024).

Saat ini, pabrik pengolahan rumput laut di dalam negeri disebut sudah menghasilkan plastik ramah lingkungan, pupuk, dan makanan. Kapasitas pabrik-pabrik yang sudah ada bakal ditingkatkan dan masuk dalam proyek strategis nasional.

Pemerintah juga berencana membantu petani untuk mempersingkat waktu panen rumput laut.

Diketahui, petani rumput laut memanen setiap 45 hari sekali. Luhut ingin nantinya panen bisa dilakukan setiap 30 hari.

"Saya kira ada perubahan sangat fundamental di sini, karena rakyat kita itu ada 62 persen tinggal di pesisir. Itu yang Pak Trenggeno, saya, dan tim melihat sebagai peluang untuk mengurangi kemiskinan," sebut Luhut.

Untuk peningkatan produksi, Luhut pun menyebutkan sekitar 600.000 hektar perairan sudah ditanami pada tahun ini. Setiap 100 hektarnya diklaim bakal menyerap 150 orang.