Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming.

Maming merupakan terpidana kasus suap penerbitan izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP OP) di wilayah Tanah Bumbu yang kasasinya ditolak MA.

"Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Mardani H. Maming tersebut," sebagaimana dikutip situs resmi Mahkamah Agung, Selasa (5/11/2024).

Dalam putusannya, Majelis PK membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang menyatakan Maming tetap dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dan uang pengganti Rp 110.604.371.752 subsider 4 tahun penjara.

Majelis PK kemudian mengadili kembali perkara Maming dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.

Maming tetap dihukum membayar uang pengganti Rp 110.604.731.752 subsider 2 tahun penjara.

Perkara PK ini disidangkan oleh Hakim Agung Prim Haryadi selaku ketua majelis dengan anggota majelis 1 Ansori dan anggota majelis 2 Dwiarso Budi Santiarto. Perkara diputus pada 4 November 2024.

Sebelum mengajukan kasasi dan PK, Maming telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

Mantan Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menilai, putusan majelis hakim yang menganggap uang ratusan miliar rupiah itu sebagai korupsi tidak benar.

Namun, majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menambah hukuman Maming dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "MA Kabulkan PK Mardani Maming, Hukuman Dikurangi Jadi 10 Tahun Penjara", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/05/14330921/ma-kabulkan-pk-mardani-maming-hukuman-dikurangi-jadi-10-tahun-penjara.

JAKARTA, KOMPAS.com -Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) Mardani H. Maming.

Maming merupakan terpidana kasus suap penerbitan izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP OP) di wilayah Tanah Bumbu yang kasasinya ditolak Mahmakah Agung (MA).

"Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari ]emohon Peninjauan Kembali/Terpidana Mardani H. Maming tersebut," sebagaimana dikutip dari situs resmi Mahkamah Agung, Selasa (5/11/2024).

Dalam putusannya, Majelis PK membatalkan Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang menyatakan Maming tetap dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dan uang pengganti Rp 110.604.371.752 subsider 4 tahun penjara.

Majelis PK kemudian mengadili kembali perkara Maming dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara, drnda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.

Maming tetap dihukum membayar uang pengganti Rp 110.604.731.752 subsider 2 tahun penjara.

Perkara PK ini disidangkan oleh Hakim Agung Prim Haryadi selaku ketua majelis dengan anggota majelis 1 Ansori dan anggota majelis 2 Dwiarso Budi Santiarto. Perkara diputus pada 4 November 2024 lalu.

Sebelum mengajukan kasasi dan PK, Maming telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

Mantan Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menilai, putusan majelis hakim yang menganggap uang ratusan miliar rupiah itu sebagai korupsi tidak benar.

Namun, majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menambah hukuman Maming dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara.

Jakarta: Upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana Mardani Maming, diyakini tak mulus. Mahkamah Agung (MA) berpotensi menolak PK mantan Bupati Tanah Bumbu itu, karena beberapa hal.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi membeberkan soal 'batu sandungan' PK Mardani. Pertama, amicus curiae atau status sahabat peradilan, yang kurang kuat.

“Setahu saya sampai sejauh ini, jarang amicus curiae itu diterima oleh pengadilan sebagai suatu pandangan,” kata Hendardi melalui keterangan tertulis, Rabu, 30 Oktober 2024.
Hendardi menjelaskan amicus curiae bukan cuma ada dalam perkara Mardani. Dalam persidangan lain, amicus curiae bahkan kerap diabaikan oleh majelis hakim.

“Seringkali tidak dimasukkan sebagai semacam pandangan hakim kemudian. Jadi saya kira tetap adalah pengadilan yang akan menentukan semua ini,” ucap Hendardi.

Hendardi juga meyakini PK tidak akan membebaskan Mardani dari perkaranya. Sebab, kasus suap yang menjerat eks Bupati Tanah Bumbu itu sudah diuji dalam tiga tahapan persidangan sampai dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

“Perkara ini sudah di MA, sudah putus kasasinya ya terus kemudian ada pengajuan PK,” tegas Hendardi.

Mardani Maming divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin, pada Jumat, 10 Februari 2023. Dia terbukti menerima suap Rp118 miliar dari pengurusan IUP batu bara, saat menjabat Bupati Tanah Bumbu.

Mardani pun mengajukan banding atas vonis itu. Namun, Pengadilan Tinggi Banjarmasin justru menambah bui untuk Mardani menjadi 12 tahun.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) kembali lolos dari pailit setelah Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali pembatalan PKPU yang diajukan oleh Greylag 1446.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Prasetio menyampaikan perkembangan terbaru yang diperoleh perseroan terkait dengan putusan Mahkamah Agung No.22/PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 tanggal 25 Juli 2024.

Putusan itu terkait dengan permohonan peninjauan kembali atas putusan permohonan pembatalan perdamaian No.425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diajukan oleh Greylag Goose Lease 1446 Designated Activity Company.

Dalam keterbukaan informasi, Selasa (29/10/2024), manajemen GIAA melaporkan perseroan melalui kuasa hukum telah menerima putusan MA tersebut pada 24 Oktober 2024.

“Pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung menetapkan putusan menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Greylag Goose Lease 1446 Designated Activity Company tersebut,” tulisnya.

MA juga menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp10 juta.

Lebih lanjut, manajemen GIAA menegaskan bahwa upaya hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam suatu perkara. Dengan demikian, tidak terdapat upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan atas Putusan Permohonan pembatalan perdamaian No.425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diajukan oleh Greylag Goose Lease 1446 Designated Activity Company.

“Tidak terdapat dampak langsung terhadap kegiatan operasional perseroan. Perseroan memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan dengan normal.”

Sebelumnya, pada 26 Agustus 2024, GIAA melalui kuasa hukumnya telah menerima putusan penunjauan kembali atas putusan permohonan pembatalan perdamaian No.425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diajukan oleh Greylag Goose Lease 1410 Designated Activity Company.

Dalam putusan atas gugatan dengan nomor 23 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 tertanggal 25 Juli 2024 itu, MA pada intinya menolak permohonan yang diajukan oleh Greylag 1410 sehingga Garuda dimenangkan pada perkara ini.

Jakarta: Persidangan peninjauan kembali (PK) dalam kasus suap yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming disorot. Sebab, terpidana itu dinilai tidak melanggar Pasal 94 dalam Undang-Undang Minerba.

“Menurut eksaminasi kami, Mardani H Maming tidak melanggar Pasal 93 UU Minerba, karena norma pasal tersebut berlaku untuk pemegang IUP (izin usaha pertambangan), bukan bupati yang mengeluarkan SK (surat keputusan),” kata Akademisi Hukum Pidana dari Fakultas Hukum UII Mahfud Ali melalui keterangan tertulis, Kamis, 24 Oktober 2024.

Mahkamah Agung (MA) diminta bijak menimbang fakta hukum dalam PK Mardani Maming. Majelis juga disarankan meninjau eksaminasi yang dibuat oleh akademisi terkait perkara itu.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan dan Alumni UII Rohidin menyebut penimbangan eksaminasi akademisi penting dalam putusan perkara. Sebab, kata dia, majelis harus melihat semua materi yang ada sebelum memutuskan nasib seseorang.

“Putusan itu juga harus berdasarkan pertimbangan kualitatif, bukan kuantitatif serta kemanusiaan dan kemaslahatan. Itu semua untuk kepentingan bersama atau semua pihak,” ujar Rohidin.

Baca juga: PK Mardani Maming Disorot, Pengadil Harus Jadi Benteng Melawan Mafia Hukum

Kebijakan hakim melihat semua fakta yang ada dinilai penting dalam memutus perkara. Hal senada juga dicetuskan oleh Guru Besar Hukum Administrasi Negara FH UII Ridwan.

Menurut Ridwan, majelis PK harus memahami makna Pasal 93 Undang-Undang Minerba dalam kasus Mardani. Beleid itu diketahui mengatur soal keabsahan perizinan dan pihak-pihak terkait.

“Jawaban atas kedua isu hukum ini berkaitan dengan pemahaman yang utuh tentang keabsahan perizinan, Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus, pengalihan IUP-OP, dan syarat pengalihan IUP OP,” terang Ridwan.

Mardani Maming divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin, pada Jumat, 10 Februari 2023. Dia terbukti menerima suap Rp118 miliar dari pengurusan IUP batu bara, saat menjabat Bupati Tanah Bumbu.

Mardani pun mengajukan banding atas vonis itu. Namun, Pengadilan Tinggi Banjarmasin justru menambah bui untuk Mardani menjadi 12 tahun.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto melantik Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA). Berbagai harapan dialamatkan untuk Sunarto, salah satunya terkait penanganan perkara yang menjerat mantan kepala daerah.

Pakar hukum Universitas Lampung Hieronymus Soejatisnanta menyoroti penanganan perkara mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming. Menurut dia, MA mesti melihat betul bukti baru terkait peninjauan kembali (PK) perkara itu.

“Saya yakin dengan kapasitas beliau (Ketua Mahkamah Agung Sunarto) dalam memeriksa perkara hukum dan keadilan adalah pegangannya. peninjauan kembali membutuhkan novum (bukti baru) yang terkait dengan judex iuris, proses PK bukan hal yang sederhana, bila novum tidak kuat maka putusan akan ditolak,” tegas Hieronymus saat dikonfirmasi, Selasa, 22 Oktober 2024.

Menurut dia, Sunarto mumpuni menilai pengajuan PK itu, mengingat integritasnya dalam memutus perkara tak diragukan. Ia pun berharap, Sunarto dapat terus menegakkan nilai keagungan yang sesuai dengan blue print reformasi birokrasi MA usai dilantik sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2024-2029.
Ia mengingatkan, pentingnya Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2024-2029 Sunarto untuk menjaga semangat anti korupsi dengan menolak peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi Mardani H Maming.

“Harapan terbesar adalah komitmen nya untuk menegakkan nilai keagungan dari mahkamah agung sebagaimana tertuang dalam blue print reformasi birokrasi MA. Oleh karena itu, semangat anti korupsi tidak dapat dipisahkan dengan upaya menegakkan hukum dan keadilan,” pungkas dia.

Diketahui, Hakim Agung Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., resmi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung. Ia membacakan sumpah jabatan di depan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Selaras penetapan Hakim Agung Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA), masyarakat tengah dihebohkan dengan peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming. Terpidana korupsi Mardani H Maming sendiri telah kalah 3 kali berturut-turut baik di pengadilan tingkat pertama hingga kasasi.

Pengadilan tingkat pertama sedianya telah memvonis Mardani H Maming bersalah dan harus menjalani kehidupan di bui selama 10 tahun, serta denda Rp500 juta.

Dilansir dari laman Kepaniteraan MA, permohonan PK Mardani Maming teregister dengan nomor perkara: 1003 PK/Pid.Sus/2024. Saat ini PK Mardani H Maming berstatus proses pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Agung atau MA.

Dalam perjalananya, Hakim Ad Hoc Tipikor Ansori dan Hakim Agung Sunarto diduga ikut terpengaruh untuk mengurangi masa hukuman melalui proses peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Mahkamah Agung (MA) akan menolak peninjauan kembali (PK) mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming. Sebab, dia sudah dinyatakan bersalah menerima suap oleh tiga komponen majelis hakim dalam tahapan peradilan berbeda.

“KPK tetap meyakini kerja kedeputian penindakan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan hal tersebut tercermin pada keyakinan hakim dalam putusannya,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Sabtu, 19 Oktober 2024.

Tessa mengamini banyak pihak mengomentari persidangan Mardani saat ini. Bahkan sejumlah akademisi kerap menggelar diskusi membahas anotasi perkara tersebut.
Namun, komentar itu diyakini tidak akan memengaruhi persidangan. KPK juga enggan menyampuri pendapat pihak lain terkait perkara tersebut.

Baca juga: PK Mardani Maming Disorot, Pengadil Harus Jadi Benteng Melawan Mafia Hukum

“KPK tidak mengomentari kajian yang dibuat oleh para akademisi tersebut,” ujar Tessa.

Mardani Maming divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin, pada Jumat, 10 Februari 2023. Dia terbukti menerima suap Rp118 miliar dari pengurusan IUP batu bara, saat menjabat Bupati Tanah Bumbu.

Mardani pun mengajukan banding atas vonis itu. Namun, Pengadilan Tinggi Banjarmasin justru menambah bui untuk Mardani menjadi 12 tahun.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

Jakarta: Mahkamah Agung (MA) tengah menggelar sidang peninjauan kembali (PK) kasus suap yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming. Kemerdekaan hakim dalam memutus perkara itu diminta tidak diusik.

“Sesuai Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,” kata Akademisi Bidang Hukum dari Universitas Esa Unggul, Indri Rahmat Isnaini, melalui keterangan tertulis, Selasa, 15 Oktober 2024.

Andri menjelaskan kemerdekaan hakim dalam memutus perkara merupakan harga mati berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pengambilan keputusan harus berdasarkan bukti dalam persidangan.
“Kebebasan hakim ini harus berlandaskan obyektifitas dari perkara itu sendiri,” ucap Andri.

Baca juga: Tak Ada Alasan Mengubah Putusan, Hakim Sunarto Harus Tolak PK Mardani Maming

MA juga didesak memastikan persidangan PK Mardani berjalan dengan semestinya. Para hakim didorong menjaga muruah pemberantasan korupsi dalam putusannya.

“Seberapa dekat hakim tersebut mengadili perkara tersebut berdasarkan asas-asas hukum yang baik dan benar dan berdasarkan KUHAP dan UU terkait secara komprehensif,” ujar Andri.

Praktisi Hukum sekaligus mantan Hakim Irwan Yunus juga meminta kemerdekaan hakim tetap dijaga dalam memutus PK Mardani. Eksaminasi terkait perkara itu yang sebelumnya muncul diharap diabaikan para majelis.

“Jadi pandangan saya hakim PK tentunya atau tidak akan terpengaruh dengan buku atau tulisan (eksaminasi) tersebut. Karena itu bentuk pembelaan dalam bentuk lain( pendapat ahli),” ucap Irwan.

Mardani Maming divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin, pada Jumat, 10 Februari 2023. Dia terbukti menerima suap Rp118 miliar dari pengurusan IUP batu bara, saat menjabat Bupati Tanah Bumbu.

Mardani pun mengajukan banding atas vonis itu. Namun, Pengadilan Tinggi Banjarmasin justru menambah bui untuk Mardani menjadi 12 tahun.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

Jakarta: Hakim Agung Sunarto diminta menolak permohonan peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan atau IUP Mardani H Maming. Tidak ada alasan apa pun yang kuat untuk mengubah putusan pengadilan tingkat sebelumnya.

“Hakim punya kebebasan untuk memutuskan apapun sesuai dengan keyakinannya. Jadi memang (calon Ketua MA Hakim Sunarto) sebaiknya menolak PK Mardani H Maming karena tidak ada alasan apapun untuk merubah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” kata pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024.

Abdul Fickar mengatakan penting bagi Hakim Sunarto sebagai calon Ketua Mahkamah Agung (MA) untuk tidak mempunyai cacat secara sosial maupun hukum. Sehingga, kata Abdul Fickar, Hakim Sunarto perlu menolak secara tegas PK Mardani H Maming.
“Karena itu sepanjang seseorang Hakim Agung tidak punya cacat, cacat secara sosial maupun cacat secara hukum, dia punya kans punya potensi untuk dipilih oleh para hakim agung yang lain,” beber dia.

Baca Juga: Eksaminasi PK Mardani Maming Dinilai Bentuk Dukungan pada Koruptor

Sementara itu, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menegaskan keputusan hakim di tingkat pengadilan pertama, banding, hingga kasasi terkait perkara Mardani Maming telah berkekuatan hukum tetap. Mardani H Maming terbukti bersalah melakukan korupsi.

“Sekali lagi hakim yang menentukan. Dan pekerjaan penyidik yang disajikan oleh jaksa di pengadilan, mulai dari tingkat pertama yaitu di PN pusat, banding dan kasasi hingga berkekuatan hukum tetap,” jelas Yudi.

Hakim Harus Independen

Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat menggeruduk Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat. Dia mendesak pencalonan Hakim Agung Sunarto sebagai calon Ketua Mahkamah Agung (MA) dapat ditolak jika meloloskan PK Mardani Maming.

Koordinator Lapangan Gerap Amri menegaskan MA wajib independen dalam memutuskan PK yang diajukan Mardani Maming. "Dalam prosesnya hukum dan keadilan di Indonesia bisa rusak apabila para majelis Hakim MA tidak independen untuk mengambil keputusan," ujar dia.

Amri menegaskan posisi Mardani Maming sudah tiga kalah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tingkat pengadilan pertama hingga kasasi. Menurut Amri, dengan kondisi itu sudah sepatutnya PK Mardani H Maming dapat dihentikan.

Sementara itu, Ketua Umum Laskar Merah Putih H Ade Erfil Manurung mendesak Hakim Sunarto dapat berani menolak PK Mardani Maming. “Mendesak Majelis Hakim PK (calon Ketua MA Sunarto) untuk menolak PK Mardani H Maming,” kata Ketua Umum Laskar Merah Putih H Ade Erfil Manurung.

Ade mengatakan MA dapat menguatkan putusan kasasi dari terpidana Mardani Maming. Dalam putusan kasasi, MA menolaknya dan menghukum Mardani Maming harus membayar uang pengganti Rp110,6 miliar subsider 4 tahun penjara.

“Menguatkan putusan kasasi Mahkamah Agung atas nama terdakwa Mardani H Maming,” ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

Jakarta: Eksaminasi sejumlah pakar hukum pada perkara terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming dinilai bentuk ketidakyakinan terhadap putusan pengadilan. Perkara Mardani Maming sudah tiga kali diputus di tingkat pengadilan pertama, banding, hingga kasasi dan divonis bersalah.

Hal ini disampaikan pakar hukum pidana dari Universitas Bung Karno (UBK) Hudi Yusuf merespons langkah para pakar hukum yang melakukan eksaminasi terhadap perkara korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming. Eksaminasi itu dituangkan para pakar hukum ke dalam sebuah buku.

“Kekalahan di pengadilan pertama, banding dan kasasi selanjutnya melakukan eksaminasi saat proses PK berlangsung, jika sudah kalah 3 : 0, (para pakar hukum) apakah tidak yakin dengan putusan yang sudah ada? Apakah eksaminasi untuk kepentingan hukum atau kepentingan lain?” tegas Hudi, Senin, 7 Oktober 2024.
Hudi meyakini eksaminasi terhadap perkara Mardani Maming akan menganggu Majelis Hakim di tengah proses PK di Mahkamah Agung (MA) yang diajukan eks Bendum PBNU itu. Hudi berharap Majelis Hakim PK Mardani H Maming dapat tetap menjaga independensi.

“Terkait indepedensi hakim menurut saya pasti akan terganggu karena terkesan hakim diawasi, namun saya yakin hakim profesional dapat mengatasi itu semua,” jelas Hudi.

Baca Juga: PK Mardani Maming Dipantau Ketat, KY Sampai Surati MA

Hudi menjelaskan eksaminasi dapat dilakukan saat putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau saat perkara masih jalan. Syaratnya, kata Hudi, eksaminasi bisa dilakukan apabila proses peradilan dianggap sesat atau ada prosedur yang tidak sesuai.

“Iya (harapanya) hakim tetap independen apapun kondisi (dalam memutus PK Mardani H Maming,” ujar Hudi.

Pengadilan tingkat pertama telah memvonis Mardani Maming bersalah. Dia dihukum 10 tahun penjara serta denda Rp500 juta.

Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini terbukti menerima suap atas penerbitan SK Pengalihan IUP OP dari PT BKPL kepada PT PCN. Itu dilakukan saat Mardani H Maming menjabat Bupati Tanah Bumbu.

Majelis hakim yang diketuai Hero Kuntjoro mengenakan pidana tambahan membayar ganti kerugian negara sebesar Rp110,6 miliar dengan ketentuan, jika tidak membayar, harta bendanya akan disita dan dilelang, atau diganti dengan 2 tahun kurungan.

Tak puas dengan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Mardani Maming mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin. Majelis hakim yang dipimpin Gusrizal menambah hukuman penjara Mardani menjadi 12 tahun.

Kemudian, Mardani Maming mengajukan kasasi ke MA. Hakim Agung Suhadi didampingi Hakim Agung Agustinus Purnomo Hadi dan Hakim Agung Suharto menolak kasasi tersebut.

Majelis Hakim MA juga menghukum Mardani Maming untuk membayar uang pengganti Rp110,6 miliar subsider empat tahun penjara. Nama Mardani Maming kembali mencuat usai kedapatan mendaftarkan PK pada 6 Juni 2024. PK yang diajukan Mardani H Maming bernomor 784/PAN.PN/W15-U1/HK2.2/IV/2024.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

CIREBON, iNews.id – Hakim dan jaksa meninjau lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jumat (27/9/2024). Pengecekan TKP itu merupakan salah satu agenda dalam sidang lanjutanpeninjauan kembali (PK) enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky.

Total ada lima lokasi yang dicek mulai dari warung Ibu Nining, rumah ketua RT Pasren, depan SMP 11 dan belakang showroom hingga Jembatan Flyover Talun.

Namun, enam terpidana kasus Vina tidak dihadirkan dalam cek TKP. Hal itu untuk menghindari kejadian tidak diinginkan.  Selain hakim dan jaksa, sejumlah keluarga terpidana juga ikut menyaksikan peninjauan lokasi.

Beberapa saksi fakta juga hadir seperti Adi, Ismail, dan oki yang menyaksikan saat malam kejadian kedua korban alami kecelakaan. Hadir juga mantan terpidana Saka Tatal.

Di lokasi terakhir yakni, jembatan Flyover Talun, tim kemudian meninjau dan mengecek kondisi lokasi Vina dan Eky ditemukan. Di lokasi ini saksi Adi dan Ismail menyebut Vina dan Eky mengalami kecelakaan tunggal.

Kuasa hukum enam terpidana, Oto Hasibuan mengatakan, pemeriksaan TKP dilakukan guna mengecek kondisi lokasi kejadian.

“Cek TKP ini untuk mencocokan gambaran situasi saat kejadian apakah sesuai dengan putusan hakim sebelumnya atau tidak,” katanya.

Banyaknya warga yang hadir menyaksikan peninjauan TKP peristiwa Vina dan Eky membuat jalan di sekitar Jembatan Flyover Talun mengalami kemacetan.

Editor: Kastolani Marzuki

Bisnis.com, JAKARTA -- Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo meminta Majelis Hakim peninjauan kembali (PK) Mardani H Maming untuk bersikap tegas.

Dia mengatakan salah seorang hakim menangani PK Maming adalah Hakim Ad Hoc Tipikor, Ansori. Dalam hal ini, Yudi menyoroti rekam jejak Hakim Ansori saat memutuskan salah satu perkara tipikor.

Misalnya, saat memperkuat vonis bebas Pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal (PT BLEM) Samin Tan dalam kasus suap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih.

“Hakim Agung Ansori harus bisa tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dan tidak meringankan hukuman. Hal ini penting agar PK tidak dijadikan solusi bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai ajang coba-coba mendapatkan keringanan hukuman,” kata Yudi dalam siaran pers, Sabtu (21/9/2024).

Yudi berharap, Majelis Hakim dapat secara independen dan tegas menolak peninjauan kembali atau PK yang diajukan Mardani H Maming. Pasalnya, dia optimistis bahwa Hakim Agung yang menangani peninjauan kembali atau PK Mardani masih independen.

“Kita lihat saja, karena kan ada musyawarah diantara hakim PK mereka independen dalam memutuskan. Tapi sekali lagi saya berharap Mahkamah Agung atau MA menolak PK [Maming]," imbuhnya.

Dalam catatan Bisnis, Mardani awalnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik KPK atas kasus suap pemberian izin usaha pertambangan. Mantan Bendahara Umum PBNU itu lalu dibawa ke persidangan di PN Banjarmasin.

Pada Februari 2023, dia dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan dan uang pengganti Rp110 miliar.

Atas putusan pengadilan tingkat pertama itu, tim jaksa KPK lalu menyatakan banding utamanya untuk mengejar pidana uang pengganti kepada negara yakni Rp118 miliar.

Pada tingkat banding, hukuman bui Mardani ditambah menjadi 12 tahun. Dia juga dijatuhi denda Rp500 juta, namun hukuman uang penggantinya tetap sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama yakni Rp110 juta.

Lalu, pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), Mardani tetap dihukum membayar uang Rp110 miliar ke negara.