Bisnis.com, JAKARTA - Penetrasi industri penjaminan di Indonesia masih minor, kalah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia.

OJK mencatat penetrasi penjaminan di Indonesia per 2023 masih berada pada level 2,60%, tertinggal dari beberapa negara maju seperti Korea Selatan yang mencapai 7,40%, Jepang 7,30%, Taiwan dan Spanyol 6,70%, bahkan Malaysia yang sebesar 5,05%.

Saat ini terdapat 23 perusahaan penjaminan yang terdaftar OJK per Agustus 2024. Apabila dilihat dari besaran ekuitasnya, industri ini didominasi oleh satu perusahaan penjaminan BUMN, yakni PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), dan 18 perusahaan penjaminan BUMD, PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

Badan usaha milik negara dan milik daerah ini akan bahu-membahu membantu mengejar target pemerintah mencapai penetrasi penjaminan ke level 3,5% pada 2028 dan portofolio penjaminan untuk segmen UMKMK sebesar 90%.

Aribowo, Sekretaris Perusahaan Jamkrindo, mengatakan strategi yang dilakukan Jamkrindo untuk meningkatkan penetrasi penjaminan melalui perluasan pasar adalah dengan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan ekosistem di BUMN dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan pasar.

"Kami juga mengembangkan produk penjaminan yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan UMKM, termasuk skema yang lebih fleksibel dan terjangkau. Berikutnya, implementasi strategi cross-selling dan upselling pada pengguna produk penjaminan melalui kemitraan," kata Aribowo kepada Bisnis, Rabu (23/10/2023).

Selain itu, Jamkrindo juga melakukan investasi dalam teknologi untuk dapat meningkatkan proses manajemen risiko dan layanan pelanggan melalui digitalisasi.

Hal tersebut dibarengi dengan upaya membangun sistem informasi yang baik untuk dapat mengumpulkan dan menganalisis data UMKM sehingga dapat memudahkan dalam penilaian risiko dan pengambilan keputusan.

"Kami juga melakukan intensifikasi literasi dan edukasi ke UMKM dengan bekerja sama dengan dinas maupun kementerian yang membidangi UMKM, serta memaksimalkan jangkauan layanan PT Jamkrindo yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekjen Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) yang juga merupakan Direktur Utama PT Jamkrida Jakarta Agus Supridadi mengatakan pemerintah perlu mendorong berdirinya Jamkrida-Jamkrida di seluruh provinsi Indonesia untuk mengejar target pada 2028 tersebut.

"Target 3,5% di tahun 2028 dan portofolio 90%, anggota asosiasi penjaminan bisa mencapainya dengan strategi peningkatan kerja sama lembaga keuangan bank maupun nonbank, intensifikasi literasi dan edukasi ke UMKM dengan bekerja sama dengan dinas atau kementerian yang membidangi UMKM," kata Agus.

Selain itu, Agus juga berharap adanya dukungan pemerintah berupa pendirian perusahaan penjaminan ulang yang kuat. Diketahui, saat ini pasar industri penjaminan dan asuransi umum saling beririsan.

OJK sebagai regulator sedang menyusun skema yang mengatur pasar dari dua industri ini lebih ideal. Agus berharap akan ada regulasi yang jelas yang mengatur pemisahan produk asuransi dan penjaminan.

"Selain itu kami juga butuh penguatan penyertaan modal di seluruh Jamkrida sehingga modal disetor perusahaan penjaminan tidak tergerus terutama untuk penjaminan kredit program pemerintah," pungkasnya.