Bisnis.com,JAKARTA — Rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan hapus tagih utang jutaan UMKM, khususnya petani dan nelayan di Tanah Air, niscaya menghadirkan pekerjaan rumah baru bagi industri penjaminan.

PR itu datang ketika sektor jasa keuangan ini tengah berbenah demi mengatasi berbagai macam tantangan agar mampu berkembang sesuai target yang ditetapkanOtoritas Jasa Keuangandalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024–2028.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketahanan dana cadangan industri penjaminan bakal diuji apabila kebijakan pemutihan utang bank dari enam juta nelayan dan petani di Pemerintahan Prabowo-Gibran diimplementasikan. Kabarnya, Peraturan Presiden (Perpres) dari kebijakan tersebut bakal diterbitkan dalam waktu dekat.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dana cadangan perusahaan penjaminan per Agustus 2024 sebesar Rp2,04 triliun, terdiri dari cadangan umum sebesar Rp1,64 triliun, cadangan tujuan Rp316 miliar dan cadangan lainnya sebesar Rp81 miliar.

Dana cadangan perusahaan penjaminan pada Agustus 2024 tersebut secara tahunan atau year-on-year tumbuh 13,51% yoy dibanding pada Agustus 2023 sebesar Rp1,79 triliun. Sementara secara bulanan atau month-to-month angkanya tidak berubah.

Sementara dari jumlah pemain, OJK mencatat terdapat satu perusahaan penjaminan BUMN konvensional dengan aset per Agustus 2024 mencapai Rp31,97 triliun, liabilitas sebesar Rp18,56 triliun dan ekuitas mencapai Rp13,40 triliun.

Berikutnya terdapat 18 perusahaan penjaminan daerah konvensional dengan aset per Agustus 2024 mencapai Rp5,77 triliun, liabilitas sebesar Rp3,26 triliun dan ekuitas mencapai Rp2,50 triliun.

Selain itu, juga ada dua perusahaan penjaminan swasta konvensional dengan nilai aset per Agustus 2024 mencapai Rp3,91 triliun, liabilitas sebesar Rp3,53 triliun dan ekuitas sebesar Rp384 miliar.

Terakhir, terdapat sembilan perusahan penjaminan swasta syariah dengan nilai aset per Agustus 2024 mencapai Rp6,24 triliun, liabilitas sebesar Rp3,66 triliun dan ekuitas sebesar Rp2,57 triliun.

Sementara bila dilihat dari performa pendapatan, pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP) bruto industri perusahaan penjaminan per Agustus 2024 juga mengalami pertumbuhan 13,5% yoy menjadi Rp7,71 triliun dari Rp6,79 triliun pada Agustus 2023. Secara bulanan pendapatan IJP bruto juga naik 13,6% mtm dibanding Rp6,78 triliun.

Sebelumnya, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim menyoroti kebijakan pemutihan utang ini akan berdampak pada industri penjaminan dan asuransi kredit.

Untuk itu, menurutnya kedua industri ini perlu membuat aturan atas kebijakan pemerintah agar tidak menjadi beban bagi perusahaan karena tidak dapat menagih kembali uang jaminan atas kredit macet dari nasabah yang dihapus utangnya.

"Perusahaan juga perlu mengevaluasi iuran penjaminan atau asuransi kreditnya dengan mempertimbangkan risiko penghapusan uutang tersebut, termasuk meningkatkan cadangannya," kata Abitani kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Sementara dari prespektif pemain, PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo menyatakan komitmennya sebagai perusahaan penjaminan milik negara mendukung kebijakan pemerintah.

Sekretaris Perusahaan Jamkrindo Aribowo mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu Perpres terbit dan siap melaksanakan penugasan dari pemerintah.

"Terkait dengan rencana tersebut, Jamkrindo sebagai perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah, mengikuti dan mendukung kebijakan pemerintah," kata Aribowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Penetrasi industri penjaminan di Indonesia masih minor, kalah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia.

OJK mencatat penetrasi penjaminan di Indonesia per 2023 masih berada pada level 2,60%, tertinggal dari beberapa negara maju seperti Korea Selatan yang mencapai 7,40%, Jepang 7,30%, Taiwan dan Spanyol 6,70%, bahkan Malaysia yang sebesar 5,05%.

Saat ini terdapat 23 perusahaan penjaminan yang terdaftar OJK per Agustus 2024. Apabila dilihat dari besaran ekuitasnya, industri ini didominasi oleh satu perusahaan penjaminan BUMN, yakni PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), dan 18 perusahaan penjaminan BUMD, PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

Badan usaha milik negara dan milik daerah ini akan bahu-membahu membantu mengejar target pemerintah mencapai penetrasi penjaminan ke level 3,5% pada 2028 dan portofolio penjaminan untuk segmen UMKMK sebesar 90%.

Aribowo, Sekretaris Perusahaan Jamkrindo, mengatakan strategi yang dilakukan Jamkrindo untuk meningkatkan penetrasi penjaminan melalui perluasan pasar adalah dengan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan ekosistem di BUMN dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan pasar.

"Kami juga mengembangkan produk penjaminan yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan UMKM, termasuk skema yang lebih fleksibel dan terjangkau. Berikutnya, implementasi strategi cross-selling dan upselling pada pengguna produk penjaminan melalui kemitraan," kata Aribowo kepada Bisnis, Rabu (23/10/2023).

Selain itu, Jamkrindo juga melakukan investasi dalam teknologi untuk dapat meningkatkan proses manajemen risiko dan layanan pelanggan melalui digitalisasi.

Hal tersebut dibarengi dengan upaya membangun sistem informasi yang baik untuk dapat mengumpulkan dan menganalisis data UMKM sehingga dapat memudahkan dalam penilaian risiko dan pengambilan keputusan.

"Kami juga melakukan intensifikasi literasi dan edukasi ke UMKM dengan bekerja sama dengan dinas maupun kementerian yang membidangi UMKM, serta memaksimalkan jangkauan layanan PT Jamkrindo yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekjen Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) yang juga merupakan Direktur Utama PT Jamkrida Jakarta Agus Supridadi mengatakan pemerintah perlu mendorong berdirinya Jamkrida-Jamkrida di seluruh provinsi Indonesia untuk mengejar target pada 2028 tersebut.

"Target 3,5% di tahun 2028 dan portofolio 90%, anggota asosiasi penjaminan bisa mencapainya dengan strategi peningkatan kerja sama lembaga keuangan bank maupun nonbank, intensifikasi literasi dan edukasi ke UMKM dengan bekerja sama dengan dinas atau kementerian yang membidangi UMKM," kata Agus.

Selain itu, Agus juga berharap adanya dukungan pemerintah berupa pendirian perusahaan penjaminan ulang yang kuat. Diketahui, saat ini pasar industri penjaminan dan asuransi umum saling beririsan.

OJK sebagai regulator sedang menyusun skema yang mengatur pasar dari dua industri ini lebih ideal. Agus berharap akan ada regulasi yang jelas yang mengatur pemisahan produk asuransi dan penjaminan.

"Selain itu kami juga butuh penguatan penyertaan modal di seluruh Jamkrida sehingga modal disetor perusahaan penjaminan tidak tergerus terutama untuk penjaminan kredit program pemerintah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri penjaminan berada di posisi sulit. Di satu sisi ada target tinggi penetrasi dan cakupan penjaminan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK), di sisi lainnya ruang pertumbuhan industri ini tertekan persaingan pasar oleh industri asuransi.

Dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024—2028, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mematok target penetrasi penjaminan mencapai 3,5% pada 2028, dan portofolio penjaminan untuk segmen UMKMK sebesar 90%. Penetrasi industri penjaminan di Indonesia per 2023 masih di level 2,60%.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar asuransi umum yang beririsan dengan industri penjaminan disebut menjadi tantangan bagi pertumbuhan bisnis asuransi. Di sisi lain, pemerintah telah memasang target tinggi penetrasi penjaminan mencapai 3,5% pada 2028 nanti.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan mengatakan industri asuransi saat ini sedang mendalami struktur pasar yang beririsan tersebut.

"Memang harus diakui ada beberapa yang kuenya [pasar] penjaminan dari kita. Begitu sebaliknya, kuenya yang ada di asuransi ada di penjaminan," kata Budi kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (19/10/2024).

Berdasarkan data OJK, dalam periode 2020—2023 pendapatan imbal hasil penjaminan (IJP) tidak mampu mengejar selisih atau gap dengan pendapatan premi asuransi kredit. Misalnya di 2023, premi asuransi kredit sebesar Rp30,76 triliun (80%), dan IJP hanya Rp7,92 triliun (20%).

Budi menjelaskan, output dari kajian pasar tersebut diharapkan lahir regulasi yang mengatur lebih jelas pasar dua industri ini.

Sebagai informasi, sejak terbitnya Undang-Undang Penjaminan perusahaan asuransi umum dianggap tidak lagi dapat memasarkan produk penjaminan atau suretyship. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020, lini usaha suretyship dapat dilakukan oleh perusahaan penjaminan dan asuransi.

Atas pasar yang masih tumpang tindih ini, OJK berupaya mengembalikan kemurnian industri penjaminan dan industri asuransi sesuai karakteristik masing-masing. Hal itu dilakukan dengan menegaskan bahwa penjaminan untuk diselenggarakan oleh perusahaan penjaminan.

Dengan begitu, untuk segmen non-perusahaan penjaminan seperti perusahaan asuransi umum yang akan menyelenggarakan usaha penjaminan perlu membuat Unit Usaha Penjaminan (UUP), mendirikan anak usaha penjaminan, atau mengalihkan portofolio usaha penjaminannya kepada perusahaan penjaminan.

Budi mengakui bila hal itu diimplementasikan, sedikit banyak akan berpengaruh pada industri asuransi khususnya lini bisnis asuransi kredit.

"Ya lumayan, lumayan. Karena kontribusinya dari lini usaha itu [asuransi kredit] cukup tinggi, besar," kata Budi.

Dalam dokumen Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024—2028, OJK menyebut persaingan pasar perusahaan asuransi umum menjadi tantangan utama yang menghambat pertumbuhan industri lembaga penjaminan dalam melakukan penjaminan kredit atau pembiayaan sebagai lini bisnis utamanya.

"Hal ini menunjukkan jika premi asuransi kredit 3,88 kali lebih besar dibanding IJP perusahaan penjaminan," tulis dokumen peta jalan tersebut.

Minornya jumlah IJP dibanding nilai premi asuransi kredit dan surety bond ini sudah menjadi tren sejak 2020. Pada 2020, nilai premi asuransi kredit dan surety bond sebesar Rp23,71 triliun, dibanding IJP hanya Rp3,30 triliun. Kemudian pada 2021, nilainya masing-masing Rp17,41 triliun dibanding Rp5,60 triliun. Dan pada 2022 masing-masing sebesar Rp18,02 triliun dibanding Rp6,99 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jamkrida Jawa Barat (Jabar) menjelaskan bagaimana tantangan dan siasat industri lembaga penjaminan dalam mengejar target penetrasi 3,5% pada 2028 nanti. Selain itu, pemerintah juga menargetkan portofolio penjaminan untuk segmen unit usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) sebesar 90%.

Plt Direktur Utama PT Jamkrida Jawa Barat (Jabar) Agus Subrata menjelaskan saat ini terdapat 54,55 juta usaha mikro, 602.000 usaha kecil dan 44.000 usaha menengah di Indonesia. Dari jumlah itu, hanya 30,5% UMKM yang telah menerima kredit, dan sisanya sebanyak 69,5% UMKM belum menerima kredit dari lembaga pembiayaan khususnya perbankan.

"Melihat data tersebut tentunya peluang penjaminan sangat besar. Terlebih pemerintah pun sangat concern karena sudah diamanahkan dalam Undang-Undang 1/2016, di mana keberadaaan penjaminan untuk mendorong kemandirian dunia usaha khususnya UMKM dan meningkatkan akses bagi UMKM kepada sumber pembiayaan," kata Agus kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (19/10/2024).

Meski peluang terbuka lebar, Agus menjelaskan perlu strategi untuk mengejarnya. Misalnya adalah dengan meningkatkan peran teknologi digital.

"Di sisi lain juga harus ada peningkatan SDM dalam mengelola risiko yang hati-hati sehingga rasio klaim bisa ditekan," kata Agus.

Secara kinerja, per Agustus 2024 ini tercatat pendapatan imbal hasil jasa penjaminan (IJP) bruto industri penjaminan sebesar Rp7,71 triliun atau tumbuh 13,56% (year on year/YoY) dibanding Rp6,79 triliun pada Agustus 2023. Secara bulanan pendapatan IJP bruto juga naik 13,69% (month to month/MtM) dibanding Rp6,78 triliun.

"Kapasitas akseptasi perusahaan penjaminan sangat dipengaruhi gearing ratio yang perhitungannya berdasarkan besarnya ekuitas perusahaan. Semakin besar ekuitas perusahaan maka semakin besar juga kemampuan akseptasinya yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan IJP," kata Agus.

Selain itu, pertumbuhan pendapatan IJP ini menurutnya juga dipengaruhi kemampuan dukungan reasuransi atau regaransi. Semakin luas dan besar dukungan reasuransi maka kemungkinan meningkatkan bisnis juga sangat besar.

Dalam mengejar target tinggi penetrasi penjaminan ini, pemerintah memetakan faktor tantangan yang menghamabat pertumbuhan industri penjaminan. Salah satunya adalah persaingan pasar dengan industri asuransi yang memiliki lini bisnis asuransi kredit.

Secara historis data 2020—2023, pendapatan IJP tidak mampu mengejar gap dengan pendapatan premi asuransi kredit. Pada 2020, nilai premi asuransi kredit dan surety bond sebesar Rp23,71 triliun, dibanding IJP hanya Rp3,30 triliun. Kemudian pada 2021, nilainya masing-masing Rp17,41 triliun dibanding Rp5,60 triliun. Dan pada 2022 masing-masing sebesar Rp18,02 triliun dibanding Rp6,99 triliun.

"Persaingan di dalam suatu industri keuangan hal yang lumrah. Namun demikian karena pangsa pasar yang sangat besar maka tingkat persaingan bisa diatasi bersama. Yang perlu dilakukan ke depannya adalah adanya kesepahaman bersama terkait tarif yang cukup [sufficient tariff] sehingga IJP/ premi yang didapat bisa menutup klaim-klaim yang akan terjadi di masa mendatang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri penjaminan mencatatkan kinerja pertumbuhan yang baik pada Agustus 2024 atau menjelang akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Memasuki era pemerintahan baru, pemerintah menyiapkan peta jalan atau roadmap yang mengejar target tinggi pertumbuhan penetrasi industri penjaminan era pemerintahan Prabowo Subianto.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa outstanding industri penjaminan per Agustus 2024 sebesar Rp418,13 triliun. Angka tersebut naik 11,98% (year on year/YoY) dibanding Rp373,39 triliun pada Agustus 2023, atau tumbuh 0,73% (month to month/MtM) dibanding Rp415,09 triliun pada Juli 2024.

Berdasarkan sektor, outstanding penjaminan untuk usaha produktif per Agustus 2024 sebesar Rp308,85 triliun, tumbuh 8,14% (YoY) atau 0,24% (MtM). Sedangkan untuk usaha non produktif sebesar Rp109,27, tumbuh 24,45% (YoY) atau 2,16% (MtM). Secara presentase, outstanding penjaminan ke sektor usaha produktif pada Agustus 2024 ini sebesar 73,87%.

Dari sisi pendapatan industri, per Agustus 2024 tercatat pendapatan imbal hasil jasa penjaminan (IJP) bruto industri penjaminan sebesar Rp7,71 triliun atau tumbuh 13,56% (YoY) dibanding Rp6,79 triliun pada Agustus 2023. Secara bulanan pendapatan IJP bruto juga naik 13,69% (MtM) dibanding Rp6,78 triliun.

Dikutip dari laman Sikapi Uangmu OJK, penjaminan adalah kegiatan perlindungan atas risiko kerugian yang mungkin terjadi, dan risiko tersebut harus dapat diukur secara finansial. Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari terjamin kepada penerima jaminan, apabila terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Lembaga penjamin menjalankan kegiatan usaha seperti penjaminan kredit atau pembiayaan, penjaminan pinjaman oleh koperasi, penjaminan atas surat utang, penjaminan transaksi dagang, hingga penjaminan cukai.

Besar kecilnya skala industri di antaranya tergambar dari tingkat penetrasi industri penjaminan, yaitu persentase outstanding penjaminan dibandingkan produk domestik bruto (PDB). Sayangnya, penetrasi industri penjaminan di Indonesia terbilang masih kecil dibandingkan negara-negara maju, bahkan masih kalah dari negara-negara tetangga.

OJK mencatat per 2023 penetrasi penjaminan di Indonesia masih 2,60%, tertinggal dari beberapa negara maju seperti Korea yang sudah 7,40%, Jepang 7,30%, Taiwan dan Spanyol 6,70%. Bahkan, Malaysia sudah mencatatkan penetrasi penjaminan 5,05% atau dua kali lipat lebih besar dari Indonesia.

Aktivitas kredit, pembiayaan, penyaluran pinjaman koperasi, dan transaksi dagang sebenarnya sangat tinggi di Indonesia. Namun, rendahnya penetrasi penjaminan menunjukkan bahwa aktivitas yang terproteksi masih sedikit.

Target Tinggi Penetrasi Penjaminan Era Prabowo

Seperti diketauhi, di masa pemerintahan Prabowo-Gibran nanti, pada 2028 pemerintah menargetkan penetrasi penjaminan sebesar 3,5%. Artinya, harus terdapat kenaikan penetrasi penjaminan hingga satu per tiganya dari kondisi saat ini.

Selain penetrasi, pada 2028 pemerintah juga menargetkan portofolio penjaminan untuk segmen unit usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) sebesar 90%.

Dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Idustri Penjaminan Indonesia 2024—208, OJK memaparkan tantangan berat yang harus dihadapi industri penjaminan dalam negeri hingga lima tahun ke depan. Salah satunya adalah adanya persaingan pasar dengan perusahaan asuransi umum yang menghambat pertumbuhan industri lembaga penjaminan dalam melakukan penjaminan kredit atau pembiayaan sebagai lini bisnis utamanya.

Secara historis data 2020—2023 mencatat outstanding penjaminan selalu tidak bisa menutup gap outstanding kredit/pembiayaan UMKM. Contoh di 2023, outstanding kredit/pembiayaan UMKM Rp1.457 triliun tapi outstanding penjaminan hanya Rp423 triliun. Di saat yang sama, pendapatan IJP juga tidak mampu mengejar gap dengan pendapatan premi asuransi kredit. Misal di 2023, premi asuransi kredit sebesar Rp30,76 triliun (80%), dan IJP hanya Rp7,92 triliun (20%).

Sebelumnya, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim menilai persaingan pasar antara industri asuransi umum dengan industri penjaminan akan sehat ketika dua industri ini memiliki kapasitas yang sama.

"Persaingan akan menjadi baik apabila kompetensi, kapasitas dan pelayanan sebagai alat persaingannya. Perusahaan penjaminan atau perusahaan akan memiliki prospek yang sama besar," kata Abitani kepada Bisnis, Minggu (22/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) mengungkap bagaimana strategi mencapai target penetrasi penjaminan sebesar 3,5% pada 2028.

Adapun penetrasi penjaminan di Indonesia per 2023 masih berada pada level 2,60%, tertinggal dari beberapa negara maju seperti Korea yang sudah 7,40%, Jepang 7,30%, Taiwan dan Spanyol 6,70%, bahkan Malaysia yang sudah 5,05%.

Sekjen Asippindo Agus Supriadi mengatakan strategi yang dilakukan industri penjaminan adalah dengan meningkatkan kerja sama antara lembaga jasa keungan baik bank maupun nonbank.

"Diperlukan juga intensifikasi literasi dan edukasi ke UMKM dengan bekerja sama dengan dinas atau kementerian yang membidangi UMKM, serta mendorong percepatan berdirinya Jamkrida di seluruh provinsi di Indonesia yang saat ini Jamkrida baru ada di 18 provinsi," kata Agus kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Adapun yang menjadi salah satu faktor hambatan pertumbuhan industri penjaminan adalah adanya persaingan pasar dengan industri asuransi umum, utamanya yang menyediakan produk asuransi kredit.

Agus menilai peluang perusahaan penjaminan untuk bersaing dengan asuransi cukup kompetitif, hal ini menurutnya disebabkan oleh tingkat kepercayaan mitra bank atau lembaga keuangan nonbank terhadap perusahaan penjaminan yang tinggi.

"Karena kondisi asuransi kredit yang sedang kurang baik. Jamkrida-Jamkrida di daerah umumnya menguasai bisnis penjaminan di wilayahnya masing-masing. Rate penjaminan juga bersaing dengan asuransi," kata Agus.

Dari sisi kinerja pendapatan, Agus menjelaskan faktor pendorong untuk menaikkan pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP) di industri ini adalah dengan mempertahankan dan memperkuat hubungan dengan mitra yang sudah ada dan terus melakukan ekspansi pasar ke mitra-mitra baru, serta terus berinovasi dengan melakukan diversifikasi produk sesuai dengan ketentuan yang diatur regulasi.

"Dukungan yang diharapkan dari regulator adalah pendirian perusahaan penjaminan ulang yang kuat, adanya regulasi yang jelas tentang pemisahan produk asuransi dan penjaminan, penguatan penyertaan modal di seluruh Jamkrida sehingga modal disetor perusahaan penjaminan tidak tergerus terutama untuk penjaminan kredit program pemerintah," tegasnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan literasi terhadap industri penjaminan.

Kepala eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono tak memungkiri bahwa pada survei yang dilakukan oleh OJK kepada seluruh perusahaan penjaminan dalam penyiapan Peta Jalan Pengembangan Industri Penjaminan Nasional 2024-2028 yang telah di-launching pada 27 Agustus 2024, hal mengenai literasi terhadap industri penjaminan juga menjadi salah satu isu utama yang disampaikan oleh perusahaan penjaminan.

Dengan demikian, dia bilang literasi UMKM dan masyarakat secara umum juga telah menjadi salah satu program strategis pada peta jalan tersebut. Untuk mendorong literasi terhadap industri penjaminan, Ogi menyebut akan ada beberapa program atau upaya yang akan dilakukan bersama dengan Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo).

"Beberapa program yang akan dijalankan, yaitu melakukan sosialisasi literasi dan inklusi keuangan penjaminan terhadap UMKM dan masyarakat, serta mendorong perusahaan penjaminan untuk membentuk unit/fungsi literasi dan inklusi keuangan," katanya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Kamis (3/10).

Selain itu, Ogi menyampaikan OJK akan berkolaborasi dengan industri penjaminan, asosiasi, dan pemerintah, baik pusat maupun daerah, melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk meningkatkan literasi dan inklusi terhadap industri penjaminan. Dengan demikian, hal terkait literasi terhadap industri penjaminan perlu menjadi salah satu program TPAKD di seluruh Indonesia.

Secara kinerja, OJK menyampaikan aset perusahaan penjaminan mencatatkan pertumbuhan. Nilai aset perusahaan penjaminan tercatat mencapai Rp 47,90 triliun pada Agustus 2024. Nilai itu tumbuh 7,26%, jika dibandingkan posisi aset pada Agustus 2023 yang sebesar Rp 44,66 triliun.

OJK juga mencatat nilai imbal jasa penjaminan pada Agustus 2024 sebesar Rp 5,82 triliun. Nilai itu meningkat 12,66% jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, aset perusahaan penjaminan mencatatkan pertumbuhan.

Berdasarkan data yang dipublikasikan pada 19 September 2024, OJK mencatat, nilai aset perusahaan penjaminan mencapai Rp 47,57 triliun per Juli 2024.

"Nilai itu tumbuh 6,57%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 44,64 triliun," tulis OJK, dikutip Minggu (22/9).

Di sisi lain, OJK juga mencatat, nilai imbal jasa penjaminan pada Juli 2024 sebesar Rp 5,09 triliun.

Realisasi tersebut meningkat 12,68% jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 4,52 triliun.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan OJK telah meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024-2028 pada 27 Agustus 2024.

Dia bilang Peta Jalan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kinerja industri penjaminan, daya saing industri penjaminan, serta menjadi panduan strategis bagi seluruh stakeholder industri penjaminan di Indonesia.

Ogi mengatakan Peta Jalan itu mempunyai visi untuk mewujudkan industri penjaminan yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.

Adapun Peta Jalan industri penjaminan memiliki tiga target makro. Pertama, terciptanya pemurnian usaha penjaminan.

Kedua, 90% portofolio perusahaan penjaminan diperuntukkan bagi UMKM dan koperasi.

Ketiga, proporsi outstanding penjaminan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat menjadi 3,5%.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti persaingan pasar asuransi umum di lini usaha asuransi kredit dan surety bond menjadi tantangan bagi pertumbuhan industri lembaga penjaminan.

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim menjelaskan asuransi kredit adalah pertanggungan asuransi atas objek pertanggungan atau atas jiwa debitur. Sementara itu, surety bond sebenarnya menjadi produk dari industri penjaminan.

"Namun kemudian dibolehkan dijual oleh perusahaan asuransi umum setelah ada keputusan MK [Mahkamah Konstitusi]. Karena surety bond sudah lama dijual oleh perusahaan asuransi," kata Abitani kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Sebagai informasi, sejak terbitnya Undang-Undang Penjaminan, perusahaan asuransi umum dianggap tidak lagi dapat memasarkan produk penjaminan atau suretyship. Namun, berdasarkan putusan MK tahun 2020, lini usaha suretyship dapat dilakukan oleh perusahaan penjaminan dan asuransi.

Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga memperkenankan suretyship dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi. Landasan hukum asuransi umum bisa memasarkan lini usaha penjaminan/suretyship juga diperkuat dengan UU P2SK jo. POJK Nomor 20 tahun 2023.

"Persaingan akan menjadi baik apabila kompetensi, kapasitas dan pelayanan sebagai alat persaingannya. Perusahaan penjaminan atau perusahaan akan memiliki prospek yang sama besar," kata Abitani.

Kondisi yang tumpang tindih antara pasar industri penjaminan dan asuransi umum ini dinilai OJK sebagai salah satu tantangan pertumbuhan industri penjaminan di Indonesia. Tertahannya laju pertumbuhan industri penjaminan bisa dilihat dari rasio outstanding penjaminan terhadap PDB Indonesia.

OJK mencatat, meski skema penjaminan kredit sudah dikenalkan pemerintah sejak 1970, nyatanya peranan skema penjaminan kredit masih belum optimal jika dilihat dari rasio outstanding penjaminan terhadap PDB pada 2023 yang hanya sebesar 2,6%. Sementara negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia memiliki rasio yang lebih tinggi, yaitu sebesar 3,8% dan 51,1% pada 2022.

Sementara bila dibandingkan nilai premi asuransi kredit dengan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), OJK menjatat nilai premi asuransi kredit dan surety bondpada 2023 mencapai Rp30,76 triliun, sedangkan IJP perusahaan penjaminan hanya sebesar Rp7,92 triliun. Dengan kata lain, premi asuransi kredit 3,88 kali lebih besar dibanding IJP perusahaan penjaminan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2023 menunjukkan bahwa persaingan pasar perusahaan asuransi umum menjadi tantangan utama yang menghambat pertumbuhan industri lembaga penjaminan dalam melakukan penjaminan kredit atau pembiayaan sebagai lini bisnis utamanya.

Kondisi tersebut diproyeksi akan menjadi tantangan utama industri penjaminan dalam lima tahun ke depan.

Dikutip dari dokumen Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024-2028 OJK, nilai premi asuransi kredit dan surety bond pada 2023 mencapai Rp30,76 triliun, sedangkan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) perusahaan penjaminan hanya sebesar Rp7,92 triliun.

"Hal ini menunjukkan jika premi asuransi kredit 3,88 kali lebih besar dibanding IJP perusahaan penjaminan," tulis dokumen peta jalan tersebut, dikutip Senin (16/9/2024).

Minornya jumlah IJP dibanding nilai premi asuransi kredit dan surety bond ini sudah menjadi tren sejak 2020. Pada 2020, nilai premi asuransi kredit dan surety bond sebesar Rp23,71 triliun, dibanding IJP hanya Rp3,30 triliun.

Kemudian pada 2021, nilainya masing-masing Rp17,41 triliun dibanding Rp5,60 triliun. Lalu, pada 2022 masing-masing sebesar Rp18,02 triliun dibandingkan dengan Rp6,99 triliun.

OJK menjelaskan, di antara sekian banyak usaha penjaminan yang dapat dilakukan oleh lembaga penjamin, beberapa kegiatan usaha tersebut juga dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi umum. Dengan kata lain, kegiatan usaha lembaga penjamin masih tumpang tindih dengan kegiatan usaha asuransi umum.

Sebagai informasi, sejak terbitnya Undang-Undang Penjaminan perusahaan asuransi umum dianggap tidak lagi dapat memasarkan produk penjaminan atau suretyship. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020, lini usaha suretyship dapat dilakukan oleh perusahaan penjaminan dan asuransi.

Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga memperkenankan suretyship dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi. Landasan hukum asuransi umum bisa memasarkan lini usaha penjaminan/suretyship juga diperkuat dengan UU P2SK jo. POJK Nomor 20 tahun 2023.

Kondisi yang tumpang tindih antara pasar industri penjaminan dan asuransi umum ini dinilai OJK sebagai salah satu tantangan pertumbuhan industri penjaminan di Indonesia. Tertahannya laju pertumbuhan industri penjaminan bisa dilihat dari rasio outstanding penjaminan terhadap PDB Indonesia.

"Meskipun telah diperkenalkan oleh pemerintah sejak tahun 1970, peranan skema penjaminan kredit masih belum optimal jika dilihat dari rasio outstanding penjaminan terhadap PDB pada 2023 yang hanya sebesar 2,6%. Sementara negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia memiliki rasio yang lebih tinggi, yaitu sebesar 3,8% dan 51,1% pada 2022," tulis OJK.

Maka, dalam peta jalan tersebut, OJK berupaya mengembalikan kemurnian industri penjaminan dan industri asuransi sesuai karakteristik masing-masing.

Hal itu dilakukan dengan menegaskan bahwa penjaminan untuk diselenggarakan oleh perusahaan penjaminan, sehingga non-perusahaan penjaminan seperti perusahaan asuransi umum yang akan menyelenggarakan usaha penjaminan perlu membuat Unit Usaha Penjaminan (UUP), mendirikan anak usaha penjaminan, atau mengalihkan portofolio usaha penjaminannya kepada perusahaan penjaminan.

Selain itu, OJK akan mengatur agar industri penjaminan fokus pada penjaminan yang diberikan kepada debitur baik perseorangan maupun badan usaha yang unbankable, tetapi feasible.