REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terdengar lantang, belakangan ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bahkan mengaku akan segera mengumumkan secara resmi rencana penutupan PLTU Suralaya di Cilegon, Banten itu.

Pasalnya sumber energi pembangkit listrik jenis tersebut, berasal dari fosil (batubara). Itu menghasilkan banyak emisi. Sehingga mengakibatkan polusi udara.

Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Taufiq Hidayat Putra, merespon hal ini. Ia menerangkan, dalam konteks transisi energi, banyak hal dapat dilakukan.

"Tadi sudah disampaikan, ada upaya memensiunkan dini beberapa PLTU. Nah kemudian juga secara paralel tentu juga dibangun beberapa pembangkit, yang basis energinya, energi terbarukan," kata Taufiq dalam sebuah diskusi di Future City Hub - Jakarta Smart City, Kebon Sirh, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Ia mengakui ada beberapa penyesuaian. Salah satunya terkait transmisi. Pasalnya sejumlah sumber energi terbarukan ada di pelosok negeri.

"Tentu kan perlu membangun transmisi baru. Beberapa pembangkit berbasisi EBT itu relatif mahal, karena keberadaan sumbernya, relatif agak jauh, dengan pusat-pusat ekonominya, misalnya kawasan industri, perkotaan, sehingga, perlu dibangun infrastruktur baru," ujar Taufiq.

Intinya, ada beragam tantangan. Namun apa yang terdengar sudah menjadi isu nasional. Gambaran besarnya yakni proses transisi energi.

Sesuatu yang harus diterapkan. Pemerintah menargetkan Indonesia mencapai Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat. Salah satu caranya dengan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

"Ini tentu harus kita jawab, karena isunya, sudah jadi kebijakan nasional, apalagi juga ada keberlanjutan, misalnya di Asta Cita, sudah disebutkan bagaimana mempensiunkan, mempercepat pensiun dini PLTU Batubara. Kebijakan nasional perlu terus kita amankan, sehingga hal-hal yang kita harapkan, energi bersih, udara yang lebih sehat, itu akan bisa kita dapatkan," tutur Taufiq.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) belum mau memberikan tanggapan mengenai rencana pemerintah menutup Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, di Cilegon, Banten. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan mengumumkan secara resmi terkait hal itu.

Menurut Luhut, penutupan PLTU Suralaya dapat mengurangi polusi udara di Jakarta. "(Menutup Suralaya) Penting untuk polusi udara di Jakarta. Kami sedang mengupayakan hal tersebut dan kami akan segera mengumumkannya," kata Luhut saat menghadiri kegiatan Indonesia Solar Summit 2024, di Jakarta, Rabu (21/8/2024) lalu.

Republika.co.id menghubungi PLN. Dimulai dari Vice President Komunikasi Korporat, Grahita Muhammad, dan Gregorius Adi Trianto, Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL. Keduanya belum merespon apa yang ditanyakan.

PLN mengoperasikan delapan unit pembangkit listrik di kompleks pembangkit listrik Suralaya, dengan unit tertua yang telah beroperasi sejak tahun 1980-an. Pembangkit Suralaya merupakan salah satu sumber listrik utama Jakarta. Namun juga dituding sebagai penyebab tingginya polusi udara di kota berpenduduk 10 juta jiwa ini.

Dengan total kapasitas terpasang sebesar 3.400 MW, PLTU batu bara Suralaya PGU menjadi unit terbesar di Indonesia yang dimiliki PT PLN Indonesia Power. Batu bara merupakan sumber energi dominan di Indonesia.

Kelimpahan dan biayanya yang relatif rendah telah menjadikannya pilihan populer untuk pembangkit listrik. Namun, pembakaran batu bara melepaskan sejumlah besar polutan ke atmosfer.

Partikel-partikel kecil dari batu bara dapat menembus jauh ke dalam paru-paru dan menyebabkan masalah pernapasan. Gas-gas hasil batu bara juga berkontribusi pada hujan asam, yang dapat merusak bangunan, hutan, dan ekosistem perairan. Oksida nitrogen dari pembakaran batu bara berkontribusi pada pembentukan ozon, polutan udara yang berbahaya.

Tingginya tingkat polusi udara di Jakarta juga berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Penduduk lebih rentan terhadap penyakit pernapasan, seperti asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Anak-anak sangat rentan, karena paru-paru mereka yang sedang berkembang lebih sensitif terhadap polutan.

Menyadari konsekuensi kesehatan dan lingkungan yang serius dari polusi batu bara, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungannya pada batu bara. Langkah itu, antara lain, mendorong energi terbarukan dengan berinvestasi dalam proyek-proyek energi surya, angin, dan panas bumi untuk mendiversifikasi bauran energi negara.

Dorongan transisi energi

Sebelumnya Luhut mengatakan PLTU Suralaya menjadi salah satu penyebab polusi udara di Jakarta. Ia menerangkan saat ini indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 170 sampai 200. Menurutnya, keadaan demikian harus segera dicarikan solusinya. Pasalnya bisa mengakitkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

"Kita pengen exercise, kita pengen kaji. Kalau bisa kita tutup, supaya mengurangi polusi Jakarta. Samping tadi mobil EV kita dorong dengan sepeda motor EV untuk lebih banyak area jadi seperti ganjil genap mungkin kita lagi exercise juga. Supaya itu nanti boleh motor EV dengan mobil EV secara bertahap," kata Luhut saat ditemui di acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, beberapa waktu lalu.

PLTU Suralaya, kata dia, sudah beroperasi lebih dari 40 tahun. Pemerintah dan berbagai stakeholder terkait bakal mengkaji rencana suntik mati PLTU yang menjadi tulang punggung listrik di Jawa ini. Ia menegaskan itu semata-mata demi udara yang lebih bersih.

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak turut berbicara. PLTU Suralaya, jelas Ali, masih menjadi tulang punggung (backbone) kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali). PLTU Suralaya memiliki kapasitas pembangkit sebesar 3.400 Megawatt (MW) yang terdiri dari Unit 1-7. Unit 1-4 memiliki kapasitas total sebesar 1.600 MW, dan Unit 5-7 memiliki kapasitas total sebesar 1.800 MW.

Ia melanjutkan, transisi energi ini penting dan harus dijalankan secara adil, berimbang dan berkelanjutan. Transisi energi seiring sejalan dengan upaya mewujudkan ketahanan energi nasional, termasuk sektor ketenagalistrikan.

"Bahwa, dalam jangka panjang, pemanfaatan batubara untuk listrik harus diminimalkan, itu betul dan saya setuju. Namun itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara (pemerintah, PLN dan swasta) untuk menyediakan substitusinya dan menjamin kehandalan pasukan listrik nasional. Terkait itu, saya kira co-firing biomassa di PLTU batubara menjadi salah satu opsi yang harus dioptimalkan, termasuk di PLTU Suralaya," kata Direktur Eksekutif CESS kepada Republika.co.id, belum lama ini.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut 13 PLTU masuk daftar pensiun dini. Agar segalanya berjalan sesuai aturan, KESDM bakal meminta pendampingan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) saat membuat roadmap-nya.