Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, Indonesia telah memiliki 400 proyek transisi energi untuk mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Luhut menyebut, salah satunya proyek yang masuk dalam 400 proyek tersebut adalah pengakhiran pengoperasian atau pensiun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya.

“Kami sudah memiliki 400 proyek yang sedang berjalan saat ini. Saya bisa memberikan satu contoh seperti PLTU Suralaya 2 gigawatt atau 2,2 gigawatt,” kata Luhut dalam Indonesia Internasional Sustainability Forum (ISF) 2024 di JCC Senayan, Kamis (5/9/2024).

Luhut menuturkan, selain Suralaya pemerintah juga memasukan pensiun dini PLTU Cirebon dalam salah satu dari 400 proyek guna mencapai NZE pada 2060.

Namun, Luhut menyebut, pengerjaan proyek-proyek transisi energi yang dilakukan Indonesia masih belum maksimal karena permasalahan pendanaan.

“Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita sudah memiliki 400 proyek yang sudah berjalan. Kita hanya butuh sebagian pembiayaan dan juga dukungan untuk masalah hukum,” ujarnya.

Dalam paparannya, Luhut juga mengungkapkan bahwa Indonesia masih menjadi negara dengan kontribusi emisi karbon per kapita yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya.

“Saya katakan Indonesia hanya 2,5 ton per kapita, sementara AS sudah 14 hingga 15 ton per kapita dan garis dasar ini seperti 4,5 ton per kapita,” ucap Luhut.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkap kebutuhan anggaran untuk mewujudkan nol emisi karbon atau NZE pada 2060 mencapai Rp800 triliun per tahun.

Hal ini seiring dengan peta jalan NZE yang juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Dalam dokumen tersebut arah pembangunan Indonesia 20 tahun ke depan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Priyanto Rohmattullah mengatakan, untuk mewujudkan nol emisi karbon maka diperlukan transformasi ekonomi melalui ekonomi hijau yang meletakkan pembangunan rendah karbon, dan pembangunan berketahanan iklim.

“Menjadi tantangan pendanaan, kebutuhan investasi untuk Net Zero Emission sangat besar, kita hitung hampir Rp800 triliun per tahun, ini angka signifikan dan perlu kita bersama-sama,” kata Priyanto dalam Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2024 di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Bisnis.com, MANGUPURA - Proses transisi energi yang tengah dilakukan Indonesia secara bertahap disebut menghemat anggaran subsidi BBM sekitar Rp45 triliun hingga Rp90 triliun per tahun.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, salah satu upaya transisi energi yang dilakukan mencakup penghentian operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Cilegon, Banten. Dia menuturkan, PLTU Suralaya merupakan salah satu penyumbang porsi polusi udara yang cukup besar.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan standar emisi karbon kepada para pelaku industri, serta mendorong penggunaan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Luhut mengatakan, penggunaan EV di Indonesia, baik mobil maupun motor, akan terus ditingkatkan ke depannya. Dia menuturkan, kebijakan-kebijakan ini dapat menghemat anggaran yang dialokasikan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Dia menyebut, pemerintah dapat menghemat anggaran subsidi sekitar Rp45 triliun hingga Rp90 triliun per tahunnya.

"Kalau kita lakukan secara bertahap dalam satu tahun ke depan, saya kira bisa hemat sekitar Rp45 triliun sampai Rp90 triliun per tahun. Itu angka yang sangat besar, kita bisa gunakan untuk kepentingan lain lagi ke depan,” ujar Luhut dalam acara High Level Forum On Multi Stakeholders Partnership (HLF MSP) di Bali, Selasa (3/9/2024).

Lebih lanjut, Luhut juga mengungkap pengembangan BBM rendah sulfur juga masih terus dilakukan. Luhut menuturkan, hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi tingkat polusi, terutama di wilayah Jakarta.

Luhut mengatakan, masalah polusi udara ini juga menimbulkan dampak dari sisi anggaran pemerintah. Dia menyebut, selama ini pemerintah harus mengeluarkan dana untuk biaya berobat masyarakat sebesar Rp38 triliun yang dipicu oleh polusi udara.

Sebelumnya, pemerintah mengurangi kuota volume BBM bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia mengatakan, dalam RAPBN 2025, volume BBM bersubsidi dipatok sebesar 19,41 juta kiloliter (kl) atau menurun dibandingkan volume pada APBN 2024 yang dipatok sebesar 19,58 juta kl.

“Penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran,” kata Bahlil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terdengar lantang, belakangan ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bahkan mengaku akan segera mengumumkan secara resmi rencana penutupan PLTU Suralaya di Cilegon, Banten itu.

Pasalnya sumber energi pembangkit listrik jenis tersebut, berasal dari fosil (batubara). Itu menghasilkan banyak emisi. Sehingga mengakibatkan polusi udara.

Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Taufiq Hidayat Putra, merespon hal ini. Ia menerangkan, dalam konteks transisi energi, banyak hal dapat dilakukan.

"Tadi sudah disampaikan, ada upaya memensiunkan dini beberapa PLTU. Nah kemudian juga secara paralel tentu juga dibangun beberapa pembangkit, yang basis energinya, energi terbarukan," kata Taufiq dalam sebuah diskusi di Future City Hub - Jakarta Smart City, Kebon Sirh, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Ia mengakui ada beberapa penyesuaian. Salah satunya terkait transmisi. Pasalnya sejumlah sumber energi terbarukan ada di pelosok negeri.

"Tentu kan perlu membangun transmisi baru. Beberapa pembangkit berbasisi EBT itu relatif mahal, karena keberadaan sumbernya, relatif agak jauh, dengan pusat-pusat ekonominya, misalnya kawasan industri, perkotaan, sehingga, perlu dibangun infrastruktur baru," ujar Taufiq.

Intinya, ada beragam tantangan. Namun apa yang terdengar sudah menjadi isu nasional. Gambaran besarnya yakni proses transisi energi.

Sesuatu yang harus diterapkan. Pemerintah menargetkan Indonesia mencapai Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat. Salah satu caranya dengan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

"Ini tentu harus kita jawab, karena isunya, sudah jadi kebijakan nasional, apalagi juga ada keberlanjutan, misalnya di Asta Cita, sudah disebutkan bagaimana mempensiunkan, mempercepat pensiun dini PLTU Batubara. Kebijakan nasional perlu terus kita amankan, sehingga hal-hal yang kita harapkan, energi bersih, udara yang lebih sehat, itu akan bisa kita dapatkan," tutur Taufiq.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) belum mau memberikan tanggapan mengenai rencana pemerintah menutup Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, di Cilegon, Banten. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan mengumumkan secara resmi terkait hal itu.

Menurut Luhut, penutupan PLTU Suralaya dapat mengurangi polusi udara di Jakarta. "(Menutup Suralaya) Penting untuk polusi udara di Jakarta. Kami sedang mengupayakan hal tersebut dan kami akan segera mengumumkannya," kata Luhut saat menghadiri kegiatan Indonesia Solar Summit 2024, di Jakarta, Rabu (21/8/2024) lalu.

Republika.co.id menghubungi PLN. Dimulai dari Vice President Komunikasi Korporat, Grahita Muhammad, dan Gregorius Adi Trianto, Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL. Keduanya belum merespon apa yang ditanyakan.

PLN mengoperasikan delapan unit pembangkit listrik di kompleks pembangkit listrik Suralaya, dengan unit tertua yang telah beroperasi sejak tahun 1980-an. Pembangkit Suralaya merupakan salah satu sumber listrik utama Jakarta. Namun juga dituding sebagai penyebab tingginya polusi udara di kota berpenduduk 10 juta jiwa ini.

Dengan total kapasitas terpasang sebesar 3.400 MW, PLTU batu bara Suralaya PGU menjadi unit terbesar di Indonesia yang dimiliki PT PLN Indonesia Power. Batu bara merupakan sumber energi dominan di Indonesia.

Kelimpahan dan biayanya yang relatif rendah telah menjadikannya pilihan populer untuk pembangkit listrik. Namun, pembakaran batu bara melepaskan sejumlah besar polutan ke atmosfer.

Partikel-partikel kecil dari batu bara dapat menembus jauh ke dalam paru-paru dan menyebabkan masalah pernapasan. Gas-gas hasil batu bara juga berkontribusi pada hujan asam, yang dapat merusak bangunan, hutan, dan ekosistem perairan. Oksida nitrogen dari pembakaran batu bara berkontribusi pada pembentukan ozon, polutan udara yang berbahaya.

Tingginya tingkat polusi udara di Jakarta juga berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Penduduk lebih rentan terhadap penyakit pernapasan, seperti asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Anak-anak sangat rentan, karena paru-paru mereka yang sedang berkembang lebih sensitif terhadap polutan.

Menyadari konsekuensi kesehatan dan lingkungan yang serius dari polusi batu bara, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungannya pada batu bara. Langkah itu, antara lain, mendorong energi terbarukan dengan berinvestasi dalam proyek-proyek energi surya, angin, dan panas bumi untuk mendiversifikasi bauran energi negara.

Dorongan transisi energi

Sebelumnya Luhut mengatakan PLTU Suralaya menjadi salah satu penyebab polusi udara di Jakarta. Ia menerangkan saat ini indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 170 sampai 200. Menurutnya, keadaan demikian harus segera dicarikan solusinya. Pasalnya bisa mengakitkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

"Kita pengen exercise, kita pengen kaji. Kalau bisa kita tutup, supaya mengurangi polusi Jakarta. Samping tadi mobil EV kita dorong dengan sepeda motor EV untuk lebih banyak area jadi seperti ganjil genap mungkin kita lagi exercise juga. Supaya itu nanti boleh motor EV dengan mobil EV secara bertahap," kata Luhut saat ditemui di acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, beberapa waktu lalu.

PLTU Suralaya, kata dia, sudah beroperasi lebih dari 40 tahun. Pemerintah dan berbagai stakeholder terkait bakal mengkaji rencana suntik mati PLTU yang menjadi tulang punggung listrik di Jawa ini. Ia menegaskan itu semata-mata demi udara yang lebih bersih.

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak turut berbicara. PLTU Suralaya, jelas Ali, masih menjadi tulang punggung (backbone) kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali). PLTU Suralaya memiliki kapasitas pembangkit sebesar 3.400 Megawatt (MW) yang terdiri dari Unit 1-7. Unit 1-4 memiliki kapasitas total sebesar 1.600 MW, dan Unit 5-7 memiliki kapasitas total sebesar 1.800 MW.

Ia melanjutkan, transisi energi ini penting dan harus dijalankan secara adil, berimbang dan berkelanjutan. Transisi energi seiring sejalan dengan upaya mewujudkan ketahanan energi nasional, termasuk sektor ketenagalistrikan.

"Bahwa, dalam jangka panjang, pemanfaatan batubara untuk listrik harus diminimalkan, itu betul dan saya setuju. Namun itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara (pemerintah, PLN dan swasta) untuk menyediakan substitusinya dan menjamin kehandalan pasukan listrik nasional. Terkait itu, saya kira co-firing biomassa di PLTU batubara menjadi salah satu opsi yang harus dioptimalkan, termasuk di PLTU Suralaya," kata Direktur Eksekutif CESS kepada Republika.co.id, belum lama ini.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut 13 PLTU masuk daftar pensiun dini. Agar segalanya berjalan sesuai aturan, KESDM bakal meminta pendampingan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) saat membuat roadmap-nya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membidik peta jalan untuk pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) selesai pada September 2024. Diketahui terdapat 13 PLTU yang akan dipensiunkan sebelum 2030.

“September, sebulan dari sekarang. Marves (Kementerian Kemaritiman dan Investasi) meminta saya dua minggu (sudah jadi), tapi saya minta harus ada Jamdatun (Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara),” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui setelah menghadiri EV Conversion Forum 2024, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Eniya menjelaskan, peta jalan tersebut dibutuhkan untuk menentukan PLTU mana yang akan dipensiunkan sebelum 2030 dan setelah 2030. Adapun PLTU yang ditargetkan akan dipensiunkan sebelum 2030, yakni sebanyak 13 PLTU. Angka sebanyak 13 PLTU tersebut diperoleh dari hasil analisis terkait berapa banyak PLTU yang dapat dipensiundinikan guna mendukung ambisi Indonesia untuk mewujudkan net zero emission (NZE).

PLTU yang akan dipensiunkan dini, kata Eniya, adalah PLTU yang tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Pada Pasal 3 ayat (4) huruf b, terdapat persyaratan pengembangan PLTU, seperti terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau termasuk dalam Proyek Strategis Nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan/atau pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, terdapat syarat berupa komitmen melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35 persen dalam jangka waktu 10 tahun sejak PLTU beroperasi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada tahun 2021 melalui pengembangan teknologi, carbon offset, dan/atau bauran Energi Terbarukan.

“Kalau emisinya polluted (kotor) banget, maka memenuhi kriteria untuk dipensiunkan,” ujar Eniya.

Selain itu, juga terdapat syarat berupa beroperasi paling lama sampai dengan tahun 2050.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak merespon wacana bakal 'diistirahatkanya' (passed out) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya. PLTU yang terletak di Cilegon, Banten ini, dianggap menjadi salah satu penyebab polusi di Daerah Khusus Jakarta.

Beberapa hari lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyinggung hal itu. Ali mengetahui PLTU dituding sebagai sumber polutan utama. Tekanan untuk segera menutup PLTU batubara semakin kencang tahun lalu saat kemarau panjang yang berdampak pada 'gelapnya' langit Jakarta. PLTU terdekat, yakni PLTU Suralaya dapat sorotan lebih.

Tapi apakah pandangan itu tepat dalam kondisi saat ini? Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, jelas Ali, bisa dikatakan tetap menjadi tulang punggung (backbone) kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali). PLTU Suralaya memiliki kapasitas pembangkit sebesar 3.400 Megawatt (MW) yang terdiri dari Unit 1-7. Unit 1-4 memiliki kapasitas total sebesar 1.600 MW, dan Unit 5-7 memiliki kapasitas total sebesar 1.800 MW.

Ia melanjutkan, transisi energi ini penting dan harus dijalankan secara adil, berimbang dan berkelanjutan. Transisi energi seiring sejalan dengan upaya mewujudkan ketahanan energi nasional, termasuk sektor ketenagalistrikan.

"Bahwa, dalam jangka panjang, pemanfaatan batubara untuk listrik harus diminimalkan, itu betul dan saya setuju. Namun itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara (pemerintah, PLN & swasta) untuk menyediakan substitusinya dan menjamin kehandalan pasukan listrik nasional. Terkait itu, saya kira co-firing biomassa di PLTU batubara menjadi salah satu opsi yang harus dioptimalkan, termasuk di PLTU Suralaya," kata Direktur Eksekutif CESS kepada Republika.co.id, belum lama ini.

Sebelumnya Luhut menyebut PLTU Suralaya sebagai penyebab polusi Jakarta. Ia menerangkan saat ini indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 170 sampai 200. Menurutnya, keadaan demikian harus segera dicarikan solusinya. Pasalnya bisa mengakitkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

"Kita pengen exercise, kita pengen kaji. Kalau bisa kita tutup, supaya mengurangi polusi Jakarta. Samping tadi mobil EV kita dorong dengan sepeda motor EV untuk lebih banyak area jadi seperti ganjil genap mungkin kita lagi exercise juga. Supaya itu nanti boleh motor EV dengan mobil EV secara bertahap," kata Luhut saat ditemui di acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu (14/8/2024).

PLTU Sudah beroperasi....

PLTU Suralaya, kata dia, sudah beroperasi lebih dari 40 tahun. Pemerintah dan berbagai stakeholder terkait bakal mengkaji rencana suntik mati PLTU yang menjadi tulang punggung listrik di Jawa ini. Ia menegaskan itu semata-mata demi udara yang lebih bersih.

Sehingga imbasnya ke berbagai hal. Termasuk pengeluaran. Menurut dia, pemerintah mengeluarkan Rp 38 triliun untuk biaya pengobatan akibat penyakit dari polusi udara tersebut.

Langkah lainnya, seperti sudah ia singgung di atas, yakni terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik. Lalu pabrik-pabrik di sekitar Jakarta akan dikasih sensor. Sehingga bisa mengetahui gas apa yang dikeluarkan.

"Dioksin atau apa semacamnya. Karena itu semua berbahaya untuk kesehatan. Itu tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita rame-rame. Kita tidak ada pilihan, kalau mau sehat, ya lakukan," ujar Luhut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif menambahkan. Pertama-tama, kata Arifin, perlu dilihat masa operasinya. Lalu dampak yang ditimbulkan.

Ia mengaku melintasi wilayah udara PLTU tersebut. "Itu kan memang berat emisinya di daerah sana, daerah cilegon, banyak industri, kemudian pembangkitnya juga gede. Kemarin yang kita sempat makan siang itu kan di Sulawesi, tapi kan karena Sulawesi tidak dekat Jakarta kan tidak kelihatan," ujar Menteri ESDM.

Meski demikian, jika pensiun dini, tentu harus ada energi penggantinya. Pastinya harus energi yang lebih bersih. Menurut Arifin di potensi energi terbarukan di Pulau Jawa belum cukup untuk menopang semuanya.

"Harus ada sambungan dari Sumatera. Tapi itu kan kita harus lakukan bertahap, jadi kalau gak ada infrastruktur transmisi ya tidak kan bisa masuk energi-energi baru ini," ujarnya.

Intinya, perlu adanya pembangunan jaringan transmisi kelistrikan Jawa-Sumatera terlebih dahulu untuk pasokan listrik yang dari energi bersih. Terutama sebelum PLTU Suralaya pensiun dini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak merespon wacana bakal 'diistirahatkanya' (passed out) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya. PLTU yang terletak di Cilegon, Banten ini, dianggap menjadi salah satu penyebab polusi di Daerah Khusus Jakarta.

Beberapa hari lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyinggung hal itu. Ali mengetahui PLTU dituding sebagai sumber polutan utama. Tekanan untuk segera menutup PLTU batubara semakin kencang tahun lalu saat kemarau panjang yang berdampak pada 'gelapnya' langit Jakarta. PLTU terdekat, yakni PLTU Suralaya dapat sorotan lebih.

Tapi apakah pandangan itu tepat dalam kondisi saat ini? Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, jelas Ali, bisa dikatakan tetap menjadi tulang punggung (backbone) kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali). PLTU Suralaya memiliki kapasitas pembangkit sebesar 3.400 Megawatt (MW) yang terdiri dari Unit 1-7. Unit 1-4 memiliki kapasitas total sebesar 1.600 MW, dan Unit 5-7 memiliki kapasitas total sebesar 1.800 MW.

Ia melanjutkan, transisi energi ini penting dan harus dijalankan secara adil, berimbang dan berkelanjutan. Transisi energi seiring sejalan dengan upaya mewujudkan ketahanan energi nasional, termasuk sektor ketenagalistrikan.

"Bahwa, dalam jangka panjang, pemanfaatan batubara untuk listrik harus diminimalkan, itu betul dan saya setuju. Namun itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara (pemerintah, PLN & swasta) untuk menyediakan substitusinya dan menjamin kehandalan pasukan listrik nasional. Terkait itu, saya kira co-firing biomassa di PLTU batubara menjadi salah satu opsi yang harus dioptimalkan, termasuk di PLTU Suralaya," kata Direktur Eksekutif CESS kepada Republika.co.id, belum lama ini.

Sebelumnya Luhut menyebut PLTU Suralaya sebagai penyebab polusi Jakarta. Ia menerangkan saat ini indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 170 sampai 200. Menurutnya, keadaan demikian harus segera dicarikan solusinya. Pasalnya bisa mengakitkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

"Kita pengen exercise, kita pengen kaji. Kalau bisa kita tutup, supaya mengurangi polusi Jakarta. Samping tadi mobil EV kita dorong dengan sepeda motor EV untuk lebih banyak area jadi seperti ganjil genap mungkin kita lagi exercise juga. Supaya itu nanti boleh motor EV dengan mobil EV secara bertahap," kata Luhut saat ditemui di acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu (14/8/2024).

PLTU Sudah beroperasi....

PLTU Suralaya, kata dia, sudah beroperasi lebih dari 40 tahun. Pemerintah dan berbagai stakeholder terkait bakal mengkaji rencana suntik mati PLTU yang menjadi tulang punggung listrik di Jawa ini. Ia menegaskan itu semata-mata demi udara yang lebih bersih.

Sehingga imbasnya ke berbagai hal. Termasuk pengeluaran. Menurut dia, pemerintah mengeluarkan Rp 38 triliun untuk biaya pengobatan akibat penyakit dari polusi udara tersebut.

Langkah lainnya, seperti sudah ia singgung di atas, yakni terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik. Lalu pabrik-pabrik di sekitar Jakarta akan dikasih sensor. Sehingga bisa mengetahui gas apa yang dikeluarkan.

"Dioksin atau apa semacamnya. Karena itu semua berbahaya untuk kesehatan. Itu tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita rame-rame. Kita tidak ada pilihan, kalau mau sehat, ya lakukan," ujar Luhut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif menambahkan. Pertama-tama, kata Arifin, perlu dilihat masa operasinya. Lalu dampak yang ditimbulkan.

Ia mengaku melintasi wilayah udara PLTU tersebut. "Itu kan memang berat emisinya di daerah sana, daerah cilegon, banyak industri, kemudian pembangkitnya juga gede. Kemarin yang kita sempat makan siang itu kan di Sulawesi, tapi kan karena Sulawesi tidak dekat Jakarta kan tidak kelihatan," ujar Menteri ESDM.

Meski demikian, jika pensiun dini, tentu harus ada energi penggantinya. Pastinya harus energi yang lebih bersih. Menurut Arifin di potensi energi terbarukan di Pulau Jawa belum cukup untuk menopang semuanya.

"Harus ada sambungan dari Sumatera. Tapi itu kan kita harus lakukan bertahap, jadi kalau gak ada infrastruktur transmisi ya tidak kan bisa masuk energi-energi baru ini," ujarnya.

Intinya, perlu adanya pembangunan jaringan transmisi kelistrikan Jawa-Sumatera terlebih dahulu untuk pasokan listrik yang dari energi bersih. Terutama sebelum PLTU Suralaya pensiun dini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengungkapkan bahwa Pemerintah tengah mempertimbangkan pensiun dini untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

”Itu kita mau rapatin, nanti yang Suralaya itu kan sudah banyak polusinya ya dan sudah lebih 40 tahun ya. Jadi kita pengen exercise, kita pengen kaji. Kalau bisa kita tutup supaya mengurangi polusi Jakarta," tegas Luhut di sela gelaran Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (14/08/2024).

Luhut melanjutkan, udara di Jakarta yang mencapai Indeks Kualitas Udara (AQI) 170-200 telah menyebabkan banyak warga menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Pemerintah mencatat bahwa anggaran sebesar Rp38 triliun dikeluarkan untuk biaya pengobatan akibat dampak polusi ini, baik melalui BPJS maupun pengeluaran pribadi masyarakat.

"kalau kita tutup tadi (PLTU) Suralaya. Kita berharap akan bisa turun mungkin di bawah 100 indeks ini," lanjut Luhut.

Sementara itu, di tempat yang sama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membetulkan bahwa memang PLTU Suralaya memiliki emisi yang besar.

”Saya sendiri kan pernah terbang di atas wilayah itu kan, emang berat tuh emisinya di daerah sana,” beber Arifin.

Terkait teknis memensiunkan PLTU Suralaya, Arifin menuturkan akan mendahulukan unit yang paling senior dan paling besar emisinya.

”Yang paling senior, satu itu, yang kedua dari performance unit yang mana yang paling efisiensi ketinggalan, emisi nya paling banyak, jadi itu kriterianya,” terang Arifin.

Selain daripada itu, urusan pensiun dini PLTU Suralaya terus terang saja akan menimbulkan gejolak pada suplai kelistrikan di Jawa jika tidak direncanakan secara matang. Untuk itu sebagai gantinya Pemerintah akan membangun transimis Sumatera-Jawa guna mengangkut energi baru terbarukan (EBT).

”Jawa ini kalau kita liat potensi- potensi energi- energi barunya gamungkin, ga cukup, untuk bisa, disupport harus ada sambungan dari sumatera kedepan tapi itu kan kita harus lakukan bertahap, jadi kalau gak ada infrastruktur transmisi ya gak akan bisa masuk energi-energi baru ini,” tandas Arifin.

Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Suralaya di Banten akan ditutup. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut rencana ini demi menekan polusi udara di Jakarta.

"Kami (akan) rapatin nanti yang di PLTU Suralaya itu sudah banyak polusinya, sudah beroperasi lebih dari 40 tahun," kata Luhut di Jakarta, Rabu (14/8).

Merespon hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya MIneral (ESDM) Arifin Tasrif mengakui PLTU di wilayah Cilegon tersebut menghasilkan emisi yang cukup tinggi. "Memang berat tuh emisi di sana. Banyak industri dan pembangkitnya gede," ucapnya.

Namun, untuk menutupnya perlu pertimbangan matang. Pemerintah harus mencari sumber energi baru terbarukan alias EBT sebagai pengganti pembangkit baru bara.

Masalahnya, di Jawa tidak ada energi hijau yang cukup besar untuk dapat memasok pembangkit sebesar PLTU Suralaya. Alternatifnya, menurut Arifin, harus ada sambungan transmisi dari Sumatera untuk mendukung pasokan EBT.

Infrastruktur yang baikmenjadi kunci agar energi-energi hijau dapat dimanfaatkan untuk mengganti PLTU yang akan dipensiunkan. "Kalau tidak ada transmisi tentu tidak akan bisa masuk energi baru," kata Arifin.

Profil PLTU Suralaya

Rencana untuk mematikan PLTU Suralaya bukanlah hal baru. Pemerintah sudah lama ingin melakukan pensiun dini pembangkit tersebut. Beberapa kali pula pembangkit ini dituding menjadi biang kerok polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

Pada September tahun lalu, PLN sampai menurunkan kapasitas produksi pembangkit tersebut untuk memperbaiki tingkat polusi udara Jakarta jelang Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN. Sebagai gantinya, perusahaan meningkatkan keandalan pembangkit listrik tenaga gas dan uap alias PLTGU Muara Tawar dan Muara Karang.

Melansir dari laman resmi PLN, PLTU Suralaya dibangun pada 1984 dengan dua unit pembangkit. Kini jumlahnya pembangkitnya mencapai delapan unit. Total kapasitasnya mencapai 3.440 megawatt dan menyumbang 17% kebutuhan listrik Jawa-Bali.

Sejak 2000, pembangkit batu bara ini tercatat beberapa kali mengalami pemadaman. Pertama pada 2022 yang membuat listrik Jawa-Bali mati selama dua hari. Peristiwa ini bahkan disebut sebagai kejadian blackout terparah dalam sejarah Indonesia.

Tiga tahun berikutnya terjadi kejadian serupa terjadi lagi. Meski durasinya hanya tiga jam, namum dampaknya hingga ke 120 juta penduduk. Pada 2009, 2013, dan 2019 gangguan di PLTU Suralaya kembali terjadi.

Keinginan untuk menutup pembangkit tersebut sebenarnya tak sejalan dengan rencana kelistrikan pemerintah. Sebab, pada Januari 2020 pembangkit PLTU Suralaya bertambah dua unit dengan kapasitas dua kali 1.000 megawatt. Pembangkit baru ini targetnya beroperasi pada tahun ini.

Selain itu, pembangkit batu bara yang kerap disebut biang kerok polusi di Jakarta dan sekitarnya tidak hanya berasal dari Suralaya. Ada sembilan PLTU lainnya yang mengepung bekas Ibu Kota tersebut, seperti terlihat pada grafik Databoks di bawah ini:

Menteri ESDM Arifin Tasrif buka suara soal pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan yang menyebut pemerintah akan menyuntik mati PLTU Suralaya di Cilegon, Banten.

Ia mengatakan rencana itu tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja. Sebab, potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk menggantikan PLTU tersebut sampai saat ini belum mencukupi.

Ia menyebut ketika PLTU Suralaya dipensiunkan atau disuntik mati, Pulau Jawa akan membutuhkan listrik besar yang bersumber dari pembangkit EBT. Namun di sisi lain, potensi EBT yang berada di Pulau Jawa sampai saat ini belum memungkinkan untuk mendukung rencana pensiun dini PLTU tersebut.

"Jawa ini kalau kita lihat potensi-potensi energi barunya tak mungkin, tak cukup untuk bisa support (gantikan PLTU)," kata Arifin ditemui usai acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta, Rabu (14/8) seperti dikutip dari CNBCIndonesia.

Karena itu, perlu adanya pembangunan jaringan transmisi kelistrikan Jawa-Sumatera terlebih dahulu untuk memasok listrik yang bersumber dari energi bersih. Terutama sebelum PLTU Suralaya di provinsi Banten diakhiri masa operasinya lebih cepat.

"Harus ada sambungan dari Sumatera ke depan tapi itu kan kita harus lakukan bertahap. Jadi kalau gak ada infrastruktur transmisi ya gak akan bisa masuk energi energi baru ini," ujarnya.

Ia menyadari operasional PLTU Suralaya telah berkontribusi besar terhadap polusi udara di Jakarta. Hal ini bukan tanpa sebab, lantaran wilayah tersebut banyak terdapat industri dan PLTU berkapasitas cukup besar.

"Saya sendiri kan pernah terbang di wilayah itu kan memang berat tuh emisinya di daerah sana, daerah Cilegon, banyak industri, kemudian pembangkitnya juga gede. Kemarin yang kita sempat makan siang itu kan di Sulawesi, tapi kan karena Sulawesi gak dekat Jakarta kan gak kelihatan dan itu memang kita rencanakan pensiun dini," ujar Arifin.

Luhut beberapa waktu lalu menyebut pemerintah ingin menyuntik mati PLTU Suralaya. Selain menekan polusi, wacana itu juga sejalan dengan upaya pemerintah mendorong ekosistem kendaraan listrik.

"Ya itu kita mau rapatin, nanti yang Suralaya itu kan sudah banyak polusinya, sudah lebih 40 tahun ya," ujar Luhut saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, seperti dikutip Detik Finance pada Rabu (14/8).

"Kalau bisa kita tutup supaya mengurangi polusi Jakarta, di samping tadi mobil EV kita dorong dengan sepeda motor EV," terangnya.

Dengan menutup PLTU Suralaya, ia berharap indeks kualitas udara Jakarta bisa turun ke bawah level 100.

"Jadi kita Jakarta ini kalau bisa kita tutup Suralaya, kita berharap akan bisa turun di bawah 100 indeksnya ini. Apalagi nanti bus transportasi kita ada 5.000 bus yang segera kita mulai bertahap masukkan, sehingga tidak ada lagi bus yang pakai solar," ujar Luhut.

Luhut mengungkapkan buruknya kualitas udara berimbas pada besarnya pengeluaran biaya untuk pengobatan penyakit ISPA yang mencapai Rp38 triliun. Dana tersebut dikeluarkan, termasuk melalui BPJS Kesehatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung rencana menutup Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Cilegon, Banten. Luhut mengatakan hal itu demi mengurangi polusi udara di Daerah Khusus Jakarta.

Ia menerangkan saat ini indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 170 sampai 200. Menurutnya, keadaan demikian harus segera dicarikan solusinya. Pasalnya bisa mengakitkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

"Kita pengen exercise, kita pengen kaji. Kalau bisa kita tutup, supaya mengurangi polusi Jakarta. Samping tadi mobil EV kita dorong dengan sepeda motor EV untuk lebih banyak area jadi seperti ganjil genap mungkin kita lagi exercise juga. Supaya itu nanti boleh motor EV dengan mobil EV secara bertahap," kata Luhut saat ditemui di acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu (14/8/2024).

PLTU Suralaya, kata dia, sudah beroperasi lebih dari 40 tahun. Pemerintah dan berbagai stakeholder terkait bakal mengkaji rencana suntik mati PLTU yang menjadi tulang punggung listrik di Jawa ini. Ia menegaskan itu semata-mata demi udara yang lebih bersih.

Sehingga imbasnya ke berbagai hal. Termasuk pengeluaran. Menurut dia, pemerintah mengeluarkan Rp 38 triliun untuk biaya pengobatan akibat penyakit dari polusi udara tersebut.

Langkah lainnya, seperti sudah ia singgung di atas, yakni terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik. Lalu pabrik-pabrik di sekitar Jakarta akan diberikan sensor sehingga bisa mengetahui gas apa yang dikeluarkan.

"Dioksin atau apa semacamnya. Karena itu semua berbahaya untuk kesehatan. Itu tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita ramai-ramai. Kita tidak ada pilihan, kalau mau sehat, ya lakukan," ujar Luhut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif menambahkan. Pertama-tama, kata Arifin, perlu dilihat masa operasinya. Lalu, dampak yang ditimbulkan.

Ia mengaku melintasi wilayah udara PLTU tersebut. "Itu kan memang berat emisinya di daerah sana, daerah Cilegon, banyak industri, kemudian pembangkitnya juga gede," ujar Arifin.

Meski demikian, jika pensiun dini, tentu harus ada energi penggantinya. Pastinya harus energi yang lebih bersih. Menurut Arifin di potensi energi terbarukan di Pulau Jawa belum cukup untuk menopang semuanya.

"Harus ada sambungan dari Sumatera. Tapi itu kan kita harus lakukan bertahap, jadi kalau tidak ada infrastruktur transmisi ya tidak bisa masuk energi-energi baru ini," ujarnya.

Dia menekankan, perlu ada pembangunan jaringan transmisi kelistrikan Jawa-Sumatera terlebih dahulu untuk pasokan listrik yang dari energi bersih. Terutama sebelum PLTU Suralaya pensiun dini.

PLTU Suralaya di Cilegon, Banten akan disuntik mati karena menimbulkan banyak polusi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan membahas rencana suntik mati pembangkit tersebut.

"Ya itu kita mau rapatin, nanti yang Suralaya itu kan sudah banyak polusinya, sudah lebih 40 tahun ya," kata Luhut saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Luhut berharap langkah tersebut mampu mengurangi polusi di DKI Jakarta. Di samping itu, pemerintah juga terus mendorong ekosistem kendaraan listrik hingga kebijakan ganjil genap.

"Kalau bisa kita tutup supaya mengurangi polusi Jakarta, di samping tadi mobil EV kita dorong dengan sepeda motor EV," tutur Luhut.

Ia juga menyinggung besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah, termasuk lewat BPJS kesehatan untuk menangani penyakit ISPA. Ia menyebut jumlahnya mencapai Rp 38 triliun imbas kualitas udara yang buruk

"Pemerintah itu mengeluarkan Rp 38 triliun untuk biaya berobat, ada yang melalui BPJS ada yang melalui pengeluaran sendiri untuk kesehatan. Karena akibat udara yang 170 sampai 200 indeks ini itu banyak yang sakit ISPA," bebernya.

"Kalian kena, saya kena. Jadi ini beban kita ramai-ramai. Jadi kalau ada yang keberatan ya kamu rasain aja sendiri, kita nggak mau," lanjut Luhut.

Luhut sempat memamerkan indeks kualitas udara di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada pada level 6. Menurutnya hal ini jauh lebih baik dibanding Singapura yang 24.

Dengan menutup PLTU Suralaya, harapannya kualitas udara Jakarta bisa turun ke bawah level 100. Hal ini tentunya diiringi dengan kebijakan lainnya, seperti penyediaan transportasi massal berbasis listrik.

"Jadi kita Jakarta ini kalau bisa kita tutup Suralaya, kita berharap akan bisa turun di bawah 100 indeksnya ini. Apalagi nanti bus transportasi kita ada 5.000 bus yang segera kita mulai bertahap masukkan, sehingga tidak ada lagi bus yang pakai solar," ujar Luhut.

Tantangan Menutup PLTU Suralaya

Namun, rencana menutup PLTU Suralaya bukan tanpa tantangan. Menteri ESDM Arifin Tasrif menerangkan, pihaknya akan melihat masa operasi PLTU Suralaya tersebut. Diakuinya, emisi yang dihasilkan PLTU Suralaya berat.

"Kita lihat lah masa operasinya sudah berapa lama, kemudian ya saya sendiri kan pernah terbang dari di atas wilayah itu kan memang berat tuh emisinya di daerah sana, daerah Cilegon, banyak industri, kemudian pembangkitnya juga gede," ungkapnya.

Arifin mengatakan, energi baru direncanakan masuk. Namun, Arifin menyebut, jika melihat potensi energi baru di Jawa tidak memungkinkan untuk mencukupi kebutuhan di Jawa.

Oleh karena itu, perlu didukung sambungan transmisi ke Sumatera. Menurutnya, sambungan itu akan dilakukan secara bertahap.

"Nah jawa ini kalau kita lihat potensi-potensi energi-energi barunya nggak mungkin, nggak cukup untuk bisa di-support makanya harus ada sambungan dari Sumatera nanti ke depan, tapi itu kan kita harus lakukan bertahap. Jadi kalau nggak infrastruktur transmisi ya nggak akan bisa masuk energi-energi baru ini," ujarnya.