REPUBLIKA.CO.ID, Dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 terkait Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat ketentuan menyangkut pengadaan alat kontrasepsi bagi anak siswa sekolah dan remaja. Pertanyaannya untuk apa pemerintah memberi mereka alat kontrasepsi?

Apakah pemerintah akan melegalkan dan membolehkan peserta didik untuk melakukan seks bebas?

Terus terang sebagai pendidik kita tentu tidak mengerti tentang maksud dan tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut. Padahal kita tahu menurut UU No.20 tahun 2003 Pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional di sana sudah jelas-jelas dikatakan pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat ... bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan diberikannya alat kontrasepsi tersebut kepada anak didik, apakah itu akan mendukung bagi terbentuknya watak dan berkembangnya potensi anak didik untuk bisa menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akan berakhlak mulia?

Rasa-rasanya jangankan akan mendukung bagi tercapainya maksud dan tujuan tersebut tapi malah akan membuat peserta didik menjadi tidak bermartabat dan tidak mampu menjadikan diri mereka menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki akhlak yang mulia. Karena itu kehadiran dari peraturan ini jelas tidak sesuai dengan falsafah bangsa kita Pancasila dan hukum dasar yang berlaku di negeri ini yaitu UUD 1945. Padahal dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Jadi melihat kepada amanat yang terdapat dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 dari UUD 1945 tersebut maka ketentuan menyangkut pengadaan alat kontrasepsi bagi anak siswa sekolah dan remaja ini adalah batal demi hukum. Sebab, isi dari UU tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi karena tidak ada satu agamapun yang diakui negara di negeri ini yang mentolerir praktik seks bebas tersebut. Untuk itu kita meminta pihak pemerintah agar mencabut ketentuan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) mendesak pemerintah untuk segera membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2024, terkait upaya kesehatan sistem reproduksi yang salah satu poinnya adalah menyediakan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja.

Ketua Presidium MER-C, Sarbini Abdul Murad, menegaskan pihaknya menolak PP tersebut karena tidak layak dan bertentangan dengan hukum etika serta kepatutan.

"Presiden harus membatalkan dan merevisi peraturan itu. PP itu merupakan wujud kekalahan moral untuk menyelamatkan generasi kita, bertabrakan dengan budaya timur dan akan menambah maraknya seks bebas," ujar Sarbini dalam siaran pers yang diterima //Republika.co.id//, Selasa (13/8/2024).

Pemerintah mungkin melihat ada masalah-masalah terkait ini di sejumlah daerah, tapi menyediakan alat kontrasepsi bukan solusinya, malah akan meningkatkan penyebaran wabah penyakit khususnya penyakit seksual.

Menurut dia, hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah ketegasan untuk menutup tempat-tempat maksiat, meningkatkan pendidikan agama dan moralitas anak bangsa, bukan justru memfasilitasi pelajar dan remaja dengan melakukan seks bebas.

"Ini menjadi tantangan pemerintah dan kita semua untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa," kata Sarbini.

Seperti diketahui, isu soal alat kontrasepsi yang diperuntukkan bagi remaja, saat ini menjadi polemik. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklarifikasi soal pemberian alat kontrasepsi untuk remaja yang tertuang dwlam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.

Salah satu isi aturan itu memuat upaya pemerintah meningkatkan layanan promotif dan preventif atau mencegah masyarakat menjadi sakit. Layanan tersebut termasuk memastikan kesehatan reproduksi untuk remaja dimana pemerintah akan menggalakan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Program tersebut antara lain mengedukasi tentang sistem, fungsi, dan proses reproduksi; menjaga kesehatan reproduksi; perilaku seksual berisiko dan akibatnya; keluarga berencana; serta melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual.

Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril MPH menjelaskan edukasi terkait kesehatan reproduksi termasuk juga penggunaan kontrasepsi. Namun, menurut dia, penyediaan alat kontrasepsi hanya untuk remaja yang sudah menikah saja.

“Penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” ujar Syahril dalam keterangannya pada Selasa (6/8/2024).