Jakarta: Guru Besar Ilmu Hukum Islam UIN Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie menilai penyusunan norma dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan khususnya di Pasal 103 ayat (4) huruf e tidak jelas. Ketentuan tersebut memuat tentang pelayanan kesehatan reproduksi kepada anak usia sekolah dan remaja paling sedikit di antaranya menyediakan alat kontrasepsi.

“Pada ketentuan di Pasal 103 ayat (4) huruf e tentang penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak sekolah dan remaja menjadi titik krusial norma ini. Masalahnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut pada norma tersebut, karena disebut “cukup jelas," ujar Tholabi dalam keteranagn tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu, 7 Agustus 2024.

Tholabi mengatakan norma tersebut akan menimbulkan tafsir beragam di tengah publik yang cenderung berkonotasi negatif khususnya ditujukan kepada anak sekolah dan remaja. Padahal, di sisi yang lain, alat kontrasepsi secara medis menjadi salah satu instrumen untuk pengendalian angka kehamilan sekaligus pencegahan penularan penyakit kelamin.
“Pendidikan seks bagi anak sekolah dan remaja merupakan hal yang penting. Tetapi menyediakan alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja satu bagian yang tidak pada tempatnya,” tutur Tholabi.

Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Jakarta ini mempertanyakan mekanisme penyusunan khususnya pada norma tersebut. Tholabi menuturkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), telah disebutkan secara terang mengadopsi metode penyusunan peraturan perundang-undangan seperti Regulatory Impact Analysis (RIA) serta metode Rule, Opprtunity, Cacapity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI).

“Sayangnya pada norma soal kontrasepsi itu tak mencerminkan aktivasi RIA dan ROCCIPI saat penyusunan norma tersebut,” sebut Tholabi.

Tholabi meminta kementerian dan lembaga terkait memberi penjelasan atas norma yang menimbulkan polemik tersebut. Dia juga menyarankan untuk merevisi norma khusus tentang kontarsepsi tersebut.

“Kami mengusulkan lembaga atau kementerian terkait agar menjelaskan ke publik ihwal norma tersebut, termasuk menempuh opsi merevisi atas norma tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja,” ujar Tholabi.

Baca juga: Menkes Tegaskan Alat Kontrasepsi untuk Remaja yang Nikah Dini

(REN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Presiden Moeldoko buka suara mengenai aturan penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang belum lama ini diteken Presiden Joko Widodo.

Dia mengakui, pro dan kontra yang muncul atas aturan itu adalah hal yang wajar.

Penyediaan alat kontrasepsi dalam aturan turunan itu pun akan membuat perbedaan pandangan dari sisi kesehatan maupun agama.

"Ya memang kan ada pandangan pasti terjadi kontra ya karena satu pandangan dari sisi kesehatan, satu dari sisi etik atau agama. Pasti selama itu tidak akan ketemu," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Kendati begitu, Moeldoko menyampaikan, perlu ada jalan tengah untuk masalah tersebut.

Oleh karenanya, PP 28/2024 yang baru diterbitkan itu turut mengatur kontrasepsi untuk remaja sesuai sebagai solusinya.

"Tapi kan pasti ada jalan tengah. Ya harus ada solusinya, dong," ucapnya.

Sebagai informasi, penyediaan alat kontrasepsi diatur dalam Pasal 103 PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Berdasarkan ayat tersebut, salah satu bentuk pelayanan kesehatan sistem reproduksi untuk usia sekolah dan remaja adalah dengan menyediakan alat kontrasepsi.

Pasal ini menuai kehebohan karena dianggap melegalkan seks bebas di kalangan remaja.

Namun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjelaskan, penyediaan alat kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kesehatan ditujukan untuk remaja yang menikah dini.

"Bukan (untuk mencegah kehamilan remaja belum menikah), tetapi kontrasepsi untuk PUS (pasangan usia subur)," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi kepada Kompas.com, Senin (5/8/2024).

Nadia menjelaskan, penggunaan alat kontrasepsi yang diatur dalam aturan turunan UU Kesehatan itu berkaitan dengan edukasi kesehatan reproduksi.

Pasalnya, tubuh dan organ remaja yang menikah usia muda belum siap sepenuhnya untuk bereproduksi.

Penggunaan alat kontrasepsi ditujukan untuk menunda kehamilan di kalangan tersebut, sembari menunggu kesiapan organ reproduksi dan kejiwaan pasangan.

"Kontrasepsi hanya untuk PUS. Kan banyak anak usia 12 (tahun) atau 15 tahun yang sudah dinikahkan. Ini yang akan jadi sasaran," ucap Nadia.

Nadia menjelaskan, pasal-pasal dalam PP Kesehatan tidak bisa dimaknai secara terpisah sehingga ia meminta semua pihak untuk memaknai secara lebih komprehensif.

Dia bilang, rincian pasal-pasal itu pun akan diatur lebih jelas melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

"Itu pelayanan kespro berdasarkan siklus kehidupan, jadi merupakan suatu layanan komprehensif dan pasal-pasal dibaca tidak dipisahkan," jelas Nadia.

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menentang penyediaan alat kontrasepsi di sekolah. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemeritah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan di Pasal 103 Ayat (4) butir e, yaitu penyediaan alat kontrasepsi.

“Daripada kontradiktif dengan tatanan sosial di sekolah dan juga merusak moralitas anak-anak, sebaiknya aturan ini dicabut dan didiskusikan kembali dengan melibatkan partisipasi yang lebih luas,” kata Ubaid dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 6 Agustus 2024.

Dia menuturkan saat ini Indonesia sedang menghadapi kondisi darurat pornografi dan kekerasan seksual terhadap anak. Data National Centre for Missing Exploited Children (NCMEC) mencatat kasus konten pornografi pada anak di Indonesia merupakan yang terbanyak keempat di dunia dan peringkat dua skala Asia Tenggara.
“Di tengah situasi yang semacam ini, mestinya pemerintah perlu memperkuat pendidikan seksual dan juga pengembangan penyuluhan kesehatan reproduksi pada anak di sekolah, daripada penyediaan alat kontrasepsi,” tegas Ubaid.

Terkait polemik ini, JPPI mendesak PP Nomor 28 Tahun 2024 dicabut karena merusak masa depan anak. Ubaid menilai peraturan ini jelas merusak masa depan anak-anak Indonesia.

"Jika dipaksakan, mereka kian akan terpapar kekerasan seksual dan juga pornografi di lembaga pendidikan. Selain itu, aturan ini juga dibuat diam-diam dan tidak melibatkan publik secara luas. Padahal, beleid ini sangat terkait hajat hidup orang banyak, terutama orang tua dan anak-anak usia sekolah," ujar Ubaid.

JPPI juga menolak penyediaan alat kontrasepsi pada anak di sekolah. Ubaid mengatakan yang dibutuhkan siswa adalah edukasi pendidikan kesehatan reproduksi, bukan kebutuhan alat kontrasepsi.

"Penyediaan alat kontrasepsi yang salah tempat, berakibat pada banyaknya kasus penyalahgunaan alat kontrasepsi pada anak yang berujung pada jebakan kasus kekerasan pada anak," ujar dia.

JPPI juga mendorong penguatan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah. Anak usia sekolah harus fokus pada proses pendidikan reproduksi di sekolah, bukan malah melakukan kegiatan aktif penggunaan alat kontrasepsi.

Sebab, anak usia sekolah belum dianggap sah untuk memberikan persetujuan seksual (age of consent). Ubaid menuturkan age of consent harus mengikuti usia sah menikah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, yaitu 19 tahun.

"Jadi, penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah harus ditolak karena lebih banyak mengundang bahaya, bahkan tidak ada manfaatnya,” tegas Ubaid.

Baca juga: Bisa Jadi Bumerang, Penyediaan Alat Kontrasepsi Remaja Harus Hati-hati

(REN)