Bisnis.com, JAKARTA — Angka realisasi penyerapan tenaga kerja selama lada kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat lebih rendah daripada selama periode pertamanya.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan, realisasi penyerapan tenaga kerja mencapai 7.188.479 orang selama 2019—2024 atau periode kedua pemerintah Jokowi.

Rosan menegaskan, penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu tantangan terbesar pemerintah. Oleh sebab itu, dia menyatakan ke depan penciptaan lapangan kerja harus tetap menjadi fokus.

"Dari sisi penciptaan lapangan kerja, juga tercipta penyerapan tenaga kerja total selama Kabinet Indonesia Maju adalah 7.188.479 tenaga kerja di Indonesia atau rata-rata kurang lebih pertahunnya 1.437.695," ujar Rosan ketika beri pidato dalam Anugerah Layanan Investasi 2024 di Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Sebagai perbandingan, dikutip dari dataindonesia.id, setidaknya ada 7.429.200 tenaga kerja yang terserap selama 2014—2019 atau periode pertama pemerintahan Jokowi. Artinya, realisasi penyerapan tenaga kerja periode kedua pemerintahan Jokowi lebih rendah daripada periode pertamanya (lebih rendah sekitar 240.721 tenaga kerja).

Lebih lanjut, Rosan mengungkapkan Kementerian Investasi/BKPM telah mengeluarkan perizinan berusaha berbasis resiko sebanyak 10.382.846 NIB (nomor induk berusaha) selama 4 Agustus 2021 sampai dengan 27 September 2024.

Perizinan berusaha itu, sambungnya, dikeluarkan melalui sistem Online Single Submission. Rosan pun meyakini, capaian menunjukkan bahwa perizinan berusaha sudah semakin mudah didapatkan.

"Dan mayoritas dari izin yang kita berikan adalah kepada usaha kecil dan menengah," sambungnya.

Terserap ke Sektor Nonproduktif?

Sebagai catatan, Rosan tidak mendetailkan ke sektor mana 7,1 juta tenaga kerja tersebut terserap.

Kendati demikian, jika merujuk data yang diolah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) maka tampak bahwa mayoritas warga masih bekerja di sektor nonproduktif.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider C.H. Siahaan merincikan, jika dibagi berdasarkan sektor maka kebanyakan penduduk bekerja di sektor jasa-jasa (71,3 juta) dibandingkan manufaktur (18,9 juta), pertanian (40,7 juta), maupun lain-lain seperti pertambangan, konstruksi, dan sebagainya (11,3 juta).

"Dan masih banyak yang bekerja paruh waktu yaitu sekitar 36,8 juta orang; dan setengah pengangguran di sekitar 12,1 juta orang," jelas Scenaider dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

Tak hanya itu, sambungnya, rata-rata upah buruh nasional masih di angka Rp3,04 juta perbulan. Bahkan, masih banyak sektor yang beri upah di bawah rata-rata nasional tersebut.

Sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga karena namun memberi upah di bawah rata-rata nasional yaitu: industri pengelolaan (rata-rata Rp3,03 juta/bulan), konstruksi (Rp2,95 juta/bulan), pendidikan (Rp2,84 juta/bulan), pengadaan air (Rp2,69 juta/bulan).

Lalu, perdagangan (Rp2,54 juta/bulan), pertanian (Rp2,24 juta/bulan), akomodasi dan makanan minum (Rp2,24 juta/bulan), serta aktivitas jasa lainnya (Rp1,74 juta/bulan).