Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

AHY membeberkan hasil pertemuannya dengan Nusron, salah satunya hasil belanja Nusron selama beberapa waktu menjabat di Kabinet Merah Putih. Menurut AHY, Kementerian ATR/BPN masih punya banyak PR untuk diselesaikan.

"Kami membahas tentang bagaimana Kementerian ATR/BPN bisa menjadi kunci utama, sebelum pembangunan infrastruktur itu bisa dijalankan di seluruh wilayah. Tanpa lahan yang jelas, tanpa lahan yang legal itu tentu tidak mungkin pembangunan dilaksanakan dengan baik," ucap AHY, ditemui di lokasi.

Dalam kesempatan yang sama, Nusron juga memaparkan empat tugas utama dari AHY yang akan segera dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN. Tugas pertama adalah segera mempersiapkan panitia pengadaan tanah untuk menopang proyek pembangunan yang berfokus pada empat bidang infrastruktur.

"Pertama, infrastruktur yang berorientasi pada konektivitas seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan sebagainya. Ini harus kami petakan dan siapkan panitia pengadaan tanahnya," papar Nusron usai pertemuan.

Nusron melanjutkan, yang kedua adalah infrastruktur yang menopang kepentingan swasembada pangan. Ketiga, adalah infrastruktur yang menopang untuk swasembada energi. Sedangkan yang keempat yaitu infrastruktur yang menopang hilirisasi.

Tugas selanjutnya, Nusron diminta untuk mencari cara mempercepat proses pengaturan tata ruang. Hal ini dikarenakan birokrasi penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dirasa lambat.

"Karena saat ini setelah dicek dengan data dan peta yang ada, PKKPR itu ternyata setelah dipotret lebih detail dengan skala peta 1:5000, 80% lebih tidak sesuai dengan keadaan dan penggunaan," papar Nusron.

Tugas ketiga, Nusron diminta menyiapkan bahan baku tentang rencana kebijakan satu peta (one map policy). Lalu tugas keempat, ia juga diminta menyiapkan tambahan sumber daya manusia (SDM).

"Supaya kantor-kantor kami di bawah ATR/BPN di kantor wilayah, kantor pertanahan itu dilengkapi dengan tenaga yang paham tata ruang supaya tidak tersentralisasi di pusat. Minimal di setiap kantor, kepala kantor itu minimal ada tiga orang yang paham tentang tata ruang untuk kecepatan pelayanan," pungkas Nusron.