Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan ada dua isu besar yang harus diselesaikan untuk mengatasi masalah di bidang tata ruang, sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi di RI. Adapun dua masalah tersebut yakni One Map Policy dan One Spatial Planning Policy.

Hal tersebut diungkapkan olehnya saat dalam Talkshow Tata Ruang sebagai bagian dari Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, hari ini.

"Ini menjadi salah satu isu yang harus diangkat supaya negara hadir untuk memberikan solusi kepada rakyat, dan dunia usaha bagian dari rakyat, tidak boleh kita gantung nasibnya. Kita tuntaskan isu ini bersama terutama di kalangan pelaku usaha, kita jadikan ini sebagai komunitas bersama untuk menuntaskan berbagai persoalan yang muncul," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Nusron menjelaskan, selama One Map Policy belum tersedia, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai salah satu persyaratan dasar untuk perizinan usaha bisa terhambat. Hal ini dikarenakan belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi bagian dari One Map Policy.

"Akibat belum ada One Map Policy mengurus PKKPR lama karena belum ada cantolan RDTR-nya. Saat ini di Indonesia baru ada 541 RDTR dan yang sudah terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) ada 278 RDTR. Kemudian RDTR-nya harus ada 2.000. Masih ada 1.500-an lagi RDTR yang harus kita tuntaskan dengan menggunakan basis peta 1:5.000, sehingga mendekati keakuratan," ujar Nusron.

Isu besar kedua yang ditekankan Nusron adalah One Spatial Planning Policy atau Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang. Menurutnya, selama ini tata ruang masih dalam otoritas yang terpisah.

"Akibatnya tumpang tindih, zona makronya tidak ketahuan karena masing-masing berbicara pada zona mikronya. Gagasan ini untuk menyatukan satu tata ruang supaya dalam penataan makronya akan ketahuan dan tidak menyebabkan tumpang tindih," jelasnya.

"Intinya kita ingin pelayanannya cepat tapi tetap akuntabel, tetap akurat dalam konteks jangka panjang tidak melahirkan malapetaka apalagi menjadi bencana. Begitu juga dengan PKKPR, bagaimana caranya supaya dalam waktu ini urusan PKKPR menjadi selesai dengan catatan dengan tetap compliant ada unsur mitigasi risiko, akurat, dan akuntabel. Sehingga PKKPR-nya sesuai dengan aturan yang berlaku dan mempertahankan ekosistem yang sudah ada," sambungnya.

Terkait dengan Talkshow yang berlangsung, Dirjen Tata Ruang Dwi Hariyawan mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti lebih dari 200 orang secara luring maupun daring. Dia berharap, forum ini dapat menjaring masukan seluas-luasnya untuk penguatan perencanaan tata ruang di masa depan, termasuk penetapan kebijakan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

"Semoga kita semua dapat terus bekerja sama dan berkomitmen untuk selalu mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk bangsa Indonesia. Bersama Menata Ruang untuk Semua," ucap Dwi Hariyawan.

Sebagai informasi, Talkshow yang membahas One Spatial Planning Policy ini dimoderatori oleh Jurnalis Senior Rosiana Silalahi. Hadir sebagai narasumber, Plt. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Herban Heryandana; Kepala Pusat Pengkajian Strategis Penelitian dan Pengembangan TNI, Marsda TNI Jorry Soleman Koloay; Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo; serta Dirjen Mineral dan Batubara yang diwakili Koordinator Pengelolaan Wilayah Mineral dan Batubara, Cecep Mochammad Yasin.

Turut mengikuti rangkaian kegiatan, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir juga sebagai penanggap, perwakilan dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), dan World Resources Institute (WRI) Indonesia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, belum adanya kebijakan satu peta atau one way policy berdampak pada lambatnya mengurus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Hal ini dikarenakan belum adanya cantolan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dengan situasi lambatnya mengurus PKKPR, hal ini berdampak pada kaburnya investor yang mau masuk ke Tanah Air. Hingga saat ini, di Indonesia baru ada 541 RDTR, dari total yang dibutuhkan sebanyak 2.000 RDTR. Nusron bilang, target sekitar 1.500-an RDTR harus segera dituntaskan, dengan menggunakan basis peta skala 1:5.000 untuk mendekati keakuratan.

"Dari 541 RDTR itu pun yang sudah Online Single Submission (OSS) baru ada 278. Sehingga PR lima tahun ke depan ini masih sangat panjang, sementara Indonesia membutuhkan investasi. Supaya ada kepastian investasi, tidak harus lama menunggu sampai jadinya peta skala 1:5000. Lama-lama nanti investornya kabur," terang Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sebelumnya telah membuat proposal dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2021, pasal 179-180 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

"Yaitu dengan mekanisme service level agreement. Kalau dalam waktu 45 hari pengajuan PKKPR tidak disetujui, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai otoritas investasi, diperbolehkan me-bypass untuk melakukan persetujuan PKKPR," terang Nusron.

Nusron memaparkan lebih lanjut, setelah diteliti dengan menggunakan contoh peta yang sudah jadi, yaitu peta skala 1:5.000 yang sudah terjadi meskipun belum dirilis di Sulawesi, membuktikan sebanyak lebih dari 82% persetujuan PKKPR-nya tidak sesuai dengan peta tata ruang yang seharusnya.

"Ini dampaknya. Maka tidak boleh lama-lama, kita harus me-bypass supaya ada percepatan. Karena itu isu pertama yang harus diselesaikan dari tata ruang, dalam waktu singkat ini adalah one map policy. Kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Rencana loan-nya dari Bank Dunia dan akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau, sehingga tahun depan one map policy-nya akan segera selesai," tandas Nusron.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah utama lambatnya pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) karena tidak adanya one-map policy (kebijakan satu peta).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan hal ini saat membuka Hari Tata Ruang Nsional 2024 di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

"Belum adanya one-map policy (membuat) mengurus PKKPR terlalu lama. Kenapa terlalu lama? Karena belum ada cantolan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)-nya," tegas Nusron.

Sejauh ini baru ada 541 RDTR, sedangkan yang menjadi target sebanyak 2.000 RDTR.

Menurut Nusron, dari total 541 RDTR itu pun juga baru 278 yang sudah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS).

"Sehingga, PR (pekerjaan rumah) lima tahun ke depan ini masih sangat panjang. Akibat terlama, sementara Indonesia membutuhkan investasi," ungkap Nusron.

Sebelumnya, Nusron mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan Rencana Peraturan Pemerintah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN.

Ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Kementerian ATR/BPN pun mulai berkoordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai turunan dari RTRWN.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

AHY membeberkan hasil pertemuannya dengan Nusron, salah satunya hasil belanja Nusron selama beberapa waktu menjabat di Kabinet Merah Putih. Menurut AHY, Kementerian ATR/BPN masih punya banyak PR untuk diselesaikan.

"Kami membahas tentang bagaimana Kementerian ATR/BPN bisa menjadi kunci utama, sebelum pembangunan infrastruktur itu bisa dijalankan di seluruh wilayah. Tanpa lahan yang jelas, tanpa lahan yang legal itu tentu tidak mungkin pembangunan dilaksanakan dengan baik," ucap AHY, ditemui di lokasi.

Dalam kesempatan yang sama, Nusron juga memaparkan empat tugas utama dari AHY yang akan segera dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN. Tugas pertama adalah segera mempersiapkan panitia pengadaan tanah untuk menopang proyek pembangunan yang berfokus pada empat bidang infrastruktur.

"Pertama, infrastruktur yang berorientasi pada konektivitas seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan sebagainya. Ini harus kami petakan dan siapkan panitia pengadaan tanahnya," papar Nusron usai pertemuan.

Nusron melanjutkan, yang kedua adalah infrastruktur yang menopang kepentingan swasembada pangan. Ketiga, adalah infrastruktur yang menopang untuk swasembada energi. Sedangkan yang keempat yaitu infrastruktur yang menopang hilirisasi.

Tugas selanjutnya, Nusron diminta untuk mencari cara mempercepat proses pengaturan tata ruang. Hal ini dikarenakan birokrasi penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dirasa lambat.

"Karena saat ini setelah dicek dengan data dan peta yang ada, PKKPR itu ternyata setelah dipotret lebih detail dengan skala peta 1:5000, 80% lebih tidak sesuai dengan keadaan dan penggunaan," papar Nusron.

Tugas ketiga, Nusron diminta menyiapkan bahan baku tentang rencana kebijakan satu peta (one map policy). Lalu tugas keempat, ia juga diminta menyiapkan tambahan sumber daya manusia (SDM).

"Supaya kantor-kantor kami di bawah ATR/BPN di kantor wilayah, kantor pertanahan itu dilengkapi dengan tenaga yang paham tata ruang supaya tidak tersentralisasi di pusat. Minimal di setiap kantor, kepala kantor itu minimal ada tiga orang yang paham tentang tata ruang untuk kecepatan pelayanan," pungkas Nusron.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melakukan penertiban kegiatan pemanfaatan ruang laut terutama bagi perusahaan di sektor pariwisata yang tidak mengantongi dokumen izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Terbaru, KKP melakukan penyegelan dan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang laut terhadap dua resort yang terletak di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kedua resort ini dikelola oleh PT MID dan PT NMR.

Langkah penutupan resort tak berizin ini menjadi sangat penting untuk menjaga kepemilikan negara atas pulau-pulau terluar di Tanah Air agar tidak diambil alih oleh perusahaan atau negara asing.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, mengatakan sejak Januari 2024 hingga saat ini setidaknya sudah ada 120 kasus terkait pemanfaatan ruang laut tanpa kepemilikan PKKPRL.

Atas penindakan itu, pria yang akrab disapa Ipunk ini menyebut setidaknya pemerintah sudah menerima pembayaran denda sebesar Rp 15-18 miliar. Walaupun jumlah ini terbilang cukup kecil, namun menurutnya yang terpenting adalah bagaimana menjaga pulau-pulau terluar di RI tidak diambil alih perusahaan asing.

"Sampai hari ini kita sudah ada 120 kasus untuk tindakan pengawasan sumber daya kelautan, terutama dari PKKPRL. Kemudian untuk berapa sanksi yang sudah kami terapkan atau dibayar dendanya oleh para pengusaha tersebut kurang lebih sekitar Rp 15-18 miliar," kata Ipunk dalam Konferensi Pers 'Update Penegakkan Hukum PKKPRL untuk Pulau-pulau Kecil dan Terluar' di kantor KKP, Senin (23/9/2024).

"Dendanya nggak seberapa, tapi ini demi kedaulatan bangsa makanya kami hadir di pulau terkecil tersebut. Saya minta kepada para pemilik terutama, segera selesaikan denda administrasi dan pengurusan izin. Apa bila tidak dilakukan maka KKP akan melakukan penutupan kegiatan mereka di lapangan," terangnya lagi.

Ia menyebut sebagian besar perusahaan yang dikenakan sanksi penyegelan dan denda karena tidak mengantongi PKKPRL ini bersedia untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya, termasuk pengurusan izin yang belum mereka miliki.

Sebab menurut Ipunk banyak di antara mereka yang tidak ingin kehilangan modal investasi membangun resort atau usaha pariwisata lainnya terbuang sia-sia. Dari pengurusan izin inilah pemerintah bisa memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Jadi ini bukti kalau mereka bersalah. Mereka memang mengakui kesalahannya dan membayar sanksi tersebut kepada pemerintah," ucapnya.

"Di samping itu ketika mereka kena sanksi, mereka juga harus mengurus perizinan PKKPRL yang lebih besar lagi negara mendapatkan di situ. Untuk PKKPRL saat ini mungkin PNBP mungkin tahun ini sudah mencapai Rp 300 miliar," jelas Ipunk lagi.