REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menter Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan besarnya peranan perempuan pada perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Airlangga mengatakan bahwa saat ini UMKM tengah didominasi oleh kaum perempuan dengan persentase sebanyak 64,5 persen dari total pelaku UMKM, atau jumlahnya sekitar 37 juta orang. Dengan adanya peran yang signifikan, pemerintah dipastikan terus memberikan atensi bagi pengembangan usaha pelaku UMKM dari kalangan perempuan melalui sejumlah fasilitas kebijakan.

“UMKM ini adalah sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dengan hampir 90 persen tenaga kerja kita bekerja di sektor UMKM. Tentu ke depan akan terus kita dorong dengan fasilitas yang disediakan,” kata Airlangga saat hadir dalam acara Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan Hari Kebaya Nasional, dikutip dari siaran pers, Selasa (23/7/2024).

Sebagai upaya mendukung peran perempuan dan ibu rumah tangga dalam mengembangkan usaha, Airlangga mengatakan, pemerintah saat ini telah menyediakan akses pembiayaan melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) super mikro untuk ibu rumah tangga dengan bunga yang relatif rendah. Untuk tahun 2024, pemerintah telah menetapkan plafon KUR mencapai Rp280 triliun.

Selain itu, pemerintah juga memberi dukungan melalui program Kartu Prakerja sebagai salah satu program yang dicetuskan untuk skilling, reskilling, dan upskilling. Kartu Prakerja menyediakan insentif berupa biaya pelatihan yang memnbantu peserta mendapatkan akses pelatihan baik luring maupun daring. Sejak awal peluncurannya pada 2020, sejauh ini Prakerja telah diakses oleh 18 juta penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia.

Airlangga berharap, dengan stimulus-stimulus yang ada, peningkatan kualitas SDM bisa ditingkatkan dan kemudian mendorong aktivitas kewirausahaan. Ia juga berharap agar Kowani turut mengambil peran dalam mendorong semangat kewiraushaan para perempuan Indonesia serta mempercepat penciptaan lapangan pekerjaan.

Dalam kesempatan itu, Airlangga mengatakan perihal target Indonesia untuk bisa bergabung dengan OECD. Saat ini pemerintah tengah menjalani masa aksesi keanggotaan dan diproyeksi akan selesai dalam tiga tahun mendatang.

Mengenai hal itu, Airlangga berharap agar kaum perempuan mengambil peran dalam mengawal proses aksesi keanggotaan OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Hal itu mengungat dalam Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 lalu, kaum perempuan telah mengambil bagian dalam berbagai isu penting melalui Forum Women20 (W20).

“Untuk menunjukkan Indonesia masuk menjadi negara maju, kita perlu membuat standar praktis yang setara dengan 38 negara-negara maju, Indonesia sudah masuk aksesi dan tiga tahun diperkirakan bisa masuk anggota OECD. Dan tentunya ada unsur perempuan yang harus mengawal program pembangunan tersebut,” kata dia.