Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov) Sumut menargetkan mampu membangun lebih dari 5.000 rumah layak huni bagi masyarakat Sumut sepanjang tahun 2024.

Target itu merupakan program teranyar Pemprov Sumut yang dicetuskan lewat Gerakan Bedah Rumah Serentak, yakni program kolaborasi antara Pemprov dan para stakeholder.

Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni mengatakan, Gerakan Bedah Rumah Serentak merupakan komitmen pemerintah untuk dapat menyediakan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat Sumut.

Fatoni mengungkap, program itu akan menggunakan dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Baznas dan CSR BUMN dan BUMD serta pihak swasta.

“Ini gotong royong dan tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat dan daerah, bahkan pihak swasta sebagai bentuk kebersamaan kita meningkatkan pembangunan di Sumut. Jadi dengan Gerakan Bedah Rumah ini, kita akan membangun rumah-rumah tidak layak huni menjadi layak huni,” kata Fatoni dalam keterangan resmi, dikutip Senin (8/7/2024).

Mengawali gerakan tersebut, Fatoni pun telah meluncurkan sebanyak 2.409 rumah se-Sumut yang akan dibedah pada Jumat (5/7/2024). Peluncuran dipusatkan di Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lepan, Langkat di mana proses groundbreaking atau peletakan batu pertama program Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumatra Utara dimulai Pj Gubernur Sumut.

Pada kesempatan awal itu, Pemerintah Kabupaten Langkat mengusulkan sebanyak 1.559 unit rumah untuk dibedah, sehingga total ada 3.968 rumah tidak layak huni yang akan direnovasi oleh Pemprov.

“Ditambahkan dengan Kabupaten Langkat ada 1.559, maka totalnya [yang akan dibedah] adalah 3.968 saat ini yang terdata,” jelas Fatoni.

Lebih lanjut Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy menyampaikan, saat ini Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di Langkat berjumlah 20.426 unit.

Penanganan RTLH oleh Pemkab Langkat, dijelaskan Faisal ialah melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

Dia merinci, ada 499 unit RTLH di Langkat yang telah ditangani. Sebanyak 199 unit di antaranya menggunakan dana APBN, 50 unit menggunakan dana APBD Provinsi dan 250 unit menggunakan dana APBD Kabupaten Langkat.

"Kami berharap penanganan RTLH di Kabupaten Langkat terus meningkat sehingga perlu kolaborasi antar semua pihak, termasuk penggunaan Dana Desa sehingga kedepannya tidak ada lagi RLTH di Kabupaten Langkat," kata Faisal. (K68)