Bisnis.com, BALIKPAPAN – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan menargetkan penyelesaian program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) pada akhir tahun ini.

Kepala Disperkim Kota Balikpapan Rafiudin menyatakan sebanyak 135 rumah akan rampung diperbaiki hingga Desember 2024.

Dia menambahkan, program ini dirancang untuk membantu masyarakat kurang mampu dengan memperbaiki kondisi rumah mereka.

"Harapannya agar program perbaikan rumah tidak layak huni ini dapat selesai tepat waktu. Sehingga sebelum tahun 2025 sudah tuntas semua pengerjaannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (14/10/2024).

Dia menjelaskan program perbaikan ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 dengan total anggaran sebesar Rp3 miliar lebih. "Ini anggarannya dari APBD Tahun 2024," jelasnya.

Jika dirinci, setiap rumah yang diperbaiki memerlukan anggaran sebesar Rp22,5 juta untuk bahan material dan Rp2,5 juta untuk upah pengerjaan. Sehingga, total biaya perbaikan untuk satu rumah mencapai Rp25 juta.

"Jadi dalam perbaikan rumah tidak layak huni ini, Pemkot Balikpapan tidak hanya memberikan bantuan berupa bahan material, namun juga untuk upah pengerjaan bangunan rumah tersebut," terang Rafiudin.

Adapun, dia menuturkan berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini perbaikan rumah tidak layak huni juga mencakup upah pengerjaan.

"Penambahan anggaran upah pengerjaan merupakan usulan dari Wali Kota Balikpapan. Sebab tidak semua warga mampu membayar upah pekerja jika sudah diberikan material, sehingga bagi warga yang tidak mampu bisa memperbaiki rumahnya," pungkasnya.

Bisnis.com, CIREBON - Badan Pusat Stastistik (BPS) menyebutkan sebanyak 21,22% rumah di Kabupaten Cirebon tidak layak huni.

Berdasarkan catatan BPS, indikator tidak layak huni ada empat indikator, yakni, ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum dan memiliki akses sanitasi layak.

Bila satu dari empat indikator pada suatu rumah tidak memenuhi syarat maka bisa dikatakan rumah tersebut tidak layak huni.

Kepala BPS Jawa Barat Marsudijono mengatakan meskipun begitu, Kabupaten Cirebon masuk ke dalam tiga besar dengan jumlah rumah tidak layak huni paling rendah di Jawa Barat bersama Indramayu dan Subang.

Sementara, daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni paling tinggi di Jawa Barat adalah Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi.

"Apabila diperhatikan lebih lanjut, untuk Kota Sukabumi dalam dua tahun terakhir angka rumah layak huninya selalu berada di tiga terendah, maka perlu adanya perhatian khusus untuk Kota Sukabumi," kata Marsudijono dalam keterangan tertulis, Senin (29/7/2024).

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon menargetkan perbaikan 272 rumah tidak layak huni (rutilahu) pada 2024.

Kepala DPKPP Kabupaten Cirebon Adil Prayitno mengatakan perbaikan ratusan rumah tersebut bakal menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2024.

"Selain menggunakan APBD, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kementerian PUPR," kata Adil.

Adil menyebutkan, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2019-2024, pemerintah menargetkan perbaikan rutilahu sebanyak 8.000 unit.

Hingga akhir 2023, lanjut Adil, pembangunan tersebut sudah direalisasikan sekira 6.000 unit yang menyebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

"Paling besar dari APBD Kabupaten Cirebon tahun 2021 yaitu 750 unit. Sedangkan tahun 2023 kemarin dari APBD Kabupaten Cirebon 449 unit. Setiap tahunnya turun," kata Adil.

Pihaknya kepada warga di Kabupaten Cirebon yang memiliki atau melihat rutilahu untuk mengusulkan kepada masing-masing pemerintah desa.

Nantinya, pemerintah desa bisa mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). "Segera usulkan, supaya target lima tahunan ini mampu tercapai. Rutilahu ini merata," kata Adil.

Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov) Sumut menargetkan mampu membangun lebih dari 5.000 rumah layak huni bagi masyarakat Sumut sepanjang tahun 2024.

Target itu merupakan program teranyar Pemprov Sumut yang dicetuskan lewat Gerakan Bedah Rumah Serentak, yakni program kolaborasi antara Pemprov dan para stakeholder.

Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni mengatakan, Gerakan Bedah Rumah Serentak merupakan komitmen pemerintah untuk dapat menyediakan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat Sumut.

Fatoni mengungkap, program itu akan menggunakan dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Baznas dan CSR BUMN dan BUMD serta pihak swasta.

“Ini gotong royong dan tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat dan daerah, bahkan pihak swasta sebagai bentuk kebersamaan kita meningkatkan pembangunan di Sumut. Jadi dengan Gerakan Bedah Rumah ini, kita akan membangun rumah-rumah tidak layak huni menjadi layak huni,” kata Fatoni dalam keterangan resmi, dikutip Senin (8/7/2024).

Mengawali gerakan tersebut, Fatoni pun telah meluncurkan sebanyak 2.409 rumah se-Sumut yang akan dibedah pada Jumat (5/7/2024). Peluncuran dipusatkan di Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lepan, Langkat di mana proses groundbreaking atau peletakan batu pertama program Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumatra Utara dimulai Pj Gubernur Sumut.

Pada kesempatan awal itu, Pemerintah Kabupaten Langkat mengusulkan sebanyak 1.559 unit rumah untuk dibedah, sehingga total ada 3.968 rumah tidak layak huni yang akan direnovasi oleh Pemprov.

“Ditambahkan dengan Kabupaten Langkat ada 1.559, maka totalnya [yang akan dibedah] adalah 3.968 saat ini yang terdata,” jelas Fatoni.

Lebih lanjut Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy menyampaikan, saat ini Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di Langkat berjumlah 20.426 unit.

Penanganan RTLH oleh Pemkab Langkat, dijelaskan Faisal ialah melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

Dia merinci, ada 499 unit RTLH di Langkat yang telah ditangani. Sebanyak 199 unit di antaranya menggunakan dana APBN, 50 unit menggunakan dana APBD Provinsi dan 250 unit menggunakan dana APBD Kabupaten Langkat.

"Kami berharap penanganan RTLH di Kabupaten Langkat terus meningkat sehingga perlu kolaborasi antar semua pihak, termasuk penggunaan Dana Desa sehingga kedepannya tidak ada lagi RLTH di Kabupaten Langkat," kata Faisal. (K68)