REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti adanya puluhan sekolah yang mengalami kerusakan. Padahal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dinilai memiliki anggaran lebih dari cukup untuk melakukan rehabilitasi terhadap bangunan sekolah yang mengalami kerusakan.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya telah melakukan perbaikan sejak dilantik untuk memimpin DKI Jakarta pada 2022. Namun, perbaikan terhadap bangunan sekolah yang mengalami kerusakan tidak bisa dilakukan secara bersamaan.

"Gini saya luruskan ya, saya masuk menjabat Pj kan 2022. Langsung saya push semua sekolah, fasilitas sarana prasarana milik pemda diperbaiki. Tahun 2023 ada 17 yang diperbaiki. 2024 ada 19. 2025 nanti 15. Itu skala prioritas," kata dia, Selasa (30/7/2024).

Menurut dia, laporan mengenai sekolah rusak sudah ada sejak dirinya belum menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, berdasarkan informasi yang disampaikan kepadanya, perbaikan sekolah tidak dilakukan sejak 2019. Seperti diketahui, gubernur Jakarta sebelum Heru adalah Anies Baswedan.

"Katanya sih belum ada perbaikan dari tahun 2019 untuk sekolah, sampai 2022. 2021 ada tiga sekolah. Itu mungkin karena ada Covid," ujar dia.

Heru menegaskan, pihaknya melakukan perbaikan sejak menjabat menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, anggaran yang ada difokuskan salah satunya untuk membangun sekolah mulai dari SD hingga SMA.

"Kalau 40 kemarin (yang rusak) kan berarti kita udah ada 16, 19, terus 2025 ada 17 (yang akan diperbaiki). Ya kita sudah mendekati. Mudah-mudahan semua sekolah bisa diperbaiki," kata Heru.

Sebelumnya, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta Munir mengatakan, masih banyaknya gedung sekolah yang perlu direhab. Selain itu, ia menyatakan, jumlah SMP dan SMA yang dikelola pemerintah masih belum dapat menampung anak-anak warga Jakarta dalam memperoleh kesempatan layanan pendidikan.

"Fraksi Gerindra menilai selain perlunya memperbaiki gedung sekolah yang rusak, dan perlunya penambahan gedung atau ruang kelas baru bagi sekolah yang telah ada, juga harus dibangun sekolah-sekolah baru sesuai kebutuhan, luasnya daerah, serta kepadatan penduduknya," kata dia saat rapat paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Senin (29/7/2024).

Munir juga mempertanyakan kegiatan rehab berat terhadap sekolah-sekolah yang sudah tidak layak di wilayah DKI Jakarta atau yang sudah masuk dalam daftar rehab total tetapi belum juga terlaksana hingga tahun ini. Padahal, Meskipun disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD (P2APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, Buku V, Lampiran VII halaman 29, dinyatakan bahwa penyelesaian proses lelang pada Belanja Modal Gedung dan bangunan yang membutuhkan waktu di antaranya, salah satunya adalah renovasi sekolah berupa 26 gedung rehab berat dan 16 gedung rehab total di Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan.

"Ini menjadi alasan bagi realisasi Belanja Modal hanya terserap sebesar 81,63 persen. Bagi kami memandang bahwa ini menunjukkan belum adanya perencanaan yang matang dalam penggunaan anggaran yang telah tersedia," kata dia.