REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyoroti masalah penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pasalnya, selama ini banyak laporan bahwa KJP tak digunakan orang tua siswa untuk keperluan pendidikan.

Heru mengatakan, ada laporan bahwa KJP yang diterima siswa bukan digunakan untuk kebutuhan pendidikan. Menurut dia, masalah terkait penggunaan KJP untuk keperluan di luar pendidikan merupakan "lagu lama".

"Ya itu sudah lagu lama, sudah terlalu lama. Ada yang beli untuk rokok, untuk bensin, untuk cicil motor, tujuannya enggak tercapai," kata dia, Selasa (30/7/2024).

Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah melakukan kajian untuk menggratiskan sekolah, termasuk sekolah swasta. Hal itu dilakukan agar anggaran bantuan sosial pendidikan benar-benar tepat sasaran. "Maka konsepnya kami nanti dengan DPRD bersama-sama untuk sekolah gratis," kata Heru.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, banyak KJP yang diperjualbelikan oleh warga. Artinya, KJP itu diserahkan kepada orang lain untuk membayar utang.

"Misalnya gini, dia kan terima anaknya Rp 350 ribu sebulan. Dia udah minjem dulu, nama orang, minjem Rp 2 juta. Jadi ketika nanti pas mau bayarnya udah langsung dipanggil orang itu, (KJP) diambil sama orang lain," kata dia.

Menurut dia, KJP itu diperjualbelikan bukan untuk kebutuhan pendidikan. Bahkan, ada beberapa kasus KJP itu digunakan untuk kredit motor orang tua siswa.

"Bisa bayangin, masa udah dapat KJP, ijazah masih ditahan. Berarti enggak dia gunakan. Makanya menurut aku lebih bagus digratiskan aja sekolah-sekolah ini. Tarik lagi itu yang namanya KJP itu. Enggak guna," kata Jhonny.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti adanya puluhan sekolah yang mengalami kerusakan. Padahal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dinilai memiliki anggaran lebih dari cukup untuk melakukan rehabilitasi terhadap bangunan sekolah yang mengalami kerusakan.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya telah melakukan perbaikan sejak dilantik untuk memimpin DKI Jakarta pada 2022. Namun, perbaikan terhadap bangunan sekolah yang mengalami kerusakan tidak bisa dilakukan secara bersamaan.

"Gini saya luruskan ya, saya masuk menjabat Pj kan 2022. Langsung saya push semua sekolah, fasilitas sarana prasarana milik pemda diperbaiki. Tahun 2023 ada 17 yang diperbaiki. 2024 ada 19. 2025 nanti 15. Itu skala prioritas," kata dia, Selasa (30/7/2024).

Menurut dia, laporan mengenai sekolah rusak sudah ada sejak dirinya belum menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, berdasarkan informasi yang disampaikan kepadanya, perbaikan sekolah tidak dilakukan sejak 2019. Seperti diketahui, gubernur Jakarta sebelum Heru adalah Anies Baswedan.

"Katanya sih belum ada perbaikan dari tahun 2019 untuk sekolah, sampai 2022. 2021 ada tiga sekolah. Itu mungkin karena ada Covid," ujar dia.

Heru menegaskan, pihaknya melakukan perbaikan sejak menjabat menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, anggaran yang ada difokuskan salah satunya untuk membangun sekolah mulai dari SD hingga SMA.

"Kalau 40 kemarin (yang rusak) kan berarti kita udah ada 16, 19, terus 2025 ada 17 (yang akan diperbaiki). Ya kita sudah mendekati. Mudah-mudahan semua sekolah bisa diperbaiki," kata Heru.

Sebelumnya, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta Munir mengatakan, masih banyaknya gedung sekolah yang perlu direhab. Selain itu, ia menyatakan, jumlah SMP dan SMA yang dikelola pemerintah masih belum dapat menampung anak-anak warga Jakarta dalam memperoleh kesempatan layanan pendidikan.

"Fraksi Gerindra menilai selain perlunya memperbaiki gedung sekolah yang rusak, dan perlunya penambahan gedung atau ruang kelas baru bagi sekolah yang telah ada, juga harus dibangun sekolah-sekolah baru sesuai kebutuhan, luasnya daerah, serta kepadatan penduduknya," kata dia saat rapat paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Senin (29/7/2024).

Munir juga mempertanyakan kegiatan rehab berat terhadap sekolah-sekolah yang sudah tidak layak di wilayah DKI Jakarta atau yang sudah masuk dalam daftar rehab total tetapi belum juga terlaksana hingga tahun ini. Padahal, Meskipun disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD (P2APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, Buku V, Lampiran VII halaman 29, dinyatakan bahwa penyelesaian proses lelang pada Belanja Modal Gedung dan bangunan yang membutuhkan waktu di antaranya, salah satunya adalah renovasi sekolah berupa 26 gedung rehab berat dan 16 gedung rehab total di Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan.

"Ini menjadi alasan bagi realisasi Belanja Modal hanya terserap sebesar 81,63 persen. Bagi kami memandang bahwa ini menunjukkan belum adanya perencanaan yang matang dalam penggunaan anggaran yang telah tersedia," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah fraksi di DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti kesemrawutan pendataan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Akibatnya, banyak penerima manfaat yang tak lagi mendapatkan program itu.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi terhadap pendaftar KJP dan KJMU berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal itu dilakukan agar penyaluran program tepat sasaran.

"Pada tahap pertama Tahun 2023, bantuan KJP Plus telah disalurkan kepada 674.599 penerima dan bantuan KJMU kepada 15.153 penerima," kata dia saat rapat paripurna di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).

Sementara itu, pada tahap Kedua Tahun 2023, bantuan KJP Plus telah disalurkan kepada 656.390 penerima. Sedangkan bantuan KJMU disalurkan kepada 19.042 penerima.

Heru menambahkan, pihaknya juga telah menyediakan posko atau helpdesk pelayanan KJP Plus dan KJMU di tingkat kota administrasi. Itu dilakukan untuk untuk mempermudah layanan KJP Plus dan KJMU.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi DKI Jakarta Ahmad Mardono mengatakan, pihaknya prihatin dengan kebijakan pendataan KJP Plus dan KJMU yang semrawut dan lemah koordinasi. Menurut dia, hal itu mengakibatkan banyak penerima KJP dan KJMU yang hilang namanya dari daftar penerima.

"Koordinasi data antarinstansi tidak berjalan dengan baik dan kurang sosialisasi ke masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang terkejut saat namanya hilang dari daftar penerima KJP dan KJMU," kata dia saat rapat paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2023, Senin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta beberapa kali menyebut Heru Budi Hartono sebagai sosok yang layak untuk diusung menjadi calon gubernur (cagub). Pasalnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta itu dinilai memiliki rekam jejak yang baik.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan, sampai saat ini partainya masih terus menimbang setiap potensi yang ada untuk diusung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Selain itu, Partai Demokrat juga masih membaca peta politik secara utuh dari koalisi yang sudah terbangun.

"Jadi kalau di DPD punya, misalnya bukan rekomendasi ya, usulan, saya pikir boleh-boleh saja usulan itu selalu kami terima," kata dia di Kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (25/7/2024).

Namun, usulan itu nantinya akan dikomunikasikan dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sebab, KIM juga masih terus mencari sosok yang paling siap dan memiliki kans kemenangan yang paling baik untuk dimajukan dalam Pilgub DKI Jakarta.

Di sisi lain, Partai Demokrat juga masih harus melakukan survei secara jelas, sehingga keputusan yang diambil dalam Pilgub DKI Jakarta benar-benar bulat. "Jadi sekali lagi untuk DKI Jakarta kami belum mengambil keputusan dan masih butuh waktu untuk menganalisis lebih lanjut," kata AHY.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono mengakui partainya berencana mengusulkan Heru sebagai cagub. Sebab, nama Heru muncul dari usulan kader Partai Demokrat DKI Jakarta.

"Itu kan usulan dari kader (Partai) Demokrat di Jakarta," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Senin (1/7/2024).

Sementara itu, Heru masih belum menunjukkan tanda untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Dalam beberapa kesempatan, Heru enggan menjawab ketika ditanya langkahnya dalam Pilgub DKI Jakarta 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono setuju dengan usulan DPRD untuk mengangkat guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme Kontrak Kerja Individu (KKI) pada tahun ini. Artinya, pengangkatan guru honorer itu akan dilakukan secara langsung.

Heru mengaku akan memerintahkan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda). Selain itu, Disdik juga harus meminta persetujuan dengan DPRD terkait rencana itu.

"Itu lebih baik kalau diproses sekarang semuanya di tahun 2024 lebih baik," kata dia di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Menurut dia, rencana Disdik Provinsi DKI Jakarta untuk mengangkat 1.700 guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI sebelumnya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Namun, dengan adanya usulan dari DPRD, pengangkatan 4.000-an guru honorer secara langsung dapat dilakukan.

"Saya juga kemarin berpikir seperti itu, tapi mekanisme masalah tahapan-tahapan keuangan kan harus dilalui. Jadi kalau ini sudah setuju DPRD dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kita lihat prosesnya ya, lebih baik seperti itu," kata dia.

Menurut Heru, dengan mengangkat guru honorer menjadi tenaga pendidik KKI, kesejahteraan mereka akan lebih terjamin. Pasalnya, para guru itu akan mendapatkan upah sesuai UMP.

Sebelumnya, Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik) terkait kebijakan pembersihan atau cleansing yang dilakukan terhadap guru honorer. Dalam rapat itu, Komisi E DPRD meminta Disdik Provinsi DKI Jakarta menjadikan seluruh guru honorer sebagai tenaga pendidik melalui mekanisme Kontrak Kerja Individu (KKI).

Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, Disdik telah memiliki rencana untuk merekrut 1.700 guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui KKI pada Agustus 2024. Namun, jumlah guru honorer itu di DKI Jakarta saat ini mencapai lebih 4.000 orang.

"Kenapa tidak 4.000 sekian itu langsung kita terima? Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat 4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" kata Jhonny saat rapat di Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Menurut dia, Jakarta memiliki alokasi APBD yang sangat besar setiap tahunnya. Angkanya adalah sekitar Rp 82 triliun. Anggaran itu dinilai sangat cukup untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

Ia menilai, Jakarta harus menjadi teladan bagi teladan bagi daerah lain untuk menghargai kinerja para guru. Karena itu, ia meminta Disdik Provinsi DKI Jakarta untuk mengangkat seluruh guru honorer saat ini menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

"Kita mau mencapai Indonesia emas 2045, salah satu ukurannya adalah SDM yang bagus. Bagaimana sdm mau bagus sementara guru masih seperti ini? Ada yang digaji 200 ribu, 700 ribu, sementara PJLP, PPSU, mereka dapat Rp 4,6 juta. Kan lucu," ujar Jhonny.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat tidak akan melakukan cleansing atau memberhentikan guru honorer seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Mereka tetap akan memanfaatkan guru honorer dengan sistem yang baru.

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Disdik Jabar Diah Restu Susanti mengatakan, jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) guru di Jawa Barat mencapai 20.225 orang. Sedangkan guru non-aparatur sipil negara (ASN) atau honorer sebanyak 11.315 orang.

"Ada 10.269 non ASN guru terdata di dapodik (data pokok pendidikan) dan ada 1.046 guru non-ASN non-dapodik, mereka mengajar tapi tidak ada di dapodik," ucap dia, Selasa (23/7/2024).

Diah mengatakan, para guru non ASN yang tidak terdata di dapodik terdata di surat keputusan bersama (SKB) organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka mengajar di sekolah.

Dengan fenomena P3K dari swasta, ia mengatakan, akan mempengaruhi keberadaan para guru honorer di sekolah. Oleh karena itu Disdik Jabar tetap akan mempekerjakan guru honorer.

"Kami akan tetap memperkerjakan honorer, ini supaya tetap bekerja mengajar di sekolah tapi tidak menjamin mengajar di sekolah masing-masing karena sesuai kebutuhan sekolah yang ada," ucap dia.

Ia mengatakan, Disdik Provinsi Jabar tidak akan menonaktifkan guru honorer. Bagi guru honorer yang mengajar kurang dari 24 jam akan tetapi mempunyai sertifikasi guru akan disisir dan diberikan waktu mengajar.

Diah melanjutkan, para guru honorer ke depan dikontrak tidak lagi oleh kepala sekolah. Namun, mereka harus dikontrak kepala cabang dinas demi penataan sistem.

"Ke depan kontrak kerja untuk pemerataan dibuat SK kontrak kerja antara non-ASN sudah tidak lagi kepala sekolah tapi non-ASN dengan kepala cabang dinas untuk penataan," kata dia.

Diah menambahkan, anggaran untuk membayar gaji guru honorer berasal dari biaya operasional pendidikan daerah (BOPD). Dana tersebut berasal dari APBD Provinsi Jabar.

"Jadi tidak ada lagi kepala sekolah seenaknya rekrut tanpa kebutuhan," ungkap dia.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengapresiasi kebijakan pembersihan atau cleansing yang telah dilakukan oleh dinas pendidikan (disdik). Pasalnya, kebijakan itu dilakukan untuk melakukan penataan terhadap guru honorer.

Heru mengatakan, kebijakan cleansing dilakukan bukan untuk memberhentikan atau memecat para guru honorer. Menurut dia, cleansing dilakukan untuk memadukan data supaya benar-benar bisa mendapatkan data yang akuratnya.

"Cleansing ini adalah jangan diartikan untuk memberhentikan guru, tidak. Cleansing ini adalah mempadupadankan data supaya benar-benar bisa mendapatkan data yang akurat," kata dia di Lapangan Banteng.

Ia menyebutkan, jumlah guru honorer di DKI Jakarta saat ini sekitar 4.000 orang. Namun, para guru honorer itu disebut tidak bekerja dengan baik. Artinya, para guru itu tak bisa mengajar dengan optimal lantaran ada tumpang tindih kebutuhan guru di sekolah.

Heru mencontohkan, kebutuhan guru di beberapa sekolah sudah sangat tercukupi. Bahkan, ada kasus terdapat guru mata pelajaran Bahasa Inggris yang mencapai tiga sampai empat orang. Alhasil, guru yang bersangkutan itu tidak bisa mendapatkan jam pelajaran. Padahal, di satu sisi guru memiliki target jam pelajaran.

"Tadi siang saya rapat maraton dengan kepala Dinas Pendidikan dan pejabat terbatas. Satu yang saya jelaskan di sini, terkait dengan guru yang non-aktif 107, akan kita data, lantas mereka akan didistribusikan ke sekolah yang membutuhkan ilmunya," ujar Heru.

Ia menegaskan, sebanyak 107 yang dikabarkan dinonaktifkan tetap akan bisa mengajar. Namun, sekolah tempat mereka mengajar akan disesuaikan dengan keahlian para guru honorer tersebut.

Artinya, para guru honorer yang terdampak cleansing itu akan disalurkan ke sekolah lain sesuai kebutuhan. Penyaluran itu juga akan tetap memperhatikan jarak antara rumah guru honorer dan sekolah, sehingga tidak menyulitkan guru untuk beraktivitas.

"Karena mereka di tempat posisinya juga tidak bisa mendapatkan jam pelajaran, jam terbang lah ya untuk mengajar. Kan dia mendapatkan poin, jadi semuanya bisa terselesaikan," kata dia.

Selain itu, seluruh guru honorer di DKI Jakarta juga akan dibekukan rekomendasi untuk masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik). "Kepala Dinas Pendidikan merekomendasikan 4.000 guru ini yang sudah bertahun-tahun bertugas sebagai guru, mengajar anak-anak didik kita yang kita cintai untuk mendapatkan rekomendasi data dapodik," kata Heru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan Pemprov Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di sektor pendidikan terus menuai kritik. Tak hanya melakukan pemecatan guru honorer di awal tahun ajaran baru, Pemprov DKJ juga ternyata memotong kuota beasiswa bagi mahasiswa asal Jakarta yang menerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

“Kami sangat prihatin dengan kebijakan dari Pemprov DKJ yang terkesan tidak mengarusutamakan layanan dasar di bidang pendidikan. Padahal dengan kemampuan APBD yang begitu besar dibandingkan daerah lain harusnya Pemprov DKJ memprioritaskan pendidikan dalam kebijakannya,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, usai menerima mahasiswa korban pemotongan kuota KJMU yang didampingi Komunitas Genius di Ruang Fraksi PKB, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Dalam keterangan tertulisnya Huda menjelaskan, APBD Jakarta tahun ini mencapai Rp 81,7 triliun. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan APBD Jawa Barat Rp 36,7 triliun, APBD Jawa Timur Rp 28,1 triliun, dan APBD Jawa Tengah Rp 23,3 triliun.

“Dengan pendapatan asli daerah yang mencapai lebih dari Rp 71 triliun harusnya Pemprov Jakarta bisa memberikan perhatian lebih untuk layanan dasar terutama pendidikan, sehingga menjadi bench mark bagi daerah lain,” katanya.

Dia mengungkapkan, di beberapa tahun sebelumnya, banyak kalangan yang memuji komitmen pendidikan dari Pemprov Jakarta. Lahirnya Kartu Jakarta Pintar di era Gubernur Jokowi, Kartu Jakarta Pintar plus di era Gubernur Anies Baswedan, hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menjadi deretan bukti komitmen Pemprov Jakarta.

“Bahkan KJMU menjadi terobosan besar meningkatkan akses pendidikan tinggi di Indonesia karena memang faktanya angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kita memang tertinggal dibandingkan negara lain,” katanya.

Hanya di era Pj Gubernur DKJ Heru Budi Hartono, kata Huda, ada tren kemunduran layanan pendidikan termasuk pemotongan kuota bagi penerima KJMU. Masalahnya penerima KJMU ini adalah mahasiswa dari kalangan tidak mampu.

“Dari apa yang disampaikan teman-teman tadi banyak dari mereka yang tidak bisa melanjutkan kuliah karena beasiswa KJMU tidak dilanjutkan oleh Pemprov DKJ,” katanya.

Sementara itu salah satu korban pemotongan kuota KJMU Abdul Latif mengaku ada keanehan terkait alasan Pemprov DKJ tidak melanjutkan beasiswa untuknya. Keluarganya dinilai mampu hanya karena rumahnya berlantai dua, padahal rumahnya terbuat dari kayu dan berdiri di tempat pengolahan sampah.

“Orang tua saya pengepul sampah dan harus mendirikan rumah tinggi agar tidak terdampak kotoran dan debu. Saat ini saya sudah semester IV dan tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak lagi menerima KJMU,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan ultimatum kepada para kepala sekolah (kepsek) untuk tidak lagi merekrut guru honorer. Apalagi, perekrutan itu dilakukan tanpa izin dari Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta.

"Bagi kepala sekolah, untuk tidak merekrut guru tanpa izin dari dinas pendidikan," kata dia di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024) malam.

Heru menyebutkan, kebijakan pembersihan atau cleansing terhadap guru honorer yang dilakukan merupakan dampak dari ulah kepala sekolah yang melakukan perekrutan tanpa ada rekomendasi dinas. Pasalnya, guru honorer yang direkrut itu tak terdaftar dalam data pokok pendidikan (dapodik) dan tak punya nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan (NUPTK).

Sementara itu, berdasarkan regulasi yang ada, syarat guru honorer dapat dibiayai oleh dana bantuan operasional sekolah (BOS), di antaranya harus terdaftar dalam dapodik dan memiliki NUPTK. Alhasil, praktik itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Jadi selama ini kan sporadis, kepala sekolah ada yang rekrut. Kepala sekolahnya pindah, kepala sekolah yang baru dia rekrut lagi, pindah, rekrut lagi. Sehingga, ya seperti ini, maka administrasi kita rapikan," kata Heru.

Karena itu, ia mengapresiasi langkah untuk melakukan kebijakan cleansing oleh Disdik Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, kebijakan itu dilakukan tak lain untuk melakukan pembenahan dalam administrasi pendidik dan tenaga pendidikan.

"Besok (Senin) siang, saya akan kumpulkan kepala sekolah se-Jakarta, supaya informasi ini tidak bias," kata dia.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, kebijakan cleansing itu dilakukan karena ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2023 terkait adanya 400 guru honorer yang dibayar menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak sesuai ketentuan. Namun, berdasarkan data Disdik Provinsi DKI Jakarta, jumlah guru honorer yang ada saat ini mencapai sekitar 4.000 orang.

"Sebenarnya satu sekolah itu cuma satu. Cuma kan pengalinya banyak. Jadi akhirnya kelihatannya 4.000-an kan, karena memang sekolahnya juga banyak. Sekolah kita aja sampai 2.000-an, 3000-an kan," kata dia saat konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Angka itu tidak muncul secara tiba-tiba. Namun, sekitar 4.000 guru honorer itu merupakan akumulasi sejak 2016. Artinya, praktik pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah tanpa adanya rekomendasi dari dinas sudah terjadi selama bertahun-tahun.

Budi mengeklaim, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada sekolah untuk tidak lagi mengangkat guru honorer. Sosialisasi itu dilakukan sejak 2017. Bahkan, Disdik telah mengeluarkan instruksi dan surat edaran bahwa pengangkatan guru honor harus mendapatkan rekomendasi dinas.

"Sebenarnya kalau misalnya kita lihat, dari tahun 2022, di saat itu sudah kita sampaikan. Setop (mengangkat guru honorer), tapi kan bandel," ujar dia.