Bisnis.com,JAKARTA - India kini menghadapi tantangan sulit saat bersiap untuk meninjau kembali impor bebas bea di bawah perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan Indonesia, Singapura, dan negara di Asia Tenggara (Asean).

Peninjauan ulang aturan bebas biaya impor bagi negara Asia Tenggara itu seiring banjir barang murah di negara para dewa itu yang berdampak ke pelaku usaha lokal. Barang murah itu diyakini berasal dari investasi pengusaha China di Asia Teng Di lain sisi, India harus menjaga kepentingan strategisnya dalam mempertahankan hubungan dengan Asean.

Ekonom Biswajit Dhar, profesor di Dewan Pengembangan Sosial di Delhi memperingatkan bahwa FTA telah membuka pintu bagi China untuk mengalirkan barang bebas bea ke pasar India yang dapat mengikis daya saing.

“Meskipun ada kasus [impor sawit dengan menaikkan bea masuk], kita harus mengambil langkah hati-hati,” jelas Dhar, seperti dikutip dariSouth China Morning Post (SCMP),Selasa (23/7/2024).

Dia mengatakan FTA menandakan kemitraan strategis yang melampaui sekadar hubungan ekonomi. Pengenaan bea masuk akan langsung berdampak serius bagi kedua negara.

Pembicaraan antara India dan Asean, dijadwalkan berlangsung pada 29-31 Juli 2024 di Jakarta. Pembicaraan ini disebut menjadi ujian bagi India untuk mencapai keseimbangan baru.

Asean, yang terdiri dari beberapa negara dengan ekonomi pertumbuhan tercepat di kawasan, menghadirkan tantangan besar bagi India, terutama dengan kehadiran kuat perusahaan-perusahaan China di wilayah tersebut, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand.

Adapun perdagangan bilateral antara India dan Asean mencapai US$122,67 miliar atau sekitar Rp1.989 triliun pada tahun keuangan lalu. Namun, India khawatir bahwa perdagangan ini lebih menguntungkan Asean, yang merupakan kekuatan manufaktur yang tangguh.Sebagai catatan, sebagian besar perdagangan India berdasarkan perjanjian tersebut ditujukan ke Singapura, Malaysia dan Thailand.

Ketika India menilai kembali hubungan perdagangannya dengan Asean, salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah penyesuaian tarif strategis dalam kerangka Kawasan Perdagangan Bebas Asean-India.

Soumya Bhowmick dari Observer Research Foundation menyarankan agar India menyesuaikan tarif impor pada item tertentu, seperti ponsel dan suku cadang mobil.

“Fleksibilitas ini memungkinkan India untuk mengelola dampak terhadap industri dalam negeri dengan menyesuaikan tarif untuk mendukung produsen lokal dan mengatasi ketidakseimbangan perdagangan,” pungkasnya.

Langkah tersebut sejalan dengan upaya India dalam beberapa tahun terakhir untuk mengarahkan perekonomian dari sektor jasa ke arah manufaktur.

Namun, jika India ingin menaikkan bea atas barang-barang tertentu, Dhar memperingatkan bahwa New Delhi mungkin akan diminta untuk menawarkan kompensasi dengan menurunkan tarif di bidang lain, yang berpotensi merusak reputasi India di mata investor global.

“Ada persepsi bahwa India adalah negara proteksionis, namun pada kenyataannya hal ini tidak benar,” jelas Sujan Hajra, kepala ekonom grup dan direktur eksekutif Anand Rathi Financial Services yang berbasis di Mumbai.

Menurutnya, tarif tinggi yang ditetapkan di Organisasi Perdagangan Dunia tidak mencerminkan tarif lebih rendah sebenarnya yang diterapkan India dalam praktiknya.