Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, tiga program kerja Kementerian Perdagangan menjadi bagian dari Program Quick Wins Kementerian di Bidang Perekonomian. Program ini juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto sebagai hasil dari retreat di Magelang, Jawa Barat.

Ketiga program kerja tersebut, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi (UKM BISA) Ekspor.

"Fokus program kerja Kementerian Perdagangan ada tiga, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Peningkatan UKM BISA Ekspor. Ketiga program kerja ini menjadi sumbangsih Kemendag dalam penyusunan Program Quick Wins kementerian-kementerian di bidang perekonomian," urai Budi, dalam keterangannya, Selasa (4/11/2024).

Pertama, Program Kerja Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Budi menargetkan pemanfaatan 22 pasar yang dibangun pada 2024. Target ini ditujukan untuk mempercepat pemanfaatan 22 pasar yang dibangun menggunakan Dana Tugas Pembantuan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Mei 2024.

Kedua, penyelesaian Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk nilon dari Tiongkok, Thailand, dan Taiwan serta Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) pakaian jadi. Tujuannya adalah mengurangi potensi kerugian dan melindungi industri dalam negeri dari membanjirnya impor dan impor yang tidak adil.

Ketiga, pengawasan perdagangan berkelanjutan untuk 40 jenis produk dan pengawasan pada momen Natal dan Tahun baru (Nataru). Budi melihat perlunya mendukung kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, meningkatkan barang beredar yang memenuhi ketentuan, serta memastikan konsumen mendapatkan barang dan jasa sesuai ukuran yang tertera.

Pada program kerja ini adalah peningkatan nilai transaksi produk dalam negeri pada Hari Belanja Online Nasional (HarBolNas) sebesar 50%. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan transaksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di lokapasar.

"Kami meyakini dukungan pemerintah terhadap pasar dalam negeri memainkan peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terutama, dalam kegiatan jual beli di tengah masyarakat, industri lokal, hingga perlindungan konsumen," ungkap Budi.

Selanjutnya, pada Program Kerja Perluasan Pasar Ekspor, Budi menargetkan penyelesaian tiga perundingan perdagangan bilateral Indonesia dengan tiga negara mitra, yaitu Kanada, Eurasia, dan Peru.

Saat ini, masih berlangsung perundingan Indonesia dengan Kanada dalam skema kemitraan ekonomi komprehensif (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement/ICA-CEPA), dengan Eurasia dalam skema perdagangan bebas (Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement/IEAEU-FTA), serta dengan Peru dalam skema Indonesia- Peru CEPA.

"Ketiga perundingan tersebut telah mencapai kemajuan signifikan dan ditargetkan dapat mencapai penyelesaian substansi dalam waktu dekat," tambah Budi.

Selain itu, Budi menargetkan percepatan penyelesaian perundingan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA). "Target ini untuk mempercepat pemanfaatan hasil perundingan, sehingga meningkatkan daya saing produk ekspor nasional dan memperluas pasar ekspor Indonesia," ungkap Budi.

Sedangkan, pada Program Kerja UKM BISA Ekspor, Budi menetapkan lima target. Pertama, pengembangan ekosistem UKM ekspor. Kedua, pembentukan dua pusat ekspor baru di luar Pulau Jawa.

"Penguatan ekosistem UKM ekspor diperlukan untuk mendorong kontribusi ekspor UKM menjadi lebih besar dan terukur. Pusat ekspor juga akan sangat berperan penting bagi para pelaku ekspor agar dapat menemukan pasar yang lebih luas," ujar Budi.

Ketiga, tercetaknya 100 UKM ekspor hasil program UKM BISA Ekspor. Keempat, tercapainya 600 UKM yang mendapatkan pelatihan ekspor sepanjang periode 21 Oktober-31 Desember 2024. Kelima, optimalisasi peran perwakilan perdagangan dalam promosi ekspor UKM dengan target transaksi mencapai USD 55 juta yang didukung antara lain melalui pameran dan penjajakan kesepakatan dagang (business matching).

Untuk itu, Budi menyampaikan pentingnya kontribusi para pemangku kepentingan dan jajaran Kementerian Perdagangan agar target ini dapat tercapai. "Kolaborasi dan sinergi para pemangku kepentingan dan jajaran Kemendag penting dilakukan untuk mencapai target tersebut," pungkas Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke pimpinan negara.

Kementerian BKPM mengungkapkan kunjungan Prabowo dilakukan untuk mencari investor asing. Terlebih, saat ini Indonesia tengah membutuhkan suntikan investasi asing langsung.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani mengatakan bahwa kebutuhan investasi ini seiring dengan Indonesia yang menginginkan untuk mengerek pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan melakukan perjanjian perdagangan.

“Itulah mengapa pada saat yang sama, kami juga melibatkan banyak perjanjian perdagangan bebas, banyak inisiatif,” ujarnya dalam acara Kadin Indonesia bertajuk Diplomatic—Economic Reception Dinner di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Rosan menyontohkan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) atau Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS). Lalu, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) atau Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional yang dipimpin oleh China.

“Kami juga di tengah-tengah menyelesaikan IEU CEPA, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif, segera,” ungkapnya.

Rosan menambahkan bahwa Indonesia banyak melakukan keterlibatan bilateral dan multilateral, termasuk perjanjian perdagangan bebas ataufree trade agreements(FTA) dengan negara tetangga di Asean.

Terlebih, Rosan menyebut, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia akan menjadi lebih terbuka dalam hal hubungan internasional.

“Jadi pasti kita menjadi negara yang lebih terbuka, terutama dengan Presiden Prabowo, jika boleh saya katakan, dia adalah presiden kebijakan luar negeri,” sebutnya.

Di samping itu, Rosan menyampaikan bahwa Presiden ke-8 juga telah aktif bertemu dengan pemimpin dunia guna memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.

“Dia [Presiden Prabowo] telah sangat aktif bertemu dengan banyak pemimpin di seluruh dunia. Karena Indonesia, kami ingin memiliki lebih banyak kehadiran di dunia,” ujarnya.

Pasalnya, Rosan menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara terbesar di Asean. Dia juga mengeklaim 40% ekonomi Asean berasal dari Indonesia.

Untuk itu, Indonesia bertekad ingin menjadi negara berpenghasilan tinggi. Namun, untuk saat ini, Indonesia berada di negara berpenghasilan menengah.

IDXChannel - Indonesia menyambut baik penyelesaian substansial negosiasi Peningkatan Perjanjian Perdagangan ASEAN-China 3.0 (ACFTA 3.0).

Hal tersebut disampaikan Wakil presiden Indonesia Ma'ruf Amin saat menghadiri Konferensi Tingkat-Tinggi ASEAN-China di Vientiane, Laos pada Kamis (10/10/2024).

"Bapak Wapres mengatakan bahwa dalam situasi ketidakpastian, dunia sedang banyak ketidakpastian, tapi kalau kita lihat perdagangan ASEAN dengan China terus meningkat dan mencapai USD702 miliar tahun lalu," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi dalam press briefing seusai KTT.

"Kuatnya kerja sama ekonomi ini sangat diyakini akan dapat diperkuat, jika, sekali lagi Pak Wapres mengatakan, kita mampu menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan," katanya.

Indonesia menyambut baik pertemuan trilateral antara China, Jepang, dan Korea Selatan yang dapat memelihara perdamaian dan stabilitas kawasan. Indonesia juga mendorong penyelesaian sengketa di Laut China Selatan melalui dialog.

Sebagai informasi, upgrade ACFTA ini tidak hanya memperbarui komitmen lama terkait kepabeanan, standar dan regulasi teknis, serta sanitary dan phytosanitary, tetapi juga mempromosikan dukungan bagi UMKM, dan area baru seperti rantai pasok, ekonomi hijau, dan ekonomi digital yang akan semakin menjadi katalis peningkatan perdagangan kedua belah pihak.

KTT ASEAN-China menghasikan sembilan dokumen di antaranya terkait smart agriculture, pembangunan ekosistem digital, dan juga penanganan online gambling. (Wahyu Dwi Anggoro)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, beberapa warga turut diperiksa Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya terkait pembubaran diskusi di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

"Warga masyarakat ada enam yang dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Propam, antara lain pelaku tindak pidana pada insiden itu, kemudian ada manajemen dan sekuriti Hotel Grand Kemang," ungkap Ade di Polda Metro Jaya, Rabu (2/10/2024).

Keenam warga tersebut diperiksa Propam Polda Metro Jaya bersama dengan 30 anggota polisi yang terkait dengan aksi pembubaran diskusi.

Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Prapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya.

“Sampai dengan saat ini ada 30 anggota Polri yang dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya kami sampaikan ada 11 ya, update menjadi 30,” kata Ade.

Adapun salah satu dari 30 anggota polisi yang diperiksa Propam Polda Metro Jaya adalah Kapolsek Mampang Prapatan Kompol Edy Purwanto. Diketahui, Edy belum satu bulan menjabat sebagai Kapolsek Mampang Prapatan.

Saat ditanya apakah Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ari Rahmat Idnal juga turut diperiksa Propam Polda Metro Jaya atau tidak, Ade belum bisa membenarkan.

“Nanti kami update detailnya ya, nanti kami akan (tanya) ke Propam siapa aja,” ujar Ade.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah orang membubarkan diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024).

Diskusi ini dihadiri oleh beberapa tokoh yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun, Said Didu, mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko, serta sejumlah aktivis.

Polisi telah menangkap enam orang yang diduga terlibat dalam pembubaran diskusi tersebut, yaitu FEK, GW, JJ, LW, MDM, dan MR.

Namun, hanya tiga di antaranya yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni FEK sebagai koordinator lapangan, GW yang terlibat dalam perusakan properti, dan MR yang turut mengeroyok petugas keamanan Hotel Grandkemang.

Pihak Hotel Grandkemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian dan juga telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu.

Forum Tanah Air juga sudah memberikan pemberitahuan kepada kepolisian mengenai rencana unjuk rasa tersebut. Namun, polisi gagal mengamankan situasi karena sebagian dari pelaku pembubaran dilaporkan masuk dari belakang hotel dan merusak properti.

(Penulis: Baharudin Al Farisi | Editor: Fitria Chusna Farisa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, tak mau aksi pembubaran diskusi seperti yang terjadi di Kemang, Jakarta Selatan, kembali terjadi.

"Enggak boleh (ada lagi pembubaran diskusi), ini adalah hal yang dituntut atau diminta kita semua karena ini sebagian dari demokrasi. Jadi, tak boleh terulang kembali ada pembubaran (diskusi). Berbeda pendapat, itu hal-hal yang wajar saja," kata Pramono saat ditemui di Pesanggrahan, Selasa (1/10/2024).

Pramono mengaku menyayangkan aksi pembubaran diskusi yang dihadiri aktivis dan tokoh nasional itu.

Menurutnya, pembubaran diskusi tak boleh dibiarkan terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia.

"Pembubaran diskusi atau dalam bentuk apa pun sebagai negara demokrasi, tidak boleh terjadi," kata Pramono.

Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024).

Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun.

Selain Refly Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Said Didu, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko, dan sejumlah aktivis.

Polisi menangkap lima orang yang terlibat dalam pembubaran diskusi ini, yaitu FEK, GW, JJ, LW, dan MDM.

Namun, hanya FEK dan GW yang ditetapkan sebagai tersangka. FEK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusakan properti Hotel Grandkemang.

Hotel Grandkemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian. Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu.

Forum Cinta Tanah Air sebelumnya memang telah memberitahu kepolisian tentang rencana unjuk rasa di depan Hotel Grandkemang.

Namun, polisi gagal mengamankan. Sebab, sebagian dari mereka dilaporkan menerobos dari belakang hotel dan menyebabkan kerusakan properti.

(Penulis: I Putu Gede Rama Paramahamsa | Editor: Akhdi Martin Pratama)

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, tak mau aksi pembubaran diskusi seperti yang terjadi di Kemang, Jakarta Selatan, kembali terjadi.

"Enggak boleh (ada lagi pembubaran diskusi), ini adalah hal yang dituntut atau diminta kita semua karena ini sebagian dari demokrasi. Jadi, tak boleh terulang kembali ada pembubaran (diskusi). Berbeda pendapat, itu hal-hal yang wajar saja," kata Pramono saat ditemui di Pesanggrahan, Selasa (1/10/2024).

Pramono mengaku menyayangkan aksi pembubaran diskusi yang dihadiri aktivis dan tokoh nasional itu.

Menurutnya, pembubaran diskusi tak boleh dibiarkan terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia.

"Pembubaran diskusi atau dalam bentuk apa pun sebagai negara demokrasi, tidak boleh terjadi," kata Pramono.

Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024).

Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun.

Selain Refly Harun, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Said Didu, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko, dan sejumlah aktivis.

Polisi menangkap lima orang yang terlibat dalam pembubaran diskusi ini, yaitu FEK, GW, JJ, LW, dan MDM.

Namun, hanya FEK dan GW yang ditetapkan sebagai tersangka. FEK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusakan properti Hotel Grandkemang.

Hotel Grandkemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian. Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu.

Forum Cinta Tanah Air sebelumnya memang telah memberitahu kepolisian tentang rencana unjuk rasa di depan Hotel Grandkemang.

Namun, polisi gagal mengamankan. Sebab, sebagian dari mereka dilaporkan menerobos dari belakang hotel dan menyebabkan kerusakan properti.

(Penulis: I Putu Gede Rama Paramahamsa | Editor: Akhdi Martin Pratama)

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan bahwa hotel sebagai tempat penyelenggaraan diskusi merupakan ruang publik yang keberadaannya dijamin oleh undang-undang.

Ketua Umum PHRI, Hariyadi BS Sukamdani, mengatakan pihaknya memiliki tanggung jawab terhadap orang-orang yang berada di dalam hotel, termasuk tamu yang hadir dalam penyelenggaraan diskusi.

“Apa jadinya kalau premanisme menyebabkan seseorang terluka atau bahkan meninggal dunia?” kata Hariyadi dalam jumpa pers virtual, Senin (30/9/2024).

Pernyataan Hariyadi itu menyusul adanya aksi pembubaran paksa diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) pada Sabtu (28/9/2024) pagi.

Bersamaan dengan itu, masyarakat yang mengatasnamakan Forum Cinta Tanah Air telah menggelar unjuk rasa di depan Hotel Grandkemang.

Namun, aksi unjuk rasa tersebut berujung rusuh karena anggota Forum Cinta Tanah Air menerobos masuk ke hotel.

“Sebagian dari mereka menerobos dari belakang hotel sehingga terjadi perusakan properti Hotel Grandkemang,” ungkap Hariyadi.

Kelompok itu menganggap kegiatan yang digelar para tokoh dan aktivis tersebut tanpa izin dan bisa memecah belah persatuan.

Namun, PHRI membantah. Surat izin untuk kegiatan diskusi yang membahas evaluasi 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dilayangkan kepada polisi.

"Semua dokumentasi dan surat izin keramaian sudah diserahkan kepada pihak kepolisian,” kata Hariyadi.

Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air ini dihadiri sejumlah tokoh yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun.

Selain Refly Harun, forum diskusi itu juga dihadiri oleh Said Didu, Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko, dan sejumlah aktivis lainnya.

Wakil Kapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto mengatakan pihaknya telah menangkap lima orang yang terlibat dalam pembubaran diskusi. Mereka adalah FEK, GW, JJ, LW, dan MDM.

"Yang berinisial FEK adalah koordinator lapangan. Kedua, GW adalah pelaku perusakan properti di dalam hotel," ujar Djati dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Minggu (29/9/2024).

FEK dan GW telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dikenakan Pasal 170 KUHP juncto 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 406 KUHP tentang perusakan benda.

Terduga pelaku berinisial JJ berperan sebagai orang yang melontarkan kalimat berisi pembubaran acara serta merusak baliho dan properti hotel. Hal yang sama dilakukan oleh dua terduga pelaku lainnya, yakni LW dan MDM.

Meski demikian, ketiga orang ini belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih berstatus saksi.

(Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Fitria Chusna Farisa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya memeriksa Kapolsek Mampang Prapatan Kompol Edy Purwanto terkait kasus pembubaran diskusi di Hotel Grandkemang, Jakarta Selatan, Minggu (29/9/2024).

“Iya (Kapolsek Mampang Prapatan diperiksa),” ungkap Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Senin (30/9/2024).

Bukan hanya itu, 10 polisi lainnya yang mengamankan jalannya demonstrasi di depan Grandkemang turut diperiksa Bid Propam Polda Metro Jaya.

“Sampai dengan saat ini, Bid Propam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan kepada 11 (termasuk Kapolsek Mampang Prapatan) petugas dari Polres, Polsek, dan Polda,” kata Ade.

Pemeriksaan terhadap 11 anggota kepolisian tersebut untuk mendalami standard operating procedure (SOP) dalam pengamanan demonstrasi yang berujung pembubaran diskusi di hotel Grandkemang.

Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air di Hotel Grandkemang, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024).

Forum Tanah Air ini dihadiri sejumlah tokoh yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refly Harun.

Selain Refly Harun, forum diskusi itu juga dihadiri Said Didu, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko, dan sejumlah aktivis.

Wakil Kapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto mengatakan, pihaknya telah menangkap lima orang yang terlibat pembubaran diskusi. Mereka adalah FEK, GW, JJ, LW, dan MDM.

"Yang berinisial FEK, ini adalah koordinator lapangan. Kedua, GW, ini pelaku perusakan (properti) yang ada di dalam hotel," ujar Djati dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Minggu (29/9/2024).

FEK dan GW diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dikenakan Pasal 170 KUHP juncto 351 KUHP tentang Penganiayaan dan Pasal 406 KUHP tentang Perusakan Benda.

Terduga pelaku berinisial JJ berperan sebagai orang yang melontarkan kalimat berisi pembubaran acara, merusak baliho serta properti hotel.

Hal yang sama dilakukan dua terduga pelaku lainnya, yakni LW dan MDM.

Meski demikian, tiga orang ini belum ditetapkan sebagai tersangka serta masih berstatus saksi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi pembubaran paksa acara diskusi "Silaturahmi Kebangsaan Diaspora Bersama Tokoh dan Aktivis Nasional" yang digelar leh Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Kemang Jakarta Selata, Sabtu (28/9/2024) dinilai menunjukkan bahwa kebebasan sipil di Indonesia yang semakin buruk.

“Situasi tersebut kian menunjukkan suramnya jaminan perlindungan HAM bagi warganegara,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar dalam keterangan resmi, Senin (30/9/2024).

Namun demikian, pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah pelaku pembubaran paksa acara diskusi tersebut.

Diskusi tersebut dibubarkan paksa oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Cinta Tanah Air.

Terkait dengan kasus tersebut, Wahyudi mengatakan, ada 4 bentuk dugaan pelanggaran HAM yang terjadi.

Adapun 4 dugaan pelanggaran itu mencakup pelanggaran kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai, dan hak untuk mengembangkan diri.

“Kemudian dugaan pelanggaran juga mencakup, hak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia, dan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu,” ucap dia.

Wahyudi mengatakan, sehari sebelumnya, pada Jumat (27/9/2024), Aksi damai Global Climate Strike atau Jeda Iklim Global yang digelar di Jakarta, juga dibubarkan oleh sekelompok orang.

Peristiwa serupa juga terjadi pada Mei 2024 yang lalu, ketika penyelenggaraan Peoples Water Forum, dibubarkan paksa, dengan tuduhan mengganggu World Water Forum, di Bali.

“Negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) mempunyai kewajiban untuk menghormati (obligation to respect), memenuhi (to fulfill), dan melindungi (to protect) HAM,” ujar Wahyudi.

Dia menilai, rangkaian peristiwa di atas menunjukkan bahwa negara telah gagal memastikan adanya iktikad baik yang cukup untuk sepenuhnya memenuhi kewajibannya.

Menurut dia, pernyataan aparat kepolisian dalam merespons kekerasan tersebut justru memberi kesan menyalahkan pihak yang menyelenggarakan diskusi damai, dengan mengatakan diskusi dilakukan tanpa izin.

Padahal, penyelenggaraan suatu diskusi, apalagi perdebatan ilmiah, tidak memerlukan perizinan dari pihak mana pun.

Bahkan, dalam rezim hukum kebebasan berkumpul, termasuk demonstrasi damai, mengacu pada UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pun tidak dikenal adanya perizinan.

“Respons aparat yang demikian memperlihatkan rendahnya pemahaman aparat dalam memahami serangkaian kewajiban mereka untuk memastikan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap HAM,” ujar dia.

Hal itu juga sekaligus menunjukkan problem Institusi Kepolisian dalam implementasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lebih jauh, rentetan peristiwa di atas memperlihatkan ketidakseriusan kepolisian sebagai institusi penegak hukum dan pelindung masyarakat untuk secara imparsial dan profesional melaksanakan kewajiban konstitusionalnya dalam perlindungan HAM.

Sinyalemen ini setidaknya dapat dibuktikan dari kegagalan untuk bertindak secara layak (failure to act) guna melindungi dan menjamin kebebasan warga negara untuk melaksanakan hak-hak konstitusionalnya.

Dalam jangka panjang, kegagalan bertindak dalam menghentikan kekerasan tersebut akan mendorong terus terjadinya kekerasan dan tindakan-tindakan intimidasi serupa.

Kekerasan tersebut terjadi dengan pola yang hampir serupa, diinisiasi oleh kelompok pro-kekerasan dan berakhir dengan penggunaan kekerasan terhadap kelompok yang menjadi sasaran aksi.

“Perluasan praktik ini menunjukkan semakin besarnya risiko ancaman terhadap warganegara yang hendak melaksanakan hak asasinya,” ungkap Wahyudi.

Dari serangkaian peristiwa yang terjadi, Elsam mengidentifikasi bahwa kekerasan yang terjadi bukan merupakan kejadian yang saling terpisah, tetapi merupakan sebuah rangkaian yang sistematis, serta ditujukan kepada target atau sasaran kelompok tertentu yang spesifik.

“Rangkaian peristiwa intimidasi dan kekerasan terhadap kebebasan sipil akhir-akhir ini, juga memperkuat hipotesis bahwa selama dua periode masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pelindungan terhadap kebebasan sipil terus mengalami penurunan,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya membantah melakukan pembiaran terhadap pembubaran diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grandkemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024).

"Fakta-fakta di lapangan, kalau masyarakat kan tidak melihat fakta yang ada lapangan. Jadi sudah saya jelaskan, mereka masuk merangsek dari pintu belakang," Wakil Kapolda Metro Jaya Brigjen (Pol) Djati Wiyoto Abadhy di kantornya, Minggu (29/9/2024).

Saat diskusi dibubarkan, 10 hingga 15 orang masuk ke ruangan melalui pintu belakang. Sedangkan pihak polisi berfokus menjaga pintu depan.

"Mereka (petugas) terfokus di depan semuanya, jadi sekitar 10 sampai 15 orang masuk ke dalam, lari langsung menuju ke dalam ruangan. Jadi tidak ada unsur-unsur kesengajaan dan lain sebagainya," kata dia.

Djati menegaskan bahwa polisi tidak mengakomodasi kelompok yang membubarkan forum diskusi di Kemang.

"Buktinya kemarin juga ada insiden penganiayaan yang dilakukan oleh mereka terhadap petugas satpam, termasuk anggota intelijen yang pakaian preman yang ada di lokasi," tambah Djati.

Sebelumnya, polisi menangkap lima orang yang terlibat dalam pembubaran diskusi tersebut.

Sebanyak dua di antaranya ditetapkan tersangka dan tiga lainnya dilakukan pendalaman.

"Tentunya terhadap yang lain nantinya akan kami dalami lebih lanjut," ujar Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya di Polda Metro Jaya, Minggu (29/9/2024).

Kedua tersangka yang sudah diamankan terindikasi melakukan tindakan pidana

"Melakukan tindak pidana baik itu pengrusakan maupun penganiayaan terhadap sekuriti daripada Hotel Grankemang," kata Wira.

IDXChannel - Indonesia menyambut finalisasi perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Eurasian Economic Union (I-EAEU FTA). Negosiasi diharapkan rampung dalam waktu dekat.

EAEU merupakan customs union yang terletak di kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah. Organisasi ini terdiri dari lima negara yaitu Rusia, Belarus, Armenia, Kazakhstan, dan Kirgistan.

Perundingan I-EAEU FTA diluncurkan pada Desember 2022 dan ditargetkan selesai pada tahun ini. Perjanjian ini akan menjadi katalisator perluasan akses pasar bagi produk Indonesia ke kawasan EAEU dan sebaliknya, termasuk peningkatan kerja sama bidang ekonomi digital.

“Pengembangan ekonomi digital adalah kebutuhan yang tak terhindarkan. Indonesia dan EAEU memiliki potensi sangat besar untuk bekerja sama di bidang tersebut. Dengan pengembangan kapasitas, jejaring, dan teknologi yang tepat, Indonesia juga relevan dengan kebutuhan EAEU untuk diversifikasi pasar," Kata Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia Duta Besar Umar Hadi dalam keterangan persnya.

Indonesia merayakan finalisasi perundingan I-EAEU FTA dengan menyelenggarakan Indonesia-EAEU Digital Technology Dialogue di Bali pada Selasa (24/9/2024. Acara ini mempertemukan tujuh pelaku bisnis digital asal EAEU dan 15 perusahaan serupa dari Indonesia.

Partisipan asal EAEU meliputi tiga perusahaan dari Rusia seperti Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (RSPP), Softline Group, dan Twenty Four TTL, serta Investbanq dari Kazakhstan dan Fitjab dari Kirgistan. Dari Indonesia, perusahaan digital yang hadir di antaranya Andalin, Zi.Care, Agronum Tech, Tera Logistics Indonesia, dan sembilan startup asal Bali.

“Dialogue ini adalah platform yang bermanfaat untuk digital businesses Indonesia dan EAEU membangun kolaborasi dan bekerja sama. Kami mengapresiasi inisiatif Kemlu dalam menyelenggarakan Dialogue ini," kata Vadim Iunusov, wakil dari RSPP.

Ekonomi digital adalah salah satu bidang yang potensial dan sama-sama menjadi kepentingan kedua pihak – EAEU dengan EAEU Digital Agenda 2025 dan Indonesia dengan Visi Indonesia Digital 2045. (Wahyu Dwi Anggoro)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) membeberkan hasil putaran ke-5 perundingan perjanjian dagang Indonesia dengan negara anggota Uni Ekonomi Eurasia atau Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (IEAEU FTA).

Direktur Perundingan Bilateral Kemendag yang juga merupakan ketua kelompok delegasi Indonesia, Johni Martha mengatakan, pada putaran ke-5 perundingan IEAEU FTA kedua pihak telah menyepakati tujuh isu runding. Dengan begitu terdapat 11 dari total 15 isu runding yang telah disepakati sejak perundingan IEAEU FTA pertama kali dilakukan pada 5 Desember 2022.

Adapun, IEAEU FTA disebut bakal menjadi perjanjian dagang pertama Indonesia dengan mitra di kawasan Eurasia.

"Dalam 15 bulan, kita telah berhasil mencapai kesepakatan substansial di berbagai isu runding," kata Johni dalam keterangannya, Jumat (26/7/2024).

Menurutnya, kedua pihak sebelumnya telah berkomitmen untuk menyelesaikan perundingan dagang IEAEU FTA dalam kurun waktu dua tahun. Johni menuturkan, putaran ke-5 menjadi putaran penuh terakhir dalam perundingan IEAEU FTA dengan disepakatinya mayoritas isu runding.

Para delegasi kedua pihak, kata Johni, telah menunjukkan fleksibilitas dan komitmen tinggi dengan tetap menjaga kepentingan nasional masing-masing.

Adapun, tujuh isu runding yang disepakati dalam putaran ke-5 perundingan IEAEU–FTA antara lain, teks Bab Perdagangan Barang, Sanitasi dan Fitosanitasi, Ketentuan Akhir, Ketentuan Asal Barang, Kerja Sama Ekonomi, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Penyelesaian Sengketa.

Sementara itu, isu tersisa yang belum disepakatiantara lainteks Bab Ketentuan Awal dan Definisi Umum, Ketentuan Umum dan Kelembagaan, Pengamanan Perdagangan, dan Persaingan Usaha, termasuk pembahasan terkait finalisasi akses pasar yang menjadi bagian dari salah satu bab teks.

"Selanjutnya, tim perundingan kedua pihak akan berfokus pada upaya penyelesaian isu tersisa secara intens," kata Johni.

Untuk diketahui, negara-negara yang masuk dalam EAEU antara lain Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia dan Belarusia. Selain punya potensi sebagai pasar ekspor nontradisional, Johni menyebut kawasan ini juga berpeluang menjadi hub perdagangan internasional di kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah.

"Dengan perjanjian ini, akses pasar yang lebih baik ke negara-negara anggota EAEU memungkinkan Indonesia meningkatkan volume dan diversifikasi ekspor," ucapnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Kemendag menunjukkan, nilai total perdagangan Indonesia dan EAEU pada 2023 mencapai US$3,8 miliar. Nilai total perdagangan tersebut terdiri atas ekspor Indonesia ke EAEU sebesar US$1,1 miliar dan impor Indonesia dari EAEU sebesar US$2,7 miliar.

Adapun, produk ekspor utama Indonesia ke EAEU pada 2023 adalah minyak sawit, kopra, perangkat televisi, serta mesin dan peralatan listrik. Sementara itu, produk impor Indonesia dari EAEU didominasi batu bara, pupuk, produk setengah jadi besi baja bukan paduan, dan gandum.