Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) mengutarakan kekhawatirannya terhadap kondisi industri rokok nasional yang tengah menghadapi tantangan berat akibat penurunan daya beli masyarakat serta regulasi ketat dari pemerintah, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

PP ini menambah beban operasional bagi industri tembakau nasional dengan sejumlah regulasi yang dinilai memberatkan, khususnya terkait pengamanan zat adiktif dalam bagian 21 aturan tersebut.

Menurut Sekjen Gappri melalui Willem Petrus Riwu penurunan daya beli masyarakat telah berdampak langsung pada penjualan rokok nasional.

"Masyarakat kini lebih banyak beralih ke rokok ilegal yang harganya jauh lebih murah," ujar Willem kepada KONTAN, Kamis (30/10).

Situasi ini tidak hanya merugikan industri resmi tetapi juga berdampak buruk pada kesehatan masyarakat karena rokok ilegal tidak terjamin kualitas dan keamanannya.

Gappri juga melihat adanya pergeseran konsumsi dari rokok berharga tinggi ke rokok yang lebih terjangkau. Willem menyebut bahwa kondisi ini semakin diperparah oleh kebijakan pemerintah yang secara bertahap menaikkan harga jual eceran (HJE) dan pajak pertambahan nilai (PPN) pada produk rokok.

"Langkah ini malah menggerus omzet rokok legal dan membuka peluang lebih besar bagi rokok ilegal untuk menguasai pasar. Sayangnya, penegakan hukum terhadap rokok ilegal belum maksimal," tambahnya.

Lebih lanjut, Willem menyoroti adanya pengaruh kuat dari kebijakan internasional yang menurutnya turut mencampuri regulasi nasional.

"PP 28 terutama bagian 21 terkait pengamanan zat adiktif, terlihat sangat dipengaruhi oleh kepentingan kelompok anti-tembakau dan intervensi asing melalui FCTC-WHO. Dengan adanya pembatasan nikotin dan tar, budaya kretek dan kedaulatan aturan nasional semakin terancam," tegas Willem.

Gappri menilai bahwa kebijakan pemerintah yang semakin ketat ini seolah mendorong industri rokok untuk kalah bersaing dengan produk substitusi, seperti rokok elektrik dan produk farmasi alternatif.

Berdasarkan laporan keuangan dari keterbukaan informasi BEI, HMSP mencatatkan laba sebesar Rp 5,22 triliun per September 2024, turun 15,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 6,20 triliun. Meskipun penjualan bersih meningkat sebesar 1,34% dari Rp 87,29 triliun menjadi Rp 88,46 triliun, kenaikan beban pokok penjualan hingga Rp 74,70 triliun turut menekan laba perusahaan.

Situasi serupa juga dialami Gudang Garam, yang mencatatkan penurunan laba bersih hingga 77,74% secara tahunan, dari Rp 4,46 triliun menjadi Rp 992,20 miliar pada triwulan ketiga 2024. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh anjloknya pendapatan perusahaan sebesar 9,61%, dari Rp 81,75 triliun menjadi Rp 73,89 triliun.

Sementara itu, Wismilak Inti Makmur juga membukukan penurunan laba bersih secara tahunan menjadi Rp 270,54 miliar dari Rp 141,78 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Penurunan laba WIIM ini turut didorong oleh turunnya pendapatan sebesar Rp 3,43 triliun dari posisi sebelumnya yang mencapai Rp 3,71 triliun.

Jakarta: Pemerintah diminta tidak membuat aturan yang dapat membebani perokok terkait tarif cukai rokok. Sebab, hal itu bisa memunculkan peredaran rokok ilegal.

Hal ini disampaikan akademisi UNPAD, Wawan Hermawan, dalam merespons sikap pemerintah melalui dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) pada 2025 mencantumkan rencana melakukan intensifikasi kebijakan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Salah satunya melalui penyederhanaan layer yang berpotensi menyuburkan rokok ilegal.

Menurut Wawan, penyederhanaan tarif cukai akan membuat produsen besar mendominasi pasar. Sehingga hanya rokok dengan harga relatif mahal yang akan tersedia.

"Harga rokok (legal) dari Rp25-30 ribu dibanding (rokok ilegal) yang Rp10-15 ribu sangat menurunkan minat terhadap rokok legal. Jadi, merokok rokok legal menjadi suatu kemewahan bagi kalangan bawah atau 40 persen masyarakat dengan pendapatan terendah," ujar Wawan, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.
Dengan adanya tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat, banyak perokok mencari alternatif lebih murah untuk tetap memenuhi kebiasaan mereka. Pada akhirnya meningkatkan konsumsi rokok ilegal maupun sigaret kretek tangan (SKT). Sebab, jumlah perokok di kalangan pendapatan rendah jauh lebih tinggi daripada perokok di kalangan penghasilan menengah tinggi.

"Menurut saya, yang utama adalah harga rokok yang sangat tinggi relatif terhadap pendapatan masyarakat. Ini di-drive oleh prevalensi merokok yang masih tinggi dan budaya rokok sebagai alat sosial di masyarakat. Selain itu, penegakan hukum terhadap produsen rokok juga masih lemah," ujar Wawan.

Baca Juga: Banyak Regulasi Menekan, Pelaku Usaha Ritel dan UMKM Tolak Kenaikan Cukai Rokok

Berdasarkan survei yang dilakukan Indodata terkait data rokok ilegal di 13 kota selama periode 13 Juli-13 Agustus 2020, mengungkapkana 28,12 persen dari 2.500 responden mengonsumsi rokok ilegal.

Direktur Eksekutif Indodata, Danis TS Wahidin, menjelaskan survei ini dilakukan untuk mengkaji hubungan antara tingginya cukai rokok resmi dan peredaran rokok ilegal.

"Kenaikan harga rokok memengaruhi perilaku perokok, tapi tidak berhenti merokok. Yang terjadi adalah peralihan dari rokok premium ke rokok standar, bahkan masyarakat perokok itu berpindah menjadi mengonsumsi rokok ilegal," kata Danis.

Danis menambahkan konsumsi rokok ilegal tersebut dikonversi dengan pendapatan negara yang hilang, angkanya bisa mencapai Rp53,18 triliun. Temuan ini menunjukkan peredaran rokok ilegal masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.

Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah komprehensif untuk mengatasi masalah ini, termasuk memberikan dukungan lebih kepada industri rokok rumahan serta memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, masalah ini dapat diatasi secara efektif demi kesejahteraan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

(AZF)