Jakarta: Ekonom dan pakar hukum mengkritisi dampak serius yang ditimbulkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) serta wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes). Hal ini menyusul adanya ancaman perlambatan pertumbuhan perekonomian nasional hingga indikasi intervensi asing dalam penyusunan regulasi.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, berdasarkan hasil kajian Indef, dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp308 triliun.

Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan indetitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran.
"Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk," ujar Andry dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 9 November 2024.

Selain itu, Andry mengungkapkan dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp160,6 triliun atau sekitar tujuh persen dari penerimaan pajak jika aturan itu disahkan, dan membuat target penerimaan negara sulit tercapai. Jika regulasi ini diterapkan, target penerimaan negara sebesar Rp218,7 triliun untuk tahun ini kemungkinan besar tidak akan tercapai.

Pasalnya, lanjut Andry, industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi covid-19, industri ini menyumbang hingga 6,9 persen terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.

Lebih dari itu, ia mengingatkan industri hasil tembakau adalah sektor yang besar dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data Indef, sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 1,6 persen dari total pekerja akan terdampak langsung oleh regulasi ini.

"Pada 2019, industri ini menyerap 32 persen dari total pekerja di sektor manufaktur. Namun, tekanan regulasi terus membuat para pekerja di sektor ini rentan terdampak," jelasnya.

Baca juga: Negara Boncos Rp5,76 Triliun Gegara Kenaikan Tarif Cukai

Bertentangan dengan kedaulatan ekonomi

Di sisi lain, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Hikmahanto Juwana menilai Rancangan Permenkes yang mengatur penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek, bertentangan dengan kedaulatan ekonomi Indonesia dan merupakan ancaman bagi industri hasil tembakau nasional.

Ia menjelaskan, penerapan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek sejatinya mirip dengan kebijakan yang diterapkan Australia pada 2012. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak kebijakan tersebut.

"Sekarang kita justru ingin menerapkan apa yang pernah kita lawan. Ini sangat membingungkan," tutur dia.

Hikmahanto menekankan Indonesia, sebagai negara penghasil tembakau, seharusnya tidak mengikuti regulasi yang ditentukan oleh negara lain, terutama yang bersumber dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Pasalnya, kebijakan ini dapat mengganggu pendapatan negara yang berasal dari keseluruhan kegiatan ekonomi mata rantai sektor tembakau, termasuk devisa ekspor.

"Kita adalah negara penghasil tembakau, tetapi justru kebijakan ini bisa membuat produk kita terpinggirkan di pasar internasional," tambahnya.

Ia menegaskan pemerintah perlu menjaga kedaulatan negara serta memperhatikan kepentingan pelaku usaha domestik yang berjuang untuk bersaing di pasar global. Salah satu poin penting yang disoroti Hikmahanto, kebijakan ini dapat merugikan pelaku usaha yang ingin membedakan produk mereka.

"Setiap pelaku usaha berhak untuk bersaing dengan cara menonjolkan identitas merek mereka. Jika identitas itu dihilangkan, bagaimana mereka dapat bersaing?" imbuh dia.

Lebih jauh, Hikmahanto mengungkapkan ada urgensi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini terhadap masyarakat. "Jika regulasi ini diterapkan, maka perokok malah akan beralih ke produk ilegal yang tidak terkontrol," paparnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Sumber: TribunNews.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom dan pakar hukum mengkritisi dampak serius yang ditimbulkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) serta wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos atau tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes).

Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, mengatakan bahwa berdasarkan hasil kajian Indef dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp 308 triliun.

Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan identitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran.

“Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk,” ujarnya dalam diskusi media bertajuk “Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8 persen: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru” di Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Selain itu, Andry mengungkapkan dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp 160,6 triliun atau sekitar 7% dari penerimaan pajak jika aturan itu disahkan, dan membuat target penerimaan negara sulit tercapai.

Jika regulasi ini diterapkan, target penerimaan negara sebesar Rp 218,7 triliun untuk tahun ini kemungkinan besar tidak akan tercapai.

Pasalnya, lanjut Andry, industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi COVID-19, industri ini menyumbang hingga 6,9 persen terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.

Lebih dari itu, Ia mengingatkan bahwa industri hasil tembakau adalah sektor yang besar dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data Indef, sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 1,6% dari total pekerja akan terdampak langsung oleh regulasi ini.

“Pada 2019, industri ini menyerap 32% dari total pekerja di sektor manufaktur. Namun, tekanan regulasi terus membuat para pekerja di sektor ini rentan terdampak,” jelasnya.

Ia juga menekankan perlunya diskusi lintas kementerian dalam menentukan kebijakan terkait industri hasil tembakau, mengingat dampaknya yang menyeluruh.

Karena menurutnya, kebijakan ini bukan hanya urusan Kementerian Keuangan atau Kementerian Kesehatan saja, tapi juga Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan yang seharusnya ikut dilibatkan.

Di samping itu, ketentuan zonasi larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak dalam PP 28/2024 juga dinilai Andry akan memukul pelaku usaha ritel yang sebelumnya sudah beroperasi di area tersebut.

“Kebijakan zonasi ini perlu dipertimbangkan ulang untuk menjaga keseimbangan antara aturan kesehatan dan keberlangsungan usaha,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Andry mengungkapkan pentingnya fokus pada empat hal utama untuk keberlanjutan industri ini. Pertama, penerimaan negara; kedua, pengendalian konsumsi; ketiga, perlindungan tenaga kerja; dan keempat, penanganan rokok ilegal.

Regulasi-regulasi ini seharusnya lebih fokus pada empat hal tersebut agar dampaknya tidak berat sebelah dan dapat tetap menjaga stabilitas ekonomi,” tambahnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul INDEF Beberkan Dampak Ekonomi dari Kebijakan Kemasan Rokok Polos, https://www.tribunnews.com/bisnis/2024/11/08/indef-beberkan-dampak-ekonomi-dari-kebijakan-kemasan-rokok-polos.

Bisnis.com, MALANG—Giliran toko kelontong di Kota Malang menjadi sasaran Operasi Gempur Rokok Ilegal oleh tim gabungan dari Pemkot Malang dan Bea Cukai Malang setelah sebelumnya menyasar toko kelontong di Kab. Malang.

Kepala Bea Cukai Malang Gunawan Tri Wibowo mengatakan pada Selasa (5/11/2024), pukul 19.00 WIB, Bea Cukai Malang melakukan kegiatan rutin patroli darat dengan melakukan pemeriksaan pada jasa ekspedisi yang berada diwilayah Kota Malang.

“Tim melakukan pemeriksaan pada jasa ekspedisi yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono,Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang,” katanya, Jumat (8/11/2024).

Hasilnya, didapati adanya pengiriman rokok ilegal berbagai jenis dan merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 6 koli = 1.590 bungkus dengan total31.800 batang. Kemudian tim melakukan penegahan terhadap barang.

Selanjutnya, Tim melakukan pemeriksaan pada jasa ekspedisi yang beralamat di Jalan Sonokeling, Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Atas hasil pemeriksaan didapati adanya pengiriman rokok ilegal berbagai jenis dan merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 koli = 5.520 bungkus dengan total 110.400 batang. Atas hasil pemeriksaan tersebut tim melakukan penegahan.

Pada Rabu (6/11/2024), pukul 18.30, sebagai wujud pelaksanaan realisasi DanaBagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Bea Cukai Malang telah melakukan kegiatan operasi gabungan bersama Pemkot Malang, kegiatan kali ini direncanakan dengan menyisir toko-toko yang ada di wilayah Kota Malang.

Tim Intelijen dan Penindakan dibagi menjadi 2 tim untuk menyisir tokotoko di daerah Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing. Tim I melakukan pemeriksaan pada Toko di Jalan Bungur, Kecamatan Lowokwaru, KotaMalang.

Hasilnya, toko didapati menyimpan dan menyediakan untuk dijual rokok ilegalberbagai jenis dan merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1.900 bungkus dengan total 36.760 batang.

Selanjutnya, tim I melakukan pemeriksaan pada toko di Jalan Sudimoro, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Hasil pemeriksaan, didapati menyimpan dan menyediakan untuk dijual rokok ilegal berbagai jenis dan merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 366 bungkus dengan total 7.020 batang.

Kemudian dilakukan pemeriksaan pada toko di Jalan Kepiting Dalam,Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, atas hasil pemeriksaan didapati menyimpan dan menyediakan untuk dijual rokok ilegal berbagai jenis dan merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1.000 bungkus dengan total 19.720 batang.

Serta dilakukan pemeriksaan pada toko di Jalan Sumpil, Purwodadi,Kecamatan Blimbing, Kota Malang, didapati menyimpan dan menyediakan untuk dijual rokok ilegalberbagai jenis dan merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1.027 bungkus dengan total 19.860 batang.

Di saat bersamaan, tim II juga melakukan pemeriksaan pada toko di Jalan Joyo Tambaksari, Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, atas hasil pemeriksaan didapati menyimpan dan menyediakan untuk dijual rokok ilegal berbagai jenis dan merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1.369 bungkus dengan total 27.300 batang.

Selanjutnya, Tim II melakukan pemeriksaan pada toko di Jalan Joyo Tambaksari, Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, didapati menyimpan dan menyediakan untuk dijual rokok ilegal berbagai jenis dan merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 438bungkus dengan total 8.432 batang.

Kemudian dilakukan pemeriksaan pada toko di Jalan Joyo Utomo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, didapati menyimpan dan menyediakan untuk dijualrokok ilegal berbagai jenis dan merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 60 bungkus dengan total 1.200 batang.

Pemeriksaan pada toko di Jalan Letjen Sutoyo, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, didapati menyimpan dan menyediakan untuk dijual rokok ilegal berbagai jenis dan merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 106 bungkus dengan total 2.076 batang.

Terakhir dilakukan pemeriksaan pada toko di Jalan Joyosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, didapati menyimpan dan menyediakan untuk dijual rokok ilegal berbagai jenis dan merk tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1.243 bungkus dengan total 24.312 batang.

Selanjutnya tim membawa barang tersebut ke KPPBC TMC Malang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

“Dari hasil penindakan, total rokok ilegal sebanyak 288.880 batang, dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp401.512.440 dan potensi kerugian negara mencapai Rp217.118.432.” kata Gunawan.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santosio menegaskan survei lembaganya pada 2024 menunjukkan, kenaikan harga rokok tidak serta merta menurunkan konsumsi rokok, tetapi 97,17% perokok akan tetap merokok meski harga naik.

Hampir 50% konsumen beralih ke rokok yang lebih murah, termasuk rokok ilegal. Hasil survei PPKE FEB huga menunjukkan bahwa 40,84% konsumen pernah membeli rokok ilegal.

“Fakta ini menunjukkan bahwa mekanisme harga sudah tidak relevan untuk mengurangi konsumsi rokok, dan justru menyuburkan rokok ilegal. Hasil penelitian kami juga menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai diatas 5% akan berdampak pada peningkatan peredaran rokok ilegal sehingga meskioun tarif cukai tidak naik pada 2025 harus diikuti dengan tarif HJE yang tidak naik,” ujarnya.(K24)

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom memberikan rekomendasi berupa moratorium hingga kenaikan tarif cukai ideal sebagai upaya untuk menjaga stabilitas industri hasil tembakau (IHT).

Ekonom Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda mengatakan moratorium kenaikan tarif cukai merupakan keputusan yang tepat untuk menjaga keberlangsungan IHT dan mencegah lonjakan peredaran rokok ilegal.

"Apabila tarif cukai ditujukan untuk mencapai keseimbangan pilar kebijakan IHT, maka tarif cukai sebesar 4 – 5% [dari tarif yang berlaku saat ini] direkomendasikan untuk dapat diterapkan," kata Candra dalam forum diskusi, dikutip Kamis (7/11/2024).

Dia menambahkan kenaikan tarif di atas batas tersebut berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah dan tidak dikenai cukai.

Adapun, hasil kajian Universitas Brawijaya menunjukkan kenaikan tarif cukai yang tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat justru mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal.

Data simulasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa setiap kenaikan tarif cukai mengakibatkan lonjakan persentase peredaran rokok illegal sehingga mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara hingga Rp5,76 triliun per tahun.

Akibatnya, kata Candra, lapangan kerja di sektor ini terancam, terutama bagi pabrik kecil yang tidak mampu bersaing di tengah tingginya tarif cukai dan menurunnya permintaan.

“Kami juga merekomendasikan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal perlu diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, sehingga potensi hilangnya penerimaan negara dapat ditekan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Henry Najoan sependapat dengan pentingnya moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai dalam beberapa tahun mendatang untuk menekan peredaran rokok ilegal.

Menurutnya, kenaikan cukai yang berlebihan menciptakan kondisi yang tidak stabil bagi industri dan menurunkan daya saing produk legal di pasar.

"Kami mengusulkan agar moratorium dilakukan selama tiga tahun, memberikan waktu bagi industri untuk beradaptasi dan memitigasi dampak negatif kenaikan tarif cukai," katanya.

Jakarta: Hasil kajian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE -FEB UB) menyatakan, setiap kenaikan tarif cukai mengakibatkan lonjakan persentase peredaran rokok ilegal sehingga mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara hingga Rp5,76 triliun per tahun.

Meskipun kebijakan kenaikan harga dan tarif cukai rokok bertujuan untuk mengurangi konsumsi, mayoritas konsumen lebih memilih alternatif yang lebih murah atau ilegal daripada berhenti.

"Kenaikan tarif cukai yang tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat justru mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal," kata Direktur PPKE-FEB UB Candra Fajri Ananda dalam paparan hasil kajian, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 7 November 2024.

Menyikapi hal itu, Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian Eko Harjanto mengatakan penindakan rokok ilegal perlu ditindaklanjuti sampai ujungnya.

Jika ujungnya tidak dilakukan penindakan, maka rokok ilegal akan terus meningkat. "Bea Cukai tidak bisa sendirian, penegak hukum juga perlu berkontribusi," tutur dia.

Koordinator Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Mediator HI Kementerian Ketenagakerjaan Feryando Agung Santoso menyoroti dampak pemberlakuan PP 28/2024 tentang Peraturan Pelaksana UU No 17/2023 tentang Kesehatan.

Feryando mengatakan, pemberlakuan PP 28/2024 salah satu dampaknya peredaran rokok ilegal yang semakin masif. "Industri hasil tembakau ini harus terus dipertahankan karena banyaknya tenaga kerja yang bergantung pada sektor ini, termasuk keluarga yang juga terdampak," sebutnya.

Perwakilan Kementerian Perindustrian Nugraha Prasetya Yogi mengatakan, tarif rokok yang tinggi membuat konsumen beralih ke jenis rokok lain. Untuk meminimalisir rokok ilegal, Kemenperin sedang merevisi Peraturan Menteri Perindustrian No. 72.

Regulasi itu untuk memantau keberadaan mesin linting dengan titik koordinat yang lebih akurat. "Regulasi ini diharapkan mampu membatasi produksi rokok ilegal yang sulit diawasi karena melibatkan banyak pihak," jelas dia.

Baca juga: Kebijakan Cukai yang Tepat Bakal Cegah Peredaran Rokok Ilegal, Kok Bisa?

Tindak peredaran rokok ilegal di pasar online

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, peredaran rokok ilegal menjadi salah satu tantangan utama dalam penerimaan cukai yang optimal.

Rokok ilegal, yang tidak dikenai cukai, berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dan merugikan industri legal. Ia mengakui tingginya selisih harga antara rokok legal dan ilegal menjadi salah satu pendorong peralihan konsumen ke rokok ilegal.

Menurutnya, sinergi antara Bea Cukai dan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kementerian terkait, dalam memberantas rokok ilegal perlu ditingkatkan. Pihaknya pun telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Bareskrim Polri untuk memantau dan menindak peredaran rokok ilegal di pasar online.

"Upaya ini perlu dilengkapi dengan kesadaran kolektif semua pihak agar pemberantasan rokok ilegal dapat dilakukan secara tuntas dan berkelanjutan," tegasnya.

Sementara, anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengapresiasi hasil kajian PPKE-FEB UB. Adanya fenomena down trading seiring dengan kenaikan tarif tembakau, menjadi perhatian di Komisi XI DPR. Selain itu, rencana pemerintah akan menaikkan harga jual eceran (HJE) perlu menjadi perhatian bersama.

"Kami berharap hasil kajian ini bisa memberikan masukan tentang rencana kenaikan HJE tembakau karena akan memengaruhi fenomena downtrading. Tidak hanya pengaruh ke sektor ekonomi, tapi juga dari pajak pertambahan nilai," tutup Andreas.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE-FEB UB) menekankan pentingnya kebijakan tarif cukai rokok yang seimbang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap industri hasil tembakau (IHT) dan perekonomian.

Salah satu rekomendasi utama adalah moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai.

Direktur PPKE-FEB UB, Candra Fajri Ananda, menyatakan bahwa moratorium kenaikan tarif cukai merupakan langkah bijak untuk menjaga kelangsungan IHT dan mencegah peredaran rokok ilegal, sambil mempertahankan stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

Candra menyarankan tarif cukai sekitar 4 hingga 5 persen dari tarif yang berlaku saat ini untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan kelangsungan IHT.

"Kenaikan tarif cukai yang lebih tinggi berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah dan tidak dikenai cukai," ujarnya seperti dikutip, Kamis (7/11).

Adapun hal itu disampaikan dalam diskusi hasil kajian PPKE-FEB UB bertajuk ‘Membangun Sinergi Kebijakan Cukai dan Pemberantasan Rokok Ilegal sebagai Pondasi Penguatan Ekonomi Nasional’, Selasa (05/11/2024).

Kajian PPKE-FEB UB menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai yang tidak disertai dengan daya beli masyarakat justru memicu peningkatan peredaran rokok ilegal, yang mengurangi potensi penerimaan negara hingga Rp 5,76 triliun per tahun.

Selain itu, kenaikan tarif cukai dapat menurunkan volume produksi rokok legal dan mengancam lapangan kerja di sektor ini, terutama bagi pabrik kecil.

Temuan utama kajian tersebut adalah adanya titik optimal dalam kenaikan tarif cukai. Berdasarkan simulasi, tarif cukai yang ideal berkisar antara 4 sampai 5 persen untuk mencapai keseimbangan antara pengendalian konsumsi rokok, stabilitas penerimaan negara, dan kelangsungan industri.

PPKE-FEB UB juga menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap peredaran rokok ilegal melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk meminimalkan potensi hilangnya penerimaan negara.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Henry Najoan, mendukung hasil kajian tersebut. Ia sepakat bahwa moratorium kenaikan tarif cukai selama beberapa tahun penting untuk menekan peredaran rokok ilegal dan menjaga daya saing produk rokok legal.

Henry mengusulkan moratorium tiga tahun agar industri dapat beradaptasi dengan kebijakan tersebut.

Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan yang adil dalam kebijakan cukai dan pengawasan terhadap produsen rokok ilegal. Keberhasilan kebijakan cukai bergantung pada koordinasi antara bea cukai, aparat penegak hukum, dan industri tembakau. (Editor: Noverius Laoli)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Moratorium Kenaikan Tarif Cukai Penting untuk Jaga Kelangsungan Industri Tembakau

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE-FEB UB) menekankan pentingnya kebijakan tarif cukai rokok yang seimbang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap industri hasil tembakau (IHT) dan perekonomian.

Salah satu rekomendasi utama adalah moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai.

Direktur PPKE-FEB UB, Candra Fajri Ananda, menyatakan bahwa moratorium kenaikan tarif cukai merupakan langkah bijak untuk menjaga kelangsungan IHT dan mencegah peredaran rokok ilegal, sambil mempertahankan stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

Candra menyarankan tarif cukai sekitar 4 hingga 5 persen dari tarif yang berlaku saat ini untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan kelangsungan IHT.

"Kenaikan tarif cukai yang lebih tinggi berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah dan tidak dikenai cukai," ujarnya seperti dikutip, Kamis (7/11).

Adapun hal itu disampaikan dalam diskusi hasil kajian PPKE-FEB UB bertajuk ‘Membangun Sinergi Kebijakan Cukai dan Pemberantasan Rokok Ilegal sebagai Pondasi Penguatan Ekonomi Nasional’, Selasa (05/11/2024).

Kajian PPKE-FEB UB menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai yang tidak disertai dengan daya beli masyarakat justru memicu peningkatan peredaran rokok ilegal, yang mengurangi potensi penerimaan negara hingga Rp 5,76 triliun per tahun.

Selain itu, kenaikan tarif cukai dapat menurunkan volume produksi rokok legal dan mengancam lapangan kerja di sektor ini, terutama bagi pabrik kecil.

Temuan utama kajian tersebut adalah adanya titik optimal dalam kenaikan tarif cukai. Berdasarkan simulasi, tarif cukai yang ideal berkisar antara 4 sampai 5 persen untuk mencapai keseimbangan antara pengendalian konsumsi rokok, stabilitas penerimaan negara, dan kelangsungan industri.

PPKE-FEB UB juga menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap peredaran rokok ilegal melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk meminimalkan potensi hilangnya penerimaan negara.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Henry Najoan, mendukung hasil kajian tersebut. Ia sepakat bahwa moratorium kenaikan tarif cukai selama beberapa tahun penting untuk menekan peredaran rokok ilegal dan menjaga daya saing produk rokok legal.

Henry mengusulkan moratorium tiga tahun agar industri dapat beradaptasi dengan kebijakan tersebut.

Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan yang adil dalam kebijakan cukai dan pengawasan terhadap produsen rokok ilegal. Keberhasilan kebijakan cukai bergantung pada koordinasi antara bea cukai, aparat penegak hukum, dan industri tembakau. (Editor: Noverius Laoli)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Moratorium Kenaikan Tarif Cukai Penting untuk Jaga Kelangsungan Industri Tembakau

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE-FEB UB) menekankan pentingnya kebijakan tarif cukai rokok yang seimbang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap industri hasil tembakau (IHT) dan perekonomian.

Salah satu rekomendasi utama adalah moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai.

Direktur PPKE-FEB UB, Candra Fajri Ananda, menyatakan bahwa moratorium kenaikan tarif cukai merupakan langkah bijak untuk menjaga kelangsungan IHT dan mencegah peredaran rokok ilegal, sambil mempertahankan stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

Candra menyarankan tarif cukai sekitar 4 hingga 5 persen dari tarif yang berlaku saat ini untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan kelangsungan IHT.

"Kenaikan tarif cukai yang lebih tinggi berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah dan tidak dikenai cukai," ujarnya seperti dikutip, Kamis (7/11).

Adapun hal itu disampaikan dalam diskusi hasil kajian PPKE-FEB UB bertajuk ‘Membangun Sinergi Kebijakan Cukai dan Pemberantasan Rokok Ilegal sebagai Pondasi Penguatan Ekonomi Nasional’, Selasa (05/11/2024).

Kajian PPKE-FEB UB menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai yang tidak disertai dengan daya beli masyarakat justru memicu peningkatan peredaran rokok ilegal, yang mengurangi potensi penerimaan negara hingga Rp 5,76 triliun per tahun.

Selain itu, kenaikan tarif cukai dapat menurunkan volume produksi rokok legal dan mengancam lapangan kerja di sektor ini, terutama bagi pabrik kecil.

Temuan utama kajian tersebut adalah adanya titik optimal dalam kenaikan tarif cukai. Berdasarkan simulasi, tarif cukai yang ideal berkisar antara 4 sampai 5 persen untuk mencapai keseimbangan antara pengendalian konsumsi rokok, stabilitas penerimaan negara, dan kelangsungan industri.

PPKE-FEB UB juga menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap peredaran rokok ilegal melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk meminimalkan potensi hilangnya penerimaan negara.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Henry Najoan, mendukung hasil kajian tersebut. Ia sepakat bahwa moratorium kenaikan tarif cukai selama beberapa tahun penting untuk menekan peredaran rokok ilegal dan menjaga daya saing produk rokok legal.

Henry mengusulkan moratorium tiga tahun agar industri dapat beradaptasi dengan kebijakan tersebut.

Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan yang adil dalam kebijakan cukai dan pengawasan terhadap produsen rokok ilegal. Keberhasilan kebijakan cukai bergantung pada koordinasi antara bea cukai, aparat penegak hukum, dan industri tembakau. (Editor: Noverius Laoli)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Moratorium Kenaikan Tarif Cukai Penting untuk Jaga Kelangsungan Industri Tembakau

JAKARTA, investor.id - Hasil kajian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE -FEB UB) menyatakan, setiap kenaikan tarif cukai mengakibatkan lonjakan persentase peredaran rokok ilegal sehingga mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara hingga Rp 5,76 triliun per tahun. Meskipun kebijakan kenaikan harga dan tarif cukai rokok bertujuan untuk mengurangi konsumsi, mayoritas konsumen lebih memilih alternatif yang lebih murah atau ilegal daripada berhenti. “Kenaikan tarif cukai yang tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat justru mendorong peningkatan peredaran rokok illegal,” kata direktur PPKE-FEB UB, Prof. Candra Fajri Ananda dalam paparan hasil kajian bertajuk ‘Membangun Sinergi Kebijakan Cukai dan Pemberantasan Rokok Ilegal sebagai Fondasi Penguatan Ekonomi Nasional’ baru-baru ini.

Editor: Kunradus Aliandu (kunradu@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil Kajian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) menyebutkan bahwa kenaikan tarif cukai rokok yang terlalu tinggi merupakan salah satu pemicu pertumbuhan peredaran rokok ilegal.

Direktur PPKE UB Candra Fajri Ananda mengatakan, ada hubungan signifikan antara harga dan permintaan rokok.

Konsumen rokok golongan I, yang lebih sensitif terhadap harga, beralih ke rokok golongan II dan III yang lebih murah saat tarif cukai dinaikkan, tanpa mengurangi total jumlah rokok yang dikonsumsi.

“Hasil analisis tersebut selaras dengan perkembangan industri tembakau, di mana penurunan produksi terjadi paling besar pada golongan I sehingga berdampak juga pada penurunan penerimaan CHT,” kata Candra melalui keterangan tertulis, dikutip dari Tribunnews, Rabu (6/11/2024).

Candra menjelaskan ketika harga rokok golongan I naik akibat kenaikan cukai, banyak konsumen yang memilih rokok dari golongan yang lebih murah (downtrading).

Hal ini tidak mengurangi konsumsi, namun justru mendorong pergeseran preferensi konsumen.

Selain itu, kebijakan cukai yang terus naik dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang terhitung double digit, juga disebut telah mencapai titik optimum.

Kenaikan lebih lanjut tidak lagi efektif menurunkan konsumsi.

"Konsumen cenderung beralih ke rokok ilegal atau produk dengan harga lebih murah (downtrading). Hal ini tidak hanya mengurangi volume produksi rokok legal tetapi juga berpotensi menurunkan penerimaan negara dari CHT," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil Kajian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) menyebutkan bahwa kenaikan tarif cukai rokok yang terlalu tinggi merupakan salah satu pemicu pertumbuhan peredaran rokok ilegal.

Direktur PPKE UB Candra Fajri Ananda mengatakan, ada hubungan signifikan antara harga dan permintaan rokok.

Konsumen rokok golongan I, yang lebih sensitif terhadap harga, beralih ke rokok golongan II dan III yang lebih murah saat tarif cukai dinaikkan, tanpa mengurangi total jumlah rokok yang dikonsumsi.

“Hasil analisis tersebut selaras dengan perkembangan industri tembakau, di mana penurunan produksi terjadi paling besar pada golongan I sehingga berdampak juga pada penurunan penerimaan CHT,” kata Candra melalui keterangan tertulis, dikutip dari Tribunnews, Rabu (6/11/2024).

Candra menjelaskan ketika harga rokok golongan I naik akibat kenaikan cukai, banyak konsumen yang memilih rokok dari golongan yang lebih murah (downtrading).

Hal ini tidak mengurangi konsumsi, namun justru mendorong pergeseran preferensi konsumen.

Selain itu, kebijakan cukai yang terus naik dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang terhitung double digit, juga disebut telah mencapai titik optimum.

Kenaikan lebih lanjut tidak lagi efektif menurunkan konsumsi.

"Konsumen cenderung beralih ke rokok ilegal atau produk dengan harga lebih murah (downtrading). Hal ini tidak hanya mengurangi volume produksi rokok legal tetapi juga berpotensi menurunkan penerimaan negara dari CHT," tambahnya.

Laporan PPKE UB tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen konsumen rokok di Indonesia mengaku pernah membeli rokok tanpa pita cukai.

Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif cukai selama ini telah memperburuk situasi.

"Ini menjadi indikasi bahwa kebijakan cukai yang terlalu ketat dapat memperparah peredaran rokok ilegal dan menimbulkan kerugian bagi negara," pungkasnya. (Penulis: Fahdi Fahlevi | Editor: Malvyandie Haryadi)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Akademisi: Kebijakan Cukai Tepat untuk Cegah Peredaran Rokok Ilegal

Kami meminta perhatian serius dengan mengirimkan surat resmi kepada Presiden RI terhadap salah satu sektor strategis di Jatim yaitu industri hasil tembakau (IHT) yang dihadapkan pada tekanan regulasi yang mencekik,

Surabaya (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur berharap Presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024).

“Kami meminta perhatian serius dengan mengirimkan surat resmi kepada Presiden RI terhadap salah satu sektor strategis di Jatim yaitu industri hasil tembakau (IHT) yang dihadapkan pada tekanan regulasi yang mencekik,” kata Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto di Surabaya, Rabu.

Adik mengatakan, pihaknya mengirim surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang di dalamnya menekankan pentingnya IHT sebagai salah satu pilar ekonomi di Jawa Timur karena mampu berkontribusi sekitar 60 persen terhadap total penerimaan nasional pada 2024.

Tak hanya itu, IHT Jatim turut mampu menyerap sekitar 85.000 tenaga kerja dan 1,5 juta buruh tani sehingga setiap regulasi yang diputuskan pemerintah harus mempertimbangkan berbagai pihak yang menggantungkan hidupnya dalam industri ini.

Adik menjelaskan, beberapa pasal yang perlu dikaji ulang dalam PP 28/2024 di antaranya terkait larangan berjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak serta larangan penempatan iklan di media luar ruang dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Selain itu, Kadin turut meminta Presiden Prabowo agar mengkaji ulang aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes.

Menurutnya, aturan-aturan itu akan berpotensi merugikan pelaku industri tembakau legal mengingat identitas merek dan logo telah mendapatkan sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta dilindungi hak intelektualnya oleh perundang-undangan.

Penerapan kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek juga berpotensi menurunkan daya saing IHT yang akan berpengaruh terhadap hilangnya dampak ekonomi, menurunnya penerimaan perpajakan, hingga ancaman PHK bagi tenaga kerja.

Bahkan kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebutkan, kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek berpotensi menghilangkan dampak ekonomi sebesar Rp182,2 triliun dan menurunkan penerimaan perpajakan hingga Rp95,6 triliun.

Dari sisi lapangan pekerjaan pun diprediksi terdapat lebih dari 1,2 juta tenaga kerja yang akan terdampak dari aturan ini.

“Aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek turut berpotensi mendorong menjamurnya rokok ilegal,” katanya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024