Bisnis.com, MAKASSAR - Bank Indonesia meyakini Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menjadi hub pembangunan ekonomi syariah nasional, utamanya untuk wilayah Indonesia timur. Potensi pengembangan produk halal yang besar serta didukung dengan masyarakat yang mayoritas muslim, menjadi alasan bank sentral terus memfasilitasi pengembangannya di wilayah ini.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel Wahyu Purnama mengatakan pemerintah memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Maka dari itu melahirkan beberapa pusat ekonomi syariah di berbagai titik di negara ini menjadi sangat penting.

Sulsel sendiri saat ini tengah dirancang menjadi pusat untuk kawasan timur, di mana ke depannya akan menjadi hub dan menguatkan pembangunan ekonomi syariah di beberapa daerah di Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

"Untuk jadi pusat ekonomi syariah di Indonesia tentu tidak realistis karena pusat ekonomi kita kan bertumpu di Jawa, makanya kita tengah rancang Sulsel ini menjadi hub," paparnya pada penutupan Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2024 di Makassar, Selasa (29/10/2024).

Provinsi Sulsel, ditambahkan Wahyu, didukung dengan potensi besar di sektor pertanian yang mencakup sekitar 30% dari total produksi di Sulampua dan melimpahnya produk kuliner yang telah dicap halal. Selain itu pertumbuhan UMKM-nya juga lumayan tinggi, menjadi salah satu provinsi dengan jumlah pelaku terbanyak di Indonesia.

Maka dari itu percepatan ekosistem halal terus dipacu. Beberapa upaya antara lain mempercepat sertifikasi halal untuk rumah potong hewan dan UMKM, serta meningatkan edukasi masyarakat agar semuanya bisa paham pentingnya keuangan syariah.

Hal ini didukung dengan kinerja beberapa pelaku industri halal di wilayah ini yang bahkan telah menyasar pasar Eropa, bukan lagi hanya timur tengah. Pasalnya banyak masyarakat Eropa yang mulai menyukai produk halal karena dinilai lebih bersih dan higienis.

"Kita tahu bahwa produk halal itu pasarnya lebih terbuka, mencakup seluruh dunia. Kalau produk nonhalal kan terbatas. Makanya kita dorong agar membantu upaya pemerintah menjadikan Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia," jelasnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah memacu tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah ini guna mengejar target rasio kewirausahaan 12%, sama seperti target nasional. Fokus utamanya adalah pengembangan usaha sektor ekonomi kreatif.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Andi Darmawan Bintang memaparkan saat ini terdapat sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, sementara di Sulsel tercatat hanya sebanyak 1,8 juta. Jika dilihat dari rasio kewirausahaannya, jumlah tersebut baru mencapai 3,47%, masih jauh dari target yang ingin dicapai pada 2045 yaitu sebesar 12%.

Maka dari itu pihak pemerintah provinsi akan memulai menyusun kembali strategi agar capaian itu bisa dipenuhi. Antara lain melalui penguatan sinergi sesama pemerintah daerah hingga membentuk program khusus supaya sesama pengusaha bisa saling mendukung.

"Dibutuhkan kerja keras baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, sinergi dan kerja sama bukan hanya antara pemerintah saja, tapi juga antara elemen pengusaha. Pengusaha besar maupun pengusaha kecil untuk mengembangkan usaha menjadi lebih baik," jelasnya kepada wartawan, Kamis (18/7/2024).

Selain itu pihaknya juga akan terus mendorong giat digitalisasi, baik pengembangan teknologi oleh pemerintah itu sendiri maupun dorongan perluasan pasar daring kepada pelaku UMKM.

Darmawan menambahkan UMKM sektor ekonomi kreatif akan lebih didorong bertumbuh, utamanya melalui perluasan pasar digital agar memiliki daya saing. Pasalnya bercermin dari data nasional, sektor ini bisa memberi kontribusi terhadap pendapatan PDB mencapai Rp1.400 triliun.

"Fesyen dan kriya jika ditambah dengan kuliner menyumbang sekitar 75% PDB, artinya ini sangat potensial juga di Sulsel, selama ini perkembangannya juga pesat. Makanya kita berharap ke depan melalui digitalisasi ekonomi, mampu meningkatkan taraf hidup para pelaku UMKM Sulsel sebagai penggerak ekonomi," tuturnya.

Bisnis.com, MAKASSAR — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memprakirakan pertumbuhan ekonomi wilayah ini akan berada pada rentang 4,7% - 5,3% (yoy) sepanjang 2024. Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang hanya sebesar 4,51% (yoy).

Kepala KPwBI Sulsel Rizki Ernadi Wimanda mengatakan pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aktivitas Pemilihan Umum (Pemilu), mulai dari Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang meningkatkan konsumsi swasta maupun pemerintah.

Lebih lanjut, hari libur pada periode Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha yang lebih panjang juga mendorong konsumsi masyarakat yang lebih tinggi. Permintaan masyarakat yang meningkat juga berdampak pada peningkatan kinerja dunia usaha, utamanya di sektor perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta transportasi.

"Selain peningkatan konsumsi, kinerja ekonomiSulsel pada 2024 juga didorong dari lapangan usaha pertanian karena dampak El Nino yang mereda, hal ini juga mendorong kinerja industri penggilingan beras. Namun, ketidakpastian politik pada tahun ini cenderung menahan kinerja investasi karena risiko “wait and see” investor," paparnya kepada Bisnis, Senin (8/7/2024).

Maka dari itu, Rizki mengungkapkan, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulsel diperlukan dukungan pemerintah dalam pengembangan segala potensi, terutama pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

Pada semester II/2024 ini, pengembangan sektor unggulan itu perlu direalisasikan melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendukung, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi serta pengembangan hilirisasi-nya.

Khusus untuk sub sektor perikanan, perlu dilakukan penambahan pabrik es, optimalisasi cold storage, pemanfaatan mesin vacuum sealing, serta penambahan kolam-kolam bioflok.

Selain itu, diperlukan optimalisasi pembiayaan pertanian, penyediaan bibit, keberlanjutan program mandiri benih, serta memastikan kelancaran distribusi pupuk subsidi.

"Pemerintah juga perlu melanjutkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan pelabuhan di Sulsel untuk meningkatkan konektivitas antar daerah dan menciptakan efisiensi," tuturnya.