Bisnis.com, MEDAN – Tim Survei Bisnis Indonesia memulai kegiatan lapangan menemui pemangku kepentingan yang menjalankan program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Sumatra Utara dan Sumatra Selatan untuk mencari ide-ide perbaikan pelaksanaan program tersebut di masa mendatang.

Sebagaimana diketahui, PSR ditujukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan sawit Indonesia dengan memberi hibah atau bantuan dana kepada para petani/pekebun sawit untuk melakukan replanting tanaman yang telah tidak produktif.

Di tahun pertama peluncuran PSR, tiap petani akan mendapat dana hibah dari Badan Pengelola Dana Keuangan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp25 juta per hektare untuk melakukan peremajaan tanaman mereka. Program ini mendapat sambutan antusias dari para petani sawit karena membantu mereka dalam hal pembiayaan peremajaan kebun yang telah afkir. Namun ternyata sejak diluncurkan pada 2017 lalu realisasi program PSR sulit memenuhi target.

Di Sumatra Utara, misalnya, data Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut menunjukkan ada sekitar 490.000 hektare lahan sawit rakyat dari total 1,4 juta hektare luas sawit. Sejak 2017 hingga 2023, lahan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh bantuan PSR hanya mampu menyentuh angka 25.581 hektare.

Di tahun 2024 ini, Disbunak Sumut menargetkan mampu meremajakan 9.500 hektare kebun petani pada tahun 2024. Hingga November, realisasi PSR di salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia ini hanya sekitar 3.000 hektare.

Pada kegiatan ini Tim Survei Bisnis Indonesia di Sumut menjelajah ke Kabupaten Serdang Bedagai untuk mendalami akar masalah sulitnya PSR mencapai target realisasi. Hal ini mengingat PSR merupakan salah satu jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia terkhusus di Sumatra Utara yang sebagian besar dari pendapatan domestik regional bruto (PDRB) nya disumbang dari sawit serta turunannya.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatra Utara M Syarif Zakir Daulay mengatakan, permasalahan lambatnya realisasi program PSR di Sumut sejatinya telah dipetakan pihaknya. Selain karena faktor lahan petani yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, faktor lain yang mencuat ialah persyaratan PSR bagi petani yang masih berubah-ubah.

Zakir menilai isu ini penting untuk dicarikan solusi agar kesejahteraan petani sawit di Sumut meningkat.

“Kami juga berharap adanya masukan atau informasi yang diperoleh oleh rekan-rekan baik dari media maupun stakeholder lainnya karena dalam mengumpulkan data di lapangan kami juga butuh second opinion dan masukan dari berbagai pihak,” kata Zakir Daulay, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatra Utara di acara pelepasan Tim Survey Bisnis Indonesia dalam rangka kegiatan Spotlight of Indonesia Palm Oil Issues (SIOP) 2024 di Medan, Senin (4/11/2024).

Zakir berharap kegiatan ini nantinya bisa membawa masukan yang diterima tim dari lapangan demi tercapainya program pemerintah untuk ketahanan pangan yang berkedaulatan itu.

Adapun Ketua Gapki Sumut Timbas Prasad Ginting berharap, kegiatan Tim Survei Bisnis Indonesia ke dua provinsi terkait program PSR ini dapat membantu mengurai kemelut program pemerintah pusat tersebut di lapangan.

“Adanya event yang menyoroti perkembangan sawit khususnya program PSR yang ada di Indonesia khususnya Sumut ini akan semakin mengungkap akar masalahnya sehingga permasalahan itu bisa ditemukan solusinya,” kata Timbas.

Kepala Perwakilan Bisnis Indonesia Sumatra Utara Irsad mengatakan, survei ini diawali dengan riset media yang dilakukan tim untuk mengetahui isu yang berkembang di seluruh media terkait sawit. Dia mengatakan, program PSR menjadi yang paling banyak diperbincangkan atau menjadi perhatian serius di jejaring internet.

“Dari riset isu tersebutlah kami berangkat ke lapangan untuk bertemu dan berdialog dengan pemangku kepentingan di bidang sawit. Temuan di lapangan akan kami bawa ke focus group discussion (FGD) yang dijadwalkan akan menghadirkan Menteri Pertanahan juga Dirjen Perkebunan. Hasil FGD nanti akan jadi rekomendasi yang akan diserahkan kepada pemangku kepentingan,” tutup Irsad.

Kegiatan ini dilakukan atas kerja sama antara harian Bisnis Indonesia dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Seluruh Indonesia (Gapki) Sumatra Utara yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk melihat lebih jauh pelaksanaan lapangan dari Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Bisnis Indonesia menurunkan Tim Survey ke Sumatra Utara dan Sumatra Selatan selama kurang lebih sepekan untuk bertemu dengan pemangku kepentingan program PSR yang menjadi program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Tanah Air. (K68)

Bisnis.com, PALEMBANG — Realisasi penyaluran dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) hingga periode Juni 2024 telah mencapai Rp1,96 triliun dengan luasan area 70.178 hektare.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Perekonomian, Dida Gardera menerangkan daerah penerima dana PSR terbesar di Sumsel yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang mencapai Rp1 triliun dengan jumlah pekebun 14.000 dan luas area 36.000.

"Secara nasional, penyaluran dana PSR hingga saat ini senilai Rp9,6 triliun untuk 155.000 pekebun dengan luasan lahan 345.000 hektare," ujarnya saat kegiatan penyaluran dana PSR di Provinsi Sumsel, Sabtu (20/7/2024).

Sementara itu, dalam kegiatan ini, pihaknya melakukan penyaluran dana PSR senilai Rp11,2 miliar untuk 184 pekebun yang tersebar di lima koperasi dengan luasan mencapai 373 hektare.

Dida memerinci, KUD penerima dana PSR terdiri dari KUD Desa Agung Jaya, Musi Rawas senilai Rp3,6 miliar untuk luas lahan 150 hektare dengan jumlah 69 pekebun.

KUB Kutilang, Muara Enim senilai Rp2,6 miliar untuk luasan lahan 87 hektare dengan jumlah pekebun 44 orang, lalu Koperasi Bina Sejahtera, Muara Enim senilai Rp2,2 miliar untuk luasan lahan 74 hektare dan jumlah pekebun 31 orang.

Kemudian KUB Berkat Yasin Sejahtera, Musi Banyuasin senilai Rp1,5 miliar untuk luasan lahan 51 hektare dengan jumlah pekebun 20 orang, dan KUD Bina Sejahtera Ogan Komering Ilir senilai Rp1,2 miliar untuk luasan lahan 40 hektare dengan jumlah pekebun 20 orang.

"Untuk lembaga keuangan yang menyalurkan dana PSR ini diantaranya Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan BPD Bank Sumsel Babel," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menambahkan penyaluran dana PSR di Sumsel menjadi salah satu yang terbesar di Pulau Sumatra. Dia menyebutkan untuk anggaran replanting sawit saat ini sekitar Rp30 juta per hektare, dan rencananya akan segera ditingkatkan menjadi Rp60 juta per hektare.

"Jumlah yang diberikan untuk PSR di Sumsel itu hampir Rp2 triliun dengan jumlah pekebun 28.686 dengan luasan mendekati 70.000 hektare," tutupnya.

Perbesar