Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat didorong segera mengoptimalkan potensi perikanan di Jawa Barat bagian selatan baik perikanan tangkap maupun budi daya.

Pengamat Perikanan asal Universitas Padjajaran (Unpad) Yudi Nurul Ihsan mengatakan sebenarnya Jabar selatan memiliki potensi besar untuk menjadi potensi pendapatan baru. Hal tersebut juga diyakini mampun menjadi solusi untuk kemerataan ekonomi di Jawa Barat.

"Jabar Selatan ini menjadi rumah bagi ikan tuna dan juga sudah pasti kita ketahui adalah lobsternya," ungkap dia kepada Bisnis.

Terlebih untuk dua jenis komoditas yang melimpah di sana, memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Salah satu solusi yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah membangun infrastruktur pelabuhan.

"Minimal ada satu pelabuhan yang representatif di sana, jadi aktivitas nelayan menangkap ikan kan lebih mudah," jelas dia.

Pasalnya, hingga kini belum ada satupun Pelabuhan yang representatif yang dibangun pemerintah provinsi untuk mengakselerasi potensi ini.

Selain itu, di sektor perikanan budi daya juga tak kalah hebat. Contohnya Tasikmalaya, Ciamis yang terkenal karena ikan nila dan ikan masnya. Dua komoditas ini secara ekosistem sangat cocok dibudidayakan di daerah tersebut.

Kemudian ada juga udang Vaname, yang bisa dikembangkan di sepanjang pesisir pantai selatan dari Pangandaran, Tasikmalaya, Garut, Tasikmalaya, Cianjur hingga Sukabumi.

JAKARTA, investor.id–Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya menggenjot persentase kepemilikan sertifikasi Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) guna mewujudkan perikanan budi daya yang berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan KKP dengan mendekatkan gerai layanan perizinan ke tengah masyarakat.

Beberapa waktu lalu, KKP menghadirkan gerai perizinan berusaha (GPB), yang salah satunya melayani pengurusan sertifikasi CBIB, di sela ajang Asian Pasific Aquaculture (APA) 2024 di Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

Dirjen Perikanan Budi Daya KKP TB Haeru Rahayu mengatakan, sertifikasi CBIB harus dimiliki pelaku budi daya perikanan sebagai bukti bahwa kegiatan yang dilakukannya aman bagi lingkungan. Selain itu, sertifikasi itu menjamin mutu komoditas yang dihasilkan sebab kegiatan budi daya didukung oleh sanitasi, benih, pakan, hingga obat ikan berkualitas baik.

“Karenanya, kami berinisiatif menggelar GPB untuk membantu pelaku usaha yang mungkin saja selama ini mengalami kendala, seperti saat di APA 2024 di Surabaya. Melalui aksi jemput bola seperti itu, kami juga mendorong tingginya investasi, menggairahkan ekonomi, meningkatkan pendapatan negara, serta meminimalisasi ruang gerak perantara atau calo pengurusan perizinan,” jelas Haeru.

Dalam keterangan yang dikutip Selasa (16/07/2024), Kepala Dinas KP Provinsi Jatim Muhammad Isa Anshori menambahkan, GPB yang sempat diselenggarakan KKP telah membantu para petambak di provinsi itu. “Layanan seperti itu membuat pembudi daya clean and clear dalam mengurus sertifikasi CBIB,” jelas Isa.

Pemprov Jatim berharap GPB serupa bisa digelar di kabupaten sentra budi daya perikanan lain di Jatim agar lebih banyak mengakomodir pembudi daya. “Di gerai seperti itu, pembudi daya langsung dibimbing saat mengurus perizinannya. Jika kegiatan itu dilakukan optimal dan tepat sasaran maka akan memberi banyak manfaat bagi para pembudi daya dan stakeholder terkait mengingat saat ini informasi perizinan berusaha sangat dinamis,” papar Isa.

Perwakilan pelaku usaha tambak dari CV Vanna Marine Farm Surabaya yang berlokasi di Lamongan, Gusno, mengapresiasi langkah KKP melakukan jemput bola dengan menggelar GPB saat APA 2024. Gerai perizinan seperti itu sangat membantu dalam mengurus sertifikasi CBIB. “Kami jadi paham dan clear dalam mengurus perizinan, kini informasi tersebut tidak kami dapatkan,” tegas dia.

Helmi dari PT Anugerah Tanjung Gumukmas, Jember, mengatakan, pelayanan pada GPB yang dilakukan tim KKP sangat informatif dalam menjelaskan kelengkapan dokumen yang harus disiapkan, tahapan, dan update proses perizinan yang sedang dilakukan.

GPB yang sempat hadir di APA 2024 memberikan layanan sembilan kategori. Layanan itu adalah sertifikasi CBIB, konsultasi penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), kegiatan pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE), Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat dari Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui BKPM yang diwakili Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jatim.

Lalu, layanan pembuatan Sertifikat Laik Operasi (SLO) oleh Direktorat Teknik dan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Kementerian PUPR, dan pengurusan Surat Izin Penggunaan Air Tanah (SIPA) oleh Badan Geologi Kementerian ESDM.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News