JAKARTA - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (Tjiwi Kimia), unit usaha APP Group, berhasil meraih kategori Badan Usaha Terbaik sektor manufaktur pada ajang Paritrana Award 2024 . Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri kepada Direktur Utama Tjiwi Kimia Suhendra Wiriadinata.

Serta disaksikan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma?ruf Amin, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.

Wakil Presiden Ma?ruf Amin dalam sambutannya mengatakan, bahwa Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Saya berharap pada tahun 2045, 99,5 persen pekerja di Indonesia dapat terlindungi sepenuhnya melalui program ini.

"Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, kita memerlukan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan desa. Semua pihak harus aktif bergerak dalam memastikan setiap pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan mendapatkan perlindungan yang layak," tambahnya.

Paritrana Award adalah inisiatif pemerintah yang dimulai sejak 2017, bertujuan untuk mengapresiasi pemerintah daerah, badan usaha, dan pelaku usaha yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kategori penilaian penghargaan Paritrana mencakup kepatuhan dalam pembayaran iuran, inovasi perlindungan pekerja rentan, dan komitmen terhadap keberlanjutan program jaminan sosial.

?Penghargaan ini adalah bukti dari dedikasi kami dalam menyediakan perlindungan ketenagakerjaan yang menyeluruh, tidak hanya untuk pekerja formal tetapi juga bagi mereka yang tergolong rentan. Kami percaya bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau profesi, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan," ungkap Direktur Utama Tjiwi Kimia, Suhendra Wiriadinata.

?Kami mengintegrasikan prinsip-prinsip keberagaman, kesetaraan, dan inklusi dalam setiap aspek pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan. Dengan demikian, kami tidak hanya membangun lingkungan kerja yang lebih adil, tetapi juga lebih inovatif dan produktif,? tambahnya.

Penghargaan ini mencerminkan dedikasi Tjiwi Kimia dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sejahtera, dan inklusif bagi semua pekerja. Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk terus memperkuat komitmen mereka terhadap perlindungan tenaga kerja.

MAKASSAR - BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) Kantor Wilayah Sulawesi Maluku dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna meningkatkan penegakan hukum dan kepatuhan terhadap program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

PKS tersebut ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel) Agus Salim dan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Mintje Wattu.

Agus Salim menyebut bahwa kerja sama tersebut menjadi upaya strategis untuk memperkuat sinergi antara lembaga penegakan hukum dan BPJSTK dalam rangka meningkatkan perlindungan atas hak-hak tenaga kerja di Sulawesi Selatan.

?Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban mereka dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan,? ujarnya.

Menurutnya, permasalahan terkait ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Pihaknya juga berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Sejalan dengan itu, Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Maluku BPJS Ketenagakerjaan Mintje Wattu turut menggarisbawahi pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan hak dasar dan fundamental bagi setiap pekerja.

?Melalui program-program BPJS Ketenagakerjaan, kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang komprehensif kepada seluruh pekerja di Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan,? kata Mintje.

Lebih jauh Mintje menjelaskan bahwa dalam PKS tersebut terdapat tiga poin utama, yakni penegakan hukum dan kepatuhan dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran ketenagakerjaan, termasuk didalamnya penindakan terhadap perusahaan yang tidak patuh dalam mendaftarkan tenaga kerja dan membayar iuran tepat waktu.

Selanjutnya, terkait Penegakan Kepatuhan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendorong dan memperkuat kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021.

Kemudian, yang terakhir adalah edukasi dan sosialisasi kepada pemberi kerja dan tenaga kerja mengenai hak dan kewajiban mereka terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Mintje mengatakan, adanya sinergi antara BPJSTK dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sejahtera.

?Dengan sinergi yang kuat antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan sejahtera,? tutup Mintje.