JAKARTA - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (Tjiwi Kimia), unit usaha APP Group, berhasil meraih kategori Badan Usaha Terbaik sektor manufaktur pada ajang Paritrana Award 2024 . Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri kepada Direktur Utama Tjiwi Kimia Suhendra Wiriadinata.

Serta disaksikan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma?ruf Amin, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.

Wakil Presiden Ma?ruf Amin dalam sambutannya mengatakan, bahwa Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Saya berharap pada tahun 2045, 99,5 persen pekerja di Indonesia dapat terlindungi sepenuhnya melalui program ini.

"Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, kita memerlukan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan desa. Semua pihak harus aktif bergerak dalam memastikan setiap pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan mendapatkan perlindungan yang layak," tambahnya.

Paritrana Award adalah inisiatif pemerintah yang dimulai sejak 2017, bertujuan untuk mengapresiasi pemerintah daerah, badan usaha, dan pelaku usaha yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kategori penilaian penghargaan Paritrana mencakup kepatuhan dalam pembayaran iuran, inovasi perlindungan pekerja rentan, dan komitmen terhadap keberlanjutan program jaminan sosial.

?Penghargaan ini adalah bukti dari dedikasi kami dalam menyediakan perlindungan ketenagakerjaan yang menyeluruh, tidak hanya untuk pekerja formal tetapi juga bagi mereka yang tergolong rentan. Kami percaya bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau profesi, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan," ungkap Direktur Utama Tjiwi Kimia, Suhendra Wiriadinata.

?Kami mengintegrasikan prinsip-prinsip keberagaman, kesetaraan, dan inklusi dalam setiap aspek pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan. Dengan demikian, kami tidak hanya membangun lingkungan kerja yang lebih adil, tetapi juga lebih inovatif dan produktif,? tambahnya.

Penghargaan ini mencerminkan dedikasi Tjiwi Kimia dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sejahtera, dan inklusif bagi semua pekerja. Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk terus memperkuat komitmen mereka terhadap perlindungan tenaga kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan, jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan perlu diberikan untuk pekerja rentan.

Tujuannya agar bisa memberikan perlindungan saat para pekerja menghadapi kondisi finansial darurat.

"Program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga penting diberikan kepada pekerja rentan, seperti petani, nelayan, marbot, pedagang kaki lima, petugas keagamaan, dan lainnya, untuk menghadapi kondisi finansial darurat," ujar Wapres Ma'ruf dalam sambutannya di acara Paritrana Awards 2024 pada Kamis (11/9/2024).

"Untuk itu, peran aktif pemerintah daerah hingga ke tingkat pemerintahan terkecil, seperti desa/kelurahan sangat penting untuk memastikan setiap pekerja menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan," tegasnya.

Terutama, lanjut Wapres melalui optimalisasi program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Wapres Ma'ruf pun memberikan penegasan, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 bidang ketenagakerjaan memerlukan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.

Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dimulai dengan melindungi pekerja yang berada di seluruh instansi pemerintah.

"Oleh karena itu, saya meminta kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk terus memastikan agar seluruh pekerja, termasuk pegawai non-ASN, kepala dan perangkat desa, hingga kader kemasyarakatan, dapat menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan," tambah Ma'ruf.

Dalam sambutannya, Wapres Ma'ruf juga menyebutkan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja pada 2024 sebanyak 124 juta orang.

Pada 2045 mendatang, ia berharap 99,5 persen pekerja Indonesia sudah bisa terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

Jakarta: Pengamat sosial dari Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis menyampaikan perlunya program jaminan sosial (jamsos) berjalan lebih efektif mendukung masyarakat yang membutuhkan saat menghadapi realita penduduk kelas menengah yang rentan mengalami turun kelas.

Rissalwan menyampaikan salah satu aspek yang dapat menjaga kondisi kelas menengah, yang menjadi penggerak ekonomi, adalah dengan memastikan program jaminan sosial yang kuat dan didukung dengan data mumpuni agar tepat sasaran.

"Ketepatan sasaran program berdasarkan data yang akurat perlu jadi perhatian," tutur dia, dilansir Antara, Sabtu, 7 September 2024.
Dengan adanya basis data yang akurat tersebut, katanya, maka berbagai program jaminan sosial yang dijalankan pemerintah dengan anggaran yang tinggi dapat lebih efektif untuk terus memperbaiki kondisi masyarakat saat ini.

Beberapa jaminan sosial itu contohnya seperti Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan, Kartu Prakerja untuk peningkatan kompetensi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk meringankan biaya pendidikan. Rissalwan juga mendorong inovasi program jaminan sosial tidak hanya yang dijalanakan oleh pemerintah pusat tapi potensi dapat dilakukan pula oleh pemerintah daerah.

"Inovasi dan upaya-upaya konkret program-program dan sumber daya lokal itu seharusnya bisa dimaksimalkan untuk mengurangi bergesernya tingkat kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Baca juga: BPS Ungkap Jumlah Penduduk Kelas Menengah Indonesia Menurun sejak 2019, Ini Datanya

Data BPS sebut kelas menengah turun

Sebelumnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024 memperlihatkan turunnya jumlah penduduk kelas menengah. Data pada 2019 memperlihatkan jumlah 57,33 juta orang yang kemudian turun menjadi 53,83 juta orang pada 2021.

BPS kembali mencatat penurunan jumlah penduduk kelas menengah pada 2022 menjadi 49,51 juta orang dan 48,27 juta orang pada 2023 yang kembali turun pada tahun ini menjadi 47,85 juta orang.

Di saat bersamaan, jumlah penduduk yang masuk dalam kategori menuju kelas menengah (aspiring middle class) dari 128,85 juta orang naik menjadi 137,50 juta orang pada 2024. Selain itu, masyarakat rentan miskin tercatat juga bertambah dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang menjadi 67,69 juta orang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers pada 30 Agustus 2024 mengatakan penguatan daya beli diperlukan tidak hanya untuk kelompok miskin tapi juga kelas menengah dan menuju kelas menengah.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan terus berusaha mencari data mengenai masyarakat kelas menengah yang rentan mengalami turun kelas agar dapat segera menyalurkan bantuan demi menjaga daya beli mereka.

(AHL)

Bisnis.com, BANDUNG--Sejumlah instansi pemerintah daerah dan perusahaan swasta di Jawa Barat mendapat apresiasi karena telah mengimplementasikan perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dengan baik.

Apresiasi atau penghargaan diberikan oleh Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jabar dalam Paritrana Award 2024 di Gedung Sate, Kota Bandung.

Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin yang hadir dalam Paritrana Award 2024 mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah dan pelaku usaha dalam memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan pekerjanya.

"Penghargaan ini adalah bukti nyata dalam memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja," ucap Bey dalam rilis Humas Jabar dikutip Minggu (25/8/2024).

Pemerintah dan pelaku usaha yang meraih juara 1 Paritrana Award 2024 berbagai kategori antara lain Pemda Kabupaten Bandung, Pemerintah Desa Arjasari Kabupaten Bandung, Bank BJB, PT Fukoku Tokai Rubber Indonesia Cikarang, RS Lira Medika Karawang, dan Dodol Picnic Garut.

Bey menuturkan, perlindungan sosial bagi tenaga kerja adalah kebutuhan yang sangat penting. Saat ini penduduk yang bekerja di Jabar mencapai 23 juta orang.

"Kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan para pekerja terlindungi oleh program Jamsostek," ujarnya.

Dari 23 juta orang yang bekerja, 18,9 juta di antaranya berhak mendapatkan perlindungan sosial. Namun dari angka tersebut baru 31,4 persen yang telah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Baru 5,9 juta pekerja atau 31,4 persen yang telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Tentu capaian ini masih jauh dari target universal coverage yang kita cita-citakan," ungkap Bey.

Oleh karena itu Paritrana Award ini menjadi pendorong untuk meningkatkan partisipasi program Jamsostek.

"Kami mengapresiasi Paritrana Award sebagai upaya meningkatkan kepesertaan program Jamsostek," kata Bey.

Di tempat yang sama, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jabar Romie Erfianto menyebut 5,9 juta tenaga kerja di Jabar yang sudah terlindungi program Jamsostek berasal dari sektor formal sebanyak 5 juta orang dan sektor informal 923.000 orang.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Jamsostek, pihaknya akan fokus pada strategi perluasan kepesertaan di perdesaan, pasar, UKM, e-commerce, dan pekerja rentan.

"Untuk optimalisasi program pelaksanaan Jamsostek BPJS Jabar fokus pada strategi perluasan kepesertaan pada ekosistem desa, ekosistem pasar, UKM, e-commerce serta pekerja rentan," sebut Romie.

Selain itu ia berharap, Paritrana Award menjadi pemicu bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk melahirkan inovasi baru dalam upaya melindungi tenaga kerja.

"Pemerintah daerah dan pelaku usaha harus berlomba-lomba melahirkan inovasi baru untuk melindungi pekerja," kata Romie.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran perlindungan sosial kembali mengalami peningkatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) bagi RAPBN perdana masa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2024–2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, itu dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun atau tertinggi dalam sejarah RI. Jumlah itu meningkat sekitar 4,0% dibandingkan alokasi anggaran perlinsos dalam APBN 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran perlindungan sosial kembali mengalami peningkatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) bagi RAPBN perdana masa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2024–2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, itu dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun atau tertinggi dalam sejarah RI. Jumlah itu meningkat sekitar 4,0% dibandingkan alokasi anggaran perlinsos dalam APBN 2024.

IDXChannel - Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) alias bansos dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mencapai Rp504,7 triliun. Angka ini naik Rp8 triliun bila dibandingkan alokasi 2024, yakni Rp496 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perlindungan sosial menyasar kelompok yang tidak hanya rentan dan miskin, namun juga kelas menengah.

“Selain konsumsi dijaga dengan inflasi dan pembukaan lapangan kerja, kita juga memberikan perlindungan sosial kepada kelompok yang tidak hanya rentan, miskin, tapi juga kepada kelas menengah,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dalam skemanya, perlinsos atau bansos terdapat beberapa bentuk, seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, program Indonesia pintar, kartu Indonesia pintar, dan KIP Kuliah.

Kendati begitu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menegaskan, APBN tidak hanya digunakan untuk bansos semata. Sebagai instrumen fiskal, APBN dirancang untuk mendorong pertumbuhan makro ekonomi nasional.

“Barangkali membayangkan kalau dari APBN hanya bansos, PKH, sembako, KIP, PBI dari Kemenkes untuk masyarakat dapat akses jasa kesehatan, namun bansos itu dan memang lebih banyak dinikmati untuk kelompok yang paling miskin,” kata Sri Mulyani.

Di luar bantuan sosial, Menkeu menyebut, APBN menjadi sumber anggaran atas sejumlah program subsidi. Misalnya, pangan, listrik, hingga bahan bakar minyak (BBM).

“Kemudian, APBN juga memberi bantuan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi dalam bentuk barang, yaitu artificially membuat harga menjadi lebih rendah, harga-harga untuk BBM, listrik, LPG,” ujarnya.

“Dan kalau kita lihat subsidi, kompensasi untuk memproteksi daya beli masyarakat. Artinya, semua masyarakat miskin, menengah dan kaya semuanya menikmati subsidi tersebut. Memang yang menjadi persoalan adalah masalah sasaran,” kata Sri Mulyani.

(Fiki Ariyanti)

Jakarta -

Belanja Negara pada 2025 yang menjadi kepemimpinan pertama Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun. Jumlah itu terdiri untuk belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

Demikian kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

"Belanja Negara direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp 919,9 triliun," kata Jokowi.

Jokowi merinci anggaran tersebut di antaranya untuk pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp 722,6 triliun. Anggaran itu akan dipakai untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah dan pengembangan sekolah unggulan.

"Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset," jelas Jokowi.

Selain itu, anggaran perlindungan sosial termasuk bansos dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Lalu anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 197,8 triliun atau 5,5% dari belanja negara. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Kemudian anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Selanjutnya anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp 919,9 triliun, untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar- daerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.

"Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik," ucap Jokowi.

(aid/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPRD mengumumkan telah menggelontorkan total Rp759 triliun untuk perlindungan sosial selama 10 tahun jabatannya.

Jokowi menyampaikan kebijakan tersebut sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat.

“Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia,” ungkapnya di kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2024).

Bukan hanya untuk itu, Jokowi juga mengungkapkan telah membelanjakan Rp113 triliun uang negara untu Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun untuk lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK di seluruh Indonesia.

Perlindungan sosial turut diberikan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) senilai 225 triliun selama 10 tahun untuk sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun.

Selain itu, sebanyak Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun juga telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

Secara umum, Bisnis mencatat total belanja APBN sepanjang 2015 hingga Juli 2024 atau sepanjang masa Jokowi hingga Juli 2024, telah mengalir hingga Rp17.428 triliun.

Khusus untuk tahun ini, belanja negara ditargetkan senilai Rp3.325,12 triliun atau tumbuh 6,4% dari Outlook 2023 dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi dan pelaksanaan prioritas nasional.

Adapun pada hari ini, Jokowi untuk terakhir kalinya sebagai presiden menghadiri Sidang MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Senayan.

Jokowi akan membacakan nota keuangan sekaligus Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 yang akan dijalankan pemerintah presiden terpilih 2024—2029 Prabowo Subianto.