JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap menyampaikan permintaan maaf saat mengunjungi pasar.

Tercatat, terdapat delapan momen permintaan maaf, dengan yang terbaru terjadi saat kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT).

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menjelaskan bahwa permintaan maaf tersebut mencerminkan sikap kerendahan hati Presiden.

"Presiden Joko Widodo telah menunjukkan sikap kerendahan hati dan keberanian untuk meminta maaf secara langsung atas kekurangsempurnaan selama masa jabatannya," kata Yusuf kepada Kompas.com, Jumat (4/10/2024).

Yusuf menambahkan bahwa serangkaian permohonan maaf yang disampaikan Jokowi di berbagai kesempatan dan lokasi menunjukkan keseriusannya dalam merefleksikan kebijakan yang telah dijalankan.

"Ini merupakan sikap yang menunjukkan integritas, kenegarawanan, dan kepedulian yang mendalam terhadap tanggung jawab yang diemban sebagai kepala negara," tuturnya.

Lebih lanjut, Yusuf menyampaikan bahwa permintaan maaf yang disampaikan di berbagai momen penting dan di berbagai daerah mencerminkan hubungan langsung dengan rakyat serta menunjukkan rasa empati.

"Itu adalah komitmen beliau terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas yang kuat dalam kepemimpinannya," jelas Yusuf.

Sebagai informasi, menjelang purnatugas, Jokowi memiliki kebiasaan baru saat berkunjung ke pasar.

Selain mengecek harga sembako, ia juga berpamitan dan menyampaikan permintaan maaf kepada warga.

Permintaan maaf terbaru disampaikan saat mengunjungi Pasar Rakyat Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) pada Rabu (2/10/2024).

Jokowi secara terbuka meminta maaf atas kebijakan yang mungkin kurang berkenan selama masa kepemimpinannya.

"Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan yang kurang berkenan di hati bapak/ibu sekalian," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua putri Presiden RI Kedua Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti Rukmana (Tutut) dan Siti Hediati Hariyadi (Titiek), secara resmi meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan ayah mereka selama memimpin Indonesia selama 32 tahun.

Permintaan maaf tersebut disampaikan dalam forum silaturahmi antara pimpinan MPR RI dan keluarga Soeharto di Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (28/9/2024).

"Kami juga mohon maaf kalau selama ini Bapak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat memimpin," kata Tutut.

Ia menambahkan, tidak ada manusia yang selalu benar, termasuk ayahnya yang menjabat sebagai presiden terlama di Indonesia.

Meski demikian, Tutut berharap agar kontribusi Soeharto selama masa kepemimpinannya tetap dihargai.

"Kami juga mohon maaf kalau selama ini bapak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat memimpin," ujarnya.

Tutut juga mengungkapkan rasa sakit hati keluarganya melihat ayahnya digulingkan saat reformasi.

Namun, Soeharto berpesan kepada anak-anaknya untuk tidak menyimpan dendam.

"Kami itu enggak boleh dendam. Dendam itu tidak akan menyelesaikan masalah. Itu yang disampaikan Bapak kepada kami anak-anak," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Titiek menyampaikan terima kasih kepada pimpinan MPR RI yang telah mencabut nama ayahnya dari Ketetapan (TAP) MPR RI Nomor 11 Tahun 1999.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan Soeharto selama masa kepemimpinannya.

"Untuk itu kami, tadi disampaikan juga oleh Mba Tutut, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya," ujar Titiek.

Titiek lantas menyoroti masa-masa sulit ketika ayahnya memimpin Indonesia di tengah inflasi tinggi dan bagaimana ia berhasil memperbaiki kondisi ekonomi dalam beberapa tahun.

Ia juga menyebutkan sejumlah program sukses Soeharto, seperti swasembada pangan, Keluarga Berencana (KB), dan SD Inpres.

"Mohon itu juga tidak dilupakan oleh para pimpinan pendiri bangsa dan juga masyarakat Indonesia," tuturnya.

Dalam acara tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR, Siti Fauziah, menjelaskan bahwa perintah TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 terkait penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menyebut nama Soeharto telah dilaksanakan.

Ia menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan kepastian hukum kepada Soeharto melalui Surat Ketetapan Perintah Penghentian Penuntutan/SKPPP yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung.

Fauziah juga menambahkan bahwa Soeharto menderita sakit permanen dan meninggal dunia pada 2008, sehingga tuntutan pidana terhadapnya dihapus.

"Maka materi muatan dalam Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 yang secara eksplisit menyebutkan nama Mantan Presiden Soeharto dalam perbuatan melawan hukum, melakukan tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme secara pribadi dengan ini dinyatakan sudah dilaksanakan," jelasnya.

Namun, ia menekankan bahwa hal ini tidak termasuk perkara-perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme lainnya yang disebutkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua putri Presiden RI Kedua Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti Rukmana (Tutut) dan Siti Hediati Hariyadi (Titiek), secara resmi meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan ayah mereka selama memimpin Indonesia selama 32 tahun.

Permintaan maaf tersebut disampaikan dalam forum silaturahmi antara pimpinan MPR RI dan keluarga Soeharto di Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (28/9/2024).

"Kami juga mohon maaf kalau selama ini Bapak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat memimpin," kata Tutut.

Ia menambahkan, tidak ada manusia yang selalu benar, termasuk ayahnya yang menjabat sebagai presiden terlama di Indonesia.

Meski demikian, Tutut berharap agar kontribusi Soeharto selama masa kepemimpinannya tetap dihargai.

"Kami juga mohon maaf kalau selama ini bapak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat memimpin," ujarnya.

Tutut juga mengungkapkan rasa sakit hati keluarganya melihat ayahnya digulingkan saat reformasi.

Namun, Soeharto berpesan kepada anak-anaknya untuk tidak menyimpan dendam.

"Kami itu enggak boleh dendam. Dendam itu tidak akan menyelesaikan masalah. Itu yang disampaikan Bapak kepada kami anak-anak," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Titiek menyampaikan terima kasih kepada pimpinan MPR RI yang telah mencabut nama ayahnya dari Ketetapan (TAP) MPR RI Nomor 11 Tahun 1999.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan Soeharto selama masa kepemimpinannya.

"Untuk itu kami, tadi disampaikan juga oleh Mba Tutut, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya," ujar Titiek.

Titiek lantas menyoroti masa-masa sulit ketika ayahnya memimpin Indonesia di tengah inflasi tinggi dan bagaimana ia berhasil memperbaiki kondisi ekonomi dalam beberapa tahun.

Ia juga menyebutkan sejumlah program sukses Soeharto, seperti swasembada pangan, Keluarga Berencana (KB), dan SD Inpres.

"Mohon itu juga tidak dilupakan oleh para pimpinan pendiri bangsa dan juga masyarakat Indonesia," tuturnya.

Dalam acara tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR, Siti Fauziah, menjelaskan bahwa perintah TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 terkait penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menyebut nama Soeharto telah dilaksanakan.

Ia menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan kepastian hukum kepada Soeharto melalui Surat Ketetapan Perintah Penghentian Penuntutan/SKPPP yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung.

Fauziah juga menambahkan bahwa Soeharto menderita sakit permanen dan meninggal dunia pada 2008, sehingga tuntutan pidana terhadapnya dihapus.

"Maka materi muatan dalam Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 yang secara eksplisit menyebutkan nama Mantan Presiden Soeharto dalam perbuatan melawan hukum, melakukan tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme secara pribadi dengan ini dinyatakan sudah dilaksanakan," jelasnya.

Namun, ia menekankan bahwa hal ini tidak termasuk perkara-perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme lainnya yang disebutkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (13/9/2024). Ini merupakan sidang kabinet yang digelar sebelum masa jabatan berakhir 20 Oktober nanti.

Dalam pengantar pembukaan sidang kabinet, Jokowi menyampaikan 3 pesan penting, termasuk meminta semua mendukung penuh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pertama, mengutip siaran YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi meminta jangan membuat kebijakan yang ekstrem, utamanya yang berkaitan pada hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas dan menimbulkan gejolak.

Jokowi menegaskan Indonesia membutuhkan stabilitas untuk tetap tumbuh dan melanjutkan pembangunan. Oleh karena itu, perlu dipastikan agar jangan sampai ada riak gejolak sampai pemerintah berikutnya terbentuk.

Kedua, menjaga daya beli masyarakat, inflasi, pertumbuhan, keamanan, dan ketertiban.

Ketiga, mendukung penuh program Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Pastikan transisi pemerintah berjalan efektif, bahkan jika diperlukan perumusan kebijakan baru segera dibuat agar pemerintah baru setelah dilantik bisa segera bekerja dan berlari kencang.

"Saya terakhir mohon maaf pada bapak ibu jika dalam 10 tahun ini ada hal yang dirasa kurang berkenan dalam interaksi, ada hal kurang maksimal. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya," tutupnya.

Pemerintahan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Dalam kurun waktu satu bulan ini, Jokowi meminta agar para menteri segera menuntaskan program kerja utama yang sudah dimulai, baik berkaitan serapan administrasi dan pertanggungjawaban, serta kendala yang belum terselesaikan.