Reporter: Filemon Agung | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Holding industri pertambangan MIND ID optimistis dapat mengambil alih 10% saham PT Freeport Indonesia seiring capaian positif kinerja keuangan sampai penghujung tahun ini.

Asal tahu saja, Pemerintah Indonesia berencana memberikan perpanjangan izin bagi Freeport Indonesia hingga 2061 mendatang. Dalam pembahasan yang masih terus berlangsung, wacana kewajiban pelepasan 10% saham Freeport Indonesia ikut mencuat.

Pemerintah beberapa kali menegaskan niatan untuk mengambil alih 10% saham tersebut secara gratis. Jika terealisasi maka MIND ID bakal mengempit 61% saham Freeport Indonesia.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo menjelaskan, pihaknya sampai saat ini masih menanti keputusan dan arahan dari pemerintah.

"Kalau disuruh beli, tambah kapasitas MIND ID ada saja, tinggal kita lihat transisi pemerintah kebijakan seperti apa. (Anggaran) bisa dilihat dari laba MIND ID sama kemampuan kita rasanya punya kapasitas," ujar Dilo di Jakarta, Selasa (15/10).

Dilo menjelaskan, perpanjangan izin hingga 2061 diperlukan mengingat jumlah cadangan tembaga dan emas yang dimiliki Freeport Indonesia diproyeksikan masih mencukupi hingga 2060-2070 mendatang.

Dengan adanya perpanjangan izin maka MIND ID maupun Freeport Indonesia dapat menyiapkan investasi yang diperlukan.

"Investasi harus dimulai mungkin 10 tahun sebelumnya. Harus ada kepastian kalau saya investasi sekarang ada perpanjangan nggak dari 2040," ungkap Dilo.

Dilo menambahkan, ke depannya jika MIND ID menguasai sekitar 61% saham Freeport Indonesia maka investasi yang harus dikeluarkan MIND ID juga akan meningkat seiring peningkatan porsi saham yang dimiliki.

Pemerintah bakal memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) yang kontraknya baru berakhir pada 2041. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkap alasan pemerintah melakukan hal tersebut.

Dalam agenda CNBC Indonesia Economic Update 2024, Bahlil mengungkap bahwa tambang PTFI mencapai titik puncak (peak) pada 2035. Setelah tahun itu, produksi tambang PTFI bakal turun, hal ini pun bakal membuat menurunnya pendapatan, oleh sebab itu dibutuhkan investasi baru yang bersifat jangka panjang.

"Kalau dia stop, baru kita perpanjang, terus siapa yang akan menjamin operasi untuk mendapatkan pendapatan? Dan hari ini produksinya Freeport itu sudah di-underdown di bawah tanah," kata Bahlil dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (1/8/2024).

Mantan Ketua Umum Himpunan Muda Indonesia (HIPMI) ini kemudian mengatakan bahwa untuk melakukan eksplorasi di bawah tanah (underground), PTFI butuh waktu paling cepat 10 tahun sampai 15 tahun.

Oleh sebab itu, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah berupaya mempercepat perpanjangan IUPK, bukan lagi pengajuan yang bisa dilakukan lima tahun sebelum kontrak berakhir.

Menurutnya, yang terpenting adalah pemerintah kini punya dua syarat utama ketika memperpanjang IUPK Freeport yakni penambahan saham 10% untuk Indonesia dan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian baru (smelter) di Papua.

"Dan sekarang dalam proses itu sudah tahap final untuk penambahan 10% untuk Papua. Eh untuk apa? Pemerintah Indonesia," ujar Bahlil.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka-bukaan alasan pemerintah memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) yang kontraknya baru berakhir pada 2041.

Dalam agenda CNBC Indonesia Economic Update 2024, Bahlil mengungkap bahwa tambang PTFI mencapai titik puncak (peak) pada 2035. Setelah tahun itu, produksi tambang PTFI bakal turun, hal ini pun bakal membuat menurunnya pendapatan, oleh sebab itu dibutuhkan investasi baru yang bersifat jangka panjang.

"Kalau dia stop, baru kita perpanjang, terus siapa yang akan menjamin operasi untuk mendapatkan pendapatan? Dan hari ini produksinya Freeport itu sudah di-underdown di bawah tanah," kata Bahlil dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (1/8/2024).

Mantan Ketua Umum Himpunan Muda Indonesia (HIPMI) ini kemudian mengatakan bahwa untuk melakukan eksplorasi di bawah tanah (underground), PTFI butuh waktu paling cepat 10 tahun sampai 15 tahun.

Oleh sebab itu, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah berupaya mempercepat perpanjangan IUPK, bukan lagi pengajuan yang bisa dilakukan lima tahun sebelum kontrak berakhir.

Menurutnya, yang terpenting adalah pemerintah kini punya dua syarat utama ketika memperpanjang IUPK Freeport yakni penambahan saham 10% untuk Indonesia dan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian baru (smelter) di Papua.

"Dan sekarang dalam proses itu sudah tahap final untuk penambahan 10% untuk Papua. Eh untuk apa? Pemerintah Indonesia," ujar Bahlil.