Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut subsidi energi yang tak tepat sasaran dan malah dinikmati orang mampu telah menembus angka Rp100 triliun.

Ia mengatakan, total alokasi subsidi energi pada tahun 2024 mencapai Rp435 triliun. Bahlil menyebut, uang sebanyak itu dipakai untuk subsidi listrik, LPG, BBM, serta uang kompensasi.

"Jujur saya katakan kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Itu gede angkanya, ya, kurang lebih Rp100 triliun," ungkapnya dalam konferensi pers di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Minggu (3/11).

Bahlil menegaskan, subsidi tersebut seharusnya diterima oleh orang miskin. Ini termasuk bagi masyarakat Indonesia yang kondisi ekonominya belum baik.

Namun, subsidi BBM hingga listrik itu malah ikut dinikmati orang-orang mampu. Bahlil bahkan sudah mendapatkan laporan dari sejumlah stakeholder terkait.

"Kami tengarai dalam berbagai laporan seluruhnya, baik PLN, Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik itu, [pemerintah] melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran," tegas Bahlil.

Ia juga mengaku telah diamanahkan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Negara beberapa waktu lalu. Ia diminta memimpin satuan tugas untuk mengecek penyaluran subsidi energi di lapangan.

Bahlil menegaskan, tim satgas tersebut akan memulai rapat perdananya pada Senin (4/11). Ia mengaku diberi waktu dua minggu oleh Prabowo untuk menuntaskan masalah subsidi tepat sasaran.

"Jadi, nanti ada formulasinya. Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah apakah kemudian subsidi biar tepat sasaran itu kita akan berikan BLT langsung kepada masyarakat, atau ada opsi lain," tutur Bahlil.

"Atau di-blending (kombinasi pemberian subsidi energi). Ada bagian yang memang kita langsung [kasih] ke rakyat dan ada sebagian yang masih subsidi seperti sekarang," tandasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktoral Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia. Ia memaparkan hasil disertasinya berjudul Kebijakan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia.

Dalam paparannya, Bahlil mengusulkan agar dilakukan reformulasi di beberapa bagian, khususnya dalam tata kelola hilirisasi di daerah. Ia menyarankan agar porsi penerimaan negara lewat Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan ke daerah diperbesar menjadi 30-45%.

"Reformulasi yang kami sarankan adalah pertama, 30-45%, kami pingin penerimaan negara harus dibagikan ke daerah," kata Bahlil, di Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Usulan ini berangkat dari porsi DBH yang menurutnya terbilang kecil. Padahal, sektor hilirisasi yang memberikan sumbangsih cukup besar terhadap negara, diiringi dengan dampak cukup besar terhadap kesehatan masyarakat di daerah terkait.

Bahlil mengatakan, nilai ekspor mengalami peningkatan signifikan berkat hilirisasi. Pada tahun 2017, ekspor nikel menghasilkan US$ 3,3 miliar, sedangkan berkat hilirisasi, saat ini nilainya mencapai US$ 34 miliar.

Hasil besar itu juga seiring dengan besarnya beban tanggungan oleh masyarakat sekitar kawasan. Berdasarkan hasil temuannya, berbagai masalah yang terjadi di daerah tempat hilirisasi industri nikel berada. Adapun untuk penelitiannya, ia mengambil Morowali Sulawesi Tengah dan Halmahera Utara Maluku.

"Kesehatan ISPA di Sulawesi, di Sulawesi Tengah khususnya di Morowali 54% itu kena semua. Kemudian di Halmahera Tengah itu jauh lebih baik. Dan air disana untuk air di Morowali, waduh itu minta ampun. Tapi ini jauh lebih baik ketimbang di Halmahera Tengah," ujarnya.

Dengan beban besar ini, Bahlil mengatakan, pemerintah daerah hanya mendapat porsi DBH 1/6 dari total penerimaan industri tersebut. Menurutnya, kondisi ini cukup mengejutkan.

"Ini juga menggelitik. Jadi jujur ini curiga saya dari awal itu. Saya bisa buktikan disini. DBH, contoh di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp 12,5 triliun. Tapi apa yang terjadi? Pemerintah pusat hanya membagikan kepada mereka kabupaten itu tidak lebih dari Rp 1,1 triliun rupiah. Dan provinsi hanya Rp 900 miliar," ujar dia.

"Sementara Beban tanggung jawab kepada mereka cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali. Dan menurut saya, masa total pendapatan, DBH hanya 1/6 yang dikembangkan kepada daerah. Dan kemudian kenapa orang daerah selalu teriak," sambungnya.

Kondisi inilah yang menjadi latar belakang dirinya mengusulkan peningkatan porsi DBH menjadi 30-45%. Selain DBH, ia juga mengusulkan untuk dilakukan oemisahan antara dana hasil minyak dan gas (migas) dengan hilirisasi.

"Harus kita bedakan antara dana mati hasil dari oil dan gas dengan hilirisasi. Oil dan gas ini punya banyak, melibatkan masyarakat dan lingkungan. Tetapi hilirisasi nikel itu sepanjang jalan, sepanjang masyarakat itu kena. Jadi antara pendapatan dan pemberian itu harus saya rasa Fair," katanya.

Sidang tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Usai memaparkan hasil disertasinya, sidang diskors sekitar 15 menit. Setelahnya, Ketua sidang disertasi yang dipimpin oleh Prof.Dr. I Ketut Surajaya, S.S.,M.A mengumumkan hasil sidang tersebut.

"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji
memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil
Lahadalia menjadi doktor dalam program studi
Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium
cumlaude," kata Ketut.

Dalam Hari Ulang Tahun ke 79 Pertambangan dan Energi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa momen ini menjadi terakhir kali berpidato di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Peralihan pemerintahan baru sendiri akan berlangsung pada 20 Oktober 2024. Kurang lebih 10 hari lagi masa kepemimpinan Jokowi akan berakhir.

"Kami mohon nasihat bapak karena mungkin sebentar lagi ini pidato saya terakhir sebagai Menteri ESDM di hadapan Pak Jokowi. Jadi saya mohon wejangan," kata dia dalam Hari Ulang Tahun ke 79 Pertambangan dan Energi, di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Dia pun mewakili pegawai Kementerian ESDM juga meminta maaf jika ada kekurangan dalam menjalankan tugas. Bahlil juga secara pribadi meminta maaf, atas kekurangannya yang belum menguasai materi ESDM.

"Sekaligus di HUT ini kami mohon maaf karyawan yang kurang-kurang. Terutama Menteri baru karena banyak belum ngerti. Jadi pemain pengganti bukan berarti tak bisa isi goal, ini tergantung kecepatan dan kelincahan," lanjutnya.

Bahlil kembali meminta nasihat dari Jokowi terutama untuk Kementerian ESDM yang sebentar lagi akan dipimpin oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

"Selanjutnya mohon berkenan pak Presiden untuk menasihati kami supaya lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo-Gibran kami di Kementerian ESDM dan seluruh keluarga Kementerian ESDM selalu istiqamah di jalan yang benar," tuturnya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid membeberkan hasil kesepakatan dengan Ketua Umum Kadin Indonesia versi Munaslub, Anindya Bakrie usai keduanya dipertemukan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Arsjad Rasjid mengatakan pertemuan dengan Anindya Bakrie pada Jumat (27/9) atas undangan dari Bahlil yang telah disampaikan beberapa hari sebelumnya. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai.

"Izinkan saya meluruskan dan menyampaikan hasil pertemuan tersebut. Jumat 27 September 2024 pukul 15.00, Pak Bahlil mengundang saya dan mas Anin ke kediaman beliau. Kami duduk bersama saling mendengarkan dan berdiskusi dan kami telah mencapai sebuah kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai oleh semua pihak," kata Arsjad Rasjid dalam video yang diunggah di Instagram resminya, Senin (30/9/2024).

Berdasarkan pertemuan itu, disepakati dilakukannya Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia setelah pelantikan presiden. Waktu dan tempat belum diketahui.

"Kami sepakat untuk mengadakan Musyawarah Nasional Kadin setelah pelantikan presiden terpilih. Adapun waktu dan tempat menyesuaikan dengan keputusan pemerintah," ucapnya.

Selain itu, Arsjad Rasjid menyebut kepanitiaan Munas akan dibentuk sesuai dengan ketentuan AD/ART Kadin Indonesia yang disiapkan bersama dengan melibatkan kedua belah pihak.

"Dengan demikian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, pergantian kepengurusan akan terjadi setelah ada pelaksanaan dan keputusan Munas," imbuhnya.

Arsjad Rasjid mengajak semua pihak untuk kembali fokus pada tujuan utama Kadin Indonesia, yakni sebagai mitra strategis pemerintah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan demi cita-cita Indonesia Emas 2045.

"Saya sudah lama bersahabat dengan Mas Anin dan di tengah dinamika ini, saya bangga kami setuju untuk menghormati solusi yang telah disepakati, untuk satu Kadin, satu Indonesia dan satu masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia," pungkas Arsjad.

[Gambas:Instagram]

Bahlil Lahadalia hampir pasti lanjut menjadi menteri ESDM di kabinet Prabowo Subianto. Pembatasan pertalite Cs disebut sebagai salah satu prioritasnya.

Kepastian ini diungkap orang dekat Bahlil, yakni Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira. Ia mengaku kerap membantu Bahlil di periode kedua Presiden Joko Widodo, mulai dari Kementerian Investasi/BKPM hingga digeser ke Kementerian ESDM.

"Iya, kelihatannya (Bahlil Lahadalia hampir pasti lanjut menjadi menteri ESDM), tapi itu kan hak prerogratif Pak Prabowo," kata Anggawira kepada CNNIndonesia.com di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).

"Oh iya (pembatasan BBM subsidi jadi salah satu prioritas Bahlil). Beban APBN terhadap konsumsi energi kita cukup tinggi, itu harus ada strategi yang tepat untuk mengurangi beban," sambungnya.

Akan tetapi, Anggawira tak bisa memastikan apakah pembatasan BBM subsidi bakal dikebut pada akhir 2024 atau diterapkan di 2025. Ia hanya menekankan semuanya pasti dilakukan secara bertahap.

Ia meyakini bakal ada uji coba subsidi BBM tepat sasaran pada akhir tahun ini, setelah Prabowo dilantik 20 Oktober 2024. Anggawira menegaskan pola-pola pembatasan BBM subsidi sudah disiapkan Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).

Pria yang juga ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) itu mengatakan ada 3 prioritas utama Prabowo di sektor ekonomi, salah satunya ketahanan energi. Sedangkan dua lainnya adalah ketahanan pangan dan ketahanan air.

"Kita melihat ada tekanan yang cukup luar biasa dari sektor migas karena kita punya lifting ini sekarang kurang dari 600 ribu (barel minyak per hari/bph). Kalau gak salah di APBN itu 610 ribu-620 ribu (bph), tetapi realisasinya masih di bawah 600 ribu," tuturnya dalam Diskusi Polemik Trijaya.

"Konsumsi kita per hari hampir 1,6 juta (bph). Jadi, artinya kita harus impor sekitar 1 juta (bph) lebih ... Ini pekerjaan rumah (PR) untuk pemerintahan ke depan bagaimana kita punya strategi yang tepat meningkatkan lifting," imbuh Anggawira.

Selain itu, konsumsi LPG di Indonesia juga besar, yakni mencapai 8 juta ton per tahun. Ia menyebut sekitar 6 juta ton kebutuhan itu dipenuhi dari impor.

Anggawira menyebut harus ada substitusi LPG. Salah satu solusi yang dianggap tepat untuk rumah tangga Indonesia adalah membangun jaringan gas (jargas).

"Subsidi energi ini beban dari pemerintah cukup besar dan harus ada strategi khusus ... Harus ada strategi yang tepat bagaimana mengoptimalkan belanja pemerintah. Menurut saya, kadang-kadang kementerian/lembaga itu prestasinya diukur dengan kemampuan menghabiskan anggaran ... Kok, keuangan negara cukup aneh?" jelas Anggawira.

"Supaya bisa tepat sasaran dan memang koreksi dari Pak Prabowo, beliau kan melihat bocor, bocor, bocor, jadi keinginan beliau itu langsung directive program melalui inpres. Misal, perbaikan sekolah, gak lelang lagi di APBD, lelang di pusat bentuknya begini. Jadi, dia bisa langsung mengawasi," tandasnya.

Isu pembatasan BBM subsidi mulanya disebut bakal berlaku pada 1 September 2024, lalu molor ke 1 Oktober 2024. Kendati, belum ada kejelasan resmi dari pemerintahan Presiden Jokowi apakah rencana ini berlanjut atau malah batal.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia menilai bahwa Airlangga Hartarto adalah tokoh yang harus diberikan tempat secara proposional.

Bahlil mengatakan bahwa Partai Golkar sangat menghargai jerih payah sang mantan Ketua Umum. Hal ini menimbang upayanya yang mampu menaikkan kursi dari 85 ke 102 kursi.

"Yang jelas Pak Airlangga adalah tokoh yang harus diberikan tempat secara proporsional, baik di pemerintahan khususnya, karena itu tanggung jawab moral daripada Golkar, dan kemudian di partai," jelas Bahlil di DPP Partai Golkar, Jawa Barat, Kamis (22/6/2024).

Bahlil kemudian mengatakan bahwa semua akan terselesaikan dengan komunikasi yang baik.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa sang mantan ketua umum merupakan kader terbaik yang dimiliki oleh Golkar.

Bamsoet menuturkan, bahwa terhitung sejak 10 Agustus 2024, Airlangga nenyatakan pengunduran diri. Keputusan ini dinilai mengejutkan dan patut dihormati.

"Dan ini dibuktikan ketika dibawah kepemimpinan beliau, Golkar sukses menempati urutan dua dan suara terbanyak dalam pemilu 2024 yang baru saja kita lalui," jelasnya di Rapimnas dan Munas ke-11 Golkar di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Lanjutnya, Bamsoet menuturkan bahwa rapat pleno 13 Agustus 2024 memutuskan untuk menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) sebagai Plt DPP Partai Golkar, dengan tugas menyelenggarakan Munas ke-11 termasuk penyiapan rapimnas.

Bisnis.com, JAKARTA - Plt Ketum Partai Golkar, Agus Gumiwang merespons candaan Airlangga Hartarto terhadap Bahlil Lahadalia dengan menyebut ‘kursi diambil’ kala para menteri berkumpul di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kemudian, kala ditanyakan apakah ada intrik dalam partai, ia menepis dan mengatakan bahwa suasana pertemuan tersebut hangat sekali.

“Kan kalau guyon itu kan suatu guyon kan,” pungkasnya di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Sebagai informasi, Menko Perekonomian Airlangga dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengikuti Sidang Kabinet Paripurna perdana bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin di Istana Garuda, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Senin (12/8/2024).

Kala melakukan foto bersama, Bahlil mengambil kursi tempat duduk yang berada di sebelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan menggesernya ke dekat kursi Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Airlangga yang melihat Bahlil langsung melempar candaan yang membuat para menteri tertawa, lantaran kursinya ditarik oleh Bahlil.

“Kursinya [saya] ditarik pak Bahlil. Kursinya Pak Kapolri aja diambil sama Pak Bahlil," kata Airlangga sambil melihat ke Kapolri.

Alhasil, lelucon tersebut dibalas Bahlil dengan penuh gelak tawa.

"Masuk barang itu," jawab Bahlil sambil tertawa lepas.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai GolkarIdrus Marham mengklaim 34 dewan pimpinan daerah (DPD) Partai Golkar tingkat provinsi mendukung Bahlil Lahadalia mencalonkan diri sebagai ketua umum (Ketum) menggantikan Airlangga Hartarto.

Dukungan itu, menurut Idrus, disampaikan oleh pimpinan Golkar di 34 provinsi melalui surat, tetapi surat yang dia maksud itu tidak dapat dia perlihatkan ke publik.

“[Surat] itu sudah pasti ada. Kenapa? Karena, ketua-ketua ini adalah adik-adik saya, bicara juga dengan saya,” kata Idrus Marham dilansir dari Antara pada Rabu (14/8/2024).

Idrus lanjut menjawab alasan mereka mendukung Bahlil, di antaranya rekam jejak dan kiprahnya, kekaderannya jelas, prestasi dan komunikasi, dan dia juga diyakini sosok perekat yang mampu menyatukan berbagai perbedaan.

Terkait status keanggotaan Bahlil dan syarat untuk dia maju mencalonkan diri sebagai ketua umum, Idrus memastikan Bahlil masih aktif sebagai kader Partai Golkar dan memenuhi syarat.

“Coba sekarang hubungi Bahlil, pasti di kantongnya ada KTA [kartu tanda anggota] Golkar. Saya jamin itu,” kata Idrus.

Dia juga menegaskan Bahlil pernah menjadi pengurus DPD 1 Partai Golkar Papua sebagai bendahara. “Itu Bahlil, saat saya jadi sekjen (sekretaris jenderal) dan ketua umumnya Aburizal Bakrie, pernah kami SK-kan sebagai bendahara DPD 1 Partai Golkar Provinsi Papua,” kata dia.

Oleh karena itu, Idrus memastikan Bahlil memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum dalam musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar yang jadwalnya bakal ditentukan oleh rapat pleno DPP Partai Golkar malam ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai GolkarIdrus Marhammeyakini tidak ada 'cawe-cawe' Presiden Joko Widodo (Jokowi) ataupun lingkaran dekatnya di Istana terhadap Bahlil Lahadalia, yang disebut-sebut bakal mencalonkan diri sebagai ketua umum partai.

Menurut Idrus, pertemuan empat mata antara Bahlil dan Jokowi beberapa hari sebelum Airlangga mundur, menilai itu tak terkait dengan urusan partai.

“Saya punya keyakinan tidak ada [cawe-cawe], dan tidak ada alasan untuk itu,” kata Idrus Marham dilansir dari Antara, Rabu (14/8/2024).

Adapun, Bahlil Lahadalia merupakan Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Kabinet Indonesia Maju, yang dipimpin oleh Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Dia menyebut pernyataan yang menyebut ada cawe-cawe Istana itu hanya sebatas asumsi.

“Pak Jokowi [bakal menjadi] mantan presiden dan punya legacy [warisan)], apalagi?” kata Idrus merespons pertanyaan wartawan.

Bahlil Lahadalia bersama beberapa nama lainnya seperti Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang, dan Kahar Muzakir disebut-sebut bakal menjadi kandidat ketua umum Golkar saat musyawarah nasional (munas) Partai Golkar pada 20 Agustus 2024 malam hari.

Walaupun demikian, Agus Gumiwang, yang saat ini resmi menjabat sebagai pelaksana tugas (plt.) ketua umum, mengaku tak bakal mencalonkan diri sebagai ketua umum definitif saat munas.

Agus, saat ditanya wartawan alasan dia tak mencalonkan diri, menyebut dia hanya akan fokus memimpin partai sampai musyawarah nasional.

Sementara itu, Idrus mengklaim Bahlil saat ini telah mendapat dukungan dari 34 dewan pimpinan daerah (DPD) Partai Golkar.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai GolkarDito Ariotedjo mengakui ada aspirasi di internal partai yang menginginkan Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Golkar.

Menurut Dito, kemungkinan Bahlil akan terpilih menjadi ketua umum cukup besar lantaran sedari awal Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memilik kedekatan dengan Airlangga Hartarto.

"Ya memang kita sudah mendengar aspirasi ini mengerucut ke namanya Bang Bahlil," kata Dito seperti dilansir dari Antara, Rabu (14/8/2024).

Kedekatan tersebut dinilai Dito dapat memudahkan Bahlil jika nantinya terpilih menjadi Ketua Umum Golkar.

"Ya pastinya itu merupakan senior [Airlangga] dan junior [Bahlil], dan pak Airlangga juga pastinya akan membimbing dan mengkader bang Bahlil kan bang Bahlil juga bersama Golkar sudah sejak lama," jelas Dito.

Lebih lanjut, Dito menjelaskan penentuan ketua umum akan ditentukan DPP Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-11.

Di dalam munas tersebut akan dibahas siapa saja tokoh yang akan mencalonkan diri jadi ketua umum. Bahkan kemungkinan untuk memilih ketua umum jalur aklamasi juga akan ditentukan dalam munas tersebut.

Dito berharap Munas yang akan berlangsung tanggal 20 Agustus nanti dapat menghasilkan sosok ketua umum yang layak memimpin Golkar.

Sebelumnya, Plt Ketua Umum Golkar, Agus Gumiwang mengumumkan jadwal Rapimnas dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 20 Agustus 2024.

Agus menuturkan bahwa secara musyawarah dan mufakat, dia diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum. Adapun, tugas utamanya adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar.

“20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari, kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta,” jelasnya di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (13/8/2024).

Pemerintah bakal memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) yang kontraknya baru berakhir pada 2041. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkap alasan pemerintah melakukan hal tersebut.

Dalam agenda CNBC Indonesia Economic Update 2024, Bahlil mengungkap bahwa tambang PTFI mencapai titik puncak (peak) pada 2035. Setelah tahun itu, produksi tambang PTFI bakal turun, hal ini pun bakal membuat menurunnya pendapatan, oleh sebab itu dibutuhkan investasi baru yang bersifat jangka panjang.

"Kalau dia stop, baru kita perpanjang, terus siapa yang akan menjamin operasi untuk mendapatkan pendapatan? Dan hari ini produksinya Freeport itu sudah di-underdown di bawah tanah," kata Bahlil dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (1/8/2024).

Mantan Ketua Umum Himpunan Muda Indonesia (HIPMI) ini kemudian mengatakan bahwa untuk melakukan eksplorasi di bawah tanah (underground), PTFI butuh waktu paling cepat 10 tahun sampai 15 tahun.

Oleh sebab itu, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah berupaya mempercepat perpanjangan IUPK, bukan lagi pengajuan yang bisa dilakukan lima tahun sebelum kontrak berakhir.

Menurutnya, yang terpenting adalah pemerintah kini punya dua syarat utama ketika memperpanjang IUPK Freeport yakni penambahan saham 10% untuk Indonesia dan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian baru (smelter) di Papua.

"Dan sekarang dalam proses itu sudah tahap final untuk penambahan 10% untuk Papua. Eh untuk apa? Pemerintah Indonesia," ujar Bahlil.