Tupperware kini sedang terancam mengalami kebangkrutan setelah 78 tahun beroperasi. Hal tersebut terjadi karena persaingan semakin ketat. Selain itu, perusahaan juga memiliki beban keuangan yang membengkak.

Pengajuan kebangkrutan perusahaan ini telah dilakukan hari Selasa malam (17/09/2024) dengan utang sebesar US$ 818 juta atau setara dengan Rp 12,3 triliun (kurs 15.100).

"Beberapa tahun ke belakang, kondisi keuangan perusahaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan makroekonomi yang menantang," kata CEO Tupperware Laurie Goldman dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Sabtu (21/09/2024).

Tercatat dalam dokumen pengajuan kebangkrutan tersebut, Tupperware memiliki aset sebesar US$ 7,5-15 miliar. Tapi, perusahaan memiliki kewajiban yang lebih besar sekitar US$ 15-150 miliar.

Dengan kondisi keuangan yang tidak baik, kerugian yang melanda perusahaan juga meningkat akibat imbas penurunan permintaan beberapa tahun terakhir.

Sejak tahun 2023, Goldman sempat berusaha menyelamatkan kebangkrutan dengan merestrukturisasi utang dan menandatangani perjanjian dengan bank investasi Moelis & Co untuk membantu mencari alternatif strategis.

Berbagai upaya yang telah dilakukan hingga saat ini, tetap tidak menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Masalah likuiditas perusahaan menjadi momok perusahaan untuk kembali menjalankan bisnisnya.

Masa keemasan Tupperware sudah habis, produknya kalah saing dengan para kompetitor yang lebih murah dan ramah lingkungan.

Perusahaan kini sedang menunggu keputusan pengadilan, pihaknya berharap agar disetujui. Rencananya, jika disetujui perusahaan akan melakukan penjualan aset-asetnya secara terbuka dan transparan dalam proses kebangkrutan yang diawasi oleh pengadilan.

Asal tahu saja, ketiga pemberi pinjaman utama Tupperware ialah Alden Global Capital, Stonehill Institutional Partners dan Bank of America menentang rencana perusahaan untuk ajukan kebangkrutan.

JAKARTA, investor.id – Munculnya berbagai seruan mengenai kriteria boikot produk-produk yang terkait dengan Israel memicu kebingungan di kalangan netizen. Hal ini karena minimnya penjelasan tentang dasar, tujuan, dan arah dari seruan tersebut.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Budi Agus Riswandi meminta agar aksi boikot terhadap produk-produk Israel yang dilegitimasi oleh berbagai pihak tidak dimanfaatkan untuk tujuan persaingan bisnis.

“Tujuan boikot ke persaingan bisnis itu ada. Ada gerakan boikot yang organik, ada juga yang tidak organik. Karenanya, harus diluruskan kepada publik bahwa tindakan boikot yang selama ini dilegitimasi bukan dalam konteks persaingan bisnis, tapi komitmen terhadap kemanusiaan,” jelas Budi dalam keterangannya, Selasa (6/8/2024).

Hal itu ditekankan Budi, karena dia menengarai ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja mengambil keuntungan dengan memanfaatkan aksi kemanusiaan untuk menekan tindakan brutal Israel terhadap rakyat Palestina demi tujuan persaingan usaha.

Menurut dia, dalam fatwa dan seruan terkait boikot, tidak pernah disebutkan nama-nama produk yang terafiliasi dengan Israel secara spesifik.  “MUI maupun pemerintah hingga kini tidak gegabah menyebutkan nama-nama produk, itu karena dikhawatirkan aksi itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu,” jelas Budi.

Sementara itu, gerakan publik yang tergabung dalam BDS Indonesia telah menyampaikan tata cara boikot yang efektif, terarah, dan mencegah dampak negatif yang memperburuk kinerja ekonomi dalam negeri. BDS menekankan bahwa boikot harus dilakukan dengan dasar data yang kuat dan analisis mendalam, bukan sekadar mengikuti tren atau tekanan sosial yang belum terverifikasi.

Melalui akun Instagram resminya @gerakanBDS, Boikot Divestasi dan Sanksi (BDS) Indonesia mengajak boikot terarah yang didasari keterlibatan berbagai pihak dalam kejahatan Israel.

"Gerakan BDS mengajak boikot terarah yang didasari keterlibatan berbagai pihak dalam kejahatan Israel, lagipula ada juga orang Amerika dan orang Yahudi yang mengecam genosida dan apartheid Israel," demikian kutipan dari akun Instagram resmi BDS Indonesia.

Hal ini menjawab pertanyaan publik yang selama ini tidak cukup yakin dalam mengarahkan dukungan mereka terhadap Palestina, yang sering ditunggangi berbagai kelompok yang tidak bertanggung jawab.

BDS Indonesia merupakan salah satu gerakan yang dapat dipercaya dan konsisten dalam menangani kompleksitas keterlibatan, bukan sekadar menyudutkan identitas tertentu.

Gerakan BDS menentukan apakah akan memboikot suatu perusahaan melalui proses sistematis yang mencakup menilai keterlibatan perusahaan tersebut dalam pelanggaran hukum internasional dan hak-hak Palestina, melakukan penelitian dan dokumentasi menyeluruh, berkonsultasi dengan para ahli dan mitra lokal, serta mematuhi prinsip dan pedoman tertentu.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News