Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada Presiden Prabowo Subianto menyetop impor produk Israel, sekaligus mengajak masyarakat untuk terus melanjutkan gerakan boikot produk yang terafiliasi dengan negara zionis tersebut.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah dan Ukhuwah Muhammad Cholil Nafis mengatakan penghentian harus dilakukan secara utuh agar bangsa Palestina terbebas dari cengkeraman penjajahan Zionis Israel.

“Penghentian impor produk Israel ini perlu dilakukan oleh pemerintahan baru, supaya Indonesia tidak terkesan setengah hati dalam mendukung kemerdekaan Palestina,” kata Cholil dikutip dari Antara, Jumat (8/11/2024).

Cholil juga meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus melanjutkan pemboikotan terhadap segala bentuk produk yang terafiliasi dengan Israel dengan harapan Israel menghentikan penyiksaan kepada masyarakat yang ada di Palestina.

“Dampak boikot terhadap produk-produk Israel di dalam negeri kan sudah mulai kelihatan, gerakan ini wajib dilanjutkan, sampai Israel benar-benar berhenti melakukan genosida terhadap warga sipil Palestina,” ujar dia.

Hingga saat ini, konsistensi dukungan Pemerintah Indonesia terhadap Palestina ini secara masif juga diikuti oleh masyarakat Muslim Indonesia, yang sejak akhir tahun 2023 kompak melakukan gerakan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan negara Zionis Israel.

Dia menuturkan bukti nyata kekuatan boikot itu terlihat dengan mulai anjloknya kinerja perusahaan-perusahaan yang teridentifikasi mendukung Zionis Israel, dengan mengalami kerugian cukup signifikan.

Perusahaan seperti Unilever, McDonald’s, Starbucks hingga Danone terkena boikot konsumen di Indonesia yang membuat keuntungan mereka tergerus.

Merek lokal Teh Botol Sosro yang dimiliki Rekso Group –gurita bisnis pemilik McDonald di Indonesia— pun terimbas anjloknya penjualan akibat aksi boikot terlebih ketika keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 tahun 2023 yang mengharamkan produk terafiliasi Israel.

Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Waralaba & Lisensi Indonesia (Wali) mengimbau semua pihak untuk tidak memusuhi waralaba internasional atau asing yang ada di Indonesia. Mengingat, waralaba asing tersebut dijalankan oleh anak bangsa dan menyerap banyak tenaga kerja lokal.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Wali, Levita Ginting Supit untuk menanggapi aksi boikot terhadap sejumlah waralaba asing yang masih berlangsung di Indonesia.

“Kita jangan memusuhi waralaba internasional yang ada di Indonesia karena ownernya juga adalah anak bangsa,” kata Levita dalam sambutannya pada agenda Franchise & License Expo (FLEI) 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Tak hanya dijalankan oleh anak bangsa, Levita mengungkap bahwa waralaba asing memberikan banyak peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk dapat bekerja di tempat usaha tersebut.

Dia mencontohkan, rata-rata pekerja di Indonesia bekerja di bisnis waralaba Food and Beverage atau makanan dan minuman. Untuk itu, Levita mendorong semua pihak untuk saling mendukung, baik waralaba asing maupun waralaba lokal.

“Yang baik dari waralaba internasional di Indonesia kita ambil, kita pelajari dan kita duplikasi di bisnis kita sehingga bisnis kita makin hari bisa makin berkembang,” ujarnya.

Wali juga mendorong waralaba lokal untuk berekspansi ke pasar global. Dengan begitu, waralaba lokal dapat dikenal oleh negara-negara lain dan melihat bahwa waralaba Indonesia adalah bisnis yang berprospek.

Bisnis waralaba Indonesia saat ini sudah berekspansi ke negara-negara lain seperti Dubai, Lebanon, Riyadh, dan Jordan. Selain di Timur Tengah, waralaba Indonesia juga telah masuk ke pasar Asia, Eropa, dan Amerika.

Saat ini, Levita mengungkap bahwa bisnis waralaba paling banyak diminati yakni F&B, seperti restoran dan kafe. Posisi lainnya, bisnis dan jasa seperti salon, SPA, sekolah, tempat les, dan lainnya. Kemudian, waralaba ritel seperti supermarket dan fesyen.

Adapun, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% pada akhir 2024. Levita mengatakan, target tersebut telah membangkitkan semangat pelaku usaha untuk memajukan bisnis waralaba. Apalagi, waralaba memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Itu membuatkan pelaku usaha semakin semangat untuk memajukan bisnis waralaba,” pungkasnya.

Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa MUI Nomor 14/Ijtima Ulama/VIII/2024 tentang Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk menjawab kebutuhan konsumen Muslim akan panduan yang jelas mengenai kriteria dan indikator produk yang layak didukung di tengah gencarnya seruan boikot.

MUI menyampaikan 10 kriteria produk nasional yang perlu didukung, yaitu kepemilikan nasional, sumber bahan baku dalam negeri, rantai pasokan dalam negeri, inovasi dan teknologi nasional, kebijakan ramah lingkungan, dukungan terhadap komunitas dalam negeri, kualitas dan keamanan, pemberdayaan tenaga kerja nasional, transparansi dan etika bisnis, dan keberagaman dan inklusivitas.

MUI mengharapkan dengan kriteria tersebut masyarakat dapat menentukan mana produk dalam negeri yang patut didukung. Terkait dengan eskalasi serangan Israel-Palestina, masyarakat Indonesia masih menyerukan boikot terhadap merek atau perusahaan yang dianggap terafiliasi dengan Israel.

Namun, apakah anggapan sejumlah perusahaan tersebut layak untuk diboikot sudah tepat? Pasalnya, franchise dan merek-merek ini nyatanya milik orang Indonesia, bukan milik orang-orang Yahudi dan sekutunya yang digembar-gemborkan layak untuk diboikot.

Deretan franchise yang ternyata punya orang Indonesia

Dikutip dari berbagai sumber, berikut fakta-fakta franchise dan merek yang sering diserukan untuk diboikot:

1. KFC Indonesia

Merek waralaba KFC merupakan salah satu yang masuk daftar boikot di Indonesia. Di Tanah Air, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) merupakan pemegang waralaba KFC.

Melansir website IDX, mayoritas saham PT Fast Food Indonesia Tbk. dimiliki oleh PT Gelael Pratama sebanyak 40 persen dan PT Indoritel Makmur Internasional Tbk sebanyak 35,84 persen. Kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan Indonesia.

Jajaran kepimpinan PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) juga sepenuhnya dipegang oleh warga negara Indonesia, dengan Ricardo Gelael sebagai Direktur Utama dan Ferry Noviar Yosaputra sebagai Wakil Direktur Utama.

Namun demikian, gerakan boikot yang salah sasaran yang berimbas pada kinerja perusahaan masih terus berlanjut. Berdasarkan laporan keuangan semester I-2024, FAST menunjukkan rugi periode berjalan perusahaan membengkak drastis menjadi Rp349 miliar, melonjak 6.168,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain dampak pandemi covid-19 yang belum sepenuhnya pulih, aksi boikot diduga turut memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan.

2. McDonald’s Indonesia

PT Rekso Nasional Food, sebagai pemegang waralaba McDonald’s di Indonesia, telah menyatakan mereka merupakan entitas yang beroperasi secara independen, yang sepenuhnya dimiliki oleh pengusaha asli Indonesia dan mempekerjakan belasan ribu tenaga kerja lokal.

Dilansir dari website perusahaan, PT Rekso Nasional Food juga memiliki berbagai komitmen untuk Tanah Air, termasuk komitmen keberlanjutan, penggunaan bahan baku lokal dan inklusivitas.

"Keberadaan lebih dari 300 restoran McDonald’s di seluruh Indonesia, belasan ribu tenaga kerja lokal, dan puluhan mitra pemasok lokal, kami yakin berbagai upaya yang kami lakukan dapat memberikan kontribusi positif untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," ungkap Director of Supply Chain & QA PT Rekso Nasional Food Ronni Rombe.

Terkait penggunaan bahan baku lokal, saat ini, secara keseluruhan, 75 persen bahan baku yang digunakan oleh McDonald's Indonesia berasal dari pemasok lokal. Berkaitan dengan inklusivitas, PT Rekso Nasional Food juga mempekerjakan karyawan disabilitas tuli di banyak restoran McDonald's Indonesia.

3. Pizza Hut

Banyak masyarakat Indonesia yang saat ini masih gencar melakukan boikot terhadap Pizza Hut Indonesia. Padahal, Pizza Hut Indonesia berada di bawah naungan PT Sarimelati Kencana Tbk, yang merupakan perusahaan Indonesia. Melansir website resmi PT Sarimelati Kencana Tbk, saham mayoritas perusahaan, sebanyak 64,79 persen, dimiliki oleh PT Sriboga Raturaya.

Dalam website resmi pizzahut.co.id, mereka menyampaikan Pizza Hut telah berada di Indonesia selama 40 tahun, dan saat ini mempekerjakan lebih dari 13 ribu karyawan di lebih dari 600 outlet dari Sabang sampai Merauke.

Selain itu, jajaran Direksi dan Komisaris Pizza Hut juga warga negara Indonesia. Saat ini, jajaran manajemen perusahaan PT Sarimelati Kencana juga diduduki oleh WNI dengan Hadian Iswara sebagai Direktur Utama dan Boy Lukito Direktur Operasional.

Dari segi rantai pasok, Pizza Hut Indonesia menyampaikan mereka telah membina sekitar 100 kelompok petani UMKM dengan tidak kurang dari 600 Rumah Kaca yang menyuplai 60 persen kebutuhan paprika dan tomat untuk menu-menu yang ditawarkan.

Baca juga: Soal Boikot Israel, Indonesia Butuh Regulasi sebagai Landasan Publik

4. Rose All Day

Tidak hanya restoran cepat saji, beberapa merek kecantikan juga sempat menjadi sasaran boikot masyarakat, salah satunya adalah Rose All Day.

Pada Oktober 2023, pengguna internet sempat menyerukan gerakan boikot merek tersebut dikarenakan Co Founder Rose All Day Tiffany Danielle, dianggap mendukung Israel karena didapati menyukai postingan 'I stand with Israel' milik artis Gal Gadot.

Menanggapi hal tersebut, mereka menyampaikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf di media sosial. Rose All Day juga menunjukkan bukti dukungan mereka untuk Palestina melalui donasi kemanusiaan senilai Rp500 juta yang disalurkan lewat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Rose All Day merupakan merek yang lahir dan besar di Indonesia. Tiffany Danielle mendirikan Rose All Day bersama dua warga negara Indonesia lainnya, Cindy Gunawan dan Samantha Wijaya pada 2017.

5. Scarlett

Selain Rose All Day, brand kecantikan lokal Scarlett juga sempat panas mendapatkan seruan boikot dari netizen. Hal ini bermula dari pemilik Scarlett yang juga seorang selebriti, Felicya Angelista, mengunggah sebuah video berisi opini mengenai peristiwa yang terjadi di Palestina. Namun, konten video tersebut mendapatkan kritikan pedas dari netizen, karena dianggap mendukung Israel.

Pemilik Scarlett pun kemudian menyampaikan permohonan maaf setelah video dirinya menimbulkan kontroversi di media sosial. Ia juga mengungkapkan solidaritas kepada rakyat Palestina dan menegaskan posisinya bersamaan dengan sikap resmi Pemerintah Indonesia.

Scarlett didirikan oleh Felicya Angelista pada 2017. Scarlett mengeluarkan berbagai jenis produk kecantikan yang berfokus untuk mencerahkan dan menjaga kesehatan kulit, baik untuk tubuh, wajah, maupun rambut.

(HUS)

JAKARTA, investor.id – Otoritas Palestina mengapresiasi rakyat Indonesia terkait boikot produk yang terafiliasi dengan Israel. Pihaknya mengapresiasi segala upaya yang dilakukan demi mendukung kemerdekaan Palestina.

Hal ini disampaikan Penasihat Presiden Palestina untuk Urusan Agama sekaligus Hakim Syariah Tertinggi, Mahmoud Al-Habbash, setelah berkunjung ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

"Boikot yang berlangsung juga menurut saya efektif seperti yang dilakukan oleh warga Indonesia," ujar Mahmoud, Kamis.

Selain boikot, Mahmoud mengatakan ada sejumlah upaya sederhana lainnya yang bisa dilakukan seluruh komunitas di setiap negara untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Misalnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan intens menggaungkan narasi perdamaian dan kemerdekaan Palestina melalui media sosial. Selain itu, katanya, berbagai bantuan pun diperlukan rakyat Palestina yang masih dalam kondisi kritis akibat kekerasan Israel.

"Dengan menggunakan media untuk menyebarkan narasi yang tepat dengan apa yang terjadi. Begitu juga dengan bantuan dengan berbagai bentuknya, finansial, medis, ataupun lainnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa no. 83 Tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Dalam fatwa tersebut dinyatakan secara tegas bahwa mendukung kemerdekaan Palestina dari kejinya penjajahan Israel adalah wajib dan mendukung agresi Israel baik langsung mau pun tidak langsung hukumnya haram.

Salah satu bentuk dukungan terhadap Israel adalah bertransaksi dengan produk perusahaan yang memberikan sebagian keuntungannya untuk Israel.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto menjelaskan, aksi boikot tersebut yang diserukan MUI untuk memperlemah ekonomi Israel agar tidak melakukan penyerangan lagi terhadap Palestina.

"Mengapa boikot? Karena hasil penjualan, pasti diberikan manfaatnya bagi Israel. Karena ini dengan boikot, maka kita bisa memperlemah ekonomi Israel agar tidak menyerang-nyerang lagi," ujar Prof Sudarnoto pada Maret 2024.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Munculnya berbagai seruan mengenai kriteria boikot produk-produk yang terkait dengan Israel memicu kebingungan di kalangan netizen. Hal ini karena minimnya penjelasan tentang dasar, tujuan, dan arah dari seruan tersebut.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Budi Agus Riswandi meminta agar aksi boikot terhadap produk-produk Israel yang dilegitimasi oleh berbagai pihak tidak dimanfaatkan untuk tujuan persaingan bisnis.

“Tujuan boikot ke persaingan bisnis itu ada. Ada gerakan boikot yang organik, ada juga yang tidak organik. Karenanya, harus diluruskan kepada publik bahwa tindakan boikot yang selama ini dilegitimasi bukan dalam konteks persaingan bisnis, tapi komitmen terhadap kemanusiaan,” jelas Budi dalam keterangannya, Selasa (6/8/2024).

Hal itu ditekankan Budi, karena dia menengarai ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja mengambil keuntungan dengan memanfaatkan aksi kemanusiaan untuk menekan tindakan brutal Israel terhadap rakyat Palestina demi tujuan persaingan usaha.

Menurut dia, dalam fatwa dan seruan terkait boikot, tidak pernah disebutkan nama-nama produk yang terafiliasi dengan Israel secara spesifik.  “MUI maupun pemerintah hingga kini tidak gegabah menyebutkan nama-nama produk, itu karena dikhawatirkan aksi itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu,” jelas Budi.

Sementara itu, gerakan publik yang tergabung dalam BDS Indonesia telah menyampaikan tata cara boikot yang efektif, terarah, dan mencegah dampak negatif yang memperburuk kinerja ekonomi dalam negeri. BDS menekankan bahwa boikot harus dilakukan dengan dasar data yang kuat dan analisis mendalam, bukan sekadar mengikuti tren atau tekanan sosial yang belum terverifikasi.

Melalui akun Instagram resminya @gerakanBDS, Boikot Divestasi dan Sanksi (BDS) Indonesia mengajak boikot terarah yang didasari keterlibatan berbagai pihak dalam kejahatan Israel.

"Gerakan BDS mengajak boikot terarah yang didasari keterlibatan berbagai pihak dalam kejahatan Israel, lagipula ada juga orang Amerika dan orang Yahudi yang mengecam genosida dan apartheid Israel," demikian kutipan dari akun Instagram resmi BDS Indonesia.

Hal ini menjawab pertanyaan publik yang selama ini tidak cukup yakin dalam mengarahkan dukungan mereka terhadap Palestina, yang sering ditunggangi berbagai kelompok yang tidak bertanggung jawab.

BDS Indonesia merupakan salah satu gerakan yang dapat dipercaya dan konsisten dalam menangani kompleksitas keterlibatan, bukan sekadar menyudutkan identitas tertentu.

Gerakan BDS menentukan apakah akan memboikot suatu perusahaan melalui proses sistematis yang mencakup menilai keterlibatan perusahaan tersebut dalam pelanggaran hukum internasional dan hak-hak Palestina, melakukan penelitian dan dokumentasi menyeluruh, berkonsultasi dengan para ahli dan mitra lokal, serta mematuhi prinsip dan pedoman tertentu.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, Perusahaan di negara Muslim yang mengoperasikan makanan dan minuman bermerek terafiliasi Israel mengalami kerugian besar lantaran aksi boikot yang terus berlanjut. Seperti dilaporkan Financial Times pada Senin (5/8/2024), dilansir The Cradle, konsumen di negara seperti Mesir, Indonesia, Arab Saudi, dan Pakistan memboikot merek seperti McDonalds, Coca-Cola, Pepsi, KFC, Starbucks, Mondelez, dan Pizza Hut sebagai bentuk protes mereka terhadap dukungan merek-merek itu kepada Israel dalam perang di Gaza.

"Situasi ini (boikot) belum pernah terjadi sebelumnya. Jarak masa dari konflik ini belum pernah terjadi sebelumnya, intensitasnya juga belum pernah terjadi sebelumnya," ujar Bos dari Americana Resturants, Amarpal Sandhu dalam sebuah telepon konferensi untuk melaporkan kinerja perusahaan baru-baru ini.

American Restaurants adalah perusahaan yang mengoperasikan restoran dari merek KFC, Pizza Hut, dan Krispy Kreme di Asia Barat dan Kazakhstan. Aksi boikot dipromosikan oleh gerakan bernama Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS), sebuah kelompok solidaritas Palestina. Dibentuk pada 2005, kelompok itu dibentuk untuk memberikan tekanan ekonimi kepada Israel untuk mengakhiri penjajahan mereka di Tepi Barat dan Gaza.

Pada bulan lalu, McDonald's dan Starbucks melaporkan penurunan angka penjualan dan keuntungan sambil menyalahkan aksi boikot terhadap perang di Gaza. McDonald’s melaporkan penurunan penjualan secara global untuk kali pertama sejak 2020, di mana keuntungan bersih mereka turun sebesar 12 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Starbucks juga mengumumkan bahwa, penjualan mereka di Amerika Utara turun sebesar 2 persen, dan penjualan di seluruh dunia turun 7 persen. Adapun penurunan total keuntungan di seluruh dunia mencapai 23 persen.

The Financial Times melaporkan, bahwa dalam perkembangan pendapatan selama kuartal kedua para perusahaan-perusahaan multinasional masih enggan menyebut aksi boikot berdampak negatif terhadap laporan keuangan mereka. Dengan bahasa yang gamang, mereka menuding tensi geopolitik menjadi penyebab kerugian.

Di Indonesia, perusahaan restoran cepat saji KFC Indonesia, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) membukukan rugi bersih Rp 348,83 miliar sepanjang semester I 2024. Angka ini membengkak dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat hanya rugi Rp 5,56 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (31/7/2024), waralaba tersebut juga membukukan pendapatan susut 20 persen menjadi Rp 2,48 triliun dari Rp 3,11 triliun di periode yang sama pada 2023. Susutnya pendapatan itu disebabkan turunnya komisi atas penjualan konsinyasi dari Rp 11,85 miliar pada semester I 2023 turun menjadi Rp 10,45 miliar.

"Selama periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023, tidak ada pendapatan dari pelanggan secara individual yang melebihi 10 persen dari total pendapatan," tulis laporan tersebut dikutip Kamis (1/8/2024).

Tercatat, laba bruto KFC menjadi sebesar Rp 1,42 triliun, terperosok cukup dalam dari periode kuartal II 2023 yakni sebesar Rp 1,97 triliun. Lalu, pajak penghasilan juga makin membengkak menjadi Rp 96,85 miliar. Angka ini naik dari sebelumnya yang hanya Rp 1,14 miliar.

Ini membuat perusahaan mencatatkan rugi bersih yang dapat diatribusikan ke entitas induk sebesar Rp 348,83 miliar. Dengan total kerugian tersebut, rugi per saham perusahaan tercatat menjadi Rp 87 /saham dari semula Rp 1/saham. Sementara itu, FAST mencatatkan total aset hingga akhir Juni 2024 sebesar Rp 3,96 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) mengapresiasi langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menghadirkan kriteria produk yang terafiliasi Israel. Menurut Direktur Eksekutif YKMI Ahmad Himawan, kriteria itu akan menguatkan 10 daftar prioritas produk terafiliasi Israel yang pernah dirilis oleh YKMI.

“YKMI sangat mendukung kriteria produk terafiliasi Israel dari MUI. Sebab, kriteria ini akhirnya memberikan landasan yang lebih kuat agar masyarakat Muslim dan konsumen Muslim menggunakan produk-produk nasional yang bukan produk terafiliasi Israel,” ucap Himawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Dia pun menegaskan kriteria MUI itu menjawab keresahan umat. Pasalnya, kata dia, dengan kriteria itu masyarakat tidak lagi kebingungan dan bertanya-tanya mengenai kriteria dan definisi produk terafiliasi Israel.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Ukhuwah Arif Fahrudin mengatakan terdapat lima kriteria produk yang terafiliasi Israel dan dapat menjadi panduan bagi masyarakat untuk tidak membeli produk tersebut.

Lima Kriteria Produk Terafiliasi Israel

“Pertama, saham mayoritas dan pengendali perusahaan dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki afiliasi yang jelas dengan Israel. Kedua, pemegang saham pengendali perusahaan merupakan entitas asing yang memiliki bisnis aktif di Israel,” kata Arif.

Ketiga, sikap politik pengendali perusahaan mendukung politik genosida dan agresi Israel atas Bangsa Palestina. Berikutnya, nilai-nilai yang dianut produsen bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama, Pancasila, dan UUD 1945, seperti LGBT, terorisme, dan ultra-liberalisme.

Terakhir, sikap dan pernyataan politik dan ekonomi perusahaan, termasuk perusahaan global sebagai induknya yang masih mempertahankan investasi di Israel.

“Ini bisa jadi acuan, panduan buat masyarakat bisa tahu mana saja produk, perusahaan yang terafiliasi. Dengan begitu, maka sepatutnya untuk tidak membeli atau mengonsumsi produk tersebut,” ujarnya.

Arif menjelaskan kriteria tersebut merupakan turunan dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Karena itu, dia berharap gerakan boikot ini harus terus dilanjutkan secara masif, tidak hanya di kalangan umat Islam, tetapi bisa menyeluruh lintas agama sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan restoran cepat saji KFC Indonesia, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) membukukan rugi bersih Rp 348,83 miliar sepanjang semester I 2024. Angka ini makin membengkak dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat hanya rugi Rp 5,56 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (31/7/2024), waralaba tersebut juga membukukan pendapatan susut 20 persen menjadi Rp 2,48 triliun dari Rp 3,11 triliun di periode yang sama pada 2023. Susutnya pendapatan itu disebabkan turunnya komisi atas penjualan konsinyasi dari Rp 11,85 miliar pada semester I 2023 turun menjadi Rp 10,45 miliar.

"Selama periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023, tidak ada pendapatan dari pelanggan secara individual yang melebihi 10 persen dari total pendapatan," tulis laporan tersebut dikutip Kamis (1/8/2024).

Adapun, perusahaan memperoleh penerimaan pendapatan komisi atas konsinyasi CD dari PT Jagonya Musik dan Sport Indonesia. Pada pendapatan dari jasa layanan antar juga mengalami penurunan sebesar 28 persen menjadi Rp 956,79 juta dari sebelumnya Rp 1,3 triliun pada periode yang sama di 2023. Dari pendapatan tersebut terdapat potongan penjualan Rp 186,27 juta.

Kerugian juga disebabkan oleh beban operasi lain yang naik 54 persen dari Rp 10 miliar di semester I 2023 menjadi Rp 22,07 miliar di semester I 2024. Sementara untuk kas dan setara kas perusahaan juga mengalami penurunan sepanjang semester I 2024 menjadi Rp 162,8 miliar dibanding periode sama pada tahun sebelumnya Rp 208,8 miliar.

Jumlah liabilitas atau beban utang yang harus dibayar perseroan mengalami kenaikan menjadi Rp 3,5 triliun dibanding periode sama pada tahun sebelumnya Rp 3,1 triliun. Untuk jumlah ekuitas perusahaan tercatat mengalami penurunan menjadi Rp 467 miliar atau menyusut 35 persen dari Rp 723 miliar di periode yang sama di 2023.

Tercatat, laba bruto KFC menjadi sebesar Rp 1,42 triliun, terperosok cukup dalam dari periode kuartal II 2023 yakni sebesar Rp 1,97 triliun. Lalu, pajak penghasilan juga makin membengkak menjadi Rp 96,85 miliar. Angka ini naik dari sebelumnya yang hanya Rp 1,14 miliar.

Ini membuat perusahaan mencatatkan rugi bersih yang dapat diatribusikan ke entitas induk sebesar Rp 348,83 miliar. Dengan total kerugian tersebut, rugi per saham perusahaan tercatat menjadi Rp 87 /saham dari semula Rp 1/saham. Sementara itu, FAST mencatatkan total aset hingga akhir Juni 2024 sebesar Rp 3,96 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemimpin Majelis Rasulullah Habib Nabiel Al Musawa mengimbau kepada umat Islam Indonesia untuk istiqomah melakukan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel dan membangkitkan produk-produk dalam negeri. Apalagi, menurut dia, MUI juga sudah mengeluarkan Fatwa No 14/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 tentang Prioritas Penggunaan Produk dalam Negeri.

Sebelumnya, MUI juga telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Karena itu, menurut dia, wajib hukumnya umat Islam membantu warga Palestina yang sampai saat ini masih dijajah Israel.

"Jadi yang pertama adalah bahwa kita membantu saudara kita kaum muslimin di sana, di Palestina, itu wajib hukumnya, dan haram hukumnya membuat satu hal apapun yang menguntungkan kepada musuh dari bangsa Palestina," ujar Habib Nabiel kepada Republika di sela-sela Forum Ukhuwah Islamiyah dengan tema “Ukhuwah Islamiyah dalam Polemik Afiliasi Israel” yang diselenggarakan MUI di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Habib Nabiel menjelaskan, di dalam hadits juga telah dikatakan bahwa Muslim dengan Muslim lain itu seperti satu tubuh. Kalau ada satu yang terkena penyakit maka seluruh tubuh itu merasa sakit. "Nah perasaan seperti itu harus ada di seluruh kaum Muslimin. Ada satu yang diganggu tangannya maka seluruh tubuhnya juga berasa," ucap dia

Karena itu, dia pun mengimbau kepada seluruh kaum kaum Muslimin di Indonesia dan jamaah Majelis Rasulullah untuk selalu konsisten memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel.

"Nah oleh sebab itu maka saya mengimbau kepada seluruh kaum Muslimin, juga di jamaah Majelis Rasulullah, juga di yang lain-lain seluruh kaum Muslimin untuk betul-betul istiqomah konsisten memboikot produk Israel. Produk yang menguntungkan juga kepada seluruh sekutu-sekutunya Israel," kata Habib Nabiel.

Sebagaian masyarakat Indonesia mungkin masih menyatakan bahwa apa yang terjadi di Gaza merupakan urusan bangsa Palestina. Sehingga, masyarakat Indonesia tidak perlu melakukan boikot. Namun, Habib Nabiel menyatakan bahwa boikot tersebut tidak hanya dapat membantu Palestina, tapi juga membantu membangkitkan produk dalam negeri.

"Tidak, tidak. Itu bukan hanya urusan bangsa Palestina. Ketika kita memboikot produk-produk yang seperti itu, itu kita juga menguntungkan produk lokal. Jadi, kaum Muslim di negeri kita itu lebih berhak kita bantu. Lebih berhak untuk kita besarkan perusahaan-perusahaannya," jelas Habib Nabiel. "Nah, jadi ada dua hal. Yang pertama, kita membantu Palestina. Yang kedua, kita membangkitkan produk lokal," ucap dia.

Forum Ukhuwah Islamiyah ini dihadiri sekitar 30 peserta perwakilan ormas Islam di Indonesia. Di antaranya, PBNU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, PUI. Selain itu, hadir pula perwakilan dari sejumlah perguruan tinggi dan pesantren.

Habib Nabiel berharap, forum termasuk bisa membangkitkan semangat seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memboikot produk-produk Israel atau produk yang terafiliasi dengan negara zionis itu.

"Ngapain kita terus-menerus dijajah sama produk-produk impor? Nah maka mudah-mudahan dengan ini semua, seluruh masyarakat, bukan hanya kaum muslimin, yang non-muslim juga, kembali kepada produk lokal. Untuk apa? Bukan hanya untuk bangsa Palestina, bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi untuk seluruh NKRI yang kita cintai," kata Habib Nabiel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat mulai tercerahkan menghindari transaksi dan konsumsi produk-produk terafiliasi Israel sejak terbitnya Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Namun, masyarakat masih membutuhkan tuntunan tentang kriteria dan indikator suatu produk atau lembaga yang terafiliasi Israel.

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris mengungkapkan, untuk mengidentifikasi produk yang terafiliasi dengan Israel, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan multi-dimensional, meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran. Menurut dia, beberapa ciri-ciri yang dapat digunakan sebagai indikator produk yang memiliki keterkaitan dengan Israel mulai dari asal-usul perusahaan, sumber bahan baku, kepemilikan saham, teknologi dan lisensi, rantai pasokan dan distribusi, kemitraan dan aliansi strategis hingga reputasi dan branding.

"Asal-usul perusahaan misalnya, produk yang terafiliasi dengan Israel tentunya diproduksi oleh perusahaan yang berbasis di Israel atau memiliki kantor pusat di Israel,” ujar Fahira Idris di sela-sela Forum Ukhuwah Islamiyah dengan tema “Ukhuwah Islamiyah dalam Polemik Afiliasi Israel” yang diselenggarakan MUI di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Indikator lain keterkaitan sebuah produk dengan Israel juga dapat dilihat dari sumber bahan baku yaitu produk yang bahan bakunya diimpor dari Israel, terutama jika bahan tersebut merupakan komponen utama. Kepemilikan saham, yaitu jika perusahaan yang produknya memiliki saham signifikan yang dimiliki oleh entitas Israel atau warga negara Israel.

Demikian juga dengan teknologi dan lisensi di mana produk menggunakan teknologi, paten, atau lisensi dari perusahaan Israel. Sedangkan rantai pasokan dan distribusi yaitu perusahaan yang terlibat dalam distribusi produk Israel, baik sebagai distributor utama atau sekunder.

“Produk yang diproduksi melalui kemitraan atau aliansi dengan perusahaan Israel, termasuk usaha patungan dan produk yang dipromosikan atau dikenal secara luas memiliki keterkaitan dengan Israel, misalnya melalui kampanye pemasaran atau branding yang menonjolkan hubungan dengan Israel, juga bisa menjadi indikator penting untuk melihat keterkaitannya dengan Israel,” ungkap Fahira Idris.

Senada dengan produk, untuk mengidentifikasi lembaga yang mungkin terafiliasi dengan Israel, perlu juga digunakan pendekatan yang komprehensif mencakup analisis kebijakan politik, ekonomi, dan sosial-budaya.

Untuk kebijakan politik, menurut Fahira, parameternya adalah dengan mengidentifikasi lembaga yang memiliki hubungan resmi atau kerja sama dengan entitas pemerintah Israel misalnya MoU atau partisipasi dalam forum internasional yang disponsori oleh Israel.

Selain itu, perlu juga analisis pernyataan publik dan posisi resmi lembaga tersebut terkait isu-isu yang berhubungan dengan Israel, seperti dukungan terhadap kebijakan luar negeri Israel atau posisi terhadap konflik Israel-Palestina termasuk melakukan analisis lembaga yang anggotanya terlibat atau memiliki afiliasi dengan organisasi yang dikenal mendukung kepentingan Israel di kancah internasional.

Sementara dari sisi kebijakan ekonomi, yang perlu dianalisis dari sebuah lembaga adalah apakah menerima investasi atau memiliki hubungan kepemilikan dengan entitas Israel, kontrak bisnis atau proyek bersama dan apakah lembaga tersebut menjadi agen eksklusif bagi perusahaan Israel.

“Sementara untuk kebijakan sosial-budaya, perlu menganalisis apakah lembaga tersebut mensponsori program pendidikan, budaya, atau penelitian yang memiliki bias pro-Israel. Atau lembaga yang memiliki agenda mendukung kepentingan sosial-budaya Israel serta lembaga yang mempromosikan media atau konten informasi yang menyuarakan narasi pro-Israel,” jelas Senator Jakarta ini.

Dalam forum yang sama, Ketua MUI bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis juga menjelaskan bahwa salah satu indikator produk yang terafiliasi dengan Israel adalah saham perusahannya milik Israel. "Ya indikator yang produk Israel tentu adalah secara politik memang afiliasi kepada Israel. Yang kedua, saham-sahamnya memang punya Israel atau usahanya punya Israel. Yang ketiga adalah hasil-hasilnya itu disumbangkan untuk Israel," kata Kiai Cholil.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Indonesia baru saja melangkah lebih jauh dalam dukungannya terhadap Palestina dengan keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 83 Tahun 2023 tentang dan Fatwa No. 14/Ijtima'ulama/VIII/2023. Dalam fatwa ini, MUI mengimbau kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam untuk memprioritaskan produk dalam negeri.

Kini, boikot produk Israel bukan hanya sekadar simbol perlawanan, tetapi juga dorongan kuat untuk mendongkrak konsumsi produk dalam negeri. Namun, masyarakat mungkin masih banyak yang bingung untuk meninggalkan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel.

Karena itu, Fatwa MUI terbaru tersebut menjawab kebutuhan masyarakat konsumen Muslim akan panduan yang jelas mengenai kriteria dan indikator produk yang terafiliasi dengan Israel.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan saat Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI, ada beberapa kriteria yang jelas dalam memastikan bahwa suatu produk terafiliasi Israel. Ketua MUI bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis menyebutkan diantaranya.

"Ya indikator yang produk Israel tentu adalah secara politik memang afiliasi kepada Israel. Yang kedua, saham-sahamnya memang punya Israel atau usahanya punya Israel. Yang ketiga adalah hasil-hasilnya itu disumbangkan untuk Israel," kata Kiai Cholil usai menjadi pembicara dalam Forum Ukhuwah Islamiyah bertema "Ukhuwah Islamiyah dalam Polemik Afiliasi Israel" di Jakarta Barat, Rabu (31/7/2024).

Berikut lima kriteria untuk menentukan produk afiliasi Israel menurut MUI:

1. Saham mayoritas dan pengendali perusahaan dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki afiliasi yang jelas dengan Israel.

2. Pemegang saham pengendali perusahaan merupakan entitas asing yang memiliki bisnis aktif di Israel.

3. Sikap politik pengendali perusahaan mendukung politik genosida dan agresi Israel atas Bangsa Palestina.

4. Nilai-nilai yang dianut produsen bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama, Pancasila, dan UUD 1945, seperti LGBT, terorisme, dan ultraliberalisme.

5. Sikap dan pernyataan politik dan ekonomi perusahaan, termasuk perusahaan global sebagai induknya, yang masih mempertahankan investasi di Israel.

Sebaliknya, telah pula ditegaskan tentang 10 kriteria produk nasional yang layak didukung untuk menggantikan produk yang diboikot terkait afiliasinya dengan Israel:

1. Kepemilikan Nasional

Produk yang dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan atau individu Indonesia, dengan wewenang/otoritas pengambil keputusan yang menentukan arah atau sikap perusahaan. Untuk perusahaan publik, saham mayoritas dimiliki individu atau perusahaan Indonesia.

2. Sumber Bahan Baku Dalam Negeri

Produk yang bahan bakunya diambil dari sumber -sumber dalam negeri, mendukung petani dan produsen dalam negeri.

3. Rantai Pasokan Dalam Negeri

Produk yang rantai pasokannya melibatkan perusahaan -perusahaan nasional, sehingga memberikan manfaat ekonomi pada berbagai sektor dalam negeri.

4. Inovasi dan Teknologi Nasional

Produk yang mengandalkan inovasi dan teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan atau institusi pendidikan dalam negeri.

5. Kebijakan Ramah Lingkungan

Produk yang diproduksi dengan metode yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

6. Dukungan Terhadap Komunitas Dalam Negeri

Produk dari perusahaan yang berkomitmen untuk mendukung komunitas dalam negeri, baik melalui program sosial maupun investasi dalam infrastruktur komunitas.

7. Kualitas dan Keamanan

Produk yang memiliki standar kualitas dan keamanan yang tinggi, serta memiliki sertifikasi dari badan pengawas nasional.

8. Pemberdayaan Tenaga Kerja nasional

Produk dari perusahaan yang memberdayakan tenaga kerja nasional dengan memberikan pelatihan dan peluang kerja yang adil, dengan jajaran manajemen dari level atas hingga bawah adalah WNI.

9. Transparansi dan Etika Bisnis

Produk dari perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan transparansi dan etika yang tinggi.

10. Keberagaman dan Inklusivitas

Produk dari perusahaan yang mendorong keberagaman dan inklusivitas dalam praktik bisnisnya, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai perbedaan, dan tidak mendukung nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai nilai Pancasila dan Islam.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Puluhan perwakilan ormas Islam, perguruan tinggi, dan pesantren membahas fatwa MUI soal boikot produk yang terafiliasi Israel dalam Forum Ukhuwah Islamiyah yang digelar Komisi Ukhuwah MUI Pusat di Jakarta Barat, Rabu (31/7/2024). Fatwa yang dimaksud adalah Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina dan Fatwa MUI No 14/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 tentang Prioritas Penggunaan Produk dalam Negeri.